MARITIM RAYA

  

MARITIMRAYA.Com - Batam, Warga perumahan Citra Batam mengeluh  pembuangan  air hujan dari Pollux apartemen  mengalir dan   mengenangi lingkungan rumah warga yang berbatasan langsung dengan apartemen seluas sekitar 5 hektar ini.

Kondis luapan air memasuki lingkungan rumah warga tersebut terjadi dari  tumpahan air hujan areal Pollux apartemen.

Hal ini dikatakan ketua RT.02 RW.01 Edi Vitria kepada awak media pada Kamis (16/6/2022) saat genangan air hujan meluap dilingkungan  perumahan warga tersebut.

" Warga minta manajemen polux segera mengambil langkah kongkrit untuk antisipasi hal ini' Harap Edi.

Guna menyelesaikan persoalan langganan banjir air hujan kiriman Pollux apartemen pihaknya sebagai perangkat RT RW akan menyurati instansi terkait yakni,  Lurah Teluk Tering, Camat Batam Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan AMDAL Kota Batam serta Walikota Batam

" Kami akan melayangkan surat ke instansi terkait, karena Kondisi ini selalu terjadi berulang ulang setiap hujan tiba" Ucapnya

Secara terpisah General Manager Pollux apartemen  Ikbal, saat dihubungi via WhatsApp mengatakan akan menyelesaikan situasi ini agar menjadi  kondusip, untuk itu secara internal pihaknya  akan melakukan komunikasi dengan  perangkat RT/RW sehingga masalah ini secepatnya tuntas

 "InsyaAllah kami  akan kondisikan sebaik- baiknya  dengan  melakukan  komunikasi bersama  pihak pengurus RT/RW dan berusaha sekuat tenaga akan menuntaskanya" Ujarnya.

" Selanjutnya akan melakukan perbaikan - perbaikan  aliran  air hujan, sebagai antisipasi agar tidak meluber ke perumahan ," Ucap ikbal

Pantauan awak media  kiriman air hujan dari  Follux apartemen meluber dilingkungan perumahan Citra Batam diduga karena dataranya rendah sehingga rawan banjir **/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Tim SAR Gabungan akhirnya menghentikan  operasi pencaharian Adi Syaputra Korban kebakaran kapal Dumai 5 di kolam bandar pelabuhan Domestik Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)  setelah tujuh hari pencaharian Korban, namun belum  ditemukan, kini masuk tahap pengawasan area hilangnya korban.

Kepala Pos Basarnas Kota Batam Reza saat dihubungi awak media melalui telpon seluler. Mengatakan terhitung hari Selasa malam (14/6/2022) pencaharian korban kebakaran Dumai line 5 dihentikan dan masuk tahap pengawasan.

" Tim SAR Gabungan terdiri dari  SAR, Polairud Polda Kepri, TNI AL, KPLP KSOP Khusus Batam dengan menggunakan sekoci menyisir  kolam bandar, pesisir pantai dengan menyebar arah mata angin namun belum menemukan korban"

Dikatakanya masa pencaharian Korban tenggelam tersebut sesuai prosedur  waktunya  selama tujuh hari, kini masuk dalam tahap pengawasan are kapal yang masih tenggelam.

menurut inpormasi bangkai kapal  yang tenggelam akan diapungkan pihak owner kapal dari dasar laut.

" Dalam beberapa hari kedepan pihak owner kapal akan mengapungkan kapal yang tenggelam kami akan awasi karena kemungkinan korban nyangkut di kapal" ujarnya.

Dari pihak perwakilan Dumai line 5 Asmadi saat dihubungi awak media membenarkan akan mengapungkan kapal yang berada  dikedalaman sekitar 5 meter.

Asmadi  menyampaikan  pihaknya telah menarik bangkai kapal dari posisi labuh jangkar ketepi,  sehingga tidak mengganggu alur pelayaran.

Sebelumnya diberitakan Kapal Dumai line 5 berbahan alumunium terbakar hingga tenggelam pada Rabu malam (8/6/2022) saat sedang labuh jangkar.

Dalam peristiwa kebakaran ada tujuh kru didalam kapal tersebut,  pihak SAR mengevaluasi 4 orang dalam kondisi luka bakar, 1 orang luka ringan dan 1 orang meninggal dunia atas nama D Hutajulu, serta 1 orang atas nama Adi Syaputra belum ditemukan.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi PMA di Batam triwulan I tahun 2022, meningkat 35,7 persen, dibanding periode yang sama atau triwulan I tahun 2021, di mana, pada 2021, investasi dari US$ 171 juta menjadi  US$ 232 juta pada 2022.

Sektor industri kimia dan farmasi memberikan kontribusi terbesar yang mencapai US$ 136,499 ribu atau 63 persen dari total nilai investasi berdasarkan sektor investasi.

"Realisasi PMA terbesar disumbang oleh sektor industri kimia dan farmasi," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Selasa (14/6/2022).

Menurutnya, hal ini dikarenakan Batam tengah mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sehat (KIS) di wilayah Sekupang, yang mana KEK-KIS ini diharapkan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia.

"Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tidak perlu berobat ke luar negeri" ujarnya.

Sementara, disebutkan pertumbuhan investasi PMDN Triwulan I tahun 2022 menurun. Nilai realisasi investasi PMDN di Batam pada Triwulan I/2022 sebesar Rp 609 miliar. Nilai realisasi investasi PMDN Triwulan I/2021 sebesar Rp 1,77 triliun. Angka yang terbilang cukup baik, mengingat pandemi Covid-19 perlahan mulai turun dan ekonomi mulai bangkit kembali.

"Hal ini dikarenakan pandemik Covid-19 yang memaksa sejumlah perusahaan harus tutup," ungkap Ariastuty.

Khusus investasi sektor industri kimia dan farmasi menjadi sektor penunjang terbesar realisasi investasi PMDN. Ada empat proyek di Triwulan I tahun 2022 dengan nilai Rp 308,7 juta

Kemudian, perdagangan dan reparasi, ada 234 proyek dengan nilai investasi Rp105 miliar. Investasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, sebanyak 35 proyek dengan nilai investasi Rp 69,7 miliar. Dilanjutkan pertambangan dengan enam proyek, dengan nilai Rp 36 miliar, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dengan 15 proyek, senilai 19,3 miliar.

"Nilai investasi tahun 2022 di PMDN, totalnya 609 miliar untuk 472 proyek,” jelasnya.

Sementara, untuk PMA pada tahun 2022, secara rinci investasi di industri kimia dan farmasi, ada 12 proyek dengan nilai investasi senilai US$ 136,499 ribu. Kemudian, di bidang industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam, sebanyak 62 proyek, dengan nilai investasi US$ 50,302 ribu.

Ada juga investasi di sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, sebanyak 50 proyek, dengan nilai US$ 10,64 ribu. Kemudian investasi bidang perdagangan dan reparasi, sebanyak 53 proyek dengan nilai investasi US$ 9,85 ribu, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebanyak 23 proyek dengan nilai investasi, sebesar US$ 9,15 ribu.

“Kita berharap dengan terus dilakukannya peningkatan dan pengembangan infrastruktur di Batam, semakin meredanya pandemi covid-19, serta upaya program percepatan pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan Pemerintah, akan semakin mendorong pengembangan investasi di Batam," pungkasnya.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Kepolisian Sektor  Kawasan Pelabuhan Batam melaksanakan pengamanan kedatangan calon jemaah haji dari Kabupaten Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa,(14/6/22) di Batam.

Kegiatan Pengamanan dimulai pukul 10.00 wib sampai pukul 10.50 wib, para calon jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Tanjung Balai Karimun ini tiba di pelabuhan Domestik sekupang dengan menggunakan Kapal MV Mikonatalia 99.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH melalui Kapolsek KKP AKP Yusriadi Yusuf S.I.K M.H mengatakan Kegiatan pengamanan dan pengawalan calon jamaah haji dari Kabupaten Karimun  dilakukan oleh Petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Batam di dermaga pelabuhan di pimpin oleh Kanit Intelkam Polsek KKP Ipda Heru Hartanto SH di bantu Kapos Pol Pelabuhan Domestik Sekupang Aiptu Syafrijal, aipda Iklas serta instansi terkait lainnya seperti Ditpam dan Syahbandar Batam. 

Kapolsek KKP AKP Yusriadi Yusuf S.I.K M.H mengatakan Kapal MV Mikonatalia 99 dari Tanjung Balai Karimun mengangkut calon Jamaah Haji  Sebanyak 76 orang terdiri dari laki laki 32 orang, perempuan 44 orang, selanjutnya para calon jamaah haji bergeser ke Asrama Haji Batam center dengan menggunakan 2 unit Bus dengan Pengawalan oleh Satlantas Polresta Barelang. 

Kapolsek berharap, dengan kehadiran personel dapat memberikan rasa aman dan nyaman kedatangan calon jemaah haji yang akan melaksanakan Ibadah Haji tanpa gangguan. Ungkap Kapolsek KKP AKP Yusriadi Yusuf S.I.K M.H.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Maraknya berita miring sejumlah media online di Batam terkait dugaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat melalui Pelabuhan Ferry internasional dengan rute Batam - Malaysia menggunakan pasport pelancong dan ditenggarai  oknum imigrasi melakukan pembiaran.

Hal ini disorot juga oleh Ketua Aliansi  ALARM Kepri Antoni saat dimintak tanggapannya terkait PMI kepada awak media pada Selasa (14/6/2922) mengatakan kegiatan ini melawan hukum dan meminta agar Aparat Penegak Hukum segera  menindak tegas oknum -oknum  tak bertanggung jawab kepada para calon PMI ( Pekerja Migran Indonesia) ilegal tanpa dokumen yang mau mengadu nasib di negeri asing. 

Dikatakanya calon PMI yang mau berangkat menggunakan transportasi laut itu mudah dikenali dengan kasat mata, yakni mereka  bergerombolan.

" Keberangkatan dugaan calon PMI ilegal tersebut  yang sudah diatur oknum - oknum, dipandu menggunakan Paspor Melancong, ini sudah kami pantau diberangkatkan setiap jam 7 pagi, jam 9 pagi dan jam 11 siang. Mereka dipandu oleh oknum tertentu dan bergerombol. Sangat gampang sekali membedakan mereka dengan wisatawan biasa. " jelas Antoni. 

Setiap PMI illegal yang berangkat menurut imformasi dikatakan Antoni di patok di angka Rp 5  juta, per kepala. 

" Tim ALARM yang kami susupkan di titik - titik pelabuhan internasional di Batam mendeteksi bahwa kegiatan oknum - oknum ini sudah saling berkoordinasi dengan para oknum aparatur negara yang bertugas di pelabuhan. 

Tak jarang nama perwira berpangkat dicatut. Jadi untuk membersihkan hal ini, kami minta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kapolda Kepri untuk membersihkan kegiatan oknum - oknum menyalahi aturan di pelabuhan Ferry internasional  Batam. " tegas Antoni. 

Menutup pernyataannya, Antoni juga meminta agar kepala Imigrasi Batam untuk meningkatkan pengawasan. " Jika perlu, rolling para petugas Imigrasi di pelabuhan. Ganti dengan staf - staf yang baru dan menjunjung tinggi korps Imigrasi. " tutup Antoni.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Guna optimalisasi pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam meresmikan dua layanan kesehatan di Gedung RSBP Batam, Sekupang, Senin (13/6). Adapun layanan tersebut adalah Klinik Anak dan Instalasi Farmasi.

Layanan kesehatan Klinik Anak saat ini telah ditingkatkan dengan ruangan yang lebih privasi, nyaman dan ramah bagi pasien anak. Ada ruang main anak dan stiker-stiker dinding bergambar kartun.

“Kami telah merenovasi ruang poli klinik lama menjadi ruang poli klinik anak yang representatif, khusus kita rancang ruangan yang nyaman dan ramah anak,” kata Direktur RSBP Batam Afdhalun A. Hakim usai meresmikan layanan.

Disebutkannya, klinik anak dibuat khusus karena anak-anak rentan tertular penyakit bila disatukan dengan pasien dewasa. Memang sebelumnya poli klinik anak berada satu ruangan dengan layananan kesehatan lainnya. 

“Ruang poli klinik anak itu agak spesifik, sebaiknya tidak dicampur dengan orang dewasa karena anak-anak ini sangat rentan dan bisa terjadi penularan,” ujarnya.

Sementara, layanan instalasi farmasi atau “depo obat” juga dibuat  terpisah dari layanan regular (BPJS). Ia menyebutkan layanan ini hadir dengan memperhatikan kenyamanan bagi pasien umum dan pasien langganan. 

“layanan farmasi ini untuk memberikan obat bagi pasien umum dan langganan yang memang kita khususkan, ini juga untuk memisahkan supaya jangan terlalu _crowded_ (ramai) ya kalau kita menunggu di apotik yang regular,” sambungnya.

Dua layanan kesehatan itu, dijelaskan sebagai upaya pihaknya menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan mutu layanan kesehatan di RSBP Batam.

“kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , komitmen BP Batam selalu peduli, masukan dari masyarakat dan pelanggan hingga kita selalu _continue improvement_ supaya _trust_ masyarakat kepada RSBP Batam semakin meningkat,” harapnya. 

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengakui pihaknya saat ini fokus pada rencana besar pengembangan KEK Kesehatan Internasional Sehat di Sekupang dengan melakukan peningkatan layanan kesehatan di RSBP Batam seperti mutu SDM dan peralatan kesehatan yang modern.

Serangkaian program dan pembangunan yang digesa, diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi peningkatan ekonomi Batam yang semakin progresif dan perbaik positif di semua leading sektor. **/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, setelah dicabutnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  dan  diberlakukan aturan kuota penangkapan ikan,   Juru Bicara ALARM Taherman Tanjung mengeluarkan informasi tatacara bagi kapal ikan 30 GT ke atas yang  berminat untuk beroperasi di wilayah  Kepri WPP 711. 

" Kami telah menerima mandat dari kuasa tugas pengurusan kapal dan sosialisasi Bapak Arifin yang telah ditunjuk oleh perwakilan pemenang lelang zonasi penangkapan terukur. Mandat kami adalah untuk mengeksekusi terkait hal pengurusan kapal dan pendaftaran bagi kapal yang mau bergabung. " demikian Taherman memulai penyampaiannya. 

" Untuk tahapan awal pemilik kapal menandatangani surat minat sembari membawa data kapal/ SIPI baik yang masih aktif maupun sudah mati ke posko ALARM di Tiban Mas. Setelah itu, menandatangani penunjukan pengurus kapal atau perjanjian perwakilan pemilik kapal kepada penerima surat tugas kepengurusan di depan notaris. " sambung Taherman. 

Perjanjian perwakilan pemilik kapal perlu dilakukan mengingat bahwa para pemilik kapal sebagian besar tidak berdomisili di Batam.

 " Untuk yang di Batam pun berlaku hal yang sama karena saat penandatanganan mandat disaksikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi dan Pengacara Kondang Batam Bapak Eduard Kamaleng serta tokoh masyarakat. Jadi memang berlaku sistem satu pintu. " tegas Taherman. 

Taherman mengingatkan bahwa setelah tanggal 25 Juni 2022, satgas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur keamanan laut akan mulai diaktifkan.  Ini akan berefek kepada pengetatan operasional bagi nelayan Industri yang beroperasi di WPP 711 Wilayah Kepri. 

$ Ini sudah sejalan dengan tuntutan kami terhadap iklim nelayan industri di wilayah kepri yang pasca produksinya unreported dan tidak tertelusuri. Penimbangan di lokasi pembongkaran ikan pribadi bagi kapal nelayan industri rawan kesalahan. Dengan adanya penangkapan terukur yang dieksekusi dalam bentuk lelang zonasi ini, maka unreported nelayan industri di Kepri bisa di minimalisir. " jelas Taherman. 

Menutup pembicaraan, Taherman menegaskan tidak ada unsur paksaan untuk bergabung. " Jika tidak berminat tidak ada masalah. Bisa masuk ke dua pemenang lelang lain yang belum sosialisasi. Tapi jangan tanya kami, dua pemenang lelang lain berkemungkinan punya Armada sendiri. Cuma kalau kehabisan kuota mungkin bisa dibantu untuk ke wilayah timur karena kuota dari pemenang lelang PT. IUB di wilayah timur 500.000 ton. " demikian Jubir ALARM yang juga aktivis media ini mengakhiri. *Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Aliansi ALARM Kepulauan Riau Mendapat mandat dari PT. Indo Usaha Bersama sebuah perusahaan perwakilan pemenang lelang zonasi penangkapan terukur wilayah perairan Indonesia untuk pengurusan kapal dan sosialisasi kuota penangkapan ikan yang dikukuhkan dengan tanda tangan masing - masing pihak.

 Sekjen  Aliansi ALARM  Kepri Arifin Efendi Pakpahan dan perwakilan PT. Indo Usaha Bersama Aldoni membuat kesepakatan tertulis pada Jumat (10/6/2022) bertempat di Kopi Atok's Batam Center. Hadir menyaksikan penyerahan mandat tersebut ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau  Wahyu wahyudin dan Pengacara kondang Batam, Eduard Kamaleng SH. 

ALARM yang beberapa waktu terakhir mengusung isu perikanan tangkap Ijin Pusat di Kepri ternyata memang menarik perhatian Aldoni, biasa dipanggil Wak Doni selaku perwakilan Perusahaan Pemenang Lelang zonasi Penangkapan terukur untuk seluruh Indonesia. 

"Tuntutan ALARM terkait pendaratan ikan bagi kapal ijin pusat yang beroperasi di wilayah Kepri untuk membongkar di Kepri sejalan dengan program utama kami selaku pemenang lelang yang mewajibkan seluruh kapal yang ikut menangkap dalam kuota yang kami dapatkan, melakukan pendaratan dan pembongkaran di Kepri. " demikian  Doni menyampaikan. 

ALARM tidak hanya sekedar mengangkat isu pendaratan di Kepri, tetapi juga mengusung konsep pemerataan ekonomi di tahapan awal yang harus mampu meningkatkan perekonomian nelayan tradisional. Ini dibuktikan ALARM dengan menggandeng organisasi nelayan tradisional dalam pergerakannya. 

" Dengan adanya relokasi nelayan industri ke wilayah kepri di titik pembongkaran yang tertelusuri, minimal untuk tahap awal kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pulau terkait parkir kapal dan boat service sebagai pemasukan tambahan bagi nelayan dan juga pemerintah daerah. " Jelas Bang Ipin, demikian Sekjen ALARM ini dipanggil. 

" Tahapan berikutnya, dengan luas wilayah laut 96% maka perikanan industri di Kepri harus menjadi row material untuk industri perikanan. Maka pemerataan ekonomi akan berlanjut ke arah penyerapan tenaga kerja. Ini tentunya akan membangun efek ekonomi baik bagi masyarakat dan pemerintah. Itu target ALARM di bidang perikanan ke depan. " sambung  Ipin. 

Wahyu Wahyudin selaku Ketua Komisi II dalam acara penyerahan mandat tersebut berpesan agar mandat yang sudah diberikan kepada Sekjen ALARM dapat di pergunakan sebaik - baiknya oleh ALARM. 

" Perusahaan pemenang lelang harus di support karena mau bekerjasama dengan masyarakat tempatan " demikian singkat Wahyu dalam lain kesempatan. 

Antoni, selaku ketua ALARM menyatakan bahwa sebelum perusahaan pemenang lelang memberikan mandat, ALARM sudah melakukan pendalaman terhadap perikanan tangkap bahkan sampai melakukan pendalaman di Pantura ( Pantai Utara Jawa). 

" kita bisa belajar i dengan nelayan Pantura. Bahkan perkampungan nelayan terkaya di Indonesia pun ada. Memang tidak semua menangkap di WPP 711 wilayah Kepri, tapi ada. Dengan adanya mandat ini, minimal satu tujuan kita tercapai yaitu pendaratan, pembongkaran dan relokasi. 

" Ini bukan berarti kita berhenti mengkritisi. Jika ada hal - hal yang perlu dikritisi, ALARM akan berbunyi. Dan kita tetap meminta, menuntut agar KKP dan pemenang lelang turun sosialisasi ke Kepri. Masa hanya satu pemenang yang punya wacana bersinergi dengan pemuda tempatan Kepri. Yang mana? Ada apa sampai tidak muncul? Apa klausul mereka untuk ekonomi Kepri? Tolong datang dan jelaskan! "Tutup  Antoni  **/Tim

 

MARITIMRAYA.COM - Batam, PT  Mitra Bahari Safety (MBS) bekerjasama dengan CV. Mitra Dinamis  menyelenggarakan pelatihan Inflatable  Life Raft  (ILR), Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan CO2 System  dengan  40 peserta teknisi service station alat-alat  keselamatan pelayaran seluruh Indonesia pada Sabtu (11/6/2022) di Batam.

Adapun  produk alat keselamatan pelayaran merek Fesco yang telah diuji pihak BTKP dan instruktur anak negri yang berkompeten dengan metode  training meliputi pelatihan  dan workshop tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 11 s/d 12 Juni.

Direktur PT. MBS Muhammad Turki mengatakan  acara sesuai harapan berjalan dengan tertib, acara dibuka  oleh kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Gigih Retnowati ST,MT secara Virtual, " tadi yang hadir di acara pembukaan pelatihan pengawas BTKP Jakarta, Pejabat KSOP khusus Batam, Sekjend Perkumpulan Pengusaha alat keselamatan pelayaran Indonesia (PPAKPI) dan Ketua Asosiasi Pengusaha alat keselamatan pelayaran Indonesia (Aspesindo) Batam, Muhammad Taufik, Serta Sekretaris Aspesindo Amrah Fahnany" terangnya.

Dikatakanya kegiatan pelatihan ILR, APAR, CO2 System dilaksanakan perdana pada tahun ini setelah Covid 19 berlalu, dan dengan rasa syukur perusahaan MBS ditunjuk sebagai penyelenggara melakukan training dan kegiatan ini  bekerjasama dengan mitra Dinamis sebagai pelaksana." Sesuai peraturan pemerintah seluruh teknisi perawatan alat keselamatan pelayaran wajib mengantongi sertifikat teknisi" Ujarnya.

Adapun masa kedaluarsa sertipikat macker untukTeknisi Perusahaan service station hanya 2 tahun dan selanjutnya harus mengikuti training supaya diterbitkan sertifikat baru.

"Untuk saat ini ada tiga perusahaan yang ditunjuk oleh BTKP untuk mengadakan training yakni Mitra Bahari Safety, Hongji dan Haykal untuk alat keselamatan yang digunakan merk Fesco, "jelas Turki.

Direktur CV. Mitra Dinamis  Benny selaku pelaksana Training mengatakan, untuk acara training baik tempat sudah dipersiapkan dan dengan instruktur yang berkompeten  dan sudah berpengalaman .

"Dengan adanya training ini, supaya lebih terampil, meningkatkan mutu kualitas, dari yang tidak tahu menjadi tahu mengenai persoalan yang ada, "harap Beni.

Ketua Aspesindo Batam Muhammad Taufik saat dimintak awak media tanggapannya   dalam kesempatan tersebut mengatakan, sangat mendukung acara training ini. Siapapun yang melaksanakan bagus untuk kemajuan teknisi masing-masing perusahaan.

Sekjend PPAKPI ini menyampaikan  dengan aturan baru pengadaan  training meliputi, tempat  merk produk,Instruktur, serta penyelenggara melalui  tahapan pengujian BTKP  tentu ini Semangkin baik.

"Semua aturan  pelaksanaan teknisi  ini bisa menjadikan semangat pembaharuan bagi dunia keselamatan pelayaran" Sebutnya **/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Sejumlah warga di Pasar angkasa RT.03/ RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menolak SK kelurahan Lubuk Baja Kota mengangkat Ketua RT yang dinilai tidak transparan  

Sebut Saja AG, inisial seorang warga RT 03 RW 05 Kelurahan Lubuk Baja yang disamarkan, terkejut ketika mengetahui bahwa pemilihan RT di kediamannya telah berlangsung. Dirinya kaget karena selaku warga merasa tidak ikut memilih. 

Staff kelurahan, seorang ibu yang ketika dijumpai awak media pada Kamis (8/6/2022) mengatakan bahwa terkait masalah pemilihan RT yang berdekatan dengan planet 2 tersebut, sudah usai dilaksanakan. 

" Pembentukan panitia pada tanggal 27 Maret 2022. Ketua panitia Susanto dan Sekretaris Ibu Lubis. April di adakan pemilihan, dan sudah dikeluarkan SK nya ." terang Ibu berkacamata tersebut sembari menunjukkan berkas. 

Keterangan staff kelurahan tersebut, berbanding terbalik dengan keterangan Lurah Lubuk Baja Iskandar yang ditemui sekitar sebulan yang lalu oleh media ini. 

" Untuk pemilihan RT 03 / RW 05 setahu saya baru akan diadakan pada bulan Juli 2022 nanti. Surat pemberitahuan tentang akan masa berakhirnya jabatan RT belum kita kirim, mungkin dalam waktu dekat." demikian tutur Lurah Iskandar saat itu. 

Perwako 22 tahun 2020 memang mensyaratkan lurah harus mengirimkan surat pemberitahuan masa berakhir jabatan RT dua bulan sebelum jabatan RT berakhir. Tujuannya jelas untuk membentuk dan menyiapkan panitia pemilihan RT. 

Sekjen ALARM ( Aliansi Rakyat Menggugat ) Arifin ketika diminta pendapatnya mengatakan bahwa terkait pemilihan RT 03 RW 05 Lurah harus bertanggung jawab. 

" Jika ada warga yang punya hak pilih tetapi tidak di ikut sertakan memilih, berarti dengan sengaja menghilangkan unsur hak memilih. Itu kejahatan terhadap HAM ( Hak Asasi Manusia ).  Mau jadi apa negara ini jika dalam skala kecil seperti pemilihan RT sudah tidak transparan dan demokratis. Ini preseden buruk untuk tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di lingkungan Kelurahan Lubuk Baja. Segera diusut, dan jika ditemukan ada oknum kelurahan bermain segera ditindak. Warga yang merasa dirugikan bisa melaporkan kejadian ini ke DPRD Kota Batam ataupun Ombudsman. ALARM siap mengawal. " tegas Arifin. 

Saat ini ketua RT 03 / RW 05 masih di Jabar oleh Lubis yang menurut informasi lapangan yang diperoleh media ini, sudah lima kali menjabat RT. Ketua panitia dan sekretaris beserta anggota dan pemilih, diduga kuat masih berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. ** A Pak Pahan

 ALARM Soroti   

MARITIMRAYA.Com - Batam, Era baru terhadap nelayan industri  di Indonesia telah dimulai, Entah harus gembira, atau menangis. Yang pasti penolakan nelayan terhadap PP 85  Tentang jenis dan Tarif PNBP yang berlaku dari Kementerian Kelautan dan perikanan  tak digubris.

Nelayan industri yang telah memiliki SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan) pusat dalam waktu dekat hampir bisa dipastikan hanya bisa melaut setelah lapor kepada pemenang lelang Kuota Penangkapan Ikan terukur. Tidak hanya lapor, tapi juga setor. 

Setelah melapor, daftar dan membayar di depan PNBP ( Pendapan Negara Bukan Pajak) dengan nilai tertentu yang disesuaikan dengan tonase kapal dan jenis alat tangkap. Melapornya, kepada pemenang lelang. 

Ketua Aliansi ALARM Antoni kepada awak media baru - baru ini mengatakan aturan PP No.85 mengatur sangat jelas dan tegas bagi nelayan luar provinsi Kepulauan Riau yang nakal.

Kalau tidak mau melapor, siap - siap dikandangkan kalau coba - coba melaut. Tiga unsur keamanan laut sudah disiapkan untuk mengeksekusi kapal - kapal yang coba melaut tanpa registrasi dulu kepada pemenang lelang. 

" Setelah itu, semua kapal tidak boleh kembali ke daerah asal. Wajib homebase di daerah penangkapan. Untuk yang ini, kita setuju. Untuk point ini sudah sejalan dengan tuntutan kami agar seluruh kapal ijin pusat yang beroperasi di WPP711 daerah provinsi Kepulauan Riau berpangkalan di Kepri"  beber Antoni. 

" Jadi ini pukulan buat para pemain ikan ijin pusat yang nakal, yang selama ini kami curigai melakukan kegiatan unreported fishing di Kepulauan Riau. " tegas Antoni. 

Lebih lanjut, Antoni menekankan khususnya kepada KKP ( Kementrian Kelautan dan Perikanan) agar bertanggungjawab terhadap kecurigaan ALARM terhadap IUU Fishing yang selama ini terjadi di Kepri. 

" Jangan dengan munculnya pemenang lelang, kemudian masalah ini ditutup. Harus segera dilakukan audit terhadap seluruh kapal ijin pusat yang selama ini beroperasi di Kepri. Telusuri aset, pajak dan semuanya. Telusuri juga apa ada keterlibatan oknum KKP. Jika terbukti, kerangkeng semuanya! " tegas Antoni. 

Terkait dengan urusan registrasi kepada pemenang lelang Antoni mengatakan bahwa 4 ( empat) pemenang lelang dan KKP harus melakukan sosialisasi di Kepri. 

" Ini kan terkait ada hal baru. Secara etika, wajib hukumnya para pemenang melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat di Kepri. Istilahnya, tak kenal maka tak sayang. " demikian Antoni mengutip pribahasa. 

"ALARM memiliki database yang mampu menjangkau ke seluruh pemilik kapal ijin pusat yang selama ini beroperasi di Kepri. Jika perlu ALARM turun ke setiap titik. Tapi KKP dan para pemenang lelang harus turun ke Kepri. " tutur pria yang juga terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi Kepri ini. **Aripin P

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Komisi VI DPR RI telah menyetujui Pagu Indikatif Belanja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,72 triliun serta Usulan penambahan pendanaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 386 miliar.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada Senin (6/6/2022) pagi, di Gedung Nusantara I DPR RI.

RDP DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, bersama 40 orang anggota Komisi VI DPR RI.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam beserta jajaran.

Dalam paparannya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, merinci tambahan anggaran RM akan digunakan sebagai fokus pembangunan Tahun 2020-2024 BP Batam pada 4 (empat) Sektor Prioritas. 

“Keempat sektor tersebut antara lain Industri Manufaktur, Industri Jasa, Pengembangan Pariwisata, dan Pengembangan Logistik,” terang Muhammad Rudi.

Kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan dalam rangka mendukung berhasilnya capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diamanatkan kepada BP Batam.

Dari sisi realisasi Penerimaan, pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode Januari-Mei 2022 lebih tinggi 56% dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp 762 miliar dari Rp 488,9 Miliar.

“Dalam sisa waktu tahun 2022, BP Batam akan mempercepat realisasi penerimaan PNBP dan menggesa proses  pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujar Muhammad Rudi.**Tim