Articles by "Logistik"

1 Tewas 11 Delegasi 19 Pelatihan 2 Kapal Malaysia 2 Pelaku 2019 - 2024 2024 Penumpang 24 Pelatihan 30 Hari 3000 Penyelam 4 Awak Kapal 4 Korban Selamat 4 Tahun Kepemimpinan 4 Tersangka 6 Tersangka 74 TH 78% Pembangunan ABK ABK WNI Ahli Gizi Masyarakat AIS Alkes ALKI Aman Nusa II Anambas Anggaran Angkasa APBN 2020 Arahan Menhub Area Publik Badara Bahan Makanan Bakamla Batam Bakamla RI Bali Bandar Bandar Abadi Shipyard Bandara Hang Nadim Batam Bantuan Dana Bapelitbangda Bapemperda Batam Batu Ampar Bawang Putih Bea Cukai Batam Bea Cukai Sibolga Benih Lobster Berita Batam Bersih-bersih Bilateral Meeting Bintan Bintan Pesisir Birokrasi BP Batam BPBatam BPJS Ketenagakerjaan BPPRD Batam BPS Batam BPSK Batam Buah dan Sayur Budaya BUP BP Batam BUTIK BP Batam Cairan Tangan Cars City Covid-19 Covid-19 Batam DAM Tembesi Delegasi Singapura Dermaga Layang Dinkes Kepri Direktur Hukum Direktur Kenavigasian Direktur Keuangan Dishub Batam Disinfektan Ditpolairud Polda Kepri DJBC DPRD RI Edy Putra Ekonomi Ekspor dan Import Barang Ekspor Ikan Ekspor Kepri Ekspor Naik Fashion Fasilitas Umum Fish Mart Foods Forum Diskusi Forum Satu Data Frontliners Gaji Bulanan Galang Galeri Gallery Gelar Rapat GMNC IX Graphic Design GWR Hang nadim Hang Nadim Batam Hapus Denda Hari Jadi Ke 20 Harris Resort Waterffront Batam Headline Helikopter SAR Himbauan Himbauan Covid-19 Hukum HUT RI IAID 2019 Idul Adha 1440H Idul Fitri IFC Singapore IHK Ikan Ikan Sidat Ilegal Fishing Impor Import APD dan Alkes Indeks Trading Across Borders Indonesia Industri Inflasi Internasional Investasi IPB IPPOB Jaga Jarak Jajaran Kemenhub Januari-Maret Jaring Apung Jatuh Kelaut Jepang Jilid II JKDM Joko Widodo Juni 2019 Kadin Kadis Budpar Kadisperindag Kepri Kampung Tua Kapal Bubu Tangkap Kepiting Kapal Fiber Kapal Rusia Kapal Tenggelam Kapolresta Barelang Kapolri Karimun Karya Anak Bangsa Kawasan Pusat Bisnis Batam Kebakaran Kebutuhan Pangan Kegiatan Keagamaan Kejuaraan Taekwondo Keluar Rumah Kemaritiman Kemenko Marves Kementrian Agama Batam Kemnhub RI Kenaikkan Kepala BKIPM Kepri Kepulauan riau Kerjasama Kesultanan Tidore Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam Ketua Gugus Tugas Khusus Penyakit Menular Kijing Kirana angkasa KJRI Johor Bahru KKP KKP Kelas 1 Batam KM Kelud KM Lintas Laut 3 KM. Satoni KMP Sembilang KMS KN Tanjung Datu 301 Kolam Renang Kominfo Komisi III DPRD RI Konjen Singapura-Batam Kosong Kota Batam KPBPB Batam KPK KRI Kakap - 881 KSB KSOP Batam KSOP Kelas I Dumai Kunjungan Kehormatan Kunker Lapas Batam Larangan Ekspor Limbah Plastik Lingga Lockdown Logistik Luhut Binsar Pandjaitan Mahasiswa Mako Lantamal VI Malaysia Mamin Man Over Boat Manado Marina Line Maritim raya Masa Covid-19 Masa Pandemi Covid-19 Masker Media Batam Meninggal Dunia Menkeu RI Menko Maritim Menko Maritim RI Menko Marves Menko PMK Menlu Menperin Mentarau Menteri Agama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Menteri Susi Migas Mikol Motion Design Movies Music MV. Nika Nagoya Narkoba Nasional Nelayan Nelayan Bintan Net1 No.23 Tahun 2020 Non Migas Nongsa ODP Oknum Oknum PNS Operasi Aman Nusa II Operasi Terpusat ORI Kepri OTT Pademi Corona Pangkalan udara Panglima TNI Paripurna DPRD Batam Pasar Tutu PAT Patroli PBB-P2 PDP Pejabat dan Staff Pelabuhan Pelabuhan Batam Pelabuhan Batam Centre Pelabuhan Maumere Pelabuhan Tanjung Buton Pelabuhan Tanjung Pinggir Pelajar Pelatihan Pelatihan Kerja Pelayaran Pembahasan Road Map Pembersih Tangan Pemerintahan Batam Pemindai Suhu Tubuh Pemkab Lingga Pemko Batam Pemuda Pemulangan Penanganan Penanganan Covid-19 Penanganan Persebaran Covid-19 Pencarian Korban Pencemaran Pengamanan Pengukur Suhu Tubuh Pengunjung Kurang Pengurangan Jam Kerja Pengusaha Batam Penyeludupan Penyesuaian Jadwal People Perairan Bintan Perairan Nongsa Perairan Selat Malaka Percepat Layanan Import Peresmian Perhotelan Batam Perikanan Perjalanan Dinas Permendag RI Pers Gathering Perusahaan Phone Plt Gubernur Plt Gubernur Kepri PM No.7 2019 PMI PNS Pokja IV Polda Kepri Politeknik politik Polres Karimun Polresta Barelang Polsek Belakang Padang Polsek KKP Batam Pos Perbatasan Presiden Print Design Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan Promo Harrisku PSDKP PT. Angkasa Pura II Pulau Kanaan Pulau Terdepan Pulau Terong Puluhan WNI Qurban Ragam Ramadhan Ranperda Kampung Tua Rapat Finansial Rapat Sosialisasi Rapat Tingkat Menteri RAPBN Regulasi Rekor Dunia RI 1 Rice Cooker Rp 14 Miliar Rp 9.8 Miliar RS Khusus Virus RS Virus RTM Ruli Simpang DAM Sabu Sabu 2.3 Gram SAR Gabungan SAR Tanjungpinang SAR TPI Satgas PKE Satreskrim Satwas PSDKP Sayur Mayur SB Tenggiri IV Scrap Impor SDM SDM Unggul Indonesia Maju Sekolah Sekolah vokasi batam Sekupang Semakin Meningkat Semprot Disinfektan Server Short Singapura Sistem Manajemen Keselamatan Kapal SMAN 1 Batam Sosial Distancing Speed Boat Speedboat Sport Sports Sterilisasi Bakteri sumut Surakarta Surat Edaran Surat Kapolri Taekwondo Taekwondo Indonesia Tanjung Balai Karimun Tanjung uban Tanjung Uncang Tanjungpinang Tanki Meledak Tax Amnesty Technology Teluk Mata Ikan Telur Penyu Test Thermal Scanner Tiban Tidore Tiga Pokja Tiket Turun Tim Pengarah Gugus Tugas Tim Teknis Title Toko Obat TPI Online Travel TTS Tuan Rumah Tumpang Tindih Kewenangan Turun Udang UKM Taekwondo UNS United States Coast Guard Universitas Sebelas Maret Update US 350 USCG UTC6 Video Video Conerence Virus Corona Vitamin C Wabah Covid-19 Wajib Masker Wali Kota Batam Warga Nato Warga Ruli Muka Kuning WASI WBK Web Design WNI Workshop Zona Integritas
Tampilkan postingan dengan label Logistik. Tampilkan semua postingan

 


MARITIMRAYA.com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik peresmian Batam Logistic Ecosystem yang telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis, 18 Maret 2021.

BLE di Batam merupakan pilot project di Indonesia, keberhasilannya akan diterapkan di daerah lain di Indonesia. 

Dengan diresmikannya platform single entry yang merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) ini maka Auto Gate System di Pelabuhan Batu Ampar yang dikelola oleh BP Batam terintegrasi dengan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) Online milik Bea Cukai Batam resmi beroperasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk mendukung BLE dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di pelabuhan Batu Ampar. Begitu juga dengan kesiapan perkuatan SDMnya. Hal itu diungkapkan Muhammad Rudi di Balairungsari usai peluncuran BLE.

“Tahun ini kita sedang melakukan pengembangan pelabuhan, khususnya di dermaga utara, dan rencana pengembangannya akan selesai pada tahun 2022 mendatang, begitu juga dengan beberapa bangunan di sekitar pelabuhan akan ditata. BP Batam sudah menyiapkan anggarannya dan ini adalah komitmen BP Batam untuk mewujudkan BLE yang pada muaranya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas,” ujar Muhammad Rudi. 

Kepala BP Batam mengemukakan, dengan diluncurkan BLE oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari ini, maka Auto Gate System Pelabuhan Batu Ampar sudah resmi beroperasi. Hal ini merupakan sebuah langkah maju disiapkan oleh BP Batam dan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Nelson Idris, mengemukakan, terkait dengan penerapan otomasi melalui Auto Gate System ini, diharapkan dapat menjawab keluhan para pengguna jasa yang selama ini harus mengantre panjang di pos pemeriksaan Bea Cukai saat kegiatan bongkar muat sedang padat di Pelabuhan Batu Ampar. 

Selain itu, kata Nelson, Auto Gate System ini juga dapat meningkatkan sistem keamanan pelabuhan karena tak semua kendaraan dapat bebas lalu lalang di Pelabuhan yang telah menerapkan ISPS Code ini.

“Sehingga dengan penerapan Auto Gate System ini, ISPS Code juga kita jalankan,” imbuhnya.

BLE merupakan platform yang dibangun oleh Bea Cukai Batam yang terintegrasi sistem milik CIQP dan sistem B-SIMS (Batam Seaport Information Management System) yang dibangun BP Batam untuk mempermudah pengurusan layanan perizinan dalam satu platform. 

Dengan penerapan BLE, maka pengguna jasa hanya perlu melakukan pengurusan data tunggal untuk layanan jasa kepelabuhanan sehingga intensitas tatap muka dengan petugas dapat diminimalisir dan waktu pelayanan menjadi lebih efisien.

“Pengintegrasian B-SIMS, Auto Gate System dan TPS Online bertujuan untuk mempercepat alur masuk dan keluar barang di Pelabuhan. Diharapkan dengan berjalannya digitalisasi ini maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa sehingga kami harap dapat menstimulus perekonomian khususnya penurunan tarif logistik,” imbuhnya.

Nelson menjelaskan bahwa pengembangan sarana dan prasarana Auto Gate System demi mendukung implementasi Batam Logistic Ecosystem telah dilakukan sejak November 2020 lalu. 

Gate otomatis telah dipasang untuk gate in dan gate out serta telah dilakukan uji coba dengan sistem TPS Online milik Bea Cukai Batam sejak Januari hingga Maret 2021. Sosialisasi kepada pengguna jasa baik dari kalangan perusahaan bongkar muat dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan untuk menggunakan web service B-SIMS juga telah dilakukan beberapa tahap.

“Pengguna jasa akan menggunakan B-SIMS sebagai portal pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke Pelabuhan. B-SIMS juga terintegrasi dengan sistem TPS Online milik Bea Cukai sehingga pengguna jasa dapat melacak informasi lokasi kontainer yang ditimbun di TPS Pelabuhan Batu Ampar,” imbuhnya.

Salah satu layanan yang dapat diakses pengguna jasa melalui platform Batam Logistic Ecosystem adalah kegiatan ship to ship/ floating storage unit (STS/FSU). Nelson menjelaskan bahwa pengurusan layanan STS/FSU yang sebelumnya memakan waktu tiga hari, kini dengan implementasi BLE dapat diperpendek menjadi satu jam saja di masing-masing instansi dengan catatan pengguna jasa telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Sebaliknya, Nelson menegaskan, jika dokumen yang diunggah pengguna jasa kurang lengkap, maka proses layanan akan otomatis terhenti. 

Selain menciptakan kolaborasi sistem antara pelaku bisnis dan pemerintah (B2G2G), BLE juga mewadahi kolaborasi sistem antara pemerintah dan pelaku bisnis (G2B2B) dengan menggandeng perusahan trucking seperti PT Aiti Log dan I-Trucking untuk mendukung sistem penataan logistik di Kota Batam.

Peluncuran BLE dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, serta organisasi perangkat daerah lainnya. (CC Humas BP Batam)

MARITIMRAYA. com BATAM - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam memberikan pelayanan cepat terhadap Impor Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Kesehatan (Alkes) Untuk Penanggulangan Covid-19. Kamis, (09/04/2020)



Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI), Sumarna menyampaikan Bea cukai Batam berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat terhadap impor APD dan Alkes dalam rangka penanggulangan COVID-19 di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.



"Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan pemasukan barang untuk penanggulangan Covid-19, dapat menghubungi Contact Center Bea Cukai Batam (0778) 429446 dan 0812-2111-1484 (WA)," terangnya di Batu Ampar - Batam.



Hal tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 diatur bahwa:



Menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



Memberikan kewenangan BNPB untuk menerbitkan rekomendasi ijin impor sebagai pengganti perizinan larangan/pembatasan, bahwa pemerintah menunjuk Kepala BNPB sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Selanjutnya, BNPB bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama tentang percepatan pelayanan impor barang untuk keperluan penanggulangan Covid-19.



Permohonan rekomendasi dari BNPB dapat dilakukan secara online, dengan cara mengakses laman resmi INSW di http://insw.go.id lalu klik menu Aplikasi INSW dan memilih submenu Perizinan Tanggap Darurat. Selanjutnya pemohon memilih menu Pengajuan Rekomendasi BNPB.



Setelah itu mencentang jenis rekomendasi berupa Rekomendasi Pengecualian Tata Niaga Impor dan Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor. Setelah itu, pemohon mengisi formulir pada laman INSW tersebut serta mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis permohonan.



Untuk selanjutnya, pemohon cukup memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB di laman resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan menerbitkan persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasi.



Untuk barang tujuan non komersial, setelah mendapat rekomendasi dari BNPB, pemohon mengajukan dokumen PPFTZ-01 dengan melampirkan rekomendasi dari BNPB. Selanjutnya, bea cukai akan memproses hingga terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor keluar Pelabuhan.



Untuk barang tujuan komersial, setelah mendapat rekomendasi dari BNPB, pemohon mengajukan dokumen PPFTZ-01 dengan melampirkan rekomendasi dari BNPB dan persetujuan impor dari BP Batam. Selanjutnya, Bea cukai akan memproses hingga terbitnya SPPB sebagai dokumen pengeluaran barang impor keluar Pelabuhan. (DI)


MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional, baik itu melalui capaian nilai investasi maupun ekspor bahkan juga dikategorikan sebagai sektor strategis lantaran menjadi penyedia pangan bagi masyarakat. Rabu, (01/04/2020)



“Apalagi, saat ini di tengah kondisi pandemi virus korona, kebutuhan pangan masyarakat semakin meningkat, seiring pula dengan adanya kebijakan untuk work from home (bekerja dari rumah),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat memimpin rapat melalui konferensi video bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), di Provinsi DKI Jakarta.



Menghadapi kondisi tersebut, Menperin menegaskan, pihaknya terus menjaga produktivitas hingga distribusi sektor industri mamin di dalam negeri. Upaya ini agar pasokan pangan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. “Misalnya, demand susu yang cukup naik, karena termasuk untuk meningkatkan imun,” ungkapnya.



Oleh karena itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada pelaku industri mamin di dalam negeri yang tetap semangat memacu produktivitasnya di tengah kondisi tekanan ekonomi global sampai pada dampak dari pandemi Covid-19. “Kami aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri mamin,” tutur Agus.



Selanjutnya, Kemenperin siap mendengar masukan dari para pelaku industri mamin di tanah air demi kemajuan sektor strategis tersebut. “Kemarin, kami telah melakukan video conference dengan sejumlah pelaku industri mamin, termasuk dengan pengurus GAPMMI,” imbuhnya.



Menteri AGK optimistis, industri mamin masih memberikan kontribusi yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. “Kami juga tetap memprioritaskan pengembangan industri mamin yang tergolong sektor industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.



Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2019, industri mamin tumbuh sebesar 7,78% atau melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%. Selain itu, industri mamin memberikan sumbangsih paling besar terhadap nilai ekspor nasional, dengan menembus angka USD27,28 miliar. Berikutnya, industri mamin menyetor nilai investasi hingga Rp 54 triliun. “Aktivitas industri mamin juga memberikan multiplier effect yang luas, termasuk kepada para petani dan perternak kita,” jelas Menperin.



Bahkan, industri mamin menyerap paling banyak tenaga kerja di sektor manufaktur dengan jumlah 4,74 juta orang hingga Agustus 2019. Pemerintah telah menetapkan industri mamin sebagai salah satu sektor pionir dalam upaya menerapkan teknologi industri 4.0. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0. “Maka itu, kami terus mendorong industri mamin bisa berinovasi agar semakin kompetitif, baik di kancah domestik maupun global,” tutupnya. (MC/DI)


MARITIMRAYA.COM, BATAM - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam terapkan social distancing dan Penyesuaian jadwal Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT), mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Selasa, (24/03/2020)



Penyesuaian dini dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Waktu Pelayanan di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan.



Melalui Surat Edaran ini, Direktur BUP Batam, Nelson Idris menyampaikan bahwa Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BUP mengalami penyesuaian jadwal mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 menjadi pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.



"Meski berlaku penyesuaian jadwal layanan tatap muka, pengguna jasa kepelabuhanan, tetap dapat mengakses pelayanan secara online (24 jam) dengan menghubungi helpdesk di nomor WhatsApp +62811-669-666," katanya.



Selain menyesuaikan jadwal pelayanan, lanjutnya BUP juga menerapkan social distancing atau pembatasan sosial di PAT. Hal ini diterapkan dengan mengatur jarak antarkursi bagi pengguna jasa kepelabuhanan yang akan mengurus administrasi.



Nelson juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal ini. "Kami memohon maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal dan pengaturan jarak antarkursi di ruang PAT. Kami harap aturan ini dapat dipatuhi guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan," pintanya.



Sebagai pengelola ruang publik, BUP turut bertanggung jawab memberi rasa aman di tengah mewabahnya Covid-19 bagi para pengguna transportasi laut. Sebelumnya, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan social distancing di Pelabuhan penumpang.



Seperti, di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Terminal Ferry Domestik Sekupang, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry Internasional Nongsapura dan Terminal Ferry Internasional Harbour Bay.



Adapun beberapa titik di pelabuhan yang diterapkan pembatasan sosial ini, antara lain kursi di ruang tunggu keberangkatan yang diberi jarak dua bangku, tanda panduan berdiri di dalam lift, dan jarak antrian di konter tiket maupun saat menunggu lift.



Direktur BUP berharap setiap pengunjung mematuhi aturan ini demi menekan penyebaran Virus Corona di ruang publik.



"Saya harap semua pengguna transportasi laut yang melewati pelabuhan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer yang telah kami siapkan di beberapa lokasi di pelabuhan penumpang,” terangnya.



Dimana petugas kebersihan di setiap pelabuhan juga telah dikerahkan untuk rutin membersihkan area-area yang rentan menjadi media penularan virus seperti tombol lift, pegangan eskalator, loket konter tiket hingga kursi tunggu.



Selain itu, bahwa pelabuhan penumpang juga telah dilakukan penyemprotan desinfektan yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Tim Gabungan Polda Kepri, Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. (DI)


MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengatakan di tengah pandemi Covid-19 dari data yang dihimpun BKIPM pada bulan Januari hingga pertengahan Maret, angka ekspor ke sejumlah negara mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada 2019. Selasa, (24/03/2020)



Negara-negara tersebut di antaranya, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, dan Taiwan. Amerika sebesar 44.748,98 ton, sementara tahun 2019 hanya sebesar 36.686,99 ton. Thailand meningkat menjadi 27.264,73 ton dan 11.372,78 ton di tahun lalu.



Ekspor ke Malaysia naik jadi 15.883,49 ton dan 13.008,65 ton di tahun 2019. Demikian halnya Taiwan mengalami kenaikan 7.823,77 ton dibanding tahun sebelumnya 7.173,04 ton. "Hanya ekspor ke Tiongkok mengalami penururan di periode yang sama tahun lalu. Tapi di sejumlah negara, ekspor kita meningkat,” katanya di Jakarta (23/3).



Selain negara-negara itu, tujuan ekspor lainnya ialah Vietnam sebesar 8.105,75 ton, Singapura sebesar 6.820,87, Korea Selatan sebesar 5.964,08 ton dan Arab Saudi sebesar 3.908,85 ton.



Sementara komoditas yang diekspor, di antaranya udang vaname 36 ribu ton, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2019 dengan jumlah sekira 28 ribu ton. Selanjutnya tuna sebesar 19 ribu ton, melebihi periode yang sama di tahun 2019, sebesar 16 ribu ton.



Ekspor ikan cakalang juga sudah menyentuh 19 ribu ton, lebih tinggi dibanding periode yang sama sebesar 18 ribu ton. Kemudian ikan layur, dengan volume ekspor sebesar 9 ribu ton, dibanding 5 ribu ton di periode Januari-12 Maret 2019, serta makarel sebesar 9 ribu ton dibanding 1 ribu di periode yang sama.



“Tentu ini suatu kabar gembira, optimistis dan suatu peluang ditengah bencana pandemi Covid-19 yang melanda sejumlah negara,” tutup Kepala Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (DI)


MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan terus berupaya mengutamakan pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di tengah kondisi merebaknya virus Corona (COVID-19). Sabtu, (21/03/2020)



Salah satu caranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 23 Tahun 2020, tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker.



Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa Permendag ini telah diundangkan dan mulai diberlakukan pada 18 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020.



"Permendag No. 23 Tahun 2020 ini adalah kebijakan larangan sementara untuk ekspor yang diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Produk kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perlindungan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia," tegasnya.



Lanjutnya, jenis-jenis barang yang dilarang sementara ekspornya yaitu: antiseptik yang terdiri dari antiseptik hand rub, pembersih tangan (hand sanitizer), dan sejenisnya yang berbasis alkohol (ex HS.3004.90.30);



Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali (ex HS.3808.94.10); hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.20);



Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.90).



Selain itu, juga bahan baku masker yang terdiri dari kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.11.00), dan kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.91.00).



Alat Pelindung Diri (APD) yang dilarang sementara ekspornya terdiri dari pakaian pelindung medis (ex HS.6210.10.19) dan pakaian bedah (HS.6211.43.10). Sedangkan, untuk masker adalah masker bedah (HS.6307.90.40) dan masker lainnya dari bahan bukan tenunan (nonwoven), selain masker bedah (ex HS. 6307.90.90).



"Permendag ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan serta masyarakat di Indonesia. Kemendag akan lakukan pengawasan di pasar dan bagi eksportir yang melanggar ketentuan Permendag ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan," pungkasnya. (MC/DI)


MARITIMNEWS.COM, NASIONAL: Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal  ekosistem logistic dibanding negara-negara tetangga. Jum'at, (20/03/2020)



“Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa Logistics Performance Index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46,” katanya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi (18/3), dari Istana Merdeka, Jakarta.



Hal tersebut, tekait persoalan mengenai ekosistem logistik nasional yang perlu diakui masih belum sepenuhnya memadai menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia.



Beberapa negara lain yang berada di atas Indonesia di antaranya ialah Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India. Sama halnya dengan kondisi yang tergambar dalam Indeks Trading Across Borders yang mencatat waktu dan biaya terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni:



Kepatuhan perbatasan, Pemenuhan dokumen, dan Transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor - impor barang yang masih belum mengalami peningkatan berarti.



Hal itu berpengaruh terhadap proses kemudahan berusaha di Indonesia. “Kita masih stagnan di peringkat ke-116. Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya,” jelasnya.



Biaya logistik Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lain. Padahal, biaya logistik dan transportasi yang tidak reliabel membuat biaya inventori akan semakin meningkat.



Presiden menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya ialah adanya proses birokrasi berbelit dalam hal itu. “Saya mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi. Masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih kuatnya ego sektoral. Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai ke hilir,” ungkapnya.



Selain memangkas birokrasi berbelit, menurutnya saat ini pemerintah butuh akan adanya platform logistik terpadu mulai dari hulu hingga hilir di mana platform tersebut haruslah menerapkan teknologi dan pemanfaatan tata ruang logistik yang lebih efisien.



“Ekosistem logistik nasional harus kita perbaiki. Kita harus memulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun untuk impor. Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya,” ucapnya.



Dengan kerja yang fokus dan upaya maksimal untuk merancang platform logistik terpadu tersebut, Kepala Negara meyakini bahwa di masa mendatang ekosistem logistik nasional akan jauh lebih efisien dibanding saat ini. Hal itu pada akhirnya akan membuat sistem logistik yang transparan, lebih kompetitif, dan berbiaya murah.



“Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan perubahan yang jelas dan terukur, maka ekosistem logistik nasional negara kita akan menjadi lebih efisien,” pungkasnya. (MC/DI)


MARITIMRAYA.COM, NASIONAL - Pandemi Corona di Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memberikan lima arahan kepada Jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rabu, (18/03/2020)



Berikut arahan Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan:



Jajaran Kemenhub segera mendata individu di lingkungan Kemenhub yang berpotensi terinfeksi virus Covid 19 untuk mendapatkan prioritas pemeriksaan kesehatan.



Sterilisasi ruangan kerja di Kemenhub agar segera dimulai selama 2 (dua) hari kedepan. Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas pejabat dan pegawai Kemenhub ke luar negeri.



Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian diminta mengutamakan kebersihan semua moda transportasi publik, antara lain dengan penyemprotan disinfektan tiga kali sehari.



Hal serupa agar dilaksanakan di daerah-daerah. Diharuskan ada sosialisasi publik/pengumuman di titik-titik utama transportasi publik tentang gejala (symptom) Corona dan himbauan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan, serta himbauan untuk menghindari perjalanan bagi yang merasa sakit.



"Jajaran Kemenhub agar memastikan arus transportasi logistik tetap lancar, utamanya untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin," tutupnya pada saat melakukan rapat koordinasi melalui video conference (15/3) di Jakarta. (H/DI)


MARITIMRAYA.COM, BATAM - Delegasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang terdiri dari Kepala OPD, Tokoh Masyarakat serta Pelaku Usaha mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Minggu, (15/03/2020)





Dalam pertemuan, Konjen RI Johor Bahru Sunarko menyampaikan prioritas pelaksanaan tugas Perwakilan RI di luar negeri yang mencakup, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.





Sedangkan wilayah kerja KJRI Johor Bahru mencakup empat Negeri, yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Ditambahkannya bahwa peluang kerjasama ekonomi di Johor dan sekitarnya cukup terbuka luas.





Termasuk potensi dan peluang pasar berbagai produk pertanian, kerja sama peningkatan konektivitas dan perhubungan, bidang kepelabuhanan, transportasi laut berupa Roro, serta Pariwisata khususnya Wisatawan Asing yang berkunjung ke Malaysia dan juga warga Negara Malaysia sendiri.





Ia berharap kedepan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Johor dapat memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Riau. Ditegaskan pula bahwa KJRI Johor Bahru siap mendukung dan mendorong, serta memfasilitasi tindak lanjut kerja sama secara konkrit yang memberikan kemanfaatan masyarakat kedua pihak.





Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini sangat memiliki ruang dan peluang bagi perkembangan Kepariwisataan di Kepulauan Riau, menggerakkan wisatawan dari Johor dan Negara negara lainnya yang berada di Malaysia.





Pihaknya juga akan menindak lanjuti permintaan kelapa seperti apa yang di sampaikan oleh Konjen Republik Indonesia di Johor sebelumnya. Kunjungan ini perlu segera di tindaklanjuti oleh Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat agar mampu menggenjot perekonomian khususnya di Kepulauan Riau.





Ini persoalan serius yang harus di Tangani oleh semua pihak secara bersama sama. Membangun konektivitas antara Kepulauan Riau dan Johor Bahru dengan berbagai instrumen yang bisa di gunakan seperti Sosek Malindo, IMT-GT dan hubungan bilateral.





"Kepualauan Riau terus berbenah dengan penataan kawasan - kawasan sesuai peruntukannya, seperti Batam akan diarahkan kepada Industri Hi-tech Dan Jasa, Tanjung Balai Karimun sebagai kawasan industri berat, Bintan Pariwisata dan Pengolahan," terangnya mewakili Plt Gubernur Kepri, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Biro Kesra, Staff Khusus Gubernur Kepri, dan Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal, (12/3) di Johor Bahru - Malaysia. (MC/DI)


MARITIMRAYA.COM - BATAM: Kepala Bagian Tata usaha Kantor Kesyahbanndaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Libertinus Tampubolon menyampaikan wilayah bebas korupsi (WBK) terlaksana dengan baik, perlu di benahi faktor pendukung, diantaranya sarana prasarana dalam melayani masyarakat. Kamis, (12/03/2020)





"Hal - hal yang membuat kami gagal mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang optimal sebenarnya itu adalah pelayanan dokumen kapal, barang dan lainnya di KSOP Batam cukup minim, tertutama sarana prasarana kantor. Kondisi kantor KSOP Khusus Batam kurang layak, sementara kita ini satu unit kerja pada Dirjen perhubangan laut yang ada kata Khusus," terangnya.





Hal tersebut disampaikannya pada perayaan hari jadi ke 20 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), "2 Dekade Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik", (11/3) di Gedung Graha Pena, Batam Centre - Batam.





Ia melanjutkan, ini butuh sinergiritas, dimana kata Khusus sebagaimana diketahui adalah kelanjutan dari Otorita/BP Batam yang mana disitu ada unit kerja yang namanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya adalah melakukan penyelenggaraan pelabuhan di Batam.





Disini ada benang merahnya, menurutnya Tupoksi KSOP memang lebih kepada pengawasan keselamatan, keamanan pelayaran disamping itu juga mengkoordinasi urusan pemerintahan di pelabuhan.





"Sektor wilayah pelayanan di Batam ini cukup luas, dari sisi aturan ada hal - hal yang perlu di koordinasikan. Seperti Tupoksi dengan institusi lainnya, karena terdapat tumpang tindih kewenangan yang menjadi kendala/benang merah di lapangan," ungkapnya.





Sebenarnya ini bukan sekedar Tupoksi, karena yang dilakukan adalah hal - hal yang sebagian besar itu mandatory/wajib, jadi cukup berbeda memang dengan institusi lain. Karena yang namanya transpotasi itu memang ada unit organisasi dunianya.





"Kita harus secara pelaksanaan, dan aturan itu komplit terhadap aturan - aturan yang telah di tetapkan oleh International Maritim Organitation, jadi hal - hal tersebut mandatory. Sebagai regulator dalam melakukan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran," tutup Kabag Tata Usaha KSOP Khusus Batam.


















DI

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan suap terkait pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Jum'at, (09/08/2019)



Penetapan tersangka kali ini diawali dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari Rabu-Kamis (7-8/8). Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang tunai USD2.900 dan bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar yang diduga terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.



Setelah melakukan pemeriksaan dan kegiatan lain, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih.



KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Sebanyak tiga orang sebagai pemberi adalah CSU (swasta), DDW (swasta), dan ZFK (swasta). Tiga orang lainnya sebagai penerima adalah INY (Anggota DPR Komisi VI 2014-2019), MBS (swasta), dan ELV (swasta).



INY melalui MBS dan ELV diduga menerima uang Rp 2 miliar terkait dengan pengurusan izin impor bawang putih dari CSU, DDW, dan ZFK. Uang ini diduga untuk mengunci kuota impor bawang putih sebanyak 20.000 ton sebagai jatah perusahaan milik CSU yang diurus melalui DDW dan ZFK.



Sebagai pihak yang diduga penerima suap, INY, MBS, dan ELV diduga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Selanjutnya sebagai pihak yang diduga pemberi CSU, DDW dan ZFK disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



KPK sangat kecewa dan menyesalkan praktek korupsi seperti ini masih terjadi dan melibatkan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).



Hal yang paling membuat miris adalah ketika perizinan impor salah satu produk pangan yang digunakan hampir keseluruhan masyarakat Indonesia justru dijadikan lahan bancakan pihak-pihak tertentu.



Dalam kasus ini, KPK menemukan ada alokasi fee Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimport ke Indonesia. Semestinya praktek ekonomi biaya tinggi ini tidak perlu terjadi, dan masyarakat dapat membeli produk pangan dengan harga lebih murah jika tidak terjadi korupsi.



KPK mengingatkan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar secara serius melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan dan prosess impor pangan karena hal ini sangat terkait dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara langsung.



Suap terkait dengan impor produk pangan dan hortikultura ini bukan kali ini saja terjadi. (*)






humas/Andi





MARITIMRAYA.COM - JAKARTA: Presiden Joko Widodo menyampaikan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.



“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegasnya.



Hal tersebut, disampaikan Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/08/2019)



Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran.



"Investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujarnya.



Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan. Menurut Presiden harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.



Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.



Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang.



“Kita harus mendorong besar-besaran, investasi bisa tumbuh dengan baik. Sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.



Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, Seskab, Kepala Staf Kepresidenan, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham, Menteri Desa, PDTT & Transmigrasi.



Mensos, Menteri, Menhub, Menperin, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menlu, Menkop & UKM AAGN, Menhan. Menteri LHK, Menkominfo, Menteri PANRB, Menaker, Menkes, Mendag, Menteri PUPR Basuk, dan Menteri ATR/Kepala BPN. (*)






humas/Andi

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepualauan Riau (Kepri), Zulkipli menyampaikan perkembangan Index Harga Konsumen (IHK) dua kota se Provinsi Kepri pada Juli 2019 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen atau sebesar 139,78. Senin, (05/08/2019)



"Yang mana, indeks harga konsumen Kepri ini merupakan gabungan dari IHK kota Tanjungpinang yang mencapai 0,57 persen dan kota Batam yang mencapai 0,61 persen pada Juli 2019," ungkapnya.



Index Harga Konsumen, lanjutnya mengalami peningkatan jika dibandingkan IHK Kepri pada Juni 2019 yang mencapai 138,91. Sementara untuk tahun kalender dari bulan Januari hingga Juli 2019 IHK Kepri mengalami inflasi sebesar 2,37 persen.



Menurut Zulkipli, inflasi ini disebabkan kelompok penunjang seperti bahan makanan yang mencapai 1,47 persen, Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau mencapai 0,12 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mencapai 0,01 serta sandang mencapai 0,91 persen.



"Sedangkan kelompok kesehatan mengalami penurunan 0,04 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga mencapai 0,00 persen dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan mencapai 0,90 persen," katanya dalam realease berita Statistik (2/8), BPS Provinsi Kepri.



Sementara, untuk komoditas yang turut mengambil andil dalam mendorong inflasi pada IHK Kepri Juli 2019 yakni Cabai merah mencapai 22,11 persen, Cabai hijau capai 23,73 persen, Cabai rawit mencapai 40,51 persen, Ketimun capai 59,93 persen, Bawang merah capai 8,42 persen.



Angkutan udara capai 4,19 persen, Perhiasan emas capai 3,78 persen, nasi dengan lauk pauk capai 0,18 persen, Ikan tongkol capai 3,81 persen dan Kerupuk ikan 2,33 persen. (*)






Andi

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, sejak empat tahun ini produk perikanan Indonesia yang tadinya hanya diterima di 111 negara sekarang sudah naik menjadi diterima di 147 negara. Minggu, (04/08/2019)



“Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara,” kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, (30/1) di Istana Negara, Jakarta.



Pemerintah, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan itu, saat ini juga mendorong agar pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden dengan komitmen penuh telah menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.



Namun demikian diakui Menteri, berdasarkan evaluasi terhadap kapal perikanan Indonesia yang dilakukan dalam dua tahun terakhir, 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik.



Ia menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.



“Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulated fishing,” jelasnya



Perlu Data Yang Benar



Terkait pertanyaan Presiden mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 – 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.



“Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported,” ungkap Susi.



Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada.



“Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini,” jelas Susi.



Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengemukakan, dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai USD 4.894,81 juta. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar di tahun 2018. (*)


















humas/Andi

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan paket kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II menyusul pelaksanaan program Tax Amnesty jilid I yang dilakukan pada Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu. Sabtu, (03/08/2019)



“Sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Kadin Talks yang dipandu oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, di Kadin Lounge (2/8) , Jakarta.



Pertimbangan untuk melaksanakan Tax Amnesty jilid II, menurut Menkeu, didasari pertimbangan banyaknya pengusaha yang mengaku menyesal karena tidak memanfaatkan program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah 3 (tiga) tahun lalu.



“Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi,” terangnya.



Menkeu menjelaskan, pelaksanaan Tax Amnesty jilid II harus dilaksanakan secara matang mengingat partisipasi pada pelaksanaan Tax Amnesty jilid I lalu sangat rendah, yaitu hanya 1 juta Wajik Pajak (WP), sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak.



Menurut Menkeu, pada program tax amnesty pertama persiapan pemerintah masih kurang, seperti data yang tidak lengkap, dan belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi.



“Dulu saya belum tahu persis data-data mereka (Wajib Pajak), kalau sekarang ada Automatic Exchange of Information (AEoI),” ungkap Sri Mulyani.



Dengan adanya pelaksanaan sistem keterbukaan informasi dan pertukaran informasi yang bekerja sama dengan 90 negara, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, saat ini pemerintah bisa dengan mudah melacak informasi aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.



Dalam acara Kadin Talks tersebut, Menkeu Sri Mulyani menceritakan banyaknya masukan dari pengusaha mengenai tarif pajak. Ia menegaskan, bahwa pengusaha adalah partner kerja pemerintah dan diharapkan pengusaha juga tidak melihat pemerintah sebagai pengganggu kemajuan usaha.



Menkeu pun sempat mengungkapkan mengenai formula pajak yang sedang digodog terkait pajak dividen usaha. Baginya pengusaha adalah mesin pertumbuhan (engine of growth). Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha memikirkan upaya agar pengusaha dapat terus meningkatkan investasinya.



“Kita ingin bekerja sama dengan pengusaha yang kredibel, yang ingin memajukan usahanya tetapi juga memajukan ekonomi Indonesia,” tutupnya. (*)






humas/Andi

MARITIMRAYA.COM - SUMUT : Bea Cukai Sibolga menyelenggarakan kegiatan forum Focus Group Discussion dengan tema “Menggali Potensi Perekoniamn Daerah Dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga” bersama dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Sibolga serta Pemerintah Daerah Setempat. Kamis, (01/08/2019)



Kegiatan ini terbentuk sesuai dengan misi Kementerian Keuangan yang berbunyi “Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21”. (30/7) di Terminal Penumpang Pelabuhan Sibolga - Sumatera Utara.



Serta merupakan perwujudan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Industrial Asistance dan Trade Fasilitator yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri di Indonesia.



Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Kurnia S, dalam memberikan sambutannya, mengatakan bahwa Bea Cukai saat ini dituntut untuk lebih berperan aktif dalam perekonomian negara. Jika diibaratkan, pajak negara itu seperti buah dari suatu pohon.



Sehingga Bea Cukai diharapkan tidak hanya sebagai penuai/ pemetik buah (pemungut pajak) saja, namun juga turut serta dalam mencari bibit pohon baru, menggali, menanam, memberi pupuk, membantu merawat pohon sehingga berbuah lebat dan berkembang terus.



Forum diskusi ini dihadiri oleh pemimpin daerah yaitu Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, serta Instansi Kedinasan terkait dan para Pengusaha/ Eksportir terkait, dan Agen Sarana Pengangkut.



Dalam sambutannya, Syarfi Hutauruk menyatakan dukungannya terhadap program penggalakan ekspor melalui Pelabuha Sibolga ini.



“Kami dari Pemkot Sibolga siap mendukung program pengembangan yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Sibolga. Sinergitas antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah harus terjalin dengan baik, agar bisa sama-sama bergerak,” ucapnya.



Syarfi juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini tidak hanya melibatkan wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah saja, tetapi dapat dilakukan dengan gaung yang lebih besar, seperti melibatkan Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumatera Utara, dan juga mendatangkan pebisnis Sumatera Utara dan Jawa.



Banyak masalah dan hambatan yang teridentifikasi melalui forum diskusi ini, baik dari pihak pengusaha/ eksportir maupun dari pihak pengangkutan.



Produksi yang kurang memenuhi target serta beberapa persyaratan lainnya juga yang belum dapat ditunaikan menjadi salah satu penyebab vakumnya kegiatan ekspor impor saat ini melalui pelabuhan Sibolga ini. Sementara potensi ekspor komoditas di kota Sibolga maupun Tapanuli Tengah cukup memadai.



Oleh karena itu, setelah dilakukannya forum diskusi ini diharapkan selanjutnya semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi agar Pelabuhan Sibolga dapat diberdayakan menjadi pelabuhan ekspor.



“Kami siap menerima kapal yang masuk melalui Pelabuhan Sibolga ini. Asalkan semua peraturan persyaratan yang ditetapkan sudah dipenuhi”, tegas Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga, Augustia Waruwu.



Dalam acara ini juga turut disajikan tema peduli lingkungan atau Go Green yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan namun menggunakan gelas dan teko saja. (*)








humas/Andi

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Kapal Motor Penumpang (KMP) Sembilang terbakar saat docking di Karimun Marine Shipyard (KMS), Tanjung Balai Karimun - kepulauan Riau, tim SAR mendapati korban dalam keadaan selamat dan meninggal dunia. Kamis, (01/08/2019)



Dijelaskan Kasi Ops SAR Tanjungpinang, Eko Suprianto menyampaikan saat pekerja sedang melakukan aktifitas pemotongan materil besi di bagian dek depan/haluan kapal dengan menggunakan Las Acetelin (tabung gas) untuk pemotongan materil jenis besi KMP.



Saat pemotongan, diduga percikan api dari Cuting (pemotongan) mengenai/jatuh ke gudang material jenis cat, tiner dan mengakibatkan terjadi ledakan dan kebakaran, hingga api menjalar ke seluruh bagian lantai 1, 2 dan 3 (anjungan).



"Selanjutnya mobil pemadam kebakaran datang kelokasi kejadian dibantu dengan lori Warga 2 unit. Dan sekitar pukul 12.30 WIB (31/7) api dapat dipadamkan, namun asap kecil mashi keluar dari dalam badan kapal. Pada kecelakaan ini Korban secara Keseluruhan terdapat sebanyak 22 orang dan Meninggal Dunia (MD) tiga (3) Orang," terangnya.



Berikut data korban selamat dan meninggal dunia dari Kantor SAR Tanjungpinang:


Data Kapal :
Nama : KMP. Sembilang
Jenis : Roro ASDP
Status : Docking di Galangan PT. KMS Tanjung Balai Karimun - Kepri.

Meninggal Dunia:
Nama : Mudai (MD di Kapal, 54 Tahun)
Nama : Hendrik (MD di Kapal, 35 Tahun)
Nama : Surja Bin Kasmin (MD di RS. Sei Baiti, 26 Tahun)

Korban selamat, diantaranya:
Nama : Mardanis (30 tahun, Parit Lapis, Parit Benut - Karimun)
Status : Welder Piping (Karyawan PT. KMS)

Nama : Deri darmadi (42 tahun, Parit Benut - Karimun)
Status : Helper (Subkon PT. Niko Indah Perkasa)

Nama : M. Nur (37 tahun, Desa Pangke Barat)
Status : Helper (Subkon PT. Niko Indah Perkasa)

Nama : Rahman (20 tahun, Dabo Singkep)
Status : Plonter (KMP Sembilang)

Nama : Solikun (30 tahun, Magelang, Jawa Tengah)
Status : Oliman (Bagian Mesin KMP. Sembilang)

Nama : M. Arsyad (34 tahun, Jawa)
Status : Mandor (Kepala Mesin KMP. Sembilang)
Kondisi Kritis di Pindahkan ke RSUD HM Sani

Nama : Agung (29 tahun)
Status : Oiler (Juru Minyak KMP Sembilang)

Nama : Saparudin (50 tahun, Padang)
Status : Bosun (bagian Dek KMP. Sembilang)

Nama : Firman Yahya, (25 tahun, Jawa)
Status : Masinis II (KMP Sembilang). (*)




Andi

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi menjadi tuan rumah dalam diskusi Afternoon Tea Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019. Selasa, (30/07/2019)



“Kita perlu mendiskusikan hal-hal konkret yang akan dibicarakan dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika bulan depan,” ujar Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengenai tujuan pertemuan sore hari itu (24/7) di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.



Pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar, Konsul kehormatan negara-negara Afrika, kalangan pengusaha dan perwakilan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia itu, mendiskusikan persiapan dilaksanakannya Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Bali.



Menko Luhut berharap dengan digelarnya IAID, Indonesia dapat memperoleh pasar ekspor yang lebih luas selain dari pasar tradisional yang sebelumnya telah dimasuki. “Sekarang kita sudah mulai menjalankan supply chain untuk industri yang ada di Morowali dan Weda Bay, saya kira market yang bisa kita share ke rekan-rekan kita di Afrika cukup besar,” jelasnya.



Ia melanjutkan dengan jumlah penduduk Benua Afrika terdapat kurang lebih sekitar 1.3 miliar, bisa menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor indonesia. “Spirit hubungan Indonesia Afrika yang telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu sangat penting, saya lihat banyak kemajuan yang dicapai dari dialog tahun lalu,” tegasnya.



Untuk menindak-lanjuti hasil IAID 2019, Menko Luhut mengatakan akan mengunjungi Afrika pada akhir Bulan September atau awal Oktober 2019. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau pelaksanaan kerja sama INKA dengan perusahaan di Afrika.



Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno mengatakan bahwa dialog yang digelar selama dua hari itu akan membahas isu-isu konektifitas, farmasi, pariwisata, energi dan sumber daya serta skema pembiayaan.



Ia memperkirakan sekitar 700 peserta akan menghadiri IAID di Bali bulan depan. “Selain peserta dari Indonesia, delegasi yang hadir berasal dari 53 negara di Afrika yang berasal dari kalangan pemerintah maupun pengusaha,” jelasnya.



IAID kali ini, lanjut Menlu Retno, merupakan lanjutan dari IAID yang diselenggarakan tahun lalu. “Hasilnya cukup positif, banyak terobosan-terobosan kerja sama di bidang ekonomi yang telah dilakukan tahun lalu,” pungkasnya. (*)






Andi

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Ketua Kelompok Kerja IV, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Pokja IV Satgas PKE) menyampaikan memacu pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena hanya dapat menyumbang sebesar 15%. Rabu, (24/07/2019)



"Untuk itu di Batam terdapat dua hal yang sangat penting yaitu, ekspor dan Investasi. Namun, sangat erat kaitannya dengan birokrasi, perijinan, dalam hal ini Pokja IV di tugaskan yang mana suatu lembaga, badan yang dibentuk Menko Perekonomian. Bagaimana birokrasi tersebut, dapat memuluskan semua hal-hal yang jadi penyumbat terhalangnya invesatasi," jelasnya.



Hal tersebut, disampaikan pada Focus group discussion penyelesaian pemasalahan kebijakan dan regulasi yang menajdi kendala pelaksanaan operasional investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.



Dihadiri oleh, Kepala BP Batam, Setda Pemko Batam, Kadisnaker Pemko Batam, Kepala Imigrasi Batam, Kepala Bea dan Cukai Batam, Kepala Kadin Kepri, dan Stackholder terkait lainnya di Grand I Hotel, Nagoya - Batam.



Jika ingin memajukan Batam menjadi central ekonomi, menurutnya harus duduk bersama-sama, bersatu. Karena Batam mempunya potensi yang sangat besar dan Kepri punya Bintan, Batam, Karimun. ini bila menjadi provinsi ekonomi khusus akan lebih dahsyat lagi, khususya Pemerintah ingin Batam menjadi kawasan invesatsi.



Dengan banyaknya investasi yang terganggu di Batam, Ia sangat mengharapkan dalam hal ini lembaga, instansi dan stacholder terkait melakukan suatu keberanian bertindak, karena pemerintah akan membackup jika tujuannya betul-betul untuk menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan investasi yang ada.



"kapada stackholder yang ada di Batam mari kita menyatukan langkah untuk menyelesaikan sesuatu dalam foscus gropu discussion ini, tindakan apa yang diperlukan, regulasi apa yang dibutuhkan, instansi mana yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya, harus diputuskan disini, dan rekomendasi ini dibahas bersama Menko Perekonomian atau akan diteruskan ke Presiden." Pungkasnya yang juga menjabat sebagai Menkumham RI.



Berikut beberapa permasalahan Kota Batam, yang disampaikan kepada Pokja IV Satgas PKE : Terkait kewenangan tentang penempatan ketenaga kerjaan asing tertentu untuk kebutuhan tenaga ahli, kebutuhan invesatsi. Perizinan Amdal diluar kawasan industri tapi masih dalam pengwasan KPBPB Batam.


Permasalahan persyaratan HGB dalam pengurusan perizinan, Permasalahan peraturan tata niaga impor, ekspor yang berlaku dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KPBPB Batam, Permasalahan pemberlakuan KPBPB Batam sebagai wilayah FTA, Permasalahan penindakan status HPL yang menjadi wilayah kerja BP Batam, Permasalahan kerjasama pengamanan, pengesahan dan pengambil alih lahan yang terlantar dan mangkraknya inventasi.(*)


Andi

MARITIMRAYA.COM - TANJUNGPINANG : Badan Pusat Statistik Kepuluan Riau (BPS Kepri), pada bulan Juni 2019 perkembangan nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 39,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rabu, (17/07/2019)



Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, Zulkifli menuturkan Ekspor Kepri pada bulan Juni 2019 mencapai US$ 787,29 Juta atau menurun dari bulan Mei 2019 sebesar US$ 1.303,19 Juta.



"Penurunan ekspor Kepri ini, dipengaruhi penurunan Ekspor Migas dan Non Migas pada Juni 2019," ungkapnya di Tanjungpinang.



Ia melanjutkan, untuk Ekspor Migas pada Juni 2019 sebesar US$ 114,22 Juta atau sebesar 78,90 persen dibandingkan Mei 2019. Sedangkan non Migas Juni 2019 mencapai US$673,07 Juta atau turun 11,67 persen dibanding Mei 2019.



Ekspor Non Migas menjadi penyumbang terbesar pada perkembangan ekspor di Provinsi Kepri sebesar 60,80 persen, sedangkan Migas menjadi penyumbang terbesar ekspor Kepri periode Januari sampai dengan Juni 2019.



"Sementara untuk komoditas terbesar pada ekspor Kepri adalah komoditas minyak dan lemak hewan/nabati (HS15), Komoditas kapal laut (HS 89), Komoditas kokoa/coklat (HS 18) dan Komoditas ikan dan udang (HS 03)," tutup Kepala BPS Kepri. (*)




Kominfo/Andi

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.