Latest Post

1 Tewas 11 Delegasi 19 Pelatihan 2 Kapal Malaysia 2 Pelaku 2019 - 2024 2024 Penumpang 24 Pelatihan 30 Hari 3000 Penyelam 4 Awak Kapal 4 Korban Selamat 4 Tahun Kepemimpinan 4 Tersangka 6 Tersangka 74 TH 78% Pembangunan ABK ABK WNI Ahli Gizi Masyarakat AIS Alkes ALKI Aman Nusa II Anambas Anggaran Angkasa APBN 2020 Arahan Menhub Area Publik Badara Bahan Makanan Bakamla Batam Bakamla RI Bali Bandar Bandar Abadi Shipyard Bandara Hang Nadim Batam Bantuan Dana Bapelitbangda Bapemperda Batam Batu Ampar Bawang Putih Bea Cukai Batam Bea Cukai Sibolga Benih Lobster Berita Batam Bersih-bersih Bilateral Meeting Bintan Bintan Pesisir Birokrasi BP Batam BPBatam BPJS Ketenagakerjaan BPPRD Batam BPS Batam BPSK Batam Buah dan Sayur Budaya BUP BP Batam BUTIK BP Batam Cairan Tangan Cars City Covid-19 Covid-19 Batam DAM Tembesi Delegasi Singapura Dermaga Layang Dinkes Kepri Direktur Hukum Direktur Kenavigasian Direktur Keuangan Dishub Batam Disinfektan Ditpolairud Polda Kepri DJBC DPRD RI Edy Putra Ekonomi Ekspor dan Import Barang Ekspor Ikan Ekspor Kepri Ekspor Naik Fashion Fasilitas Umum Fish Mart Foods Forum Diskusi Forum Satu Data Frontliners Gaji Bulanan Galang Galeri Gallery Gelar Rapat GMNC IX Graphic Design GWR Hang nadim Hang Nadim Batam Hapus Denda Hari Jadi Ke 20 Harris Resort Waterffront Batam Headline Helikopter SAR Himbauan Himbauan Covid-19 Hukum HUT RI IAID 2019 Idul Adha 1440H Idul Fitri IFC Singapore IHK Ikan Ikan Sidat Ilegal Fishing Impor Import APD dan Alkes Indeks Trading Across Borders Indonesia Industri Inflasi Internasional Investasi IPB IPPOB Jaga Jarak Jajaran Kemenhub Januari-Maret Jaring Apung Jatuh Kelaut Jepang Jilid II JKDM Joko Widodo Juni 2019 Kadin Kadis Budpar Kadisperindag Kepri Kampung Tua Kapal Bubu Tangkap Kepiting Kapal Fiber Kapal Rusia Kapal Tenggelam Kapolresta Barelang Kapolri Karimun Karya Anak Bangsa Kawasan Pusat Bisnis Batam Kebakaran Kebutuhan Pangan Kegiatan Keagamaan Kejuaraan Taekwondo Keluar Rumah Kemaritiman Kemenko Marves Kementrian Agama Batam Kemnhub RI Kenaikkan Kepala BKIPM Kepri Kepulauan riau Kerjasama Kesultanan Tidore Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam Ketua Gugus Tugas Khusus Penyakit Menular Kijing Kirana angkasa KJRI Johor Bahru KKP KKP Kelas 1 Batam KM Kelud KM Lintas Laut 3 KM. Satoni KMP Sembilang KMS KN Tanjung Datu 301 Kolam Renang Kominfo Komisi III DPRD RI Konjen Singapura-Batam Kosong Kota Batam KPBPB Batam KPK KRI Kakap - 881 KSB KSOP Batam KSOP Kelas I Dumai Kunjungan Kehormatan Kunker Lapas Batam Larangan Ekspor Limbah Plastik Lingga Lockdown Logistik Luhut Binsar Pandjaitan Mahasiswa Mako Lantamal VI Malaysia Mamin Man Over Boat Manado Marina Line Maritim raya Masa Covid-19 Masa Pandemi Covid-19 Masker Media Batam Meninggal Dunia Menkeu RI Menko Maritim Menko Maritim RI Menko Marves Menko PMK Menlu Menperin Mentarau Menteri Agama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Menteri Susi Migas Mikol Motion Design Movies Music MV. Nika Nagoya Narkoba Nasional Nelayan Nelayan Bintan Net1 No.23 Tahun 2020 Non Migas Nongsa ODP Oknum Oknum PNS Operasi Aman Nusa II Operasi Terpusat ORI Kepri OTT Pademi Corona Pangkalan udara Panglima TNI Paripurna DPRD Batam Pasar Tutu PAT Patroli PBB-P2 PDP Pejabat dan Staff Pelabuhan Pelabuhan Batam Pelabuhan Batam Centre Pelabuhan Maumere Pelabuhan Tanjung Buton Pelabuhan Tanjung Pinggir Pelajar Pelatihan Pelatihan Kerja Pelayaran Pembahasan Road Map Pembersih Tangan Pemerintahan Batam Pemindai Suhu Tubuh Pemkab Lingga Pemko Batam Pemuda Pemulangan Penanganan Penanganan Covid-19 Penanganan Persebaran Covid-19 Pencarian Korban Pencemaran Pengamanan Pengukur Suhu Tubuh Pengunjung Kurang Pengurangan Jam Kerja Pengusaha Batam Penyeludupan Penyesuaian Jadwal People Perairan Bintan Perairan Nongsa Perairan Selat Malaka Percepat Layanan Import Peresmian Perhotelan Batam Perikanan Perjalanan Dinas Permendag RI Pers Gathering Perusahaan Phone Plt Gubernur Plt Gubernur Kepri PM No.7 2019 PMI PNS Pokja IV Polda Kepri Politeknik politik Polres Karimun Polresta Barelang Polsek Belakang Padang Polsek KKP Batam Pos Perbatasan Presiden Print Design Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan Promo Harrisku PSDKP PT. Angkasa Pura II Pulau Kanaan Pulau Terdepan Pulau Terong Puluhan WNI Qurban Ragam Ramadhan Ranperda Kampung Tua Rapat Finansial Rapat Sosialisasi Rapat Tingkat Menteri RAPBN Regulasi Rekor Dunia RI 1 Rice Cooker Rp 14 Miliar Rp 9.8 Miliar RS Khusus Virus RS Virus RTM Ruli Simpang DAM Sabu Sabu 2.3 Gram SAR Gabungan SAR Tanjungpinang SAR TPI Satgas PKE Satreskrim Satwas PSDKP Sayur Mayur SB Tenggiri IV Scrap Impor SDM SDM Unggul Indonesia Maju Sekolah Sekolah vokasi batam Sekupang Semakin Meningkat Semprot Disinfektan Server Short Singapura Sistem Manajemen Keselamatan Kapal SMAN 1 Batam Sosial Distancing Speed Boat Speedboat Sport Sports Sterilisasi Bakteri sumut Surakarta Surat Edaran Surat Kapolri Taekwondo Taekwondo Indonesia Tanjung Balai Karimun Tanjung uban Tanjung Uncang Tanjungpinang Tanki Meledak Tax Amnesty Technology Teluk Mata Ikan Telur Penyu Test Thermal Scanner Tiban Tidore Tiga Pokja Tiket Turun Tim Pengarah Gugus Tugas Tim Teknis Title Toko Obat TPI Online Travel TTS Tuan Rumah Tumpang Tindih Kewenangan Turun Udang UKM Taekwondo UNS United States Coast Guard Universitas Sebelas Maret Update US 350 USCG UTC6 Video Video Conerence Virus Corona Vitamin C Wabah Covid-19 Wajib Masker Wali Kota Batam Warga Nato Warga Ruli Muka Kuning WASI WBK Web Design WNI Workshop Zona Integritas



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Polresta Barelang - Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti, SIK, MH pimpin Upacara Pemberian Penghargaan Kepada Polsek Kinerja Terbaik Jajaran Polresta Barelang Periode Bulan Mei 2024 bertempat di Aula Anindhita Mapolresta Barelang. Kamis (13/06/2024)

Penghargaan Polsek Kinerja Terbaik diberikan kepada Polsek Sekupang yang mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 85 dari 12 Polsek yang mengikuti penilaian, serta menerima Bendera Kuning dan Kapolseknya memakai Ban Lengan Kuning yang di berikan kepada Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, SE, MM sedangkan Polsek nilai terendah mendapat Bendera Warna Hitam yang di berikan kepada kepada Kapolsek Lubuk Baja dengan nilai 43.  

Kapolresta Barelang Kombes Pol Dr. Nugroho Tri N, SIK, MH melalui Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti, SIK, MH mengatakan hari ini kita melaksanakan pemberian penghargaan polsek kinerja terbaik yang rutin di laksanakan yang merupakan bagian evaluasi kinerja setiap bulannya tentunya ini sangat positif untuk kemajuan organisasi kita. 

Sebelumnya Kapolresta selalu mengingatkan perhatian khusus terhadap kejadian C3 yakni Curanmor, Curat dan curanmor, selagi kejadian C3 tersebut masih terjadi di Kota Batam maka pelaksanaan penilaian kinerja tetap di laksanakan, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. 

Pada bulan sebelumnya sekupang mendapat nilai rendah kategori polsek pembinaan, tetapi setelah satu bulan sekupang bisa mendapatkan nilai terbaik, sehingga ini sebagai pembelajaran bagi polsek lainnya.

Sekali lagi selamat kepada Polsek Sekupang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi jajaran. 

Teruslah berikan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jika semua penilaian maksimal situasi kamtibmas akan tercipta kondusif. Ucap Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti, SIK, MH.  (*)

 



MARITIMRAYA.COM - BATAM,

Lalu lalang kendaraan roda dua dan empat hingga kendaraan angkutan barang di jalan Kota Batam terbilang padat apalagi saat jam kerja maupun saat pulang kerja.

Kondisi ini butuh kesadaran pengguna jalan untuk mentaati rambu- rambu lalu lintas dan Marka jalan agar semua selamat dalam perjalanan.

Beberapa kejadian kecelakaan di jalan yang menyebabkan korban luka- luka bahkan meninggal dunia namun pelaku kabur atau istilahnya setelah Nabrak Lari/Tabrak Lari.

Seperti yang dialami Tita (18) Memasuki satu pekan  korban tabrak lari kecelakaan sepeda motor di jalan raya pintu 2 bida ayu Tanjung Piayu kecamatan Sei Beduk,  mengalami  patah  tulang bahu kiri dan luka- luka di bagian kepala ,muka dan kaki pada Rabu malam (5/6/2024).

Selama empat hari opname di Rumah Sakit, kini gadis yang bekerja di perusahaan Swasta kawasan Panbil menjalani perawatan Jalan.

Menurut Sukesih Uwak korban mengatakan  tabrakan sesama pengguna sepeda motor terjadi sekitar jam 21.00, " Tita dibonceng sepeda motor Honda teman sekerja Rahmat Dani pergi makan malam bersama usai pulang kerja, selanjutnya mau diantar pulang, naas ditengah jalan mau masuk pintu 2 ditabrak motor yang melaju kencang hingga kedua korban pingsan" Sebutnya 

Korban diangkut Ambulance dan dibawa ke RS Casa Medikal korban Rahmat Dani Luka ringan, sedangkan Tita di opname karena Luka- luka dan patah tulang bahu Kiri"

Sementara Hendra paman Rahmat Dani mengatakan sudah membuat laporan kecelakaan ke polisi Lalu lintas, " Menurut inpormasi dari polisi masih melakukan penyelidikan, dan pelaku tabrak lari diduga lagi mabuk" Ucapnya 

Dari penelusuran awak media dilokasi TKP beberapa nara sumber mengatakan lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan.

Selain  jarak pandang terhadang dengan rerimbunan pohon juga minim penerangan jalan. * Red






 



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I pada Senin (10/6/2024).

RDP yang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki serta tiga mitra kerja Komisi VI DPR RI lainnya ini digelar dalam rangka pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024.

"Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI atas dukungannya dalam pengembangan Batam," ujar Muhammad Rudi dalam sambutannya.

Hal ini disampaikan mengingat BP Batam merupakan salah satu mitra kerja Komisi VI DPR RI yang mana secara berkelanjutan mendukung kinerja BP Batam mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Batam.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Rudi juga memaparkan capaian RPJMN BP Batam tahun 2020-2024 yang mencakup lima kegiatan prioritas dengan 10 indikator yang mana telah memperoleh capaian rata-rata kuantitatif sebesar 74,6%.

"Kami optimis capaian ini akan menyentuh angka 95% di akhir 2024 dan pelaksanaan Renstra BP Batam 2020-2024 dengan lima sasaran strategis bisa mencapai angka 95,70%," terangnya.

Adapun beberapa kegiatan strategis BP Batam periode 2020 hingga 2024 meliputi Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Pengembangan Bandara Hang Nadim, Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Air Bersih, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, pagu indikatif dari PNBP akan dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis serta alokasi pagu Rupiah Murni (RM) untuk program Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Konektivitas Darat dalam rangka mendukung PSN Rempang Eco-City dan Pengembangan Prasarana Jaringan Air Bersih.

"Mengingat pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut, kami mohon dukungan Komisi VI DPR RI agar rencana yang telah disusun dapat segera direalisasikan," ujar Muhammad Rudi.

Terakhir, ia melaporkan realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi belanja tahun 2023 sebesar 79,29% dari alokasi DIPA;

2. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2023 sebesar 92,14% dari target;

3. Realisasi belanja tahun 2024 s.d. bulan Mei sebesar 23,77% dari alokasi DIPA;

4. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2024 s.d. bulan Mei sebesar 48,80% dari target.

"Realisasi PNBP 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 34,44% dari periode yang sama di tahun 2023, artinya kinerja BP Batam dapat dikatakan semakin baik di semester I 2024 ini," kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi bersama jajaran di BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja anggaran dan berharap agar dukungan dari Komisi VI DPR RI terus berjalan untuk mewujudkan Batam Kota Baru.

"Dari paparan yang telah disampaikan ke Forum RDP hari ini, kami berkomitmen untuk segera merealisasikan kegiatan yang menghasilkan PNBP serta mempercepat penyerapan anggaran di lingkungan BP Batam," terangnya.

"Semoga dukungan dari Komisi VI DPR RI dapat menjadi motivasi bagi kami untuk mewujudkan kawasan Batam-Rempang-Galang sebagai lokomotif ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia," pungkas orang nomor satu di Batam ini. (*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Jumlah warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang telah menempati hunian sementara terus bertambah menjadi 103 Kepala Keluarga (KK), Senin (10/6/2024).

Terbaru, BP Batam kembali memfasilitasi sebanyak lima KK asal Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu untuk bergeser.

Warga asli Kampung Sembulang Tanjung, Nurlaeli atau Eli mengatakan, pergeseran terhadap keluarga merupakan pilihan yang datang dari hati nurani tanpa ada intervensi pihak manapun.

Menurutnya, keputusan untuk bergeser ke hunian sementara menjadi bentuk dukungan terhadap proyek Rempang Eco-City yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

"Saya berharap, proyek Rempang Eco-City bisa terealisasi dengan baik. Kami mendukung penuh apalagi program ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat," ujar Eli.

Senada, warga kampung lainnya, Azis Saputra mengungkapkan jika program Rempang Eco-City merupakan peluang untuk memajukan kampung mereka.

Di samping itu, Azis berharap, program tersebut dapat membuka peluang terhadap generasi muda di Rempang untuk memiliki ekonomi lebih baik ke depannya.

"Saya berharap, anak cucu kami bisa hidup lebih baik dengan adanya program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah membantu perpindahan kami ke hunian sementara," ujar Azis.

Terpisah, BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyampaikan jika jumlah warga yang membuka diri terhadap pengembangan proyek Rempang Eco-City juga terus bertambah.

Tuty, panggilan akrabnya, mengatakan, jumlah warga yang telah mendaftar pun telah mencapai 386 KK. Tidak hanya itu, jumlah warga yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Rempang Eco-City juga bertambah menjadi 627 KK.

"Secara perlahan, warga mulai membuka diri. Ini tidak terlepas dari kerja keras tim untuk terus melakukan sosialisasi dengan mengedepankan komunikasi yang sifatnya persuasif," ujar Tuty.

Untuk tahap pertama pembangunan di lahan seluas 2.370 hektare, Tuty menyebut jika jumlah KK yang terdampak sebanyak 961 KK. Dimana, data tersebut telah disesuaikan dengan pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal di Rempang. Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tahapannya bisa berjalan maksimal," tutup Tuty. (*)




MARITIMRAYA.COM - BATAM, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo optimis proyek pembangunan hunian baru untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City bisa diselesaikan sesuai dengan target. Hal ini, disampaikan Sugeng usai meninjau lokasi pembangunan hunian baru di Tanjung Banon, Minggu (9/6/2024).

Dalam peninjauan tersebut, turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kejaksaan Agung, Firdaus Dewilmar; Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit; Dewan Pengawas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Elen Setiadi dan sejumlah jajaran lainnya.

Sementara dari BP Batam, hadir Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan BP Batam.

"Kita ingin melihat perkembangan pembangunan yang ada disini. Tujuannya, untuk kita evaluasi tentang kesiapan-kesiapan pemindahan warga. Dengan melihat ini, kita optimis target itu bisa dicapai," ujarnya.

Sugeng melanjutkan, dalam peninjauan tersebut pihaknya melakukan diskusi untuk memastikan kelancaran dalam pembangunan hunian baru ini. Termasuk evaluasi dalam penambahan peralatan dan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan serta koordinasi dengan Kementrian atau Lembaga terkait.

"Saya optimis ini bisa kita laksanakan di tahun ini. Tadi di lapangan sudah kita diskusikan dan berkomunikasi dengan Dirjen di PUPR untuk memastikan, bahwa dukungan dari PUPR terkait dengan fasilitas dukungan bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad berharap agar pengembangan Rempang ini bisa lancar kedepannya. Sehingga Rempang ini dapat menjadi kota yang baru. Kota yang membuka lapangan kerja yang banyak dan peluang-peluang bisnis lainnya.

"Harapannya, semoga pembangunan ini bisa terus lancar dan sukses semua," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini proses pembangunan empat rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City di Tanjung Banon telah rampung. BP Batam, juga telah mulai melanjutkan pembangunan hunian baru untuk masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City.

Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan melakukan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat Rempang. 

Begitu juga masyarakat yang sudah mendaftar dan pindah ke hunian sementara terus bertambah. Hingga saat ini, sudah terdapat 98 Kepala Keluarga yang telah pindah ke hunian sementara. Hal ini, menandakan komitmen BP Batam dalam menyelesaikan proyek strategis nasional ini, demi mendongkrak perekonomian daerah.  Sehingga, terealisasinya investasi ini, akan membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda. (*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM,  Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia tepat jatuh pada Sabtu 8 Juni 2024, The Ascott Regional Batam yang terdiri dari HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Barelang Batam dan YELLO Hotel Harbour Bay Batam ikut berpartisipasi dalam aksi Clean-up / bersih bersih sampah bersama Free The Sea yang berkegiatan berlokasi di Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam.

kegiatan yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang  dihadiri juga oleh beberapa instansi pemerintah, warga setempat, perusahaan swasta, sekolah, kampus dan HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Barelang Batam dan YELLO Hotel Harbour Bay Batam dari naungan group The Ascott Limited Indonesia. 


Momen Hari Laut Sedunia  tahun ini menjaga lingkungan pesisir dengan aksi bersih - bersih  di pulau Buluh bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap sampah khususnya sampah plastik, dengan mengusung tema Menjaga Lingkungan atau Protect the Environtment.

Vincent Gunawan selaku General Manager Cluster Regional Sumatera, Kalimantan – The Ascott Limited Indonesia mengatakan

“kegiatan Hari Laut Sedunia ini perlu kita dukung dari sisi perhotelan karena untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah sampah, khususnya sampah plastik, dan juga kegiatan ini sejalan dengan salah satu program Ascott Cares yaitu Environment (Lingkungan), kepedulian lingkungan terhadap tidak membuang sampah sembarang dan atasi sampah plastik dengan cara di daur ulang”. Ucapnya

Dikatakanya Untuk informasi seputar kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility dapat mengunjungi situs web https://www.discoverasr.com/en/ascott-cares. ***



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) kenalkan layanan Aritmia dan Ablasi Jantung pada Kamis (6/6/2024) di Ruang Rapat lantai 4 RSBP Batam.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dr. Muhammad Yanto ini dihadiri oleh perwakilan dari rekanan/mitra kerja RSBP Batam.

"Layanan Aritmia dan Ablasi Jantung ini telah lama dilayani oleh RSBP Batam namun saat ini kita sudah ada dokter yang ahli (certified) di bidangnya sehingga dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan ini," ujar dr. Yanto dalam sambutannya.

"Layanan ini adalah bagian dari komitmen RSBP Batam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik di Batam dalam mendukung iklim investasi yang kondusif," sambungnya.

dr. Yanto berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat meneruskan informasi ini kepada manajemen dan rekan-rekan di lingkungan kerjanya.

Layanan Aritmia dan Ablasi Jantung di RSBP Batam akan dilayani oleh dr. Fandi Ahmad, Sp. JP., FIHA setiap hari Selasa dan Kamis pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB. (MI)




Oleh : Hence Mandagi 

MARITIMRAYA.COM - BATAM, "Kuburan’ masal Pers Indonesia menjadi pemandangan memalukan bagi perjalanan sejarah Pers Indonesia. Betapa tidak, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Hendri Bangun yang terlibat dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat dari anggaran BUMN, nyaris tak tersentuh media mainstream nasional dan jaringan media terverifikasi Dewan Pers. 

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tidak pernah memerintahkan dan mengintervensi secara terang-terangan terhadap lembaga peradilan, terus saja diobok-obok media nasional dan media jaringan konstituen Dewan Pers sampai hari ini. 

Media nasional terus membombardir pemberitaan terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi merevisi usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan kini giliran Mahkamah Agung ‘dipreteli’ media gara-gara merevisi batas usia pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Media nasional membangun opini secara telanjang bahwa Presiden Joko Widodo berada di balik semua ini. 

Semua pengamat dan tokoh oposisi diekspolitasi menyerang Presiden dan keluarganya demi menaikan rating media dan pundi-pundi income perusahaan pers nasional, termasuk kepentingan politik para pemilik media mainstream. Presiden dan keluarganya diobok-obok terus-menerus tak ada hentinya dengan isu politik dinasti.   

Demi keseimbangan berita isu dinasti politik, media nasional pun begitu gagah berani mengekspolitasi berita kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaaan Agung RI. 

Lihat saja pada gemerlapnya pemberitaan tentang kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 300 triliun dan melibatkan suami seorang artis terkenal. Akibatnya satu negara pun bergosip miring terkait kasus ini. 

Sayangnya, hingar-bingar isu politik dinasti yang menyerang Presiden Jokowi dan sederet kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah, ternyata tak berlaku bagi petinggi organisasi PWI. Media seolah bungkam dan pura-pura amnesia demi melindungi ‘peternak koruptor’ PWI. (meminjam istilah Ketum PPWI Wilson Lalengke). 

Dalam kasus dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat oleh Ketua PWI Hendri Bangun Cs, kehadiran media nasional dan media terverifikasi Dewan Pers menghilang dari peredaran bak ditelan bumi. Hanya tersisa satu media nasional bernama TEMPO yang aktif memberitakannya dan didukung sederet media online lokal dari jaringan media non konstituen Dewan Pers. 

Dua orang tokoh pers Wilson Lalengke dan Jusuf Rizal begitu keras bersuara dan mengambil Langkah hukum dengan membuat laporan korupsi dan penggelapan dana BUMN miliaran rupiah untuk kegiatan Uji Komptensi Wartawan liar, terhadap Ketua PWI Hendri Cs ke Mabes Polri dan KPK. Selain itu ada Ketum WAKOMINDO Dedik Sugianto yang ikut melaporkan kasus yang sama ke pihak kejaksaan melalui Kejati Jatim.

Anehnya, persitiwa hukum laporan dugaan korupsi ini hanya media Tempo yang berani memberitakannya bersama ratusan media online lokal non terverifikasi Dewan Pers. 

Pemberitaan dugaan korupsi dan penggelapan dana BUMN oleh Ketua PWI Hendri Cs oleh Media Tempo dan jaringan media non mainstream, rupanya tak didengar Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Parbowo. Karena sampai hari ini belum ada pernyataan resmi Kapolri terkait penanganan kasus yang maha dahsyat tersebut karena melibatkan petinggi organisasi pers tertua di Indonesia. 

Serupa dengan Kapolri, Menteri BUMN Erick Thohir pun sama-sama diam seribu bahasa. Belum ada tindakan disiplin yang dilakukan Menteri Erick kepada bawahannya yang diduga terima suap dengan dalih dana cash back sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah dari petinggi PWI. 

Tak hanya Kapolri dan Menteri BUMN yang bungkam terkait PWI Gate ini, KPK dan Kejaksaan Agung pun ikut bungkam. Seolah ikut irama media nasional diam tak bersuara. Tak seperti biasanya petinggi KPK atau Kejagung pasti akan langsung bersuara ketika ada tokoh penting yang dilaporkan terlibat korupsi. 

Padahal, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua PWI ini, prosesnya melibatkan Presiden RI Joko Widodo selaku pihak yang memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir sehingga dana miliaran pun digelontorkan untuk UKW liar yang berujung korupsi. Sehingga kasus ini selayaknya disebut sebagai Super Mega Skandal teranyar di Republik Indonesia ini. 

Korupsi yang dilakukan Wartawan sejatinya sama jahatnya dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum yakni Jaksa, Hakim, Polisi, dan Pengacara. Bahkan mungkin melebihi batasan ekstra ordinary crime karena yang bekerja mengawasi Jaksa, Hakim, Polisi, dan Pengacara adalah wartawan. 

Kalau wartawan korupsi dan dilindungi media, maka akibatnya Pilar Utama kontrol sosial pers yakni Wartawan dan Media menjadi runtuh dan hancur berkeping-keping. ‘Kuburan’ masal pers Indonesia pun terhampar di mana-mana.  

Keputusan Dewan Kehormatan PWI memberi sanksi dan pemecatan terhadap petinggi PWI sayangnya tak bisa diamankan seluruh jajarannya hingga ke daerah. Semua seirama diam tak bersuara. 

Rasanya malu mengaku sebagai wartawan. Saya mencoba merekayasa perbincangan kalangan bawah terkait kasus korupsi Ketum PWI Hendri Cs.  

Dua tokoh rekayasa yakni si Unyil dan si Usro. 

“Bro, tau gak kamu ada ketua wartawan korupsi? Tapi teman-teman medianya gak berani beritakan dan malah melindunginya,” kata Unyil kepada Usro temannya.

Usro pun lansung menanggapinya. “Wah enak banget ya jadi wartawan. Kalau korupsi gak ada beritanya di media nasional. Kita-kita ini kalau maling sesuatu dan ditangkap polisi pasti jadi berita menarik bagi media. Nah giliran dia maling uang rakyat, mana berita televisi, kok gak ada? Gue jadi gak percaya sama media,” kata Usro kesal.  

Melihat kawannya kesal, si Unyil pun berkata : ”Pada kemana ya si  Rocky Gerung, aktifis ICW, petinggi LSM anti korupsi, Ketua Dewan Pers bu Nining, Efendi Ghazali, dan para vokalis sok suci lainnya?” 

Sebagai penutup, pertanyaan si Unyil tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.  ***


Penulis adalah : 

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia dan Ketua LSP Pers Indonesia.



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Realisasi investasi di Kota Batam kembali mengalami pertumbuhan signifikan pada Triwulan I 2024.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, nilai investasi di Batam mencapai Rp 7,45 triliun. Dengan rincian, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah Rp 5,73 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,71 triliun.

Tidak hanya itu, realiasi tersebut juga tumbuh lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2023 lalu. Dimana persentasenya pun mencapai 85 persen.

Melihat perkembangan investasi tersebut, Kepala BP Batam, H. Muhammad Rudi pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak.

Menurut Muhammad Rudi, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh komponen daerah dalam menjaga iklim investasi di Batam.

"Mari kita jaga kenyamanan dan keamanan kota tercinta kita ini agar investor dapat terus menanamkan modalnya di Batam. Apabila investasi terus meningkat, maka ekonomi pun bisa terus bangkit dan membuka peluang kerja bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (6/6/2024).

Muhammad Rudi tak memungkiri, pertumbuhan investasi tersebut berkat kemajuan Batam yang begitu pesat.

Dengan berbagai program strategis BP Batam ke depan, Muhammad Rudi pun optimistis, nilai investasi di Batam akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024 mendatang.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi Batam pun akan kembali naik dari 7,04 persen menjadi 7,5 persen atau bahkan 8 persen.

"Upaya dalam menjadikan Batam sebagai kota maju perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen daerah. Apabila Batam maju, maka anak-cucu kita nanti akan menikmatinya," tambah Rudi.

Di Bawah kepemimpinannya, Muhammad Rudi menegaskan bahwa BP Batam berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan perizinan dan pelayanan terbaik kepada para investor.

Dengan adanya perluasan sektor industri, suami dari Hj. Marlin Agustina tersebut meyakini jika Langkah strategis tersebut juga akan membuat Batam menjadi salah satu daerah unggulan investasi di Indonesia.

"Rancangan kemajuan Batam sudah saya siapkan. Saya butuh dukungan dari seluruh pihak agar ini bisa terwujud dengan maksimal," tutup Rudi. * (Hms/red)




MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahan Batam (BP Batam) menanggapi pemberitaan yang muncul berkaitan dengan keterangan PT Adhya Tirta Batam (ATB)  yang menyatakan dalam Hak Jawabnya bahwa pembayaran pajak air permukaan (PAP) merupakan kewajiban BP Batam.

Melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Alex Sumarna yang didampingi oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait di Batam Center, BP Batam menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar.

Alex Sumarna mengatakan bahwa PT. ATB sebagai Perusahaan penerima konsesi pengelolaan air minum di Batam selama 25 tahun, merupakan pihak yang sesuai perundangan merupakan subjek pajak yang wajib  dikenakan kewajiban pembayaran pajak air permukaan.

“PT ATB adalah pengelola air minum di pulau Batam mulai dari hulu hingga hilir selama 25 tahun. Sebagai pihak yang melakukan pengambilan dan memanfaatkan air baku,  dikenakan kewajiban pajak air permukaan (subyek pajak) adalah PT ATB.” Kata Alex, Kamis, (6/6/2024).

Pria yang pernah menjadi Asdatun Kejati Kepri ini menambahkan bahwa tercantum dalam tagihan pajaknya, PT ATB yang menjadi subyek pajak terhutang.

Ia juga menjelaskan bahwa selama masa konsesi sampai dengan berakhirnya konsesi selama 25 tahun, PT ATB selalu taat membayar pajak air permukaan kepada Pemprov kepri. 

Alex menjabarkan bahwa yang lalai tidak dibayarkan adalah selisih kenaikan tarif yang terjadi saat diberlakukan Pergub Kepri, sehingga muncul tunggakan tagihan.

“PT ATB tidak mau membayar adanya selisih kenaikan tarif yang pernah diberlakukan berdasarkan pergub kepri (2 tahun) yang nilainya mencapai 48 miliar. Yang menjadi tunggakan dalam kasus ini bukan PT ATB tidak mau membayar pajak air permukaan, namun PT ATB tidak mau membayar selisih dari kenaikan tarif pajak air permukan yang pernah diberlakukan pemerintah (Pemprov Kepri) tersebut.” Jelas Alex dalam keterangannya.

Tunggakan pajak itu muncul setelah terbit Peraturan Gubernur Kepri Nomor 25 Tahun 2016 yang mengatur terkait Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan.

Meskipun setelahnya terbit Peraturan Menteri PU PR Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan. Namun terbitnya peraturan tersebut tidaklah menghilangkan tunggakan pajak air permukaan yang mesti dibayarkan ATB.

Ia juga menegaskan bahwa dalam Putusan MA No.199B tidak ada menyebutkan/menyinggung kewajiban BP Batam untuk membayar Pajak Air Permukaan.

“Pemprov juga tidak pernah menagihkan hal tersebut kepada BP Batam. Yang ditagih subjek pajaknya yaitu PT ATB.” Terang Alex.

Kemudian merujuk kembali pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pemanfaatan air permukaan bagi perusahaan bermacam-macam, mulai dari proses produksi hingga untuk kebutuhan lainnya pada aktivitas sehari-hari. 

Adapun PAP dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Dan objek yang terbebas atau tidak dikenakan PAP di adalah: Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan pihaknya bahkan turut andil dalam menjembatani persoalan yang muncul sekitar tahun 2017 tersebut. 

“BP Batam bahkan pada saat itu secara intensif melakukan rapat dan mediasi guna menjembatani polemik yang muncul antara PT ATB selaku pemegang konsesi dengan Pemerintah Provinsi Kepri.” Pungkas Tuty.

Pihaknya amat menyayangkan keterangan tidak benar yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum PT ATB. *Hms/red




MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap empat Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ke hunian sementara, Kamis (6/6/2024).

Jumlah tersebut menambah total warga Rempang yang telah menempati hunian sementara menjadi sebanyak 98 KK.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyampaikan jika pihaknya tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menangani dampak sosial kemasyarakatan proyek pembangunan Kawasan Rempang sebagai pusat ekonomi baru.

"Sesuai instruksi Kepala BP Batam, percepatan realisasi proyek Rempang Eco-City tetap mengedepankan hak-hak masyarakat. Sehingga, tidak ada hak warga yang terabaikan," ujar Tuty, panggilan akrabnya.

Di samping itu, Tuty juga menyampaikan komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang.

Bukan tanpa alasan, kata Tuty, program Rempang Eco-City menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah. Sehingga, realisasi investasinya pun perlu mendapatkan dukungan dari seluruh komponen daerah.

Tidak hanya itu saja, rencana investasi pengembangan Rempang pun akan membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

"BP Batam berharap, seluruh proses ini dapat rampung dan mendapat dukungan dari seluruh pihak," tambahnya.

Pada kesempatan ini, Tuty juga memaparkan terkait progres pengerjaan empat rumah contoh di Tanjung Banon.

Hingga saat ini, lanjut Tuty, BP Batam telah menyelesaikan pengerjaan keempat rumah tersebut.

Pihaknya pun juga telah menyelesaikan pengerjaan jalan masuk di areal rumah baru untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

"Hingga saat ini, pengerjaan rumah sudah 100 persen. Untuk jalan masuk, BP Batam sudah melakukan pengaspalan dengan lebar 6 meter. Sedangkan untuk jalan Kawasan, kami masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR," pungkasnya. (*)




MARITIMRAYA.COM - BATAM, Sebanyak 38 pegawai BP Batam mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) Tahun 2024 di Gedung IT, Batam Center, Rabu, (5/6/2024)

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kemenko bidang Perekonomian dan Badan Standarisasi Nasional bekerjasama dengan BP Batam.  Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari, Rabu – Jumat, 5-7 Juni 2024.

Pelatihan ini juga turut mengundang peserta dari pemerintah daerah kota Batam, Provinsi Kepri dan Pengelola KEK NDP serta KEK Batam Aero Technic.

Pelatihan SMKU bertujuan untuk mempelajari manajemen risiko tentang bagaimana memitigasi risiko bencana yang disebabkan oleh alam, kemajuan teknologi, globalisasi hingga perubahan iklim yang menyebabkan munculnya bencana - bencana baru.

“Dengan berbagai capaian kinerja ekonomi di Batam saat ini, penting untuk dilakukan antisipasi potensi resiko baik bencana alam maupun teknologi sehingga pada prosesnya dapat menjaga kepercayaan dan keberlangsungan bisnis dunia usaha,” kata Sesmenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam sambutanya melalui zoom meeting. 

Senada, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto mengatakan mitigasi risiko dilakukan untuk menjaga iklim investasi Batam agar tetap kondusif, berkualiatas, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi Batam terus meningkat.

Mengingat, KPBPB Batam merupakan Kawasan Strategis Ekonomi yang memiliki nilai strategis secara nasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

"Pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2023, 7,04% melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri 5,20% dan Nasional 5,05%," ucap Enoh.

“Semoga dengan pelatihan yang baik ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam meningkatkan resiliensi usaha atau bisnis dalam menghadapi disrupsi dan bencana di kawasan strategis ekonomi,” harapnya. 

Sementara, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Menajemen Kinerja, Endry Abzan menambahkan bahwa pelatihan tersebut selain meningkatkan kompetensi SDM dalam manajemen risiko juga wujud komitmen pihaknya untuk mendukung percepatan penerapan SMKU. 

"Dengan meningkatnya kompetensi SDM dalam manajemen risiko, semoga menjadi motivasi dalam meningkatkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) BP Batam di tahun 2024 menjadi level 3 dari tahun sebelumnya yang baru di level 2 (berkembang) atau telah memenuhi MRI atas penilaian BPKP," tandas Endry. (*)

Entri yang Diunggulkan

Kapolsek Sekupang Terima Penghargaan Polsek Kinerja Terbaik Periode Mei 2024

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Polresta Barelang - Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti, SIK, MH pimpin Upacara Pemberian Pengharga...

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.