MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan memberikan manfaat ekonomi terhadap suatu daerah.

Dimana, tujuan pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Di Batam, pemerintah pusat menetapkan dua KEK melalui PP Nomor 67 Tahun 2021 dan PP Nomor 68 Tahun 2021. Keduanya adalah KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic.

Dua KEK tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional dan mendukung kemajuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam ke depan.

Dalam perjalanannya, BP Batam sebagai pengelola KPBPB Batam berkomitmen untuk mendukung kemajuan dua KEK yang ada.

Dengan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kemajuan kota, BP Batam menargetkan, pengembangan KEK terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Dukungan BP Batam tersebut dirasakan betul oleh pengelola KEK Nongsa Digital Park, PT Taman Resor Internet (Tamarin).

Direktur Utama PT Tamarin, Mike Wiluan, mengungkapkan jika keberhasilan NDP dalam menyerap ribuan tenaga kerja serta mendatangkan investor luar negeri tak terlepas dengan upaya BP Batam yang menggesa pembangunan infrastruktur pendukung. Khususnya pelebaran jalan utama di beberapa titik.

"Selain aksesibilitas, BP Batam juga mendukung kami untuk menyiapkan infrastruktur pendukung kemajuan digital dalam meningkatkan peran NDP ke depan," ujar Mike tiga hari lalu.

Ia berharap, pengembangan KEK Nongsa Digital Park dapat meningkatkan sektor teknologi Batam menjadi lebih tinggi dari daerah lain.

Sehingga, tujuan untuk menjadikan Batam sebagai jembatan digital di Indonesia bisa terwujud dengan maksimal.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah. Sejauh ini, proyek yang ada di NDP, khususnya pembangunan data center masih on progress dan ditargetkan akhir tahun depan bisa selesai," tambahnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pengelola KEK di Batam dapat segera merealisasikan komitmen pembangunan kawasan dan menghadirkan investor sebanyak-banyaknya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa dengan lebih cepat.

Rudi mendorong, investasi yang dihadirkan pun dapat berkontribusi optimal dalam tujuan pengembangan masing-masing kawasan.

"Kami selaku pemerintah terus mendorong realisasi investasi, terutama untuk Data Center, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital," ujarnya, Jumat (1/12/2023).

Orang nomor satu di Kota Batam tersebut ingin, pengembangan KEK yang ada dapat membuat perekonomian Indonesia setara dengan negara maju, seperti Singapura.

Oleh sebab itu, Rudi menegaskan jika pengembangan dan pembangunan infrastruktur jalan, Bandara Internasional Hang Nadim, serta Pelabuhan Batu Ampar menjadi prioritas demi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para investor.

"Tantangan untuk kemajuan daerah ke depan tidak mudah. Oleh karena itu, saya mengajak agar semua pihak dapat mendukung pembangunan dan menjaga situasi Batam agar tetap aman dan nyaman demi meningkatnya investasi," pungkasnya. (*)

 

MARITIMRAYA.COM - NASIONAL, Hari Nusantara diperingati setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia.

Rembuk Iklim Pesisir KNTI Tahun 2023 dengan tema “Laut Semakin Ganas: Menanti Solusi Konkrit Perlindungan Nelayan kecil, Masyarakat Pesisir serta Kepulauan dari Perubahan Iklim” adalah rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Nusantara 2023. Melalui kegiatan ini KNTI suarakan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir akibat dampak perubahan iklim serta solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menjelaskan, sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merasakan dampak yang nyata adanya perubahan iklim yang saat ini sudah kian memburuk. Dampak serius perubahan iklim semakin dirasakan oleh nelayan kecil dan tradisional di seluruh Indonesia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai organisasi Nelayan kecil dan tradisional terbesar di Indonesia, bersama memperjuangkan hak-hak atas perlindungan nelayan tradisional, perempuan pesisir, pembudidaya, pengolah ikan dan petambak garam, serta masyarakat pesisir pada umumnya.

“Kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023, dilaksanakan di 35 Kab/Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d. 9 Desember 2023. momentum ini juga berbarengan dengan Konferensi Internasional terkait Iklim (COP28) yang diadakan di Dubai dan dihadiri oleh Ketua Umum KNTI Dani Setiawan. Melalui kesempatan ini, KNTI mengajak untuk bersatu memperjuangkan kehidupan laut yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilalui dengan cara memperkuat jaringan solidaritas, perlindungan dan penguatan Hak Tenurial Nelayan, Memastikan edukasi yang merata, dan Peran Aktif Pemuda dan Perempuan Pesisir dalam pengelolaan perikanan” ungkap Dani di Kantor KNTI, Jakarta Selatan. (29/11/2023).

Hendra Wiguna selaku Ketua Pelaksana Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023 menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi penting dan harus segera dilaksanakan, karena laut semakin memanas.

“Tren pemanasan laut selama beberapa dekade dan kenaikan permukaan laut rata-rata global meningkat tiga kali lipat dalam satu abad terakhir sebagai akibat dari pencairan es dan gletser dalam skala global, sesuai laporan IPCC 2019. Selain itu, laporan FAO tahun 2018 mengatakan perubahan iklim akan menyebabkan perubahan signifikan dalam ketersediaan dan perdagangan produk ikan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi geopolitik dan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang paling bergantung pada sektor ini. Tak hanya kerugian fisik, laporan BRIN terbaru tahun ini, menyebutkan perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian, sehingga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia” jelas Hendra.

Kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023 berkolaborasi dengan Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) dan Institut Hijau Indonesia (IHI) dalam pelaksanaannya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi pertajam jalannya rembuk dan semakin memperkuat basis dalam menggali solusi-solusi dalam menghadapi Perubahan iklim” pungkas Hendra Wiguna.(*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA. 2024, pada Rabu (29/11/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta ini dihadiri oleh Presiden RI, Joko Wododo; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.  

Selain itu, para Kementerian/Lembaga turut hadir secara luring dan pejabat daerah seperti Gubernur dan Walikota secara daring (online). 

Pada kesempatan pertama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyerahan DIPA dan TKD TA. 2024 akan dilaksanakan melalui proses digitalisasi. 

“Ini sudah kita laksanakan mulai dari proses penganggaran sampai penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik,” ujar Sri Mulyani. 

Proses digitalisasi ini juga secara otomatis memangkas birokrasi pengesahan DIPA, dari yang semula 12 tahap menjadi 4 tahap. 

Terobosan ini disambut dengan sangat baik oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

Meski demikian, ada beberapa hal yang disorot betul oleh orang nomor satu di Indonesia itu. 

Pertama, presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang disiplin, teliti, dan tepat sasaran. 

Kemudian, ia juga ingin seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar selalu bersikap transparan, akuntabel, serta berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran. 

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan realisasi anggaran sesegera mungkin di bulan pertama tahun 2024. 

“(Bulan) Januari segera dimulai realisasi anggarannya. Secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 74 persen dan pemerintah daerah 64 persen. Jadi lakukan belanja sesegera mungkin di awal tahun,” tegas Jokowi. 

Terkait instruksi tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk memulai proses realisasi anggaran di awal tahun 2024 mendatang. 

Sebelumnya, total pagu anggaran Tahun 2024 yang telah diresmikan oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp2,66 triliun, dengan target penerimaan PNBP Rp2,13 triliun. 

Angka tersebut naik sebesar 19,55 persen dari target penerimaan PNBP TA 2023 senilai Rp1,78 triliun, dengan total pagu anggaran Rp2,07 triliun

“Bulan Desember ini sudah harus mulai disiapkan agar bulan Januari 2024 anggaran BP Batam sudah bisa direalisasikan,” kata Muhammad Rudi. 

Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut masih akan difokuskan pada pekerja-pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Batam dan Pelabuhan Batu Ampar. 

Selain itu, penyelesaian permasalahan distribusi air minum di Kota Batam dengan pembangunan WTP baru dan peremajaan pipa-pipa baru juga menjadi fokus dan atensi BP Batam di tahun 2024. 

“Intinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 akan kita lanjutkan di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Batam dapat terpenuhi,” tutup Muhammad Rudi. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH menghadiri Upacara HUT Infantri 136 Tuah Sakti Ke 19 Tahun 2023 bertempat di Mako Yonif 136 Tuah Sakti  Kel. Tembesi kec. Sagulung - Kota Batam. Rabu (29/11/2023)

Upacara tersebut bertindak sebagai inspektur upacara Inspektur Upacara Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI jimmy Watuseke dan yang di hadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si, Tokoh masyarakat BPK Suryo Respationo, Kabinda Kepri, Ketua DPRD Prov Kepri, Ketua DPRD kota batam, Danyon Marhalan IV, Dandenpom I/6 Batam, Askomlek Kogabwilhan 1 Kolonel (P) Joko Kabid Ops Zona Barat, Dansat Brimob Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kasrem 033/WP, Kasi Intel Kasrem 033/WP, Kasi Ops Kasrem 033/WP, Kasi Log Kasrem 033/WP, Kasi Ren Korem 033/WP, Kasiter Kasrem 033/WP.  

Kemudian di hadiri juga oleh Dandim 0315/ TPI, Dandim 0316/Batam, Dandim 0317/TBK , Dandim 0318/Natuna, Danyonif 10 Mar Diwakilkan Kapten Mar Adi Yanuar, Danlantamal lV, Ka KPU Bea Cukai Batam, Kabid P2 KPU Bea Cukai Batam, Ka Pangkalan Bakamla Batam, kepala Kejaksaan negeri Batam diwakilkan oleh kasi Intel. 

Dalam amanatnya Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI jimmy Watuseke mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Danrem 033/WP mengucapkan selamat ulang tahun ke 19 Yonif 136 tuah sakti semoga di usia ke 19 senantiasa berupaya mendewasakan diri dan menjadi matang jadi bagi sebuah satuan kedewasaan dan kematangan satuan.

Dapat dilihat dari seberapa jauh pengabdian yang telah diberikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan bertambahnya usia satuan diharapkan semakin dewasa dalam menjalankan bakti dan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat bangsa dan negara. Peran prajurit Yonif 136 Tuah sakti kami mengucapkan terima kasih atas Pengabdian selama 19 tahun yang telah memberikan darma bakti kepada TNI bangsa dan negara dan penghargaan yang setinggi tingginya serta kerja keras, dedikasi dan semangat yang telah dilakukan seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dan mampu meningkatkan citra TNI angkatan darat. Ucap Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI jimmy Watuseke.

Setelah selesai upacara kemudian di lanjutkan dengan Pemotongan Tumpeng dan kue Ulangtahun dan Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Prajurit  Berprestasi. 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH mengucapkan Selamat Hari Ulang tahun HUT Infantri 136 Tuah Sakti Ke 19 semoga semakin sukses,  jaya,  semakin Profesional Tangguh dan di cintai oleh Rakyat serta siap dalam menciptakan situasi yang aman dan Kondusif dalam Pengamanan pemilu 2024 dan semoga soliditas dan sinergisitas TNI Polri di Kota Batam semakin terjaga mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.  Dirgahayu Yonif 136/ Tuah Sakti, Setia, Disiplin dan Gagah Berani. Ucap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH. **Hms/red

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), menghadiri seremoni Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2023, pada Rabu (29/11/2023).

Kegiatan bertajuk “Uang Kita Sigap Membangun Negeri” ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta. 

Hadir dalam acara, Menteri PUPR RI, Mochamad Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, serta para perwakilan 6 Kementerian/Lembaga, 57 Pemerintah Daerah, 10 Pemerintah Kabupaten, dan 1 yayasan sebagai penerima BMN. 

Kedua menteri tersebut sepakat, proses serah terima BMN ini telah selaras dengan aspek akuntabilitas atas anggaran pada Kementerian PUPR sesuai arahan Kementerian Keuangan, yang menekankan prinsip pemanfaatan dan berorientasi kepada kesejahteraan sosial. 

“Pembangunan ini kami laksanakan dari dana rakyat dan kami kembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah,” ujar Basuki

Ia berharap, dengan diserahterimakannya BMN ini, maka akan terwujud kepercayaan publik kepada pemerintah untuk terus membangun negeri dan memakmurkan rakyat Indonesia. 

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo hadir pada seremoni tersebut. 

Adapun BMN yang diserahkan kepada BP Batam, yaitu Rumah Susun Kabil dan Rumah Susun Tanjung Uncang. 

Wahjoe mengatakan, penyerahan aset ini merupakan langkah awal BP Batam untuk meningkatkan pengelolaan rusun, baik dari segi fasilitas maupun layanannya. 

“Yang jelas kita harus menyusun strategi peningkatan pendapatan atas kedua rusun yang telah diserahkan. Karena kalau sebaliknya, aset ini akan jadi beban di BP Batam. Ini yang kita antisipasi,” tegas Wahjoe. 

Menurutnya, dengan pemasaran yang baik, maka cita-cita tersebut dapat tercapai. 

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, aset ini harus kita maksimalkan agar pendapatan yang diterima dapat kita olah untuk melakukan pemeliharaan ke dua rusun tersebut,” pungkasnya. 

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Direktorat Fasilitas dan Lingkungan BP Batam untuk memulai proses pemasaran atas kedua rusun yang sudah diserahkan. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Dewan Pimpina Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Kepri dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC SPRI) Kota Batam menggelar musyawarah pembentukan Panitia Pelantikan Pengurus DPD Kepri dan DPC Batam, pada Rabu (29/11/2023) di Kopi Tiam Anambas Batam Center

Rapat tersebut dipimpin Amrullah M, yang menjabat Ketua DPD SPRI Kepri. Dalam penyampaiannya Amrullah mengharapkan kepada seluruh anggota struktur DPD SPRI Kepri dan DPC SPRI Batam agar bisa bersinergi dan kompak.

Amrullah juga menjelaskan bahwa pengesahan Surat Keputusan oleh DPD SPRI Kepri dan DPC Batam telah turun dan memberikan kepastian hukum atas struktur kepengurusan. Hal ini didasarkan pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan demikian, DPD SPRI dan DPC SPRI Batam memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. 

"Tujuan diadakannya musyawarah ini untuk membentuk kepanitiaan jelang hajat besar DPD SPRI Kepri dan DPC SPRI Batam, yang mana segala sesuatunya perlu dipersiapkan rencana  matang agar hajat besar ini dapat terlaksana dengan terprogram,” jelas Amrullah.

Namun yang perlu diingat, sambungnya bahwa kita tidak akan membebankan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada panitia pelantikan tetapi kita akan secara bersama-sama untuk mensukseskan acara pelantikan tersebut nantinya, karena ini dari kita dan untuk kita

"Saya berharap kita dapat bekerja sama, saling memberikan Support dan masukan agar hajat besar kita ini dapat terlaksana dengan sukses aman tanpa terkendala,” tambahnya.

Ditambahkan Ketua DPC SPRI Batam, Junpa Siregar guna upaya mendukung kelancaran dan kesukesan pelaksanaan acara pelantikan nantinya maka perlu dibentuk kepanitiaan.

"Dan dari musyawarah ini menghasilkan beberapa keputusan yang intinya untuk keberhasilan atau kelancaran pelaksanaan pelantikan" Jelas Junpa

Junpa mengharapkan seluruh anggota DPD dan DPC SPRI saling membantu dalam susunan kepanitiaan agar berjalan lancar.

Dalam musyawarah tersebut Wakil Sekretaris DPD SPRI Batam, Abner Siswanto Siagian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Panitia pelantikan didampingi Sekretaris Lintong C Manurung yang juga menjabat Sekretaris DPC SPRI Batam. 

Sedangkan untuk hajatan pelantikan di sepakati pertengahan bulan Februari 2024 serta akan diadakan Diklat Jurnalistik Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk Wartawan Jenjang Muda, Madya dan Utama (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan Batam segera lakukan penanganan pada Jalan Amblas (Jl. Gajah Mada arah Tiban - Sekupang) depan Villa Diamond.

Jalan tersebut mengalami amblas usai diguyur hujan intens sejak Kamis dini hari (23/11/2023).

Direktur Infrastruktur Kawasan Ponco Indro Subekti langsung ke lapangan beserta tim. Ia mengatakan Corrugated Steell Existing kondisinya sudah berusia lebih dari 20 tahun dan menyebabkan longsor usai diguyur hujan deras.

"Faktor cuaca dan kondisi dari Corrugated Steel existing sudah cukup tua, sehingga terjadi amblas pada pagi hari ini. Kami langsung meluncur tim dan material untuk penanganan." Kata Ponco.

Ia juga menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan mengikuti flow rekayasa lalu lintas yang disiapkan pihak kepolisian.

"Kami akan lakukan yang terbaik, semoga ini bisa cepat selesai. Kami himbau masyarakat dapat berhati-hati dan mengikuti flow rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan agar tetap aman." Imbuh Ponco.

Lebih detail, PPK 5127 RM PNBP BP Batam M. Gazali Djajasasmita mengatakan Box Culvert ukuran 2x2 meter sudah disiapkan. 

"Saat ini tengah dilakukan pengerukan dan pengangkatan corrugated steel existing dan nantinya akan diganti dengan yang baru. Kami akan lalukan terbaik, agar ini cepat." Kata Gazali.

"Dengan estimasi pengerjaan 100% maksimal 1,5 bulan. Kami harap masyarakat dapat bersabar, tetap berhati-hati dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini." Tutup M. Gazali Djajasasmita, PPK 5127 RM PNBP BP Batam. 

Flow Rekayasa Lalu Lintas dari Satlantas

Sementara penanganan jalan amblas tengah dilakukan oleh BP Batam, pihak Kepolisian juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan berhati-hati saat berkendara melalui jalur tersebut.

Iptu Yelvis Oktaviano, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang, menjelaskan rekayasa lalu lintas bagi pengendara adalah dilakukan Contraflow yakni sistem rekayasa lalu lintas yang mengharuskan pengendara melalui jalur berlawanan arah.

"Dari arah Southlink ke Sekupang akan dilakukan Contraflow di Tiban Vitka sampai dengan Tiban KFC (jalur Tiban KFC sampai Vitka akan dibuat penyempitan 2 jalur dalam 1 lajur)." Kata Iptu Yelvis.

Sementara, saat jam padat pagi dan sore, dilaksanakan pemecahan arus. Arah Vitka selain contraflow ke Tiban KFC, juga akan dibuat jalur keluar via Tiban Global sampai ke Tiban III dan sebaliknya.

"Selama dalam pengerjaan jalan, ditempatkan personil Kepolisan di Tiban Vitka, juga di tiban KFC. Dan pada jam padat akan di pertebal di pos Tiban III dan Pos Sungai Harapan." Bapak Iptu Yelvis Oktaviano, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang.(*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan (BP)  Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap sembilan Kepala Keluarga (KK) asal Rempang ke hunian sementara.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, mengungkapkan bahwa kesembilan KK tersebut berasal dari kampung yang berbeda. Ada yang dari Tanjung Banon, Blongkeng, Sembulang Tanjung serta Pasir Panjang.

Ia juga menyampaikan jika total keseluruhan warga yang telah bergeser ke hunian sementara pun ikut bertambah menjadi 83 KK.

"Kesediaan warga untuk bergeser merupakan bentuk dukungan terhadap program Rempang Eco-City. Kami berharap, jumlah tersebut terus bertambah," ujar Ariastuty, Selasa (21/11/2023).

Ia menegaskan, BP Batam pun terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Pulau Rempang.

Mengingat, proyek Rempang Eco-City merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dan mendapat atensi serius dari banyak pihak.

Meskipun demikian, lanjut Ariastuty, upaya tersebut tetap berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku serta instruksi dan arahan pemerintah pusat.

"Pergeseran terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang butuh proses. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami pun akan terus memfasilitasinya dengan maksimal," pungkasnya.

Sementara, warga asal Blongkeng, Suriana, menegaskan jika pergeseran terhadap keluarganya merupakan pilihan dari hati tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Ia mengungkapkan, pilihan tersebut berangkat dari keinginan agar perekonomian masyarakat bisa lebih maju dengan adanya program pembangunan Kawasan Rempang.

"Harapan saya agar ekonomi warga bisa lebih baik  dari hari ini. Sehingga, kehidupan masyarakat pun bisa berubah. Kami yakin, program pemerintah itu pasti memberikan kebaikan untuk seluruh masyarakat," ujarnya.

Senada dengan Suriana, Rohayah mengatakan bahwa dirinya ingin generasi muda di Pulau Rempang mendapatkan peluang untuk bekerja dengan terealisasinya program Rempang Eco-City.

Ia berharap, program ini bisa segera terealisasi dan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat.

"Kami ingin lebih maju ke depan. Dengan proyek ini, harapan itu terbuka. Pemerintah pasti memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.** Hms/red

 BP Batam Gelar Hasil Pengawasan Internal 

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan (BP) Batam melaksanakan Gelar Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Intern Tahun 2023. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan luring selama dua hari, Senin-Selasa, 20-21 November 2023 di BP Batam.

Mengangkat tema "Peningkatan Efektifitas Penanganan Gratifikasi dan Whistleblowing System Indikasi Tindak Pidana Korupsi", kegiatan itu diinisiasi oleh Satuan Pemeriksaan Intern BP Batam dengan tujuan untuk percepatan penyelesaian penanganan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI. 

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto membuka kegiatan secara daring menyebut Satuan Pemeriksaan Intern BP Batam selaku Unit Pengawasan Intern memiliki peran sebagai strategic partner untuk seluruh unit kerja di BP Batam. 

Hal itu, dimaksudkan untuk memberikan pengawasan dalam mendorong pelaksanaan tugas sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

“Kami tentu berharap kegiatan gelar hasil pengawasan di lingkungan BP Batam dapat mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan,” katanya, Senin, (20/11). 

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan BPK RI, BP Batam memperoleh skor 92 % dalam hal pelaksanaan tindak lanjut dan merupakan peringkat tertinggi di lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara V Kementerian/Lembaga yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Nilai itu lebih tinggi dari rata-rata penyelesaian Kementerian/Lembaga yang berada di lingkup Keuangan Negara V BPK RI sebesar 77%.

“Untuk tetap mempertahankan peringkat tertinggi, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan dilaksanakan dengan komitmen, inisiatif dan kolaborasi antara SPI dengan seluruh pimpinan unit kerja di BP Batam,” ujarnya 

Ia juga mengapresiasi atas sinergi pihaknya bersama Lembaga anti rasuah yakni KPK RI untuk peningkatan pelayanan birokrasi dan pencegahan korupsi.

“BP Batam akan membantu dan mendukung KPK RI untuk meningkatkan pelayanan dan birokrasi agar terhindar dari tindakan korupsi khususnya hal-hal mengenai gratifikasi, suap dan pemerasan,” ucapnya.

Pada kegiatan itu juga mengundang pemateri dari Direktur Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Herda Helmijaya dengan paparan “Peningkatan Efektivitas Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi”.** Hms/red

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diduga melakukan pungli atau dugaan gratifikasi kepada pengusaha alat keselamatan kapal yang mengenakan pungutan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2016 Tentang jenis dan tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adapun yang dikeluhkan sejumlah pengusaha alat keselamatan kapal terkait  pungutan  perawatan Sekoci/Liferapt, perawatan Tabung pemadam serta perawatan Tabung Co2  selain tidak tercantum di jenis PNBP pungutan menggunakan sistim kelompok bukan satuan sebagai mana mestinya.

Selain itu bilyet nomenklatur atau no akun yang wajib dibayar oleh pengusaha jasa alat keselamatan kapal atau service station (SS) tidak terdaftar dalam peraturan pemerintah atau PP No 15/2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

"Kami menilai pungutan ini bermasalah, seharusnya nomeklaturnya masuk dalam daftar atau liat tarif resmi sebagaimana aturan yang berlaku. Karena ini termasuk dalam kategori gratifikasi yang membayar atau menerima kan bisa kena, proses, " sebut pengusaha jasa Keselamatan Pelayaran atau service station yang enggan disebutkan namanya.

Sebagai analogi dasar pengenaan pungutan  tabung pemadam dari 1 tabung sampai 5  tabung dikenakan tarif Rp.50.000, untuk sekoci/liferapt dari 1 sekoci sampai 5  sekoci dikenakan tarif Rp.250.000, serta tabung Co2  dari 1 tabung hingga 5 tabung dikenakan tarif Rp 50.000,  namun apabila jumlah tabung atau sekoci sebayak enam atau berlebih satu maka dikenakan pungutan  kelipatan dua.

Menurut kepala BTKP jumlah perusahaan SS  sebanyak 200 perusahaan  di Indonesia,  jika dikalkulasikan dari jumlah tersebut maka  pungutan bermasalah nilainya cukup fantastis

Awak media ini mengkonfirmasi kepada Kepala BTKP Eko Sudarmanto M.Pd M.Mar.E di acara Sosialisasi pengunaan aplikasi simakespel bersama Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)/ Unit Pelayanan Teknis ( UPT) Se-wilayah Indonesia bagian barat dan perusahaan  penyedia jasa alat keselamatan kapal.pada Senin (20/11/2023) di Batam.

Eko Sudarmanto didampingi Kepala seksi Rancang Bangun BTKP, Dini Novitasari membenarkan soal  tidak tersedianya jenis atau nomenklatur pungutan perawatan tiga jenis alat keselamatan kapal dalam daftar item yang tercantum pada PP No15/2016. 

"Iya soal itu (pungutan yang dipertanyakan SS, red),  masih kita tunggu revisinya," ujar Kasi Rancang Bangun BTKP Dini Novitasari membantu menjelaskan kepada pers.

Lebih lanjut Kasi Rancang Bangun Dini Novitasari menjelaskan untuk sementara nomenklatur pungutan tersebut ditautkan atau ditempelkan pada nomenklatur Alat kenavigasian.

"  kita sudah lama mengajukan agar PP ini di Revisi"

" sebenarnya ini tidak membebani SS tapi pemilik Kapal" Ujar Dini.

Sebelumnya persoalan ini sudah pernah disampaikan dalam pertemuan resmi BTKP dan BPTD serta  pelaku usaha SS di Jakarta September 2023 lalu.

Masih dalam pertemuan tersebut  terungkap bahwa revisi yang menjadi landasan hukum pungutan dalam proses dan diharapkan segera rampung.

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan usai mengetahui pungutan perawatan alat keselamatan kapal tidak tertuang di jenis BNPB, pihaknya

tidak melakukan pemungutan kepada pengusaha jasa alat keselamatan kapal ASDP/Ro -ro terkait pungutan sistim kelompok perawatan Tabung pemadam, LifeRapt, tabung Co2 yang tidak sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif PNBP

** Red

MARITIMRAYA.COM - BATAM, Dalam rangka ikut mendukung penyelenggaraan keselamatan pelayaran yang baik dan aman. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) 

Menggelar acara Sosialisasi pengunaan aplikasi simakespel bersama  Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)/ Unit Pelayanan Teknis (UPT) di wilayah Indonesia bagian barat dan perusahaan  penyedia jasa alat keselamatan kapal.pada Senin  (20/11/2023) di Batam.

Kegiatan yang dilaksanakan dua hari ini guna mendukung dan mengupayakan terciptanya keselamatan dan keamanan baik untuk awak kapal, penumpang maupun pemilik kapal atau operator kapal.

Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang salah satunya mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memastikan alat – alat keselamatan pelayaran yang dipasang atau yang berada di atas kapal dapat berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal atau yang biasa disebut Service Station (SS)

Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Eko Sudarmanto, M.Pd., M.Mar.E  menyampaikan  penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan dan Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (Re-Inspection).

Dikatakanya  Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal Melalui Aplikasi SIMAKESPEL pada tanggal 29 September 2023 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE DJPL 14 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa  Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BTKP Nomor 31 Tahun 2023 tersebut, maka dipandang perlu diadakannya Sosialisasi terhadap para stakeholder terkait, termasuk diantaranya Service Station dan juga para Syahbandar di seluruh pelabuhan Indonesia.

"Acara dilaksanakan dua hari, pertama sosialisasi bersama KSOP/UPT di Wilayah bagian barat, dan besok dengan penyedia alat keselamatan kapal"

" Sosialisasi telah kita laksanakan di Wilayah Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Tengah dan  yang ketiga ini di wilayah Indonesia bagian  Barat di Batam" Ujar Kepala BTKP Eko Sudarmanto, M.Pd., M.Mar.E  didampingi Kasie Rancang Bangun, Dini Novitasari.

Adapun peserta dari service station dan Syahbandar di wilayah Indonesia bagian barat, dikarenakan isu keselamatan pelayaran terhadap kapal-kapal penumpang yang rawan terhadap kecelakaan terutama menyangkut keselamatan jiwa penumpangnya.

 " Diharapkan sosialisasi bersama-sama pihak terkait dapat menggunakan aplikasi SIMAKESPEL dengan mudah dan cepat serta mempunyai persepsi yang sama terhadap pelaksanannya, ujar Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, Bapak Eko Sudarmanto, M.Pd., M.Mar.

Kepala Seksi Rancang Bangun BTKP Dini Novitasari kepada awak media mengatakan Kegiatan sosialisasi Simakespel aplikasi adalah tata cara dan petunjuk pengawasan, yang merupakan pengembangan aplikasi yang sudah digunakan sejak tahun 2019.

re- inspektion alat keselamatan kapal dan alat pemadam dengan pengawasan lebih efektif dan terintegrasi, " Integrasi pengawasan petugas Syahbandar ini ke dalam aplikasi  Simakespel ini akan meningkatkan kualitas perawatan alat keselamatan dan pemadam kebakaran  yang dilakukan oleh Service Station" Ujar Dini.

Sosialisasi dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dr. Hartanto, M.H., M.Mar.E. sebagai Pembina terhadap Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Beliau juga terus mengingatkan agar alat-alat keselamatan pelayaran yang dipasang di atas kapal dapat digunakan dengan baik dan selalu dirawat sesuai dengan aturan yang berlaku dan ini juga harus menjadi fokus awak kapal, pemilik kapal dan juga service station yang melakukan perawatan serta Para Syahbandar/ marine inspektor  yang melakukan pengawasan.** Red

 

MARITIMRAYA.COM - BATAM,  Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH mengikuti upacara peringatan HUT Brimob Polri ke – 78 tahun 2023, bertempat Mako Satbrimob Polda Kepri. Kamis (16/11/2023)

Upacara tersebut di pimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si yang di ikuti oleh AsOps Kaskogabwilhan I Laksma TNI Bambang Dharmawan, Danrem 033 Wira Pratama, Kabinda Kepri Laksma TNI Ardiansyah, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Kepala Zona Kamla Maritim Barat Laksma Bakamla Hadi Pranoto, S.Sos., M.Si.(Han), 

Kemudian Danpom Armada I Kolonel Laut (PM) Didik Wahyudi, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Sekda Batam Jefridin Hamid, forkopimda tingkat I dan II, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH, Ketua Bhayangkari daerah Kepulauan Riau Ny. Imelda Tabana Bangun dan seluruh personil Satbrimobda Kepri.

Negara Aman Menuju Indonesia Maju, Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan’ menjadi tema besar Peringatan HUT ke-78 Korps Brimob Polri Tahun 2023.

Namun untuk tahun 2023, peringatannya tidak dapat dilaksanakan tepat pada tanggal 14 November dikarenakan adanya Agenda Nasional Tahapan Pemilu 2024, yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan Capres dan Cawapres. Sehingga, Peringatan HUT ke-78 Korps Brimob Polri Tahun 2023 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 16 November, oleh Korps Brimob Polri dan seluruh Satbrimob Polda di Indonesia, tidak terkecuali Satbrimob Polda Kepri.

Dalam Upacara tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si menyampaikan  amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang dalam hal ini disampaikan oleh mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap dedikasi dan pengorbanan Korps Brimob Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Juga pentingnya peran Brimob dalam mendukung transformasi ekonomi dan menanggulangi berbagai tantangan global.

Tantangan global yang dihadapi Indonesia, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Dalam menghadapi situasi ini, Kapolri menekankan pentingnya stabilitas kamtibmas sebagai landasan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan stabilitas kamtibmas, terdapat 7 (tujuh) fokus utama, antara lain pengamanan major project pemerintah, pengamanan event nasional dan internasional, penanggulangan bencana alam, pergerakan KKB dan KKP di Papua, ancaman terorisme, penanggulangan konflik sosial, dan pengamanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

“Terakhir, kami menekankan soliditas dan jiwa korsa sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan dan kami juga berpesan agar anggota Korps Brimob Polri tetap menjadi "teratai putih," mencerminkan tekad dan kemampuan untuk merubah situasi keruh menjadi tenang dan bersih. Sikap dan tindakan Brimob harus selalu berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara.” Tutup Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang dalam hal ini disampaikan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun, M.Si ** Hms/red