Articles by "Anambas"

1 Tewas 11 Delegasi 19 Pelatihan 2 Kapal Malaysia 2 Pelaku 2019 - 2024 2024 Penumpang 24 Pelatihan 30 Hari 3000 Penyelam 4 Awak Kapal 4 Korban Selamat 4 Tahun Kepemimpinan 4 Tersangka 6 Tersangka 74 TH 78% Pembangunan ABK ABK WNI Ahli Gizi Masyarakat AIS Alkes ALKI Aman Nusa II Anambas Anggaran Angkasa APBN 2020 Arahan Menhub Area Publik Badara Bahan Makanan Bakamla Batam Bakamla RI Bali Bandar Bandar Abadi Shipyard Bandara Hang Nadim Batam Bantuan Dana Bapelitbangda Bapemperda Batam Batu Ampar Bawang Putih Bea Cukai Batam Bea Cukai Sibolga Benih Lobster Berita Batam Bersih-bersih Bilateral Meeting Bintan Bintan Pesisir Birokrasi BP Batam BPBatam BPJS Ketenagakerjaan BPPRD Batam BPS Batam BPSK Batam Buah dan Sayur Budaya BUP BP Batam BUTIK BP Batam Cairan Tangan Cars City Covid-19 Covid-19 Batam DAM Tembesi Delegasi Singapura Dermaga Layang Dinkes Kepri Direktur Hukum Direktur Kenavigasian Direktur Keuangan Dishub Batam Disinfektan Ditpolairud Polda Kepri DJBC DPRD RI Edy Putra Ekonomi Ekspor dan Import Barang Ekspor Ikan Ekspor Kepri Ekspor Naik Fashion Fasilitas Umum Fish Mart Foods Forum Diskusi Forum Satu Data Frontliners Gaji Bulanan Galang Galeri Gallery Gelar Rapat GMNC IX Graphic Design GWR Hang nadim Hang Nadim Batam Hapus Denda Hari Jadi Ke 20 Harris Resort Waterffront Batam Headline Helikopter SAR Himbauan Himbauan Covid-19 Hukum HUT RI IAID 2019 Idul Adha 1440H Idul Fitri IFC Singapore IHK Ikan Ikan Sidat Ilegal Fishing Impor Import APD dan Alkes Indeks Trading Across Borders Indonesia Industri Inflasi Internasional Investasi IPB IPPOB Jaga Jarak Jajaran Kemenhub Januari-Maret Jaring Apung Jatuh Kelaut Jepang Jilid II JKDM Joko Widodo Juni 2019 Kadin Kadis Budpar Kadisperindag Kepri Kampung Tua Kapal Bubu Tangkap Kepiting Kapal Fiber Kapal Rusia Kapal Tenggelam Kapolresta Barelang Kapolri Karimun Karya Anak Bangsa Kawasan Pusat Bisnis Batam Kebakaran Kebutuhan Pangan Kegiatan Keagamaan Kejuaraan Taekwondo Keluar Rumah Kemaritiman Kemenko Marves Kementrian Agama Batam Kemnhub RI Kenaikkan Kepala BKIPM Kepri Kepulauan riau Kerjasama Kesultanan Tidore Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam Ketua Gugus Tugas Khusus Penyakit Menular Kijing Kirana angkasa KJRI Johor Bahru KKP KKP Kelas 1 Batam KM Kelud KM Lintas Laut 3 KM. Satoni KMP Sembilang KMS KN Tanjung Datu 301 Kolam Renang Kominfo Komisi III DPRD RI Konjen Singapura-Batam Kosong Kota Batam KPBPB Batam KPK KRI Kakap - 881 KSB KSOP Batam KSOP Kelas I Dumai Kunjungan Kehormatan Kunker Lapas Batam Larangan Ekspor Limbah Plastik Lingga Lockdown Logistik Luhut Binsar Pandjaitan Mahasiswa Mako Lantamal VI Malaysia Mamin Man Over Boat Manado Marina Line Maritim raya Masa Covid-19 Masa Pandemi Covid-19 Masker Media Batam Meninggal Dunia Menkeu RI Menko Maritim Menko Maritim RI Menko Marves Menko PMK Menlu Menperin Mentarau Menteri Agama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Menteri Susi Migas Mikol Motion Design Movies Music MV. Nika Nagoya Narkoba Nasional Nelayan Nelayan Bintan Net1 No.23 Tahun 2020 Non Migas Nongsa ODP Oknum Oknum PNS Operasi Aman Nusa II Operasi Terpusat ORI Kepri OTT Pademi Corona Pangkalan udara Panglima TNI Paripurna DPRD Batam Pasar Tutu PAT Patroli PBB-P2 PDP Pejabat dan Staff Pelabuhan Pelabuhan Batam Pelabuhan Batam Centre Pelabuhan Maumere Pelabuhan Tanjung Buton Pelabuhan Tanjung Pinggir Pelajar Pelatihan Pelatihan Kerja Pelayaran Pembahasan Road Map Pembersih Tangan Pemerintahan Batam Pemindai Suhu Tubuh Pemkab Lingga Pemko Batam Pemuda Pemulangan Penanganan Penanganan Covid-19 Penanganan Persebaran Covid-19 Pencarian Korban Pencemaran Pengamanan Pengukur Suhu Tubuh Pengunjung Kurang Pengurangan Jam Kerja Pengusaha Batam Penyeludupan Penyesuaian Jadwal People Perairan Bintan Perairan Nongsa Perairan Selat Malaka Percepat Layanan Import Peresmian Perhotelan Batam Perikanan Perjalanan Dinas Permendag RI Pers Gathering Perusahaan Phone Plt Gubernur Plt Gubernur Kepri PM No.7 2019 PMI PNS Pokja IV Polda Kepri Politeknik politik Polres Karimun Polresta Barelang Polsek Belakang Padang Polsek KKP Batam Pos Perbatasan Presiden Print Design Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan Promo Harrisku PSDKP PT. Angkasa Pura II Pulau Kanaan Pulau Terdepan Pulau Terong Puluhan WNI Qurban Ragam Ramadhan Ranperda Kampung Tua Rapat Finansial Rapat Sosialisasi Rapat Tingkat Menteri RAPBN Regulasi Rekor Dunia RI 1 Rice Cooker Rp 14 Miliar Rp 9.8 Miliar RS Khusus Virus RS Virus RTM Ruli Simpang DAM Sabu Sabu 2.3 Gram SAR Gabungan SAR Tanjungpinang SAR TPI Satgas PKE Satreskrim Satwas PSDKP Sayur Mayur SB Tenggiri IV Scrap Impor SDM SDM Unggul Indonesia Maju Sekolah Sekolah vokasi batam Sekupang Semakin Meningkat Semprot Disinfektan Server Short Singapura Sistem Manajemen Keselamatan Kapal SMAN 1 Batam Sosial Distancing Speed Boat Speedboat Sport Sports Sterilisasi Bakteri sumut Surakarta Surat Edaran Surat Kapolri Taekwondo Taekwondo Indonesia Tanjung Balai Karimun Tanjung uban Tanjung Uncang Tanjungpinang Tanki Meledak Tax Amnesty Technology Teluk Mata Ikan Telur Penyu Test Thermal Scanner Tiban Tidore Tiga Pokja Tiket Turun Tim Pengarah Gugus Tugas Tim Teknis Title Toko Obat TPI Online Travel TTS Tuan Rumah Tumpang Tindih Kewenangan Turun Udang UKM Taekwondo UNS United States Coast Guard Universitas Sebelas Maret Update US 350 USCG UTC6 Video Video Conerence Virus Corona Vitamin C Wabah Covid-19 Wajib Masker Wali Kota Batam Warga Nato Warga Ruli Muka Kuning WASI WBK Web Design WNI Workshop Zona Integritas
Tampilkan postingan dengan label Anambas. Tampilkan semua postingan

maritimraya.com - TBK,  Petugas Kantor Kesyahbandaran Otoritas Kepalabuhan (KSOP) kelas 1 Kabupaten Tanjung Balai Karimun (TBK) Provinsi Kepri dikabarkan Satu orang terkonfirmasi positif covud 19.

Hal ini diinformasikan oleh salah satu perusahaan pengurusan dokumen  yang hendak mengurus dokumen alat keselamatan kapal secara manual di KSOP  kelas 1 TBK menjadi tertunda karena petugas merupakan bagian sertifikasi kapal.


Menurut  perusahaan pengurusan dokumen kapal  kepada awak media mengatakan pelayanan secara manual di KSOP Tanjung Balai Karimun  sementara ditunda selama satu Minggu..
"Untuk sistim aplikasi online pelayanan berjalan  normal, namun untuk pelayanan secara manual terganggu" ujarnya.

Secara terpisah kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun Capt. Barlet S saat dihubungi via WhatsApp pada Senin (24/8) membenarkan salah satu petugasnya terkonpirmasi positif Covid 19, dan telah menjalani isolasi di rumah sakit Tanjung Balai Karimun.

" ada  satu orang dan telah dinyatakan oleh Dokter terkonpirmasi Covid 19" Ujar Barlet.

Dikatakanya Guna mengantisipasi penyebaran covid 19 sebagian petugas menjalani  karantina mandiri di rumah dan petugas lainya tetap melakukan pelayanan  seperti biasa. 

" Kantor ngak tutup pak pelayanan tetap seperti biasa hanya sebagian kerja dari rumah pak" Tutup mantan Ka KSOP Khusus Batam.* Red.

maritimraya.com, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang (Batam, Rempang, Galang) kembali melakukan penyegaran pergantian pucuk pimpinan.

Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro yang sebelumnya menjabat Kapolresta Barelang akan dimutasi dan mendapat tugas  sebagai Kapolresta di Jokjakarta

Purwadi  menjabat sebagai Kapolresta Barelang baru enam bulan menggantikan Kombes Prasetyo Rahmat Purboyo.

Adapun  pengganti Purwadi adalah AKBP Yos Guntur yang akan menerima tongkat estapet menahkodai Polresta Barelang.

AKBP Yos Guntur merupakan sosok yang tak asing lagi bagi masyarakat Batam, selain pernah menjabat sebagai Kapolres Karimun dan jabatan terakhir sebagai Irbid Itwasda Polda Kepri.

Yos Guntur pernah berkarir di Polresta Barelang sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Serse). Ia kemudian pindah tugas ke beberapa daerah sebelum kembali lagi ke Kepulauan Riau.

Pergantian itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2249/VIII/KEP/2020 tertanggal 3 Agustus 2020.** Tim

MARITIMRAYA.COM, Batam, Alfarouk (5) tampak menangis saat mau dikhitan oleh dua orang  tenaga medis,  ibunya bernama Fifi  membujuk sambil memegang badan anak laki- lakinya itu agar  proses khitan berjalan lancar,  beberapa menit kemudian  khitanan yang dilakukan tim medis selesai," Dah siap, sebentar aja sakitnya, ayoo digendong anaknya Bu" Ujar salah satu Tim Medis

Tangisan Anak dan alunan musik sanggar  seni budaya Laskar Melayu Bersatu mewarnai suasana kegiatan  khitanan ratusan Anak - anak di sekretariat Dewan Pimpinan Daerah  Laskar Melayu Bersatu (DPD -LMB) Kota Batam pada Minggu (19/7).


Ketua PLT  DPD LMB kota Batam Datok Suhendra kepada awak media mengatakan  pelaksanaan khitanan  tahun ini bekerja sama dengan Polda Kepri dalam rangka HUT Bhayangkara ke 74 Tahun.

Dikatakanya kegiatan ini merupakan agenda tahunan dan kedepan sesuai arahan Pak Rudi kegiatan ini akan dilakukan 6 bulan sekali, hal itu dikarenakan jumlah peserta cukup meningkat dengan total  berjumlah 160 orang " kemarin siang(Sabtu) Tim medis mengkhitan 40 orang, dan hari ini 120 orang "Ujar Suhendra.

Agenda tahunan bakti sosial  DPD LMB Kota Batam kali ini mendapat sambutan antusias sejumlah pejabat,, hal ini ditandai dengan kehadiran Ketua DPW LMB Kepri Datok Azman Zainal beserta pengurus, Walikota Batam Muhammad Rudi, Dr. Afrizal Dahlan (anggota DPRD Prov Kepri), Asisten III Heriman, Dinas Kesehatan, Camat Sekupang, Jajaran Kepolisian dan Babinsa.


 Datok Azman Zainal mengatakan Salah satu program LMB kepulauan Kepri adalah peduli dengan masyarakat kurang mampu yang ada di tanah melayu, apalagi masyarakat yang berada di pulau- pulau kecil, " Tim medis kita orang-orang LMB setiap akhir pekan kepulau- pulau mengkhitan 1, 2 atau 3 Anak ", sebutnya

Selain itu Datok mengajak untuk bersatu hati dalam berbuat kebaikan, karena yang tak pernah rugi itu berbuat baik,"Bagaimana Melayu ini naik bangkit kuncinya itu kekuatan beragama" Ucapnya didampingi Timbalan DPW Kepri, Datok. Bakty Basuki.

Walikota Batam Muhammad Rudi dalam sambutanya mengapresiasi kegiatan  sosial khitanan massal yang dilaksanakan ormas DPD LMB Kota Batam dan berharap kegiatan ini berkesinambungan, "Saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini, kalau bisa kegiatan sosial dilakukan enam bulan satu kali" Harapnya.

Rudi meminta kepada para orang tua untuk menjaga Anak-anak yang dikhitan sehingga  pulih kembali, namun apabila  pemulihan dalam khitan ini memakan waktu yang lama, segera ke Puskesmas dan dijamin tidak dipungut bayaran.
" Kepala Puskesmas Sekupang siap membantu proses pemulihan khitanan Anak Bapak ibu" Ujar Rudi.

Selanjutnya Walikota dan pengurus LMB secara simbolis memasang songkok dan  memberikan kain songket kepada tujuh orang anak yang selesai dikhitan..

Usai pembagian songkok dan kain songket Muhammad Rudi dan rombongan melihat anak- anak yang sedang dikhitan oleh tim medis**red

MARITIMRAYA.COM - Batam, Dalam rangka HUT Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia ke 74 tahun, Dewan Pimpinan Wilayah  Laskar Melayu Bersatu (DPW LMB) Kepri bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kepri akan mengadakan  kegiatan Bhakti sosial mengkhitan  110 orang Anak berasal dari keluarga kurang mampu pada hari Minggu (19/7) di Batam.

Khitanan massal secara gratis ini akan dilaksanankan di halaman sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Melayu Bersatu Kota Batam.

Timbalan DPW LMB Kepri Datok Bakty Basuki mengatakan kegiatan bakti sosial ini bekerja sama dengan Polda Kepri dan sudah berjalan dua kali.

Sebagai mitra polisi pihaknya  secara bersama member bantuan sosial,,  yakni pembagian ratusan sembako kepada sejumlah titik masyarakat kurang mampu yang terdampak wabah virus corona di pesisir Tanjung Balai Karimun.dan mengadakan khitanan massal di Batam.

"mohon Doanya semoga kegiatan  khitanan massal ini dapat berjalan dengan baik dan sukses," ujar Datok Bakty

Secara terpisah Ketua PLT DPD LMB kota Batam Suhendra saat dihubungi awak media mengatakan pelaksanaan kegiatan berlangsung dua hari yakni hari Sabtu dan puncaknya pada hari Minggu " hari Sabtu khitanan sebanyak 30 orang anak, dan hari Minggu puncaknya dilaksanakan mulai pagi hari sampai sore hari" kata Hendra.

Dikatakanya Sejumlah Anak - anak yang telah terdaftar berasal dari kawasan hinterland dan mainland yakni, Pulau Buluh, Sagulung, Batu Aji, Sekupang, Bengkong dan Batu Ampar.

Dalam pelaksanaan selama dua hari pihak penyelenggara tetap melakukan protokol kesehatan, guna memutus rantai wabah pandemi covid 19.

Adapun Tenaga medis khitanan massal  dari  Dinas Kesehatan Kota Batam dan kabupaten Tanjung Balai Karimun.
" Kami mengundang Dinkes dan puskesmas setempat dan Tenaga medis dari Tanjung Balai Karimun, sehingga diharapkan khitanan massal berjalan dengan sukses" Ujar Hendra.**Am
 

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Dinkes Kepri) menetapkan 506 orang sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Dan mengingatkan pejabat pemerintahan untuk tidak keluar daerah agar terhindar dari penularan COVID-19. Senin, (23/03/2020)



Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana merincikan, ODP di Kepri terdiri dari Batam 248 orang, Tanjungpinang 56 orang, Bintan 15 orang, Karimun 155 orang, Anamnas 5 orang, Natuna 27 orang.



Sementara 52 orang lainnya berstatus sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam penanganan Covid-19. Mereka terdiri dari Batam sebanyak 31 orang, Tanjungpinang 12 orang, Bintan satu orang, Karomun 5 orang, Anambas 2 orang, Natuna satu orang.



Jumlah pasien yang dirawat di Batam sebanyak 14 orang, Tanjungpinang 5 orang, Bintan satu orang, dan Karimun satu orang. Sedangkan pasien PDP yang pulang ke rumah di Batan sebanyak 17 orang, Tanjungpinang 7 orang, Karimun 4 orang, Anambas 2 orang, dan Natuna satu orang.



"Di Batam jumlah pasien yang sudah diambil sampelnya sebanyak 31 orang, sebanyak 17 orang di antaranya negatif, sedangkan sisanya masih menunggu hasil dari Kemenkes," ungkapnya di Tanjung Pinang - Kepri.



Ia melanjutkan, pejabat rentan tertular karena berhubungan dengan banyak pihak, dan staf yang bertugas melayani masyarakat juga rentan tertular COVID-19.



"Karena itu, mereka juga menggunakan alat untuk melindungi diri seperti masker dan cairan pencuci tangan. Selain itu, harus memiliki kesadaran diri untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah. Sebaiknya dihindari, dan kalau bisa tidak ke luar daerah," terangnya.



Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga mengurangi pertemuan dengan orang, termasuk dengan kepala daerah dan pejabat di kabinet. Hal itu untuk mencegah penularan COVID-19.



Rapat dengan kepala daerah yang biasanya dilaksanakan di Jakarta diganti dengan rapat melalui sambungan telekomunikasi. Besok Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto "teleconference" membahas soal penanganan COVID-19.



Cara-cara seperti itu, menurut dia paling ideal ditiru pejabat dan staf pemerintahan di daerah untuk mencegah penularan COVID-19. "Plt gubernur 'kan sudah mengingatkan juga agar tidak melakukan perjalanan dinas, dan menghindari keramaian. Semestinya itu dilaksanakan," ucapnya.



Ia juga mendukung rencana Plt Gubernur Kepri Isdianto untuk memeriksa seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. "Itu bagus untuk memastikan kesehatam mereka, terutama yang telah melakukan perjalanan ke luar kota," tutup Tjetjep Yudiana. (MC/DI)


MARITIMRAYA.COM, BATAM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, berhasil mengungkap perdagangan telur satwa yang dilindungi. Selasa, (17/03/2020)



Wadirreskrimsus Polda Kepri, AKBP Nugroho Agus Setiawan, S.IK, MH mengungkapkan penanganan perkara ini sudah dimulai sejak bulan Januari sampai dengan sekarang.



"Dari penjualan telur Penyu tersebut Ditreskrimsus berhasil mengamankan lima orang pelaku di dua Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang ada, dan hasil pemeriksaan bahwa didapati sebanyak 1.007 telur penyu, yang mana berasal dari daerah Anambas dan daerah Bintan Provinsi Kepri," terangnya.



Ia melanjutkan, nama-nama pemasok telur penyu tersebut, sudah dikantongi oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kepri, dan akan dikembangkan untuk penindakannya. Modus Operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan menyimpan, memiliki dan/atau memperniagakan telur satwa yang dilindungi berupa telur penyu.



Kelima pelaku tersebut, berinisial MD (Pria - 47 tahun), DC (Pria - 26 tahun), AK (Pria - 36 tahun), BF (Pria - 29 tahun) dan EN (Wanita - 62 tahun). Dengan TKP di Tanjungpinang dan Kota Batam.



Atas perbuatannya para pelaku diancam dengan Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Jo pasal 21 ayat (2) huruf e, Undang - undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990. Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



"Ancaman dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta," tutupnya didampingi Kasubdit IV Ditreskrimsus dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepri(16/3) di Media Center Polda Kepri, Nongsa - Batam. (DI)


MARITIMRAYA.COM - LINGGA : Dalam rangka mewujudkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam memberikan jaminan perlindungan kerja para nelayan di Kabupaten Lingga. Selasa, (23/07/2019)



Pemkab Lingga menggelar rapat finalisasi perlindungan jaminan sosial nelayan Kabupaten Lingga dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Rapat ini merupakan langkah lanjutan dari MoU sebelumnya antara Pemkab Lingga dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.



Diketahui sebelumnya, sebagian nelayan Lingga sudah menggunakan jasa asuransi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama Asuransi nelayan (Asnel), namun demikian dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk memberikan jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang merata di seluruh Indonesia.



Maka program Asnel yang sudah digunakan, tidak lantas dihapuskan, namun akan disejalankan dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nantinya, nelayan selaku pengguna jasa boleh memilih jasa asuransi mana yang akan digunakan.



Adapun jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bantuan kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, cacat, atau meninggal dunia. Menurut data terakhir yang diperoleh oleh pihak BPJS dari Dinas Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan di Kabupaten Lingga berjumlah 8.944 orang.



Dari jumlah tersebut, ternyata setelah dicek validasi datanya sesuai KTP, maka diketahui ada 990 orang yang tidak terdata sebagai nelayan, sehingga yang sudah dipastikan valid ada 7.954 orang yang terdaftar. Terlebih lagi dengan adanya regulasi baru yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini.



Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbang, M. Asward mengharapkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan secara spesifik jaminan yang bagaimana yang akan diberikan kepada nelayan, selaku masyarakat pengguna jasa mereka nantinya.



“Kalau sakit, sakit yang bagaimana, cacat yang bagaimana, kalau meninggal ya sudah pasti, namun kami meminta untuk lebih jelas mengenai tanggungjawabnya nanti,” katanya



Selain itu, Ia juga meminta agar antar Asnel dan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak jauh berbeda, sehingga nelayan, sebagai masyarakat pengguna jasa tidak kebingungan.



“Kalau bisa jangan dobel, dan kalau bisa antar Asnel dan BPJS jangan jauh berbeda lah,” ujarnya mengingat nelayan merupakan salah satu pilar penting bagi terwujudnya visi kabupaten Lingga untuk menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya.



Ditempat yang sama, menurut pihak BPJS sementara ini sedang melakukan validasi data pengguna jasa mereka nantinya, pihaknya akan menjelaskan kriteria kecelakaan kerja yang bagaimana yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, sekiranya program tersebut sudah resmi diterapkan di Kabupaten Lingga.



“Kami menunggu undangan dari Pemkab Lingga, kapan mau dilaksanakan pembagian kartu dan sosialisasi ke nelayan,” terangnya.



Saat ini di Indonesia ada 2 daerah yang sudah menerapkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi nelayan, yakni Kabupaten Raja Ampat, dan juga Kepulauan Kapuas di Kalimantan Utara. Saat ini Kabupaten Lingga bersama Anambas sedang menuju kearah penerapan tersebut.



Selanjutnya, Sekda Lingga, Drs. H M Juramadi Esram menyampaikan verifikasi dan validasi data harus cepat dilaksanakan, kita takut nanti Kades dan aparat desa juga masuk jadi nelayan. Sama satu lagi, harap dilakukan peninjauan ulang pada rancangan Perbub agar tidak menyalahi aturan.



"Dalam waktu dekat, setelah selesai diverifikasi dan mendapatkan data yang akurat, maka akan segera diadakan PKS (Perjanjian Kerja Sama/Kontrak) antar Pemkab Lingga dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran pertama akan mulai dibayarkan oleh Pemkab Lingga pada bulan Oktober 2019 mendatang setelah pembahasan APBD-P." terangnya.



Turut hadir pada kegiatan sejumlah perwakilan dari OPD yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, yakni Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda Lingga, Perwakilan dari Kominfo Humas dan DKP, Disnaker, serta dari OPD lainnya (19/7) di Hotel Negoya Plaza. (*)






humas/Andi

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.