MARITIM RAYA

Pungutan perdana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari jasa labuh Lay Up kapal- kapal  yang dikelolah PT. Bias Delta Pratama diperairan Galang  kota Batam, masuk kekas pendapatan asli daerah sebesar Rp. 389.781.000,-

Penandatanganan awal Nota tagihan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berupa jasa labuh kegiatan Lay Up ditanda tangani langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau  Ansar Ahmad dan wakil Gubernur Marlin Agustina.

Undangan dalam  acara launching tersebut antara lain, Ka KSOP Khusus Batam, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Kapolda, Kajati, Danguskamla Ketua Komisi III DPRD Kepri, Walikota Batam,Asisten 2, Kadishub, Ka.Kesbang, Ka BP2RD,Kadis Pariwisata,

Selain itu hadir GM PT. Pelindo I (Persero) cabang BatamKetua INSA Batam,Camat Galang Lurah Galang,,Dirut PT.  Pelabuhan Kepri,Direktur PT. Citra agramasintiDirektur PT. Bias Delta PratamaDirektur PT. Maxteer Dyrynusa Perdana, Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan

Kepala Bidang Kepelabuhanan Provinsi Kepulauan Riau Azis Kasim Djou kepada awak media menyampaikan kelegaan dalam memperjuangkan pungutan Lay Up/ parkir kapal di ruang tata kelolah perairan provinsi yakni meliputi12 mil dari pantai, yang mana sebelumnya pungutan  labuh jangkar Lay Up  perairan Galang masuk ke PNBP Badan Pengusahaan (BP) Batam.

" Ini awal sejarah bangkitnya  ekonomi Kepulauan Riau dibidang Kemaritiman" Sebutnya.

Dikatakanya ada 14 unit kapal niaga di perairan Galang selain Lay Up/ parkir, lokasi perairan  juga diperuntukan Ship to Ship, dan waiting order, " Dengan ramainya kapal- kapal  ada multiflayer efek bagi bisnis maritim" Terangnya.

Sebagai daerah kepulauan Provinsi dimana 96 % perairan dan 4% daratan tentu potensi ekonomi kawasan maritim yang strategis ini kita kembangkan dan kelolah menjadi sumber pendapatan.

selama 4 tahun setelah disahkan peraturan Gubernur  pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2017, yaitu peraturan Gubernur Kepri  No.64 Tahun 2020, dengan melakukan tahapan pengkajian dan sosialisasi secara inten kepada stakeholder dan operator pelabuhan sehingga pelaksanaan pungutan perdana memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan pemerintah menetapkan  6 lokasi area labuh jangkar di Provinsi Kepri,  yaitu: Perairan Galang, P Pulau Nipa,  P Karimun, P. batu Ampar, P. Kabil,  dan Perairan Tanjung Berakit.

" Selanjutnya  pada pekan depan  Gubernur dan wakil Gubernur akan  menyambangi P pulau Nipa dan P. Kabil dan dihadiri kementerian maritim" sebutnya.* Redaksi

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam, Sumiati Marzuki menyampaikan keprihatinan  dunia usaha  perhotelan di kepulauan Riau (Kepri) khususnya Batam beberapa bulan ini sepi kunjungan tamu hotel, hal ini dikarenakan wabah Covid-19, sehingga melakukan pengurangan jam kerja bagi pegawai Jum'at, (03/04/2020)

"Terhitung mulai dari tanggal 1 April, terdapat sekitar 28 hotel  melakukan pengurangan aktifitas pekerja, yakni masuk kerja diatur 8 hari sampai 15 hari per-bulannya, selama 2 bulan dan ada sampai batas yang tidak di tentukan, serta beberapa hotel ada yang sudah tutup," terangnya.

Ia melanjutkan dampak dari Covid-19, dan lockdownnya dua negara Singapura dan Malaysia, pengaruhnya besar sekali. Otomastis tamu yang datang ke kota Batam jadi sepi, sementara biaya operational hotel tinggi, dan juga ditambah lagi dengan pembayaran gaji karyawan.

"Saat ini, Hotel Batam View Beach Resort yang masih bertahan dan berjalan normal, selain itu bahkan ada yang tutup dampak dari Covid-19. Kindisi seperti ini belum ada dalam sejarah kita tamu sampai nol/zero, namun terjadi," jelasnya di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre - Batam.

Kontribusi di sektor perhotelan, lanjutnya secara nasional mengumpulkan devisa Rp 280 T ke negara pada tahun 2019, sehingga posisi Provinsi Kepri menjadi nomor dua se-Indonesia, setelah Bali.

"Harapan kita pemerintah daerah jangan menutup mata karena Kepri bisa menjadi nomor dua setelah Bali menggeser Jakarta, dan kita berharap pemerintah memberikan perhatian kepada pekerja karena berkat para pekerja yang bisa dibilang Pahlawan devisa termasuk pekerja Migran Indonesia (PMI) tutup Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional, baik itu melalui capaian nilai investasi maupun ekspor bahkan juga dikategorikan sebagai sektor strategis lantaran menjadi penyedia pangan bagi masyarakat. Rabu, (01/04/2020)

“Apalagi, saat ini di tengah kondisi pandemi virus korona, kebutuhan pangan masyarakat semakin meningkat, seiring pula dengan adanya kebijakan untuk work from home (bekerja dari rumah),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat memimpin rapat melalui konferensi video bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), di Provinsi DKI Jakarta.

Menghadapi kondisi tersebut, Menperin menegaskan, pihaknya terus menjaga produktivitas hingga distribusi sektor industri mamin di dalam negeri. Upaya ini agar pasokan pangan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. “Misalnya, demand susu yang cukup naik, karena termasuk untuk meningkatkan imun,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada pelaku industri mamin di dalam negeri yang tetap semangat memacu produktivitasnya di tengah kondisi tekanan ekonomi global sampai pada dampak dari pandemi Covid-19. “Kami aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri mamin,” tutur Agus.

Selanjutnya, Kemenperin siap mendengar masukan dari para pelaku industri mamin di tanah air demi kemajuan sektor strategis tersebut. “Kemarin, kami telah melakukan video conference dengan sejumlah pelaku industri mamin, termasuk dengan pengurus GAPMMI,” imbuhnya.

Menteri AGK optimistis, industri mamin masih memberikan kontribusi yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. “Kami juga tetap memprioritaskan pengembangan industri mamin yang tergolong sektor industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2019, industri mamin tumbuh sebesar 7,78% atau melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%. Selain itu, industri mamin memberikan sumbangsih paling besar terhadap nilai ekspor nasional, dengan menembus angka USD27,28 miliar. Berikutnya, industri mamin menyetor nilai investasi hingga Rp 54 triliun. “Aktivitas industri mamin juga memberikan multiplier effect yang luas, termasuk kepada para petani dan perternak kita,” jelas Menperin.

Bahkan, industri mamin menyerap paling banyak tenaga kerja di sektor manufaktur dengan jumlah 4,74 juta orang hingga Agustus 2019. Pemerintah telah menetapkan industri mamin sebagai salah satu sektor pionir dalam upaya menerapkan teknologi industri 4.0. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0. “Maka itu, kami terus mendorong industri mamin bisa berinovasi agar semakin kompetitif, baik di kancah domestik maupun global,” tutupnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam terapkan social distancing dan Penyesuaian jadwal Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT), mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Selasa, (24/03/2020)

Penyesuaian dini dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Waktu Pelayanan di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan.

Melalui Surat Edaran ini, Direktur BUP Batam, Nelson Idris menyampaikan bahwa Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BUP mengalami penyesuaian jadwal mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 menjadi pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.

"Meski berlaku penyesuaian jadwal layanan tatap muka, pengguna jasa kepelabuhanan, tetap dapat mengakses pelayanan secara online (24 jam) dengan menghubungi helpdesk di nomor WhatsApp +62811-669-666," katanya.

Selain menyesuaikan jadwal pelayanan, lanjutnya BUP juga menerapkan social distancing atau pembatasan sosial di PAT. Hal ini diterapkan dengan mengatur jarak antarkursi bagi pengguna jasa kepelabuhanan yang akan mengurus administrasi.

Nelson juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal ini. "Kami memohon maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal dan pengaturan jarak antarkursi di ruang PAT. Kami harap aturan ini dapat dipatuhi guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan," pintanya.

Sebagai pengelola ruang publik, BUP turut bertanggung jawab memberi rasa aman di tengah mewabahnya Covid-19 bagi para pengguna transportasi laut. Sebelumnya, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan social distancing di Pelabuhan penumpang.

Seperti, di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Terminal Ferry Domestik Sekupang, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry Internasional Nongsapura dan Terminal Ferry Internasional Harbour Bay.

Adapun beberapa titik di pelabuhan yang diterapkan pembatasan sosial ini, antara lain kursi di ruang tunggu keberangkatan yang diberi jarak dua bangku, tanda panduan berdiri di dalam lift, dan jarak antrian di konter tiket maupun saat menunggu lift.

Direktur BUP berharap setiap pengunjung mematuhi aturan ini demi menekan penyebaran Virus Corona di ruang publik.

"Saya harap semua pengguna transportasi laut yang melewati pelabuhan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer yang telah kami siapkan di beberapa lokasi di pelabuhan penumpang,” terangnya.

Dimana petugas kebersihan di setiap pelabuhan juga telah dikerahkan untuk rutin membersihkan area-area yang rentan menjadi media penularan virus seperti tombol lift, pegangan eskalator, loket konter tiket hingga kursi tunggu.

Selain itu, bahwa pelabuhan penumpang juga telah dilakukan penyemprotan desinfektan yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Tim Gabungan Polda Kepri, Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengatakan di tengah pandemi Covid-19 dari data yang dihimpun BKIPM pada bulan Januari hingga pertengahan Maret, angka ekspor ke sejumlah negara mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada 2019. Selasa, (24/03/2020)

Negara-negara tersebut di antaranya, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, dan Taiwan. Amerika sebesar 44.748,98 ton, sementara tahun 2019 hanya sebesar 36.686,99 ton. Thailand meningkat menjadi 27.264,73 ton dan 11.372,78 ton di tahun lalu.

Ekspor ke Malaysia naik jadi 15.883,49 ton dan 13.008,65 ton di tahun 2019. Demikian halnya Taiwan mengalami kenaikan 7.823,77 ton dibanding tahun sebelumnya 7.173,04 ton. "Hanya ekspor ke Tiongkok mengalami penururan di periode yang sama tahun lalu. Tapi di sejumlah negara, ekspor kita meningkat,” katanya di Jakarta (23/3).

Selain negara-negara itu, tujuan ekspor lainnya ialah Vietnam sebesar 8.105,75 ton, Singapura sebesar 6.820,87, Korea Selatan sebesar 5.964,08 ton dan Arab Saudi sebesar 3.908,85 ton.

Sementara komoditas yang diekspor, di antaranya udang vaname 36 ribu ton, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2019 dengan jumlah sekira 28 ribu ton. Selanjutnya tuna sebesar 19 ribu ton, melebihi periode yang sama di tahun 2019, sebesar 16 ribu ton.

Ekspor ikan cakalang juga sudah menyentuh 19 ribu ton, lebih tinggi dibanding periode yang sama sebesar 18 ribu ton. Kemudian ikan layur, dengan volume ekspor sebesar 9 ribu ton, dibanding 5 ribu ton di periode Januari-12 Maret 2019, serta makarel sebesar 9 ribu ton dibanding 1 ribu di periode yang sama.

“Tentu ini suatu kabar gembira, optimistis dan suatu peluang ditengah bencana pandemi Covid-19 yang melanda sejumlah negara,” tutup Kepala Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan dua arahan penting kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang. Senin, (23/03/2020)

Kedua arahan tersebut ialah komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan penguatan budidaya. Selanjutnya Menteri menggelar rapat pembahasan Road Map Pembangunan Perikanan Budidaya 2020 - 2024.

Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebut, ia meminta jajarannya untuk berani berpikir di luar kebiasaan. “Budidaya ini sangat diharapkan Presiden untuk memutus masalah. Kita tidak bisa mengatasi masalah seperti biasanya. Kita harus out of the box,” katanya di ruang rapat hari Senin Pagi ini, Gedung Mina Bahari IV - Jakarta.

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya pun bertransformasi, dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perubahan paradigma tersebut juga tetap mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya.

Di tempat yang sama Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memaparkan strategi pembangunan perikanan budidaya 2020 - 2024 memiliki empat aspek, yakni peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan kawasan berkelanjutan dan integrasi lintas sektor.

Di antara komoditas unggulan yang masuk dalam fokus perikanan budidaya ialah udang, rumput laut, lobster, ikan patin, ikan hias, ikan sidat serta salah satu pakan, yakni magot.

“Target produksi lobster dari Rp 330 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp 1,73 triliun pada 2024. Volume produksi lobster dari 1.377 ton di tahun 2020 menjadi 7.220 ton pada 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk masyarakat perkotaan, jajarannya akan fokus pada budidaya ikan hias. Pengelolaan usaha budidaya ikan hias akan dilakukan dalam bentuk klaster, dimana skala ekonomi 1 klaster minimal 10 kelompok dengan masing-masing 6 paket. “Visi perikanan budidaya ke depan ialah peningkatan ekspor, ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan,” tutupnya. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan terus berupaya mengutamakan pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di tengah kondisi merebaknya virus Corona (COVID-19). Sabtu, (21/03/2020)

Salah satu caranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 23 Tahun 2020, tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa Permendag ini telah diundangkan dan mulai diberlakukan pada 18 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020.

"Permendag No. 23 Tahun 2020 ini adalah kebijakan larangan sementara untuk ekspor yang diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Produk kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perlindungan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia," tegasnya.

Lanjutnya, jenis-jenis barang yang dilarang sementara ekspornya yaitu: antiseptik yang terdiri dari antiseptik hand rub, pembersih tangan (hand sanitizer), dan sejenisnya yang berbasis alkohol (ex HS.3004.90.30);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali (ex HS.3808.94.10); hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.20);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.90).

Selain itu, juga bahan baku masker yang terdiri dari kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.11.00), dan kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.91.00).

Alat Pelindung Diri (APD) yang dilarang sementara ekspornya terdiri dari pakaian pelindung medis (ex HS.6210.10.19) dan pakaian bedah (HS.6211.43.10). Sedangkan, untuk masker adalah masker bedah (HS.6307.90.40) dan masker lainnya dari bahan bukan tenunan (nonwoven), selain masker bedah (ex HS. 6307.90.90).

"Permendag ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan serta masyarakat di Indonesia. Kemendag akan lakukan pengawasan di pasar dan bagi eksportir yang melanggar ketentuan Permendag ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan," pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMNEWS.COM, NASIONAL: Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal  ekosistem logistic dibanding negara-negara tetangga. Jum'at, (20/03/2020)

“Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa Logistics Performance Index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46,” katanya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi (18/3), dari Istana Merdeka, Jakarta.

Hal tersebut, tekait persoalan mengenai ekosistem logistik nasional yang perlu diakui masih belum sepenuhnya memadai menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia.

Beberapa negara lain yang berada di atas Indonesia di antaranya ialah Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India. Sama halnya dengan kondisi yang tergambar dalam Indeks Trading Across Borders yang mencatat waktu dan biaya terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni:

Kepatuhan perbatasan, Pemenuhan dokumen, dan Transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor - impor barang yang masih belum mengalami peningkatan berarti.

Hal itu berpengaruh terhadap proses kemudahan berusaha di Indonesia. “Kita masih stagnan di peringkat ke-116. Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya,” jelasnya.

Biaya logistik Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lain. Padahal, biaya logistik dan transportasi yang tidak reliabel membuat biaya inventori akan semakin meningkat.

Presiden menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya ialah adanya proses birokrasi berbelit dalam hal itu. “Saya mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi. Masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih kuatnya ego sektoral. Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai ke hilir,” ungkapnya.

Selain memangkas birokrasi berbelit, menurutnya saat ini pemerintah butuh akan adanya platform logistik terpadu mulai dari hulu hingga hilir di mana platform tersebut haruslah menerapkan teknologi dan pemanfaatan tata ruang logistik yang lebih efisien.

“Ekosistem logistik nasional harus kita perbaiki. Kita harus memulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun untuk impor. Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya,” ucapnya.

Dengan kerja yang fokus dan upaya maksimal untuk merancang platform logistik terpadu tersebut, Kepala Negara meyakini bahwa di masa mendatang ekosistem logistik nasional akan jauh lebih efisien dibanding saat ini. Hal itu pada akhirnya akan membuat sistem logistik yang transparan, lebih kompetitif, dan berbiaya murah.

“Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan perubahan yang jelas dan terukur, maka ekosistem logistik nasional negara kita akan menjadi lebih efisien,” pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, NASIONAL - Pandemi Corona di Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memberikan lima arahan kepada Jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rabu, (18/03/2020)

Berikut arahan Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan:

Jajaran Kemenhub segera mendata individu di lingkungan Kemenhub yang berpotensi terinfeksi virus Covid 19 untuk mendapatkan prioritas pemeriksaan kesehatan.

Sterilisasi ruangan kerja di Kemenhub agar segera dimulai selama 2 (dua) hari kedepan. Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas pejabat dan pegawai Kemenhub ke luar negeri.

Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian diminta mengutamakan kebersihan semua moda transportasi publik, antara lain dengan penyemprotan disinfektan tiga kali sehari.

Hal serupa agar dilaksanakan di daerah-daerah. Diharuskan ada sosialisasi publik/pengumuman di titik-titik utama transportasi publik tentang gejala (symptom) Corona dan himbauan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan, serta himbauan untuk menghindari perjalanan bagi yang merasa sakit.

"Jajaran Kemenhub agar memastikan arus transportasi logistik tetap lancar, utamanya untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin," tutupnya pada saat melakukan rapat koordinasi melalui video conference (15/3) di Jakarta. (H/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Delegasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang terdiri dari Kepala OPD, Tokoh Masyarakat serta Pelaku Usaha mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Minggu, (15/03/2020)

Dalam pertemuan, Konjen RI Johor Bahru Sunarko menyampaikan prioritas pelaksanaan tugas Perwakilan RI di luar negeri yang mencakup, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Sedangkan wilayah kerja KJRI Johor Bahru mencakup empat Negeri, yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Ditambahkannya bahwa peluang kerjasama ekonomi di Johor dan sekitarnya cukup terbuka luas.

Termasuk potensi dan peluang pasar berbagai produk pertanian, kerja sama peningkatan konektivitas dan perhubungan, bidang kepelabuhanan, transportasi laut berupa Roro, serta Pariwisata khususnya Wisatawan Asing yang berkunjung ke Malaysia dan juga warga Negara Malaysia sendiri.

Ia berharap kedepan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Johor dapat memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Riau. Ditegaskan pula bahwa KJRI Johor Bahru siap mendukung dan mendorong, serta memfasilitasi tindak lanjut kerja sama secara konkrit yang memberikan kemanfaatan masyarakat kedua pihak.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini sangat memiliki ruang dan peluang bagi perkembangan Kepariwisataan di Kepulauan Riau, menggerakkan wisatawan dari Johor dan Negara negara lainnya yang berada di Malaysia.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti permintaan kelapa seperti apa yang di sampaikan oleh Konjen Republik Indonesia di Johor sebelumnya. Kunjungan ini perlu segera di tindaklanjuti oleh Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat agar mampu menggenjot perekonomian khususnya di Kepulauan Riau.

Ini persoalan serius yang harus di Tangani oleh semua pihak secara bersama sama. Membangun konektivitas antara Kepulauan Riau dan Johor Bahru dengan berbagai instrumen yang bisa di gunakan seperti Sosek Malindo, IMT-GT dan hubungan bilateral.

"Kepualauan Riau terus berbenah dengan penataan kawasan - kawasan sesuai peruntukannya, seperti Batam akan diarahkan kepada Industri Hi-tech Dan Jasa, Tanjung Balai Karimun sebagai kawasan industri berat, Bintan Pariwisata dan Pengolahan," terangnya mewakili Plt Gubernur Kepri, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Biro Kesra, Staff Khusus Gubernur Kepri, dan Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal, (12/3) di Johor Bahru - Malaysia. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan total peserta yang akan mengikuti pelatihan yaitu 1.083 orang, terdiri dari 595 pencari kerja (Pencaker) dan 488 pekerja. Jum'at, (13/03/2020)

Tahun ini, ada 19 jenis pelatihan untuk pencari kerja dan 24 pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Adapun anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 9,8 miliar lebih.

Jumlah tersebut, menurun 40 persen dibanding tahun lalu. Pada 2019, anggaran yang digunakan untuk pelatihan mencapai Rp17 miliar. “Anggaran pelatihan ini kita dapat dari dana IMTA (perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing)," terangnya.

"Perolehan IMTA tahun lalu turun, sekitar Rp15 miliar. Januari-Februari tahun ini baru Rp 3,7 miliar. Kita berharap ke depan IMTA akan lebih banyak,” tutupnya, pada pembukaan pelatihan yang diadakan (12/3), di Aula PIH Batam Centre - Batam.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Batam, Muhamad Rudi menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah, di antaranya tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan, serta kebijakan pemerintah terkait masalah virus corona yang tengah berkembang saat ini.

Adapun jenis pelatihan yang diberikan kepada Pencaker adalah jenis pelatihan dasar, antara lain pelatihan keselamatan kerja K3 Madya, pelatihan dasar K3 Muda, pelatihan teknik komputer, house keeping, scaffolding, AutoCAD Muda, tata rias salon kecantikan, HRD pariwisata, akuntansi MYOB, dan bengkel motor roda dua.

Kemudian pelatihan tanaman sayur hidroponik, menjahit pola tingkat dasar, menjahit garmen, food and beverage waiter, sekuriti pratama, operator komputer, web deployment, dan welder 3G/4G.

MARITIMRAYA.COM - BATAM: Kepala Bagian Tata usaha Kantor Kesyahbanndaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Libertinus Tampubolon menyampaikan wilayah bebas korupsi (WBK) terlaksana dengan baik, perlu di benahi faktor pendukung, diantaranya sarana prasarana dalam melayani masyarakat. Kamis, (12/03/2020)

"Hal - hal yang membuat kami gagal mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang optimal sebenarnya itu adalah pelayanan dokumen kapal, barang dan lainnya di KSOP Batam cukup minim, tertutama sarana prasarana kantor. Kondisi kantor KSOP Khusus Batam kurang layak, sementara kita ini satu unit kerja pada Dirjen perhubangan laut yang ada kata Khusus," terangnya.

Hal tersebut disampaikannya pada perayaan hari jadi ke 20 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), "2 Dekade Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik", (11/3) di Gedung Graha Pena, Batam Centre - Batam.

Ia melanjutkan, ini butuh sinergiritas, dimana kata Khusus sebagaimana diketahui adalah kelanjutan dari Otorita/BP Batam yang mana disitu ada unit kerja yang namanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya adalah melakukan penyelenggaraan pelabuhan di Batam.

Disini ada benang merahnya, menurutnya Tupoksi KSOP memang lebih kepada pengawasan keselamatan, keamanan pelayaran disamping itu juga mengkoordinasi urusan pemerintahan di pelabuhan.

"Sektor wilayah pelayanan di Batam ini cukup luas, dari sisi aturan ada hal - hal yang perlu di koordinasikan. Seperti Tupoksi dengan institusi lainnya, karena terdapat tumpang tindih kewenangan yang menjadi kendala/benang merah di lapangan," ungkapnya.

Sebenarnya ini bukan sekedar Tupoksi, karena yang dilakukan adalah hal - hal yang sebagian besar itu mandatory/wajib, jadi cukup berbeda memang dengan institusi lain. Karena yang namanya transpotasi itu memang ada unit organisasi dunianya.

"Kita harus secara pelaksanaan, dan aturan itu komplit terhadap aturan - aturan yang telah di tetapkan oleh International Maritim Organitation, jadi hal - hal tersebut mandatory. Sebagai regulator dalam melakukan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran," tutup Kabag Tata Usaha KSOP Khusus Batam.

Maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima lagi kunjungan investor asing dari Korea, yaitu Eco Electric Power Indonesia pada Senin (3/2/2020). Saat ini banyak perusahaan asing menaruh perhatian besar terhadap investasi di Batam. Hal ini terlihat dari beberapa kunjungan investor yang hadir dalam waktu hampir bersamaan di Gedung Marketing Center BP Batam.

Eco Electric Power Indonesia fokus pada energi terbarukan seperti Solar, Wind, dan ESS Business, yang menyediakan layanan satu atap dari pengembangan teknologi baru melalui R&D Center untuk konstruksi, manufaktur dan peralatan, manajemen pemeliharaan dan keselamatan, serta memiliki teknologi ECO Electric Power sendiri.

Delegasi Eco Electric Power Indonesia berjumlah 9 orang yang dipimpin langsung oleh Kyeong-ho, Jang dan diterima oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar bersama Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Biro Umum Kurnia Budi, Direktur Pengelolaan Lahan Ilham Eka Hartawan, dan Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko Asep Lili Holilulloh.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar mengatakan perusahaan asal Korea ini merupakan perusahaan efisien dan go green. “Mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Batam, karena Batam merupakan tempat yang sudah maju, dan mereka menawarkan efisiensi terhadap potensi aset-aset di BP Batam, jadi kita sama-sama membangun gagasan efisiensi dan go green,” kata Dendi.

Selanjutnya Eco Electric Power tertarik untuk langsung melakukan peninjauan ke aset-aset BP Batam seperti, Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batam, dan sejumlah Waduk serta Rusun BP Batam.

Dendi berharap, semakin banyaknya investasi baru akan membawa dampak positf dan signifikan dalam perkembangan ekonomi di Batam. “Kami harapkan semakin banyak investasi yang ada dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia, khususnya Batam,” ujar Dendi.** Hms

maritimraya.com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi secara khusus bertemu dengan jajaran manajemen PT McDermott Indonesia (PTMI) dan Qatar Gas pada Rabu (29/1) di PT McDermott Indonesia, Batu Ampar, Batam. Pertemuan ini dilakukan BP Batam untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi isu pailit PTMI yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, serta meninjau proyek yang sedang berlangsung.

Kunjungan ini juga sebagai bentuk komitmen BP Batam dalam mendukung peningkatan investasi di Batam. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan agar PTMI langsung menghubungi BP Batam sebagai langkah pertama apabila mengalami kendala.

“Dalam melaksanakan kegiatan (investasi) apa pun di Kota Batam jika ditemui kendala, langsung menghubungi saya atau Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Bapak Sudirman Saad yang menangani investasi. Kami akan tangani langsung,” kata Rudi.

Rudi mengimbau kepada seluruh karyawan PTMI untuk tidak mengkhawatirkan isu tersebut karena dalam empat bulan ke depan permasalahan restrukturisasi keuangan PTMI akan diselesaikan.

Senior Director of Batam Fabrication PTMI Stephen Thibodeaux, dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam mengatakan, saat ini restrukturisasi keuangan PTMI sedang dalam proses penyelesaian melalui Chapter 11 Undang-Undang Amerika (Chapter 11 of Federal Bankruptcy Law).

“PT McDermott Indonesia memastikan tidak terjadi pailit pada perusahaan. Kami hanya merestrukturisasi keuangan perusahaan. Semua proyek serta operasi pelanggannya akan terus berjalan tanpa hambatan selama restrukturisasi. Perusahaan akan tetap membayar upah karyawan, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, serta semua pemasok akan dibayar penuh selama restrukturisasi. Tidak ada masalah,” tegas Stephen.

Stephen melanjutkan, tidak akan ada perubahan berskala masif yang terjadi selama masa restrukturisasi dan proyek akan tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya telah menargetkan selama empat bulan ke depan permasalahan finansial ini dapat teratasi dan kinerja PTMI kembali prima secara menyeluruh.

Meski pada awal tahun 2018 PTMI sempat mengalami degradasi menjadi 300 pegawai, namun dengan masuknya 8 proyek dari Qatar Gas, PTMI mampu mendongkrak karyawan hingga 6.100 karyawan dan akan meningkat menjadi 8.000 pegawai. “Para pegawai tersebut didominasi oleh tenaga kerja yang berdomisili di Batam dan sebagian kecil lainnya merupakan tenaga kerja ahli yang berasal dari beberapa daerah lainnya di Indonesia,” kata Stephen.

NFE Offshore Senior Project Manager Qatar Gas Robert Faulds mengatakan, proses pengerjaan delapan proyek tersebut diketahui akan berlangsung sampai dengan 2022.

“Namun, kami (Qatar Gas) mengharapkan kerja sama jangka panjang dengan PTMI akan terus berlangsung hingga 2025,” ungkap Robert.(rillis)

MARITIMRAYA.COM-Batam, Ajang Pameran berbagai komponen industri maritim terbesar tahun 2019 di gelar mulai tanggal 20 sampai 22 Agustus 2019 di Swissbell hotel Harbour bay di Batam.

Perhelatan Akbar bertaraf internasional diresmikan oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, didampingi panitia penyelenggara, Kadin Kota Batam, Kadis Pariwisata Provinsi Kepri dan pejabat Bea Cukai, Imigrasi, KSOP khusus Batam, dan Karantina.

Ratusan booth ( Stan ) di ruang indoor menampilkan berbagai produk barang komponen pembuatan kapal, perusahaan jasa pelayaran dan booth media informasi siap menyambut pengunjung, serta acara seminar yang dipimpin para profesional maritim

Pihak PT. Fireworks selaku penyelenggara dalam press rilis menerangkan 4 Th Indonesia Marine Offshore Expo (IMOX) 2019 merupakan event tahunan dengan menyatukan perusahaan industri maritim serta perusahaan komponen pendukungnya memamerkan produk - produk unggulan.

IMOX awalnya diluncurkan pada tahun 2014, tetapi karena melemah industri pembuatan kapal lokal, maka di hentikan pada 2016.

Saat ini ada kenaikan dan tren bangkitnya industri maritim di Batam, ditengah pemulihan industri minyak dan gas.

Menyatukan kongegrasi perusahaan internasional menggelar industri maritim Indonesia,- Batam dengan galangan pembuatan kapal terbesar berjumlah sekitar 105 perusahaan galangan kapal di Batam.

Penyelenggara memprediksi pameran industri maritim IMOX 2019 selama tiga hari akan menyambut lebih dari 3000 pengunjung.**Redaksi

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (Polsek KKP) Batam melaksanakan apel pagi kedatangan penumpang kapal motor antar provinsi, di Dermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar - Batam. Rabu, (13/08/2019)

Selaku pimpinan kegiatan, Wakapolsek KKP, Iptu Nasri mengatakan tujuan dilaksanakan apel tersebut, yaitu sebagai persiapan pengamanan kedatangan KM Kelud dari Belawan - Medan.

"Kegiatan pengamanan rutin yang dilaksanakan oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna KM Kelud, selain dari 10 Personil kepolisian, pengamanan KM Kelud di bantu oleh Personil Kanpel Batam 10 petugas, Bea Cukai 10 petugas dan karantina kesehatan 4 petugas," Jelasnya.

Ia melanjutkan, KM Kelud sandar di dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar sekira puluk 10.00 WIB, selanjutnya personil Polsek KKP melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan barang bawaaan penumpang yang turun yang di curigai membawa barang terlarang seperti Narkoba dan barang terlarang lainya.

"Km Kelud Menurunkan Penumpang sebanyak 2024 orang, penumpang transit sebanyak 616 orang serta penumpang yang naik dari batam sebanyak 929 orang. Pukul 13:00 WIB, Km Kelud lepas tali dengan tujuan Tanjung Priok - Jakarta. Selama kegitan berlangsung keadaan aman terkendali," tutup Wakapolsek KKP Batam.(*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA: Presiden Joko Widodo menyampaikan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.

“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegasnya.

Hal tersebut, disampaikan Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/08/2019)

Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran.

"Investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujarnya.

Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan. Menurut Presiden harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.

Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.

Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang.

“Kita harus mendorong besar-besaran, investasi bisa tumbuh dengan baik. Sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, Seskab, Kepala Staf Kepresidenan, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham, Menteri Desa, PDTT & Transmigrasi.

Mensos, Menteri, Menhub, Menperin, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menlu, Menkop & UKM AAGN, Menhan. Menteri LHK, Menkominfo, Menteri PANRB, Menaker, Menkes, Mendag, Menteri PUPR Basuk, dan Menteri ATR/Kepala BPN. (*)