MARITIMRAYA.Com - Batam, Aliansi ALARM Kepulauan Riau Mendapat mandat dari PT. Indo Usaha Bersama sebuah perusahaan perwakilan pemenang lelang zonasi penangkapan terukur wilayah perairan Indonesia untuk pengurusan kapal dan sosialisasi kuota penangkapan ikan yang dikukuhkan dengan tanda tangan masing - masing pihak.
Sekjen Aliansi ALARM Kepri Arifin Efendi Pakpahan dan perwakilan PT. Indo Usaha Bersama Aldoni membuat kesepakatan tertulis pada Jumat (10/6/2022) bertempat di Kopi Atok's Batam Center. Hadir menyaksikan penyerahan mandat tersebut ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau Wahyu wahyudin dan Pengacara kondang Batam, Eduard Kamaleng SH.
ALARM yang beberapa waktu terakhir mengusung isu perikanan tangkap Ijin Pusat di Kepri ternyata memang menarik perhatian Aldoni, biasa dipanggil Wak Doni selaku perwakilan Perusahaan Pemenang Lelang zonasi Penangkapan terukur untuk seluruh Indonesia.
"Tuntutan ALARM terkait pendaratan ikan bagi kapal ijin pusat yang beroperasi di wilayah Kepri untuk membongkar di Kepri sejalan dengan program utama kami selaku pemenang lelang yang mewajibkan seluruh kapal yang ikut menangkap dalam kuota yang kami dapatkan, melakukan pendaratan dan pembongkaran di Kepri. " demikian Doni menyampaikan.
ALARM tidak hanya sekedar mengangkat isu pendaratan di Kepri, tetapi juga mengusung konsep pemerataan ekonomi di tahapan awal yang harus mampu meningkatkan perekonomian nelayan tradisional. Ini dibuktikan ALARM dengan menggandeng organisasi nelayan tradisional dalam pergerakannya.
" Dengan adanya relokasi nelayan industri ke wilayah kepri di titik pembongkaran yang tertelusuri, minimal untuk tahap awal kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pulau terkait parkir kapal dan boat service sebagai pemasukan tambahan bagi nelayan dan juga pemerintah daerah. " Jelas Bang Ipin, demikian Sekjen ALARM ini dipanggil.
" Tahapan berikutnya, dengan luas wilayah laut 96% maka perikanan industri di Kepri harus menjadi row material untuk industri perikanan. Maka pemerataan ekonomi akan berlanjut ke arah penyerapan tenaga kerja. Ini tentunya akan membangun efek ekonomi baik bagi masyarakat dan pemerintah. Itu target ALARM di bidang perikanan ke depan. " sambung Ipin.
Wahyu Wahyudin selaku Ketua Komisi II dalam acara penyerahan mandat tersebut berpesan agar mandat yang sudah diberikan kepada Sekjen ALARM dapat di pergunakan sebaik - baiknya oleh ALARM.
" Perusahaan pemenang lelang harus di support karena mau bekerjasama dengan masyarakat tempatan " demikian singkat Wahyu dalam lain kesempatan.
Antoni, selaku ketua ALARM menyatakan bahwa sebelum perusahaan pemenang lelang memberikan mandat, ALARM sudah melakukan pendalaman terhadap perikanan tangkap bahkan sampai melakukan pendalaman di Pantura ( Pantai Utara Jawa).
" kita bisa belajar i dengan nelayan Pantura. Bahkan perkampungan nelayan terkaya di Indonesia pun ada. Memang tidak semua menangkap di WPP 711 wilayah Kepri, tapi ada. Dengan adanya mandat ini, minimal satu tujuan kita tercapai yaitu pendaratan, pembongkaran dan relokasi.
" Ini bukan berarti kita berhenti mengkritisi. Jika ada hal - hal yang perlu dikritisi, ALARM akan berbunyi. Dan kita tetap meminta, menuntut agar KKP dan pemenang lelang turun sosialisasi ke Kepri. Masa hanya satu pemenang yang punya wacana bersinergi dengan pemuda tempatan Kepri. Yang mana? Ada apa sampai tidak muncul? Apa klausul mereka untuk ekonomi Kepri? Tolong datang dan jelaskan! "Tutup Antoni **/Tim
Posting Komentar