MARITIM RAYA

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) kota Batam Dr.Herman Rozie,STP, M.Si menggelar acara Halal Bihalall dan Silaturahmi dikediamanya  di Perum Taman duta indah blok A no.5 tiban indah Sekupang pada Jumat (20./5/.2022).

 

MARITIMRAYA.Com - Sumbar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, mulai melakukan penyidikan perkara pembangunan Gedung baru RSUD. M.Zein Painan,  di area Bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dipastikan terus berlanjut.

Kembalinya Kejati Sumbar melalui, Kasi Penkum Kejati Sumbar, Fifin Suhendra,SH,MH. ketika dihubungi wartawan pada Selasa (22/3/2022),

Tim satgas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejati Sumbar telah melakukan pengumpulan bukti – bukti baru dalam perkara pembangunan RSUD. M.Zein Painan Sumbar yang berada di bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat.

Diterangkan Fifin data – data yang telah didapatkan kemarin turun kelapangan saat ini terus dipelajari, dan diverifikasi untuk alat bukti surat. Dan, proses penyidikan sedang berjalan.

“Terkait Pemeriksaan perkara RSUD Painan tetap berlanjut,surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) sudah terbit menunggu waktu untuk ekposenya.

Sebelumnya,telah dilakukan pemanggilan terhadap PPK, PPTK, dan Kadis PUPR, saat rumah sakit tersebut dibangun.

Bangunan gedung baru relokasi RSUD M Zein Painan di Bukit Kabun Taranak, Painan yang mangkrak pasca dihentikan oleh Bupati Hendrajoni.

Pembangunan Gedung baru RSUD tersebut diduga telah menelan anggaran Rp99 miliar,yang di biayai lewat pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dimulai pada tahun 2015.

Pinjaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan didasari Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah tahun 2014 ke PIP.

Dari jumlah itu, Rp96 miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp3 miliar guna melengkapi peralatan kesehatan RSUD.

Namun pada tahun 2016 pada pemerintahan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menghentikan kegiatannya.

Dengan alasan, tidak dikantonginya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketika itu, progres kegiatan sudah mencapai bobot 80%, dimana dikerjakan PT. Sarana Multi Investasi (SMI) dengan tenor 5 tahun.

Dengan kembalinya penyidikan perkara ini bisa menjadi titik terang kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD. M.Zein Painan, yang berada lokasi bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan.

Datuak Safrigon Cinto Kayo Selaku DPP Lembaga MT-AB . Masyarakat Transparansi Anak Bangsa di Kantornya mengatakan selama ini proses penyidikan.

Namun MT-AB juga menyampaikan laporan kepada wartawan media ini. Terkait Mega proyek Pembangunan RSUD Dr.M.Zein yang Mangkrak sampai saat ini belum juga jelas titik terangnya tentu kita memberi Aspirasi saat ini kepada Kejati Sumbar ini Kembali Menyidik masalah Proyek ini.

Kita juga akan melaporkan Kasus ini kalau tak Kunjung selesai kepada KPK dan Mabes Polri. Biar tidak terkatung - katung.

Adanya indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi/KKN dalam pembangunan RSUD Dr M.Zein dibawah naungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas PUPR Kab Pesisir Selatan Sumbar dan selaku Kepala Dinas PUPR Ir. Era Sukma Munaf dan Kroni-kroninya dari PT Waskita Karya Tentang Pelaksanaan Kerja Proyek RSUD Kab Persel.pemenang diduga dikondisikan.

Proyek dengan Pagu Dana APBD senilai Rp 96.000.000.000,- Pelaksanaan dalam Pembangunannya Rumah Sakit Daerah Dr.M.Zein tersebut terindikasi adanya kuat dugaan ber KKN Ria dalam pembangunan proyek tersebut.

Pada tahun Anggaran 2015 sampai 2016 tidak selesai sampai pembangunan tersebut mangkrak, Sekarang kondisi proyek bangunan Rumah Sakit terbengkalai Bak seperti  proyek Hambalang di Bogor ,karena tidak dikerjakan

 Proyek pembangunan  RSUD yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana Waskita karya terhenti Disebabkan tidak memiliki izin yang jelas dari Propinsi dan Pembangunannya secara hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan karena belum ada pengkajian AMDAL nya.Maka Bupati terpilih tahun 2016 INDRA JONI menghentikan proyek tersebut.

Untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas PUPR Era Sukma Munaf dan Bupati Sebelumnya Nasrul Abit dan bahwa kasus ini belum pernah di tindaklanjuti/diperiksa sebelumnya. Bahkan ada kesan diduga di petieskan.

Dikonfirmasikan kepada Era Sukma Munaf berapa waktu lalu terkait tentang Masalah mangkraknya RSUD Dr M.Zein tersebut, dia mengatakan dalam jawaban lewat WA.

Proyek tidak mangkrak tapi dihentikan sementara oleh bupati Hendrajoni karena masalah AMDAL dimana bupati tidak paham bahwa pembangunan RSUD sudah memiliki izin Lingkungan .

Saya tidak bisa banyak komentar karena cukup panjang yang harus dijelaskan, sekarang sudah ditangani oleh pihak penegak hukum.

DPP MT-AB Datuak Safrigon Cinto Kayo minta penegak Hukum KPK Maupun Tipikor Mabes Polri untuk bisa Mempelajari Kasus proyek pembangunan RSUD yang berada di Sumbar tak kunjung selesai hingga Sekarang terbengkalai .** Hasmi Ch

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Klinik PMB Arniyatun yang berada di kecamatan Senyerang Tanjab barat provinsi Jambi salah satu klinik yang tertua dan pertama, yakni sudah melayani masyarakat selama 16 tahun lebih.

Pemilik klinik Arniyatun.Am,Keb, kepada awak media mengatakan pihaknya menyediakan fasilitas rawat inap dan rawat jalan.

Selain itu melayani penangan kesehatan berupa pelayanan imunisasi ,Pemeriksaan ibu hamil,melahirkan.

Selanjutnya pelayanan  jaminan Persalinan (Jampersal) adalah program dari Pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan nifas termasuk KB pascapersalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

Ibu dari Jihan dan Andika ini mengaku sudah banyak  ibu hamil melahirkan di klinik milik nya dan dilayani dengan baik dan tulus.

Ditempat terpisah pasutri Eddy dan Susi saat dikonfirmasi mariitimraya.com bercerita saat melahirkan anak sulung nya Shireen yang sekarang berusia 6 tahun, mengisahkan saat istri tercinta melahirkan di klinik PMB Arniyatun,merasa puas karena ditangani dengan baik.

" Alhamdullillah istri saya bersalin disini  mendapat pelayanan yang baik dan persalinan lancar" Ujarnya didampingi istrinya 

Secara terpisah  ,Arniyatun saat dimintak tanggapan dan harapan kedepan menuturkan klinik PMB Armiyatun buka 24 jam dan siap sedia melayani pasien berobat di klinik, dan mendatangi rumahi pasien, " Kami tetap melayani pasien dengan tulus dan ikhlas serta profesional,  sebagai klinik  kepercayaan masyarakat ".Tutur nya.** Alimuddin

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Wisata bahari tepi laut di Kuala Tungkal ,kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi yang dulu dikenal sebutan water front city ( WFC ) kini telah berganti nama menjadi ''titian orang Kayo mustika raja alam.

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan  Nelayan Tradisional Indonesia ( DPD -  KNTI) Kota Batam, Amrah Fahnani menyatakan siap berkoalisi bersama ALARM ( Aliansi Rakyat Menggugat) Kota Batam untuk menegakan aturan  penangkapan ikan terukur

Menurut Amrrah, gebrakan ALARM membesut klausul pemerataan ekonomi terutama bagi nelayan tradisional sangat relevan dengan visi misi KNTI. 

" Isu ini perlu dikawal mengingat Pelabuhan Pangkalan yang ditunjuk adalah Pelabuhan Perikanan swasta sementara  kebijakan pemerintah dengan salah satu isi program pemerataan ekonomi. Ini menarik, tetapi harus didudukkan. Maka kami setuju dengan pernyataan ALARM, jangan sampai kebijakan penunjukan Pelabuhan Pangkalan jadi subsidi untuk pengusaha. Pengusaha tak butuh subsidi. Nelayan tradisional, butuh! " tegas Amrah.

Amrah berharap sebelum kapal - kapal perikanan datang, pihak pengusaha pemilik Pelabuhan harusnya sudah duduk bersama KNTI, ALARM dan stakeholder lainnya untuk melakukan harmonisasi. 

" Termasuk Syahbandar perikanan, ketika  barang ini diusung ke permukaan harusnya tampil, bukan bersembunyi. Tugasnya di Kepri ini, harus muncul sebelum kita datangi. Banyak kapal ijin pusat di Kepri ini, tapi stock ikan jumlahnya berapa tidak ketahuan. Ratusan di Batam dan Tanjung Balai Karimun, ikannya mana? Bahkan kami mensinyalir, ada SIPI yang di kloning. Menangkap ikan di perairan Indonesia pakai bendera merah putih, bergerak melewati perbatasan kemudian ganti bendera. Ini harus diaudit tuntas! " Ujar Amrah

Sekjen ALARM Arifin menginformasikan bahwa saat ini ada 3 (Tiga) Pangkalan pelabuhan perikanan (PPP) yang ditunjuk di Perairan Provinsi Kepri, yakni PPP Barelang sekitar 70 kapal ikan. PPP Telaga Punggur Batam dengan sekitar 120 Kapal Ikan dan PPP di Natuna sekitar  200 kapal ikan,.

 Dengan ditunjuknya tiga Pelabuhan pangkalan perikanan tersebut kita berharap  perikanan tangkap di Kepri terukur dan siap berkompetitor

" Dalam identifikasi kami,ada " Tengkulak" Ikan di Kepri ini yang tidak siap berkompetitor Ya seperti kata ketua DPD KNTI Kota Batam, kapal ikan banyak di Kepri tapi ikan laut langka dan mahal di pasaran. " demikian Sekjen ALARM mengakhiri komentarnya. 

Menutup pembicaraan, Amrah menegaskan bahwa harmonisasi nelayan tradisional dengan kapal ikan moderen harus terjalin dengan baik

" Kita di Nelayan tradisional Batam mau maju dengan menjadikan kapal multi fungsi, seperti Kapal nelayan dijadikan boat service atau kapal penyangga, bisa kami optimalkan. Kami juga berharap ada transfer tehnologi, biar ke depan Nelayan Tradisional bisa naik status ke Nelayan industri. Untuk itu kami berkoalisi bersama ALARM, bergerak bersama agar tujuan ini tercapai. Terima kasih. " tegas Amrah menutup pembicaraan.**Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,   Riak tentang pemilihan  ketua RT dan RW di Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam mulai santer jadi perbincangan warga baik untuk menjagokan pilihannya maupun petahana yang mau maju kembali memimpin dan warga berharap pemerintah tingkat kelurahan untuk mengacu ketentuan  Peraturan Walikota (Perwako) Batam  No.22 Tahun 2020.

Pantauan media ini, beberapa titik di RW 08 dan RW 03 kawasan pasar Toss 3000 Kelurahan Lubuk Baja mulai mencuat terkait rencana  pemilihan RT. Isu tentang RT menjabat dua periode hingga lima periode dan mau mencalonkan kembali dan isu ketua RW di Jabat oleh orang berdomisili dari luar.

Atas dua hal tersebut, Lurah Lubuk Baja Kota Iskandar  kepada awak media pada Kamis (19/5) diruang kerjanya mengatakan,   aturan ketua RW memang diutamakan warga tempatan, namun jika memang  pemilihan RW tidak ada satupun warga  yang mau menjabati RW maka figur orang dari luar domisili  dengan kesepakatan tokoh masyarakat dan warga serta didukung dokumentasi secara tertulis  dapat dicalonkan untuk menjadi ketua RW.

"  Warga di sana tidak mau mencalonkan diri jadi ketua RW, selanjutnya para toko masyarakat mengambil  kesepakatan dengan musyawarah dan memilih orang dari luar domisili tapi kegiatan usaha sehari - harinya disitu untuk menjabat RW, yang mana selama ini pelayanannya  kepada warga  berjalan baik" Ucapnya.

"Terkait dengan  yang sudah lebih dari dua kali menjabat ketua RT, jika nanti habis masa jabatannya,  dan diadakan pemilihan ketua RT kembali,  sebaiknya mundur. dan beri kesempatan kepada calon baru " bijak Lurah Iskandar menyampaikan. 

Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako) Batam No 22 Tahun 2020  ada ketentuan perubahan masa jabatan RT/RW, yakni dari tiga tahun masa jabatan RT dan RW, kini  menjadi 5 Tahun, dan dua bulan sebelum masa jabatan berakhir pihak Kelurahan mengirim surat pemberitahuan kepada perangkat RT dan RW untuk mempersiapkan  pembentukan panitia pemilihan kembali perangkat pemerintah terendah tersebut.

Dijelaskanya jumlah ketua RW  ada 13 orang sedangkan ketua  RT ada 40 orang  yang tersebar di kelurahan lubuk baja Kota,, dan tahun ini  ada sebanyak 6 RT berakhir masa jabatannya, dan pihaknya telah melakukan pemberitahuan melalui surat  untuk membentuk panitia pemilihan RT / RW , pemberitahuan ini minimal sebulan sebelum pemilihan berlangsung. 

" Keenam ketua  RT yang habis masa jabatannya antara lain,  RT kampung Bawah,  Pasar lama angkasa serta RT Pasar siang malam demikian Lurah Iskandar menutup pembicaraan. ** Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowners Association ( DPC INSA) Kota Batam menggelar  Halal Bihalal serta peresmian kantor sekretariat DPC INSA  yang berlokasi di komplek Gedung Gapura jalan Kuda Laut Batu Ampar Batam pada Sabtu (14/5/2022).

Acara Halal BIhalal guna mempererat silahturahmi antara pengurus dan seluruh anggota DPC INSA Kota Batam yang merupakan wadah para pengusaha pelayaran Nasional tersebut turut dihadiri Sesepuh DPC INSA, Capt, Daniel Burhanuddin , Bambang Sugiono, Dewan Penasehat DPC INSA, Zulkipli Ali, Drs Suhendro Suryo Kusumo dan Suparno.

Ketua Panitia acara  Jaqueline Feeyna Manik SE, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materi berupa dana maupun non materi berupa tenaga/suport sehingga acara  berkenaan di hari raya idul Fitri  1443 H/ 2022 H bulan mei ini kita dapat meluangkan waktu untuk berkumpul dan bersalam salaman.

Dikatakanya di pagi yang membahagiakan ini selain momen  mempererat tali silahturahmi  juga menyaksikan peresmian kantor sekretariat DPC INSA Kota Batam. " Kami harap Sekretariat ini dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman serta hangat  bagi kita semua, baik untuk menyampaikan aspirasi dan Silahturahmi," Ujarnya 

Sementara Dewan Penasehat Zulkipli Ali dalam kata sambutanya menyampaikan apresiasi kepada ketua INSA Kota Batam, Saptana Tri Prasetiawan yang telah bersusah payah menyiapkan kantor sekretariat DPC INSA Kota Batam   berlokasi di Komplek Gedung Gapura yang asri dan nyaman dengan berbagai fasilitas.

" Jadi harapan saya kantor DPC INSA Kota Batam  ini tidak lagi seperti Siput,  siapa ketua dia bawa, siapa ketua dia bawa" Ujarnya.

Peresmian kantor sekretariat DPC INSA Kota Batam tersebut  ditandai pengguntingan pita dan dilanjutkan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Dewan Penasehat Zulkipli Ali

Ketua DPC INSA Kota Batam Saptana Tri Prasetiawan kepada awak media menyampaikan  rasa syukur acara Halal Bihalal ini bertepatan dengan peresmian kantor sekretariat DPC INSA berjalan lancar, tentu ini semua dilakukan dengan antusias dan semangat hasil kerja panitia dan tim 

Menurutnya kantor sekretariat berlantai dasar yang  baru ditempati ini cukup representatif untuk kegiatan meeting, konsultasi  INSA sehari - hari 

Dan ini berbeda dengan   kantor sekretariat DPC INSA sebelumnya yang berada di lantai atas dua dan tiga    dilalui dengan menapaki anak tangga, tentu hal ini sangat merepotkan bagi pengurus maupun relasi yang sudah lanjut usia/ Tua .

Saptana optimis bisnis niaga maritim akan bangkit kembali, seiring  datangnya masa endemi Covid 19 dan melonggarnya penerapan vaksin, dengan mulai menggeliat kapal datang ke pelabuhan Batam,"Alhamdullillah  sejak awal 2022 tahun ini aktifitas kapal niaga mulai menggeliat berlabuh dan sandar di pelabuhan Batam" Pungkasnya. ** Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” pada Kamis (12/5/2022). 

Kegiatan yang dihelat di Conference Room IT Center BP Batam ini dihadiri oleh 50 orang perwakilan pegawai di masing-masing unit kerja di lingkungan BP Batam. 

Penyusunan LAKIP bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi, serta merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip Good Governance pada instansi. 

FGD ini dibuka oleh Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto. 

Dalam sambutannya, Enoh mengatakan penyusunan LAKIP menjadi bentuk kepatuhan BP Batam atas ketentuan perundang-undangan. 

Selain itu, penyusunan LAKIP ini menjadi sarana umpan balik untuk pimpinan internal BP Batam atas target yang sudah dan belum dicapai. 

“LAKIP menjadi acuan pimpinan untuk mengurai dan merumuskan kebijakan untuk memenuhi target-target kinerja yang belum tercapai,” kata Enoh. 

Ia berharap peserta FGD dapat memaksimalkan momentum ini untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam pelaksanaan LAKIP di lingkungan BP Batam. 

Moderator FGD sekaligus Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam, Endry Abzan juga mendorong para peserta agar mampu memahami konsep penyusunan LAKIP. 

Menurut Endry, pemahaman yang baik akan melahirkan LAKIP yang tersusun secara efektif dan efisien. 

“LAKIP ini bersifat mandatori. Dan setiap tahun BP Batam melaporkan ke Kementerian PAN-RB. Sehingga harus dikemas dalam laporan kinerja yang baik,” jelas Endry. 

Untuk membantu peserta menyusun LAKIP, FGD ini menghadirkan dua narasumber. 

Pertama, Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Agusdin Muttakim. 

Agusdin mempresentasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. 

Kedua, Pengelola Akuntabilitas Kementerian PANRB, Rheza Yustian Dwi Cahya Agustin, yang membahas Tata Cara Reviu LKJIP. 

FGD penyusunan LAKIP ini sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk mewujudkan target kinerja utama BP Batam, yaitu meningkatkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Batam **/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menyambut langsung rombongan Komisi VII DPR RI di Balairung Sari BP Batam, pada Rabu (11/5/2022).

Lawatan ini dilaksanakan bersempena dengan DPR RI yang telah memasuki Masa Reses Persidangan VI Tahun Sidang 2021-2022.

Secara khusus, Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri ini membahas mengenai pertambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir dalam kegiatan, Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sugeng Mujianto; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan; Wakil Walikota Tanjung Pinang, Endang Abdullah; Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Nasional; Asosiasi Pengusaha Air Laut; serta unsur kepala derah lainnya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pada prinsipnya, BP Batam akan mendukung kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Namun, Muhammad Rudi menegaskan bahwa perlunya mendalami lebih lanjut sektor lingkungan sebagai dampak dari pertambangan pasir laut tersebut.

“Jangan sampai masyarakat kita yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktivitasnya terganggu akibat kegiatan pertambangan ini. Itu yang harus kita hindari,” kata Muhammad Rudi.

Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut menjadi pertimbangan banyak pihak dan melahirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan pertambangan pasir laut berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membantu pembangunan daerah, karena berpotensi untuk menambah pendapatan negara.

Meski demikian, maksimalisasi dari pertambangan pasir laut harus mengikuti kententuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Eddy.

Menurut Eddy, harmonisasi antarperizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah.

“Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir. 

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.

"Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” tutup Eddy.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Guna mengamankan arus balik penumpang kapal di pelabuhan  Batam  dan memantau protokol kesehatan Polisi Sektor (Polsek) kawasan pelabuhan Batam menyiagakan sejumlah personil Kawasan disejumlah Pelabuhan Batam.

Kegiatan musim arus balik lebaran  ini di pimpin  Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Yusriadi Yusuf S.I.K M.H bersama TNI dan Instansi Terkait pada Senin (09/05/2022)

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIk, MH melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Yusriadi Yusuf S.I.K M.H menyampaikan Pengamanan Arus Balik Lebaran dan Pengawasan Protokol Kesehatan terus dilaksanakan di 6 titik Pelabuhan Laut di Kota Batam  antaranya : Pelabuhan Roro Punggur, Domestik Punggur, Harbour Bay, Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Nongsapura, Pelabuhan Domestik Sekupang dan Pelabuhan umum  Batu Ampar.

"Pengamanan Arus Balik Lebaran dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Pelabuhan Domestik Dan Internasional terus dilaksanakan di 6 Pelabuhan - Pelabuhan Laut di Kota Batam untuk memberikan Pelayanan Kamseltibcarlantas Agar Masyarakat Aman dan Lancar Dalam Perjalanan." Ujarnya.

Selain itu penyiagaan personil  Pos Pengamanan dan Pelayanan Terpadu dalam rangka Ops Ketupat Seligi 2022 masih disiagakan di sejumlah Pelabuhan di Kota Batam.

Hal ini  guna mengantisipasi Kepadatan penumpang di terminal  sesuai perintah  Pimpinan dan akan terus di lakukan pengawasan hingga aktivitas masyarakat berjalan normal, ungkap Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Yusriadi Yusuf S.I.K M.H. **/ Tim

 

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Aliansi Rakyat Menggugat ( ALARM ) Batam  mendukung terkait penangkapan ikan terukur yang sedang digadang  gadang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ketua ALARM Batam Antoni mengatakan  mengenai penangkapan terukur ini selain berbasis teknologi, tetapi juga pemerataan ekonomi. Untuk itu , kami dari ALARM sangat mendukung terobosan yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan ini. "Tapi tentunya, dengan catatan  catatan kecil yang harus di perhatikan". Demikian Antoni memulai komentarnya kepada media ini. 

Hal pertama yang menjadi sorotan Antoni adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan ( WPP ) 711. Menurut Antoni, Kapal  kapal nelayan ijin pusat yang beroperasi di WPP 711 khususnya di perairan Kepri sudah seharusnya melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Pangkalan yang ada di Kepulauan Riau khususnya Batam.

"WPP 711  cakupanya sampai ke Bangka Belitung. Kami meminta agar kapal yang beroperasi di Perairan Kepri, untuk mendaratkan kapal dan melakukan pembongkaran ikan di wilayah Kepri. Tidak lagi pulang ke daerah asal ataupun singgah di selakau dan pemangkat. Itu catatan kami untuk kementrian kelautan dan Perikanan jika memang mau bicara tentang pemerataan ekonomi", Tegas Antoni. 

Terkait penyerapan ikan pasca pembongkaran, menurut Antoni pengusaha harus mau mengikuti ketentuan yang berlaku, Selama ini perairan Kepri hanya tempat menangkap ikan lalu hasil tangkapan  di bawa balik ke tempat asal sudah dapat keuntungan lumayan. Kapal bertambah, harta bertambah.

Nantinya Ikan yang belum terserap kita simpan di cool storage.dan Kita hubungi lagi para pembeli ikan, walaupun  Butuh waktu, tapi bisa. "

"Tapi kalau tidak mau, kami minta kepada KKP jangan lagi berikan ijin tangkap ikan di Kepulauan Riau ini. Cabut Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI ) nya' Ujarnya.

Dari data yang di pegangnya, menurut Antoni saat ini sudah ada sekitar 300 an kapal yang berpelabuhan pangkalan di tiga titik di Kepulauan Riau.  Ada tiga pelabuhan yang sudah ditunjuk jadi pelabuhan pangkalan yaitu Pelabuhan Perikanan Barelang, Pelabuhan Perikanan Punggur dan Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.

Keberadaan  kapal baik dari pantura ataupun Batam sendiri,  yang sudah di tunjuk pelabuhan pangkalannya di tiga titik tersebut, sehingga segera merapat dan melakukan pembongkaran ikan di ketiga titik tersebut.

Dikatakanya, sebelum ke fishing ground  kapal merapat dulu ke pelabuhan pangkalan untuk berkoordinasi. Karena Kami mendeteksi sekitar 300 an kapal sudah ditunjuk untuk berpelabuhan pangkalan di ketiga titik tersebut.

Untuk kapal Batam sendiri, kita tahu bahwa ada kapal KM.Sumber laut, KM.Sumber Maju , KM. Sumber Natuna, KM.Sumber Jadi,, KM.Sumber Indah dan KM. Sumber Mas milik PT. HLS yang sudah ditunjuk berpelabuhan pangkalan di PP. Barelang, kami minta untuk kegiatan pembongkaran ikannya tidak lagi di pelabuhan sendiri di Jembatan 2. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan kementrian. Tukas Antoni lugas.

Terkait permasalahan resistensi yang terjadi di titik  titik tertentu di Kepri, menurut Antoni seluruh pihak harus mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan.  ada tiga zona yang sudah ditetapkan. Zona 1, nol sampai empat  mil milik pemerintah kabupaten/kota. Zona 2, Empat sampai Dua belas mil ke atas milik propinsi. Zona 3,  Dua belas mil ke atas izin pusat. Panduannya sudah jelas,

"Kalau tidak cocok dengan peraturan itu,  Ayo kita sama  sama ke pusat ke DPR RI, kalau perlu menghadap presiden minta agar UU yang mengatur zona tersebut dirubah". Demikian Antoni mengapresiasi terkait permasalahan resistensi nelayan di beberapa titik di Kepri.

Dengan adanya program penangkapan ikan terukur ini memiliki multiplayer effek bagi kesejahteraan nelayan , " Sumber Daya Nelayan dalam alih tehnologi  mengoperasikan alat tangkap dan kapal dengan bobot 30 GT ke atas sehingga nelayan bisa mengembangkan diri lebih maju dan meningkat kesejahteraannya", Tutup antoni. ( red )

MARITIMRAYA.Com  - Jambi, Bengkel Shireen yang berada di jalan lintas kecamatan senyerang kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi    buka setiap hari dan melayani semua jasa perbaikan kendaraan roda dua  maupun mobil.

Eddy Pemilik bengkel  saat ditemui  Maritimraya.com mengatakan tetap melayani pelanggan walaupun suasana lebaran,ini merupakan komitmen agar pengguna kendaraan yang membutuhkan jasanya  saat musim mudik dan balik terbantu.

Eddy menambahkan bengkel milik nya juga melayani servis AC dan pengelasan .

Suasana lebaran satu orang tenaga mekanik disiagakan untuk melayani pelanggan maupun kendaraan lain, hal ini  dilakukan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan  kelancaraan dalam  berkendaraan mudik lebaran 

Dalam kesempatan Eddy  mengucapkan selamat hari raya idul Fitrii1443H, minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan bathin"tutup Eddy disela kesibukan memperbaiki kendaraan , **Alimuddin