MARITIMRAYA.Com - Sumbar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, mulai melakukan penyidikan perkara pembangunan Gedung baru RSUD. M.Zein Painan, di area Bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dipastikan terus berlanjut.
Kembalinya Kejati Sumbar melalui, Kasi Penkum Kejati Sumbar, Fifin Suhendra,SH,MH. ketika dihubungi wartawan pada Selasa (22/3/2022),
Tim satgas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejati Sumbar telah melakukan pengumpulan bukti – bukti baru dalam perkara pembangunan RSUD. M.Zein Painan Sumbar yang berada di bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat.
Diterangkan Fifin data – data yang telah didapatkan kemarin turun kelapangan saat ini terus dipelajari, dan diverifikasi untuk alat bukti surat. Dan, proses penyidikan sedang berjalan.
“Terkait Pemeriksaan perkara RSUD Painan tetap berlanjut,surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) sudah terbit menunggu waktu untuk ekposenya.
Sebelumnya,telah dilakukan pemanggilan terhadap PPK, PPTK, dan Kadis PUPR, saat rumah sakit tersebut dibangun.
Bangunan gedung baru relokasi RSUD M Zein Painan di Bukit Kabun Taranak, Painan yang mangkrak pasca dihentikan oleh Bupati Hendrajoni.
Pembangunan Gedung baru RSUD tersebut diduga telah menelan anggaran Rp99 miliar,yang di biayai lewat pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dimulai pada tahun 2015.
Pinjaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan didasari Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah tahun 2014 ke PIP.
Dari jumlah itu, Rp96 miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp3 miliar guna melengkapi peralatan kesehatan RSUD.
Namun pada tahun 2016 pada pemerintahan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menghentikan kegiatannya.
Dengan alasan, tidak dikantonginya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketika itu, progres kegiatan sudah mencapai bobot 80%, dimana dikerjakan PT. Sarana Multi Investasi (SMI) dengan tenor 5 tahun.
Dengan kembalinya penyidikan perkara ini bisa menjadi titik terang kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD. M.Zein Painan, yang berada lokasi bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan.
Datuak Safrigon Cinto Kayo Selaku DPP Lembaga MT-AB . Masyarakat Transparansi Anak Bangsa di Kantornya mengatakan selama ini proses penyidikan.
Namun MT-AB juga menyampaikan laporan kepada wartawan media ini. Terkait Mega proyek Pembangunan RSUD Dr.M.Zein yang Mangkrak sampai saat ini belum juga jelas titik terangnya tentu kita memberi Aspirasi saat ini kepada Kejati Sumbar ini Kembali Menyidik masalah Proyek ini.
Kita juga akan melaporkan Kasus ini kalau tak Kunjung selesai kepada KPK dan Mabes Polri. Biar tidak terkatung - katung.
Adanya indikasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi/KKN dalam pembangunan RSUD Dr M.Zein dibawah naungan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Dinas PUPR Kab Pesisir Selatan Sumbar dan selaku Kepala Dinas PUPR Ir. Era Sukma Munaf dan Kroni-kroninya dari PT Waskita Karya Tentang Pelaksanaan Kerja Proyek RSUD Kab Persel.pemenang diduga dikondisikan.
Proyek dengan Pagu Dana APBD senilai Rp 96.000.000.000,- Pelaksanaan dalam Pembangunannya Rumah Sakit Daerah Dr.M.Zein tersebut terindikasi adanya kuat dugaan ber KKN Ria dalam pembangunan proyek tersebut.
Pada tahun Anggaran 2015 sampai 2016 tidak selesai sampai pembangunan tersebut mangkrak, Sekarang kondisi proyek bangunan Rumah Sakit terbengkalai Bak seperti proyek Hambalang di Bogor ,karena tidak dikerjakan
Proyek pembangunan RSUD yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana Waskita karya terhenti Disebabkan tidak memiliki izin yang jelas dari Propinsi dan Pembangunannya secara hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan karena belum ada pengkajian AMDAL nya.Maka Bupati terpilih tahun 2016 INDRA JONI menghentikan proyek tersebut.
Untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas PUPR Era Sukma Munaf dan Bupati Sebelumnya Nasrul Abit dan bahwa kasus ini belum pernah di tindaklanjuti/diperiksa sebelumnya. Bahkan ada kesan diduga di petieskan.
Dikonfirmasikan kepada Era Sukma Munaf berapa waktu lalu terkait tentang Masalah mangkraknya RSUD Dr M.Zein tersebut, dia mengatakan dalam jawaban lewat WA.
Proyek tidak mangkrak tapi dihentikan sementara oleh bupati Hendrajoni karena masalah AMDAL dimana bupati tidak paham bahwa pembangunan RSUD sudah memiliki izin Lingkungan .
Saya tidak bisa banyak komentar karena cukup panjang yang harus dijelaskan, sekarang sudah ditangani oleh pihak penegak hukum.
DPP MT-AB Datuak Safrigon Cinto Kayo minta penegak Hukum KPK Maupun Tipikor Mabes Polri untuk bisa Mempelajari Kasus proyek pembangunan RSUD yang berada di Sumbar tak kunjung selesai hingga Sekarang terbengkalai .** Hasmi Ch
Posting Komentar