MARITIM RAYA

Selain mempererat tali silaturahmi, kehadiran Muhammad Rudi sekaligus untuk mendukung peran DMI di Kepri dalam rangka memaksimalkan syi'ar Islam.

"Mari kita jaga kekompakan, semoga syi'ar agama di Bintan bisa lebih maksimal," pesan Rudi dalam pidato sambutannya.

Selain itu, Muhammad Rudi mengajak seluruh masyarakat Bintan untuk menjadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum agar menjadi lebih baik ke depannya.

"Bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang untuk mengintrospeksi diri," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Rudi juga memaparkan perkembangan Batam. Baik dari sisi kemajuan infrastruktur, perkembangan ekonomi dan investasi.

Ia menjelaskan, ada dua hal yang menjadi faktor penting keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.

Pertama adalah program strategis pemerintah yang menjadikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar sebagai prioritas.

Sehingga, infrastruktur yang berkembang pesat tersebut mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan memberikan kenyamanan bagi para investor.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi Batam yang signifikan juga tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Apabila dua hal itu terpenuhi, maka percepatan investasi di Bintan pun bisa maksimal. Ini yang mesti kita dukung bersama agar Bintan bisa menyamai prestasi Batam," tutur Rudi. (*)

Kepala Pos SAR Batam, Reza saat dikonfirmasi awak media Selasa(12/3) terkait kejadian tersebut membenarkan kecelakaan laut  yang memuat lima orang diatas kapal pancung terbalik dan tenggelam.

" Iya benar Pak" ujar Reza singkat 

Menurut inpormasi yang diterima awak media dari nelayan Tradisional Moh Sapet mengatakan ke lima korban diduga mau mancing ke laut  berangkat dari pelabuhan rakyat pandan bahari Tanjung Uncang Batam.

" Tempat tinggal korban saya tidak tahu, yang jelas bukan warga pulau buluh dan sekitarnya dan Kayaknya korban mau pergi mancing" Katanya 

Namun saat ditengah laut kapal naas tersebut  oleng hingga menabrak kapal Niaga yang sedang berlabuh/engker di kolam bandar Galangan PT. ASL sehingga ke lima penumpang yang berada diatas kapal pancung jatuh ke Laut.

" ke-tiga orang penumpang yang selamat dibantu oleh 2 unit kapal Cruwboat milik PT.ASL" Ujarnya.

" Sedangkan dua orang korban lagi hingga kini belum ditemukan dan masih dalam pencaharian petugas "  Sebut Sapet.

Adapun tiga orang korban yang selamat atas nama,  wahidin (36), Ayub(15) dan Saiful (16), sedangkan Korban hilang atas nama Dafa (12), Riski (15 ).**

Sebagian warga yang dengan sukarela menyerahkan lahannya, telah mendapatkan sagu hati dengan nominal yang berbeda-beda. Penggarap lahan saat ini juga sudah terbuka untuk berdialog setelah terjalin komunikasi yang baik.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, tindakan yang humanis dan komunikasi persuasif merupakan kunci penting dari keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dalam pembebasan lahan ini pihaknya mengedepankan dialog bersama dengan penggarap lahan di kawasan Tanjung Banon.

"Dengan pendekatan secara humanis dan komunikasi persuasif, warga pun akhirnya membuka diri untuk menerimanya," ujarnya, Sabtu (9/3/2024).

Ariastuty menjelaskan, diatas lahan untuk pembangunan hunian masyarakat Rempang, terdapat 46 persil dengan luasan 93,87 hektare yang digarap oleh warga. Sampai dengan per 8 Maret 2024, sudah 43 persil lahan seluas 92,82 hektare yang telah diserahkan kepada pemerintah. Hanya tersisa, sekitar 1,05 hektare lahan atau 1,12 persen lahan yang belum bebas.

Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan terus membuka dialog dengan warga yang belum menyetujui untuk melepaskan lahan garapannya. 

"Dialog terus kita lakukan agar masyarakat mengetahui, jika investasi ini memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi daerah dan warga setempat," imbuhnya. 

Sebagaimana yang diketahui, BP Batam akan membangun 961 hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City. Hunian baru itu, ditargetkan akan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024 ini. 

Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan melakukan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat pada pertengahan Maret ini. (*)

Ariastuty menjelaskan, BP Batam akan membangun 961 hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City. Hunian baru itu, ditargetkan akan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024 ini. Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan memulai pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat pada pertengahan Maret ini.

"Dari delineasi area pergeseran seluas 93,87 hektar, ada 45 persil lahan yang selama ini digarap oleh warga. Dari luasan lahan itu, sebesar 90,73 persen atau seluas 85,17 hektar sudah melepaskan lahannya kepada pemerintah dengan sukarela," katanya.

Ia melanjutkan, 85,17 hektar lahan itu terdiri dari 39 persil. Masyarakat yang menggarap 39 persil lahan itu telah dengan sukarela dan menyepakati sagu hati yang diberikan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka akan menerima sagu hati atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh.

Seluruh bangunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri serta FKPD Kota Batam. Setiap masyarakat, akan menerima sagu hati yang berbeda-beda. Sesuai dengan luasan lahan yang digarapnya selama ini.

"Setiap warga yang telah sepakat, langsung kita fasilitasi untuk pembukaan rekening dan menyelesaikan administrasi sagu hati yang akan diterima," ujarnya.

Ia menambahkan, Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-2 kepada para penggarap lahan di Tanjung Banon, Senin (4/3/2024) lalu. Saat pemberian SP2, Tim Terpadu memberikan pemahaman bagi penggarap lahan untuk mengosongkan lahan garapannya dengan sukarela.

Pemberian SP2 ini, merupakan rangkaian persiapan penertiban lahan Tanjung Banon. Selanjutnya, selama tujuh hari ke depan atau pada 13 Maret, Tim Terpadu Kota Batam akan kembali melayangkan SP3, sebagai surat peringatan lanjutan dari rangkaian persiapan penertiban.

"Terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. BP Batam tentunya akan terus berkomitmen menyiapkan hunian baru untuk warga yang terdampak dalam PSN ini," imbuhnya. (*)

Kondisi ini sangat memprihatinkan apalagi Batam sebagai kota Baru bandar MADANI yang pernah  mendapatkan piala ADIPURA (kota bersih) kini pengelolaan sampah terlihat amburadul

Seperti di lokasi kawasan simpang 4 tiban koperasi dan kawasan tiban housing Sekupang masih ada penumpukan sampah yang masih tidak di perdulikan oleh dinas kebersihan kota batam.

Salah satu warga yang ditemui awak media bernama Junaedi mengatakan sistem pengelolaan sampah dan limbah di Batam terlihat amburadul. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengadaan bin/kontainer(tempat penampung sampah ) selain itu jadwal kendaraan  pengangkut sampah perlu di evaluasi.

Keberadaan kontainer sampah perlu difasilitasi kembali dan  memadai, hal ini tentunya sangat cocok untuk Batam yang pergerakan ekonominya 24 jam, dimana setiap malam pedagang kecil melakukan kegiatan penjualan makanan/ minuman .

Selain itu koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam penanganan limbah karena penumpukan sampah-sampah tersebut menciptakan polusi udara di sekitar lingkungan sekitar.  

Situasi ini, mungkin diperlukan tindakan serta langkah seperti mendorong  investasi swasta dalam infrastruktur pengelolaan limbah/ sampah yang lebih baik dan modren, ** (F.J.A)

Perwakilan PT. BPA Rudi Susanto menyampaikan pihaknya memiliki sebidang tanah sesuai penetapan lokasi dari BP Batam yang letak lokasi berada di pesisir pantai Dangas yang akan dibangun Kawasan pariwisata terpadu dan pemanfaatan ruang laut meliputi 3(tiga) Zona yakni 1. Pembangunan Zona Darat, 2. Pembangunan Pesisir Pantai dan 3. Pemanfaatan ruang laut.

Menyadari keberadaan masyarakat sekitar dan Nelayan Tradisional PT. BPA melakukan sosialisasi menampung masukan dan aspirasi yang menguntungkan kedua belah pihak, atas pembangunan kawasan pariwisata terpadu ke depan.

" Saya diberi kuasa oleh PT. BPA untuk mensosialisasi rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu ingin menampung usulan Bapak/Ibu tentunya" 

Sekretaris KNTI Kecamatan Sekupang Batam, Supargo mengatakan apresiasi atas kedatangan pihak PT.BPA melakukan sosialisasi bersama Nelayan Tradisional dan tokoh masyarakat sekitar.

Hal ini dikarenakan selama tiga tahun ini  kawasan daratan Dangas yang berbukit semakin dilirik beberapa investor untuk melakukan pemotongan bukit dan penimbunan bakau yang merugikan nelayan tradisional tanpa melakukan sosialisasi.

" Kami dari KNTI  terpaksa melakukan aksi demo dan menyurati instansi terkait" Ucapnya.

Dikatakanya  area pantai Dangas memiliki hamparan hutan bakau yang lebat  dan membentuk sungai- sungai kecil sehingga binatang laut berlimpah.

Namun kegiatan pembangunan di area perbukitan Dangas membuat nelayan tradisional susah menangkap ikan karena tercemar oleh kegiatan penimbunan bakau oleh beberapa perusahaan tanpa melakukan sosialisasi kepada nelayan.

" Kami apresiasi kepada pihak PT. BPA walau lahan daratan tidak lagi memiliki hutan bakau namun untuk pemanfaatan ruang laut melakukan sosialisasi kepada Nelayan Tradisional" ujar Supargo.

Selanjutnya Supargo meminta untuk Zona 3 pemanfaatan ruang laut agar menjadi perhatian bersama karena dilokasi tersebut banyak terhampar rumpon laut sebagai tempat ikan bermain dan beranak- Pinak.

" untuk Lokasi Zona 3 sebaiknya dipending aja dulu karena area tersebut salah satu "sawah" kami" Sebut Supargo.

Usulan tersebut disepakati oleh semua yang hadir dalam rapat.

Supargo menjelaskan kondisi area timur perairan Dangas dengan hutan bakau yang lebat kini tercemar limbah penimbunan bakau, sehingga banyak nelayan yang menjerit dan menangis oleh ulah pengembang tanpa memperdulikan hidup nelayan.

"Berbagai nelayan Tradisional dari Belakang Padang, Pulau Seraya, Tanjung Uma, Patam Lestari menangkap ikan disini,  kadang cukup mendayung Kapal sampan menyelusuri sungai - sungai di tumbuhi hutan bakau lebat dengan alur sungai 3 Mill kedalam, namun kini air sudah berubah bewarna merah sehingga berbagai jenis Ikan, Udang, Ketam susah ditangkap" Keluhnya.

Tampak hadir dalam rapat sosialisasi antara lain   Perwakilan PT. BPA, Rudi Susanto, wakil ketua 1 KNTI Kota Batam, Amrullah Mursalim, Ketua KNTI Kec Sekupang Bambang Lestari, Ketua LPM Kelurahan Tanjung Pinggir, Ketua RW.05 Dangas, Tokoh Masyarakat serta Nelayan Tradisional Tempatan. ** Red

Tuty, panggilan akrabnya, mengungkapkan jika progres tersebut sudah sesuai harapan dari Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

Meski ada deviasi sekitar 0,207 persen di awal pengerjaan akibat faktor cuaca ekstrem, lanjut Tuty, tidak ada kendala yang berarti selama pembangunan dilakukan hingga saat ini.

"Dari empat rumah yang dibangun, pemasangan atap juga sudah dilakukan. Kami berharap, pengerjaannya selesai pada pertengahan bulan Maret ini. Sesuai rencana kerja yang ada," ujar Tuty, Kamis (7/3/2024).

Ia menekankan bahwa pun BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pengerjaan empat rumah contoh tersebut dengan maksimal.

Sehingga, pembangunan 961 unit rumah lainnya dapat segera dilaksanakan.

"Kami berharap, warga dapat bersabar. Seluruh tahapan hampir rampung," tambahnya.

Tuty mengatakan, pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan pun masih terus berlangsung.

Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sebelum Program Strategis Nasional (PSN) tersebut terealisasi.

"Sesuai arahan pimpinan, pembangunan 961 unit rumah lain bisa selesai jelang akhir tahun 2024. Kami ingin semuanya bisa selesai dan mendapat dukungan dari seluruh pihak," pungkasnya. * Hms BP Batam

Pelatihan kompetensi ini, digelar oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Gurindam. Kegiatan juga dibuka secara resmi oleh Kepala Biro SDM BP Batam, Lilik Lujayanti.

Lilik menjelaskan, bahwa rangkaian kegiatan sertifikasi ini telah dilaksanakan secara e-learning atau secara daring mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 6 Maret. Setelah itu, dilanjutkan secara tatap muka, terhitung sejak tanggal 7 Maret sampai dengan 8 Maret 2024.

"Harapan kami tentunya, PPK di lingkungan BP Batam yang melaksanakan pengadaan barang/jasa, mereka secara administrasi punya kelengkapan," katanya.

Ia menambahkan, seluruh PPK Tipe C BP Batam yang mengikuti pelatihan kompetensi ini dapat lulus semuanya. Sehingga dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman untuk dapat menjalankan tugas sebagai PPK. Hal ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Selain mereka wajib memiliki sertifikasi level 1, PPK juga harus lulus dalam ujian sertifikasi tipe C. Jadi hari ini (Kamis, red) kita mengadakan ujian sertifikasi tipe C bagi PPK di lingkungan BP Batam sebanyak 35 orang," imbuhnya. ** Hms BP Batam

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radisson tersebut mengusung tema "Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan".

Dalam pidato sambutannya, Muhammad Rudi pun memaparkan beberapa prioritas pembangunan Batam hingga tahun 2025.

Dimana, program pembangunan sarana dan prasarana pendukung kemajuan Batam masih mendominasi penyusunan rencana kerja.

"Seluruh rencana kerja ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak agar niat membangun Batam sebagai kota baru yang modern bisa terwujud," pesan Rudi.

Ia merincikan, ada beberapa sektor yang menjadi atensi serius dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam.

Adapun sektor-sektor tersebut mencakup program yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan ekonomi Kota Batam.

Berikutnya adalah program yang berkaitan dengan pemulihan investasi. Khususnya terhadap empat sektor prioritas yang terdiri dari manufaktur; jasa dan pengembangan jasa kesehatan; UMKM serta industri kreatif dan logistik.

Kemudian, sektor-sektor lainnya yang menyasar kepada utilitas perkotaan, pemerataan sarana transportasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung kemajuan investasi.

"Semakin mantap arah pembangunan, maka akan semakin maju ekonomi daerah," tambah Rudi.

Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi Batam pun akan menyentuh angka 7,5 persen pada tahun 2025.

Mengingat, laju pertumbuhan ekonomi Batam dalam tiga tahun terakhir berhasil tumbuh signifikan. Dengan catatan, 4,75 persen pada tahun 2021; 6,84 persen pada tahun 2022; dan 7,04 persen di tahun 2023.

"Persentase pertumbuhan ini membuktikan bahwa Batam merupakan lokomotif perekonomian Provinsi Kepri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada berhasil membawa Batam bangkit lebih cepat dari badai pandemi empat tahun lalu," kata Rudi. Sumber : Humas BP Batam

Proyek yang digadang akan memecah kemacetan di persempitan depan Pura Agung – UIB, akhirnya menemui babak baru, pada Senin pagi (4/2/2024).

Acara dimulai dengan acara adat tepung tawar dan siram kendi. Usai do’a bersama, Pemecahan kendi menjadi penanda dimulainya Ground Breaking Pemasangan tiang pancang pertama Flyover Sei Ladi, dengan bore pile.

“Insyaallah atas izin Allah, 10 bulan ke depan kita harap sudah ada jembatan baru, sekupang – Batam Centre, Batam Centre Sekupang, Sekupang – Nagoya, Nagoya - Sekupang. Pekerjaan Flyover Sei Ladi akan selesai pada Desember 2024.” kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi juga mengatakan bahwa realisasi Pembangunan flyover Sei Ladi akan mengurai salah satu titik kemacetan yang paling signifikan, yakni arah Sekupang – Batam Centre. 

Ia juga optimis akan dibangun flyover - flyover berikutnya di Batam, yang akan menjadi infratsruktur vital yang selain mengurai kemacetan, juga akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik industri dari dan ke Pelabuhan ataupun ke Bandara nantinya.

“Hal ini tentu saja, kami selesaikan semua pembangunannya, tidak lain adalah menarik investasi masuk ke Batam. Perekonomian kita akan semakin baik, konektivitas lancar, mobilitas kita juga semakin nyaman.” Kata Muhammad Rudi.

Lebih lanjut, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Flyover Boy Zasmita menerangkan proyek senilai 132 Milliar itu, akan memiliki panjang 1.000 meter dengan 3 lajur dan lebar 60 meter. 

Pekerjaan jalan Flyover Sei Ladi akan dimulai dari Puri Agung – San Dona dan berakhir di Rumah Duka Jl. Gajah Mada, akan dilakukan dalam 4 section (4 sesi) dan ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Boy menambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak akan berdampak pada Pembangunan Gedung yang sudah ada.

Jalan yang akan digunakan sebagai Peralihan jalan selama masa Pembangunan, juga telah disiapkan oleh BP Batam baik dari arah Sekupang ke Batam Centre, atau Nagoya ke Batam Centre. 

BP Batam akan senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Satuan Lalu Lintas (Satlantas) agar mobilitas pengendara tetap aman dan terjaga 

“tidak akan ada bangunan yang terdampak, badan jalan juga sama sekali tidak kena. Peralihan jalan sudah kita buat jalan baru di semua sisi. Kami mohon do’a dan dukungan dari semua pihak. Semoga ini berjalan lancar sesuai target, sehingga akan mengurai kemacetan sangat signifikan.” Pungkas Boy Zasmita. ** Sumber: Humas BP Batam

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada tiga sektor industri atau lapangan usaha yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2023. Ketiga sektor tersebut adalah lapangan usaha industri pengolahan ; lapangan usaha kontruksi ; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Tiga sektor itu mampu memberikan kontribusi sekitar 83,83 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam tahun 2023. Dimana, lapangan usaha industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai kontribusi sebesar 56,38 persen.

Hal ini sejalan dengan perkembangan Kota Batam sebagai wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan seperti pengolahan makanan, industri manufaktur, pengolahan limbah, dan sejenisnya.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengapresiasi kinerja seluruh pihak. Baik pemerintah, swasta dan elemen masyarakat yang ikut berkontribusi penuh dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Batam.

Muhammad Rudi menargetkan, ekonomi Batam dapat kembali tumbuh baik sepanjang tahun 2024. Mengingat, pemerintah dan BP Batam telah menyiapkan sejumlah rencana strategis dalam meningkatkan nilai investasi Batam ke depan.

"Pelebaran jalan-jalan utama masih akan terus dilakukan. Termasuk jalan dari Simpang Kepri Mall menuju Bundaran Tembesi. Pembangunan Fly Over Sei Ladi juga akan dikerjakan tahun ini, dengan harapan tidak ada lagi kendala yang mengganggu aktivitas produksi di Batam. Sehingga, investasi dapat tumbuh maksimal," ujar Muhammad Rudi, Jumat (1/3/2024).

Selain itu, lanjut Rudi, pembangunan infrastruktur pendukung lain seperti pengembangan bandara serta pelabuhan juga masih akan diteruskan.

Tujuannya adalah menjaga iklim investasi Kota batam agar terus kondusif dan memberikan kenyamanan bagi investor.

"Saya ingin, kemajuan Batam dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Investasi meningkat, maka ekonomi daerah pun akan terus bangkit," pungkasnya (*)

Saat ini, proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen. Selanjutnya, akan dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024 ini. 

Sebab, rumah tersebut ditargetkan bulan September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat. 

Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret ini.

"BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati oleh warga pada September 2024," Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.

Namun pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai, karena lahan untuk pembangunan rumah itu masih dikuasai oleh masyarakat.

Tim Terpadu Kota Batam pun mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, Selasa (27/2/2024) lalu. 

Tim Terpadu Kota Batam ini, dibentuk dengan dasar Keputusan Walikota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.

Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam. Adapun Tim Terpadu Kota Batam ini, terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan," katanya.

Ariastuty menjelaskan, sebelum diterbitkannya SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektar tersebut. Dari total keseluruhan lahan di Tanjunh Banon seluas 145 hektar.

Sosialisasi dan pendataan pertama, dilaksanakan pada 29 Desember 2023 lalu di Kantor Camat Galang. Saat itu, sosialiasasi dan pendataan dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan.

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan pendataan kembali pada 15 Januari 2024 di Kantor Camat Galang yang dipimpin oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana.

Kemudian, sosialisasi dan pendataan terakhir yang dilaksanakan pada 26 Februari 2024 lalu di Ruang Presentasi Marketing Center BP Batam. Dimana sosialisasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad.

Pemberian surat peringatan pertama ini juga merupakan bentuk sosialisasi awal sebelum masuk kedalam tahapan pembongkaran bangunan. Langkah tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur untuk menangani proses pelaksanaan pembangunan rumah yang sudah di programkan oleh BP Batam.

Setelah SP1 tersebut dikirim, akan ada waktu selama tujuh hari untuk pemilik lahan menyatakan sikap. Begitu juga dengan SP2 yang mempunyai waktu selama 7 hari. Sementara untuk SP3, ada waktu selama tiga hari. 

Ia mengungkapkan, bahwa SP itu dilayangkan agar warga yang tinggal di kawasan Tanjung Banon mau membongkar rumahnya secara sukarela. 

Namun jika sampai SP3 itu tak digubris, maka Tim Terpadu akan melayangkan Surat Perintah Bongkar (SPB) dan penertiban pun akan dilakukan.

"Sebelum menerbitkan SP Bongkar dan dilaksanakan eksekusi pembongkaran oleh Tim Terpadu Kota Batam, masih diberikan ruang atau kesempatan kepada warga untuk diskusi dan menyatakan sikap," katanya.

Dari sosialisasi dan pendataan yang dilakukan itu, sebagian dari warga yang menguasai lahan tersebut telah sepakat untuk menerima santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Warga akan menerima santunan atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh diatas lahan mereka. 

Seluruh bagunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri dan Batam. Sehingga setiap masyarakat, akan menerima santunan yang berbeda-beda. Sesuai dengan luasan lahan yang dimilkinya.

Bagi pemilik lahan yang sudah menerima dan menerima santunan yang diberikan, akan difasilitasi dalam pembukaan rekening tabungan. Sementara yang masih menolak, akan dilanjutkan untuk pemberian SP2 dan seterusnya. 

Ia menambahkan, saat ini Tim Terpadu terus mengimbau kepada warga yang menduduki lahan tersebut, untuk menyelesaikannya melalui cara-cara yang baik. 

"Komitmennya, kita ingin realisasi pembangunannya bisa selesai tepat waktu, hal ini pun membutuhkan dukungan dari seluruh pihak," imbuhnya. (*)