MARITIM RAYA

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Hingga April 2022, penindakan yang dilakukan Bea Cukai Batam mencapai 55 (lima puluh lima) pelanggaran pada komoditi Barang Kena Cukai (BKC). BKC berupa hasil tembakau yang ditindak oleh Bea Cukai Batam mencapai 2.322.724 (Dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) batang rokok ilegal, yang didominasi oleh sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Untuk minuman mengandung etil alkohol yang ditindak mencapai 700,86 (tujuh ratus koma delapan puluh enam) liter.

Bea Cukai Batam sejauh ini telah lakukan sejumlah penindakan pada tahun 2022. Komoditi barang hasi lpenindakan tertinggi diduduki oleh komoditi BKC, berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol, disusul dengan komoditi barang campuran, dan komoditi barang pornografi dan sextoys.

Selain penindakan Bea Cukai Batam terhadap BKC ilegal, Bea Cukai Batam juga melakukan penindakan terhadap temuan pelanggaran lainnya. Terhitung hingga 30 April 2022, total penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam mencapai 161 (seratus enam puluh satu) penindakan, dengan rincian 126 (seratus dua puluh enam) penindakan non patroli laut, 19 (sembilan belas) penindakan patroli laut, 7 (tujuh) penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, 6 (enam) penindakan hasil pelimpahan dari instansi lain, dan 3 (tiga) penindakan kepabeanan dan cukai lainnya.

“Hingga April 2022, Bea Cukai Batam telah melakukan penindakan hingga 161 pelanggaran, dengan nilai seluruh barang ditaksir mencapai Rp. 15.232.425.000, dan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp. 5.799.376.000,” Ungkap Undani, Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam

Untuk komoditi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Bea Cukai Batam berhasil menindak 26 (dua puluh enam) gram Narkotika Golongan I jenis Cannabis Sativa dan 811,3 (delapan ratus sebelas koma tiga) gram Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine, yang saat ini telah dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah kepulauan Riau, 765 (tujuh ratus enam puluh lima) Narkotika Golongan I jenis Cannabis Sativa, yang saat ini telah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Kota Barelang, dan 60 (enam puluh) butir Hexymer, 5 (lima) butir Diazepam, dan 30 (tiga puluh) butir Risperidone, yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.

“Atas 161 penindakan tersebut, Bea Cukai Batam telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 8839.582.000 yang didapat dari pungutan sanksi administrasi berupa denda, bea masuk, pajak pertambahan nilai, PPh pasal 22 impor, dan pajak penjualan barang mewah,” pungkas Undani.

Penindakan terhadap BKC, utamanya rokok ilegal, sejalan dengan operasi Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam, dengan tujuan menekan peredaran rokok ilegal, mendorong demand terhadap BKC yang legal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai. Hal ini dikarenakan kesuksesan penekanan peredaran rokok ilegal berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara di bidang cukai. Penindakan Bea Cukai Batam terhadap BKC khususnya di Kota Batam menunjukkan keseriusan unit pengawasan Bea Cukai Batam dalam melakukan tindakan represif menekan peredaran rokok ilegal di Kota Batam.

Bea Cukai Batam akan terus berupaya menekan pelanggaran kepabeanan dan cukai, khususnya pada peredaran rokok ilegal. Peran aktif masyarakat dalam menyampaikan informasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan Cukai akan sangat membantu Bea Cukai Batam dalam mengawasi kota Batam dan sekitarnya.

“Bea Cukai sangat mengapresiasi masyarakat yang memberi informasi adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan cukai. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dapat menghubungi Bea Cukai Batam melalui call center kami atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam,” Pungkas Undani.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno, mengunjungi Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa, pada Selasa (31/5/2022). 

Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip berhasil meraih posisi 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia pada gelaran Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 dengan mengusung tema “Indonesia Bangkit”.

Anugerah tersebut diberikan setelah melalui rangkaian penilaian oleh dewan juri yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2022 hingga 31 Maret 2022 silam.

Terdapat 7 aspek penilaian yang harus dicapai pengelola Desa Wisata, antara lain:

1. Daya Tarik Pengunjung

2. Homestay

3. Toilet Umum

4. Suvenir

5. Digital dan Kreatif

6. Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)

7. Kelembagaan

Terletak di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Desa Wisata ini menyimpan pesona berupa kawasan mangrove atau konservasi bakau yang disulap menjadi destinasi wisata rekreasi dan edukasi.

Kawasan mangrove yang diberi nama “Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu menjadi andalan sebagai ikon wisata di Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, dimana terdapat bakau-bakau berusia puluhan hingga ratusan tahun yang dilestarikan.

Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan tiga hal penting yang dimiliki oleh Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, yaitu sebagai sarana rekreasi, edukasi dan konservasi.

“Dari 100 orang pekerja yang mengelola Desa Wisata ini membuktikan bahwa sektor pariwisata melahirkan lapangan kerja,” ujar Sandiaga Uno.

Lokasi Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta tidak jauh dari Pelabuhan Nongsa Pura menjadi nilai tambah tersendiri bagi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Batam tersebut.

“Saya sudah koordinasi dengan Konsulat Singapura terkait penawaran paket wisata edukasi dan konservasi mangrove di Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip. Jadi pelajar Singapura yang sedang berlibur bisa berwiata disini,” kata Sandiaga Uno.

Hal tersebut disambut baik oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga merupakan Walikota Batam. 

Muhammad Rudi mengatakan, pariwisata merupakan sektor ekonomi yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Penurunan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara dan pemberlakuan PPKM menjadi pukulan telak bagi para pelaku usaha pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Batam.

Meski demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang terus membaik, Muhammad Rudi optimis pariwisata di Kota Batam kembali bergairah.

“Karena ini sudah masuk 50 besar, kita berharap menjadi pendorong pelestarian kawasan mangrove lainnya di Kota Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah, Muhammad Rudi berencana untuk memeriksa status lahan-lahan mangrove di Kota Batam agar dapat dilestarikan dengan bantuan pengelola kawasan setempat.

“Desa Wisata ini kita kemas tidak hanya khusus rekreasi, namun juga sarana edukasi. Sehingga bersama pemerintah Provinsi Kepri kami akan membangun fasilitas trotoar bagi para pejalan kaki,” kata Muhammad Rudi.

Anugerah Desa Wisata ini menjadi awal mula yang baik bagi pemulihan sektor pariwisata Kota Batam. Meski demikian, Muhammad Rudi berharap pariwisata Kota Batam dapat bangkit secara menyeluruh dan menjadi andalan pertumbuhan perekonomian daerah.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Cim - Batam, Anggota Komisi II DPR  Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin menyorot  bantuan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi untuk nelayan kota Batam  sangat sedikit yang dibagikan kepada Nelayan, sehingga  program bantuan pemerintah pusat  tidak maksimal dilakukan pemerintah Kota Batam.

Sesuai data  yang dikantongi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, jumlah nelayan Kota Batam 7000 Orang Nelayan, dengan perincian yang mendapatkan bantuan BBM bersubsidi  hanya 1631 nelayan, sedangkan 5369 nelayan tidak mendapat BBM bersubsidi.

Hal ini disampaikannya saat bincang - bincang warung kopi bersama Ketua LSM Aliansi Alarm Indonesia Antoni, bersama Sekjend  Ucok Pak Pahan, Pengurus Inti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI ) Kota Batam Amrullah Mursalim, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bengkong, Raja, serta sejumlah Pimpinan Redaksi Media Online Batam pada pekan lalu.

" Saya pikir BBM bersubsidi  ini tentu sangat dibutuhkan dan membantu  Nelayan yntuk menangkap Ikan" Ucapnya

Tentu ini menjadi pertanyaan besar semua pihak  mengapa hanya sebahagian kecil nelayan yang mendapatkan BBM bersubsidi .

Pengurus Inti KNTI Kota Batam, Amrullah menyampaikan  BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional Batam merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada nelayan, baik kategori nelayan Utama, Nelayan Musiman dan nelayan Sambilan  yang memiliki kapal.

Namun dikeluhkan  untuk mendapatkan   surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)  yang dikeluarkan  kantor cabang  Dinas perikanan Provinsi Kepulauan Riau prosesnya memakan waktu, karena petugas tersebut harus datang melihat langsung Kapal dilokasi,"

Proses  surat keterangan RT, RW, Lurah, Camat dan Dinas Perikanan Kota Batam prosesnya cepat, cuma surat TDKP keluarnya lama, mungkin jumlah petugas untuk ke lokasi kampung nelayan terbatas" Sebutnya.

Sepatutnya di zaman yang modren kini bisa digunakan petugas dengan merubah cara- cara manual  dengan menggunakan alat elektronik agar lebih efisien, " , kalau permohonan masuk 5000 berkas di Dinas perikanan,  sedangkan petugas berjumlah 20 orang tentu prosesnya lama,  ini yang harus dirubah agar pelayanan efisien"  Katanya.

Secara terpisah kepala kantor Dinas Perikanan Kota Batam Husnaini yang diwakili Kepala UPT pelayanan perikanan Advokat  mengatakan terkait surat rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan yang dikeluarkan pihaknya selama ini  prosesnya cepat.

Hal ini dikatakanya saat ditemui awak media di kantornya pada Senin (30/5/2022)

" Selama melengkapi persyaratan   permohonan BBM bersubsidi lengkap,  paling lama 17 menit rekomendasi sudah keluar" ujarnya.

Advokat menjelaskan ada  dua jenis BBM bersubsidi untuk nelayan yaitu BBM Solar dan semenjak BBM premium dihapus maka sejak April 2022 di ganti BBM bersubsidi jenis Pertalite

"Memang tahun lalu jumlah nelayan yang mendapat BBM bersubsidi 1631 nelayan, tapi semenjak BBM premium dihapus otomatis rekomendasi subsidi BBM premium sudah tidak berlaku lagi, jadi ada perubahan  sampai mei 2022 yang mengantongi rekomendasi BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 444 nelayan ,  dan 474 nelayan telah mengantongi rekomendasi BBM bersubsidi jenis Solar" Tutupnya **Tim 

 .

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kantor Dinas Lingkungan Hidup kota Batam menggelar rapat evaluasi  dana kompensasi  MV. Tina I yang telah dibagikan kepada Enam Ketua Kelompok Nelayan  serta ratusan nelayan terdampak di Kecamatan Belakang Padang, rapat evaluasi dilaksanakan  pada Jum`at (27/5/2022)..

Adapun dana sebanyak  Rp.360 Jt telah dibagikan kepada ketua kelompok nelayan dengan anggota ratusan nelayan terdampak.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herman Rozie yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan IP ST, MT, Koramil Belakang Padang, Perwakilan Camat Belakang Padang, Lurah Tanjung Sari, Lurah Sekanak Raya, serta Enam ketua Kelompok Nelayan Belakang Padang

Menurut inpormasi  Nara sumber yang diterima awak media Rapat Evaluasi yang dihadiri enam ketua kelompok Nelayan Belakang Padang  tersebut  diselenggarakan guna memastikan  dana kompensasi MV  Tina I telah diterima oleh nama -nama nelayan terdampak sesuai data.

Sehingga nantinya  pembagian  tersebut akan jadi tolak ukur sistim pencairan dana kompensasi MV. Sharaz  yang akan dibagikan   tahun ini.

Dikatakanya dana kompensasi untuk nelayan terdampak dan kerusakan terumbu karang telah diajukan kementerian lingkungan/ DLH Kota Batam kepada pihak MV. Sharaz.

" Kami harap dana kompensasi MV. Sharaz untuk nelayan  diberi lebih dari MV.Tina I, karna kapal tersebut kandas sekitar 10 bulan sehingga kami sangat dirugikan." Sebutnya.

Pihak MV. Sharaz dikatakanya bersedia mengikuti aturan dan kesepakatan dari pemerintah baik restorasi  kerusakan terumbu karang maupun dana kompensasi nelayan terdampak. 

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan DLH Kota Batam IP saat ditemui awak media untuk konfirmasi terkait  pertemuan dengan Muspika Kecamatan Belakang Padang dan Ketua Kelompok Nelayan enggan memberi keterangan secara detail.

 " Pertemuan ini kami masih fokus mengevaluasi dana kompensasi MV. Tina I yang dibagikan kemarin" Ujarnya. 

" Untuk kapal  MV. Sharaz masih dalam tahap pembahasan " **/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (BP Karimun) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat, 27 Mei 2022 bertempat di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun. 

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam sinergitas kelembagaan antara BP Batam dan BP Karimun yang di implementasikan dalam suatu Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Plt. Kepala BP Karimun, Faisal Rizal.

BP Karimun melihat bahwa Batam sangat handal dalam mengelola Investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan Industri dan pariwisatanya, hal ini yang menjadikan BP Karimun ingin menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan BP Batam. 

Pada kesempatan tersebut, BP Batam juga melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan antara Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam  dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani yang ditandatangani oleh Direktur  RSBP Batam, Afdhalun Hakim dan Plt. Direktur RSUD Muhammad Sani Karimun, Rosdiana yang disaksikan langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Dalam sambutannya, Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyampaikan, ia menyambut baik adanya kerja sama yang dilakukan oleh BP Batam dan BP Karimun serta kerja sama di bidang kesehatan antara RSUD Muhammad Sani Karimun dan RSBP Batam.

 "Kami sangat menyambut baik dengan adanya penandatanganan MoU ini, tentu hal ini akan memperkuat kerja sama antara Karimun dan Batam serta meningkatkan kerjasama antara Rumah Sakit terbaik di masing-masing daerah, baik di Kabupaten Karimun maupun di Kota Batam yang sudah terjalin selama ini," ujar Aunur Rafiq.

 Dengan kecanggihan teknologi serta sumber daya manusia yang handal di RSBP Batam dan kedepannya akan dilakukan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sekupang Batam, menjadikan RSBP Batam sebagai tujuan rujukan bagi pasien yang berasal dari Karimun dan Kepri yang membutuhkan pengobatan secara intensif.

 Kepala BP Batam, Muhammad Rudi juga menyambut baik penandatanganan MoU antara Batam dan Karimun, dengan dilaksanakannya MoU ini maka hubungan baik antara Batam dan Karimun dapat terjalin erat.

 “Kita serumpun di Kepulauan Riau, dengan pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di Batam saat ini, diharapkan daerah sekitar juga dapat merasakan dampaknya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk Kabupaten Karimun, Batam ingin dapat bermanfaat untuk daerah sekitar,” kata Muhammad Rudi.

 Muhammad Rudi menyampaikan bahwa dengan dilakukannya MoU tersebut pihaknya mengundang secara langsung dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Muhammad Sani Karimun untuk melakukan studi banding ke RSBP Batam.

 "Saya ingin setelah penandatanganan MoU ini jajaran RSUD Muhammad Sani Karimun dapat melakukan studi ke RSBP Batam untuk bertukar pengetahuan dan informasi, agar kualitas, fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin meningkat,” ujar Muhammad Rudi.

Diharapkan nantinya dengan hadirnya rumah sakit bertaraf internasional di Kota Batam akan memberikan multiplier effect yang nyata ke Kabupaten Karimun bahkan untuk Kepulauan Riau. 

Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Gubernur, Marlin Agustina; Sekretaris Daerah Kab.Karimun, Muhammad Firmansyah; Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo, Kepala Biro Keuangan BP Batam, Siswanto serta OPD di lingkungan Kabupaten Karimun dan Kota Batam.**/red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kapolsek Belakang Padang AKP Yerry Manullang Beri Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu dan Warga yang menderita penyakit Lumpuh bertempat di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam  .Pada Jumat (27/05/2022)

Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial ini di lakukan Polsek Belakang Padang dengan mengunjungi Rumah  warga seperti di Kampung Baru dan Kampung bugis di kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang, sebagai wujud kepedulian jajaran Polsek kepada warga di wilayah kerjanya.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH Melalui Kapolsek Belakang Padang AKP Yerry Manullang Mengatakan Pemberian Bansos tersebut selain sebagai wujud kepedulian juga Perhatian  kepada keluarga yang kurang mampu dan penderita sakit lumpuh  yang butuh bantuan uluran tangan untuk saling berbagi.

"  Dengan memberikan sedikit Bantuan alakadar ini semoga dapat bermanfaat."  Ujarnya

Adapun Masyarakat yang menerima Bantuan perempuan Lansia Eci warga Kampung Bugis Kel. Tanjung Sari dan  Tami warga kampung.Baru Kel. Tanjung Sari .

Dengan ucapan senada para Lansia penerima bantuan  tersebut mengucapkan terimakasih atas perhatian dan bantuan dari Kapolsek serta  Bhabinkamtibmas Polsek Belakang Padang.

" kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi semoga ini bermanfaat dan berkah ”, ungkapnya.

”Saya  Doakan semoga Bapak sehat selalu dan diberikan kelancaran Rizki oleh Allah SWT”. Ucap  Eci ** Hms

  

MARITIMRAYA.Com - Batam, Pandangan Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM ) terkait Sumber daya perikanan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki pontensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kalkulasi  wilayah 95% perairan dan 5 % daratan serta secara geografis letaknya sangat strategis.

 Hal ini seyogyanya   pemerintah Daerah membuat langkah yang tepat,  karena selama ini ditenggarai mafia perikanan   lebih dominan  hanya menguntungkan kelompok sehingga  harus segera ditertibkan .

Sikap ALARM ternyata kembali menarik perhatian Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri untuk berdiskusi bareng pada Senin (24/5/2022)

Wahyu yang baru diangkat menjadi ketua Komisi ini memang mengemban amanat untuk menggali PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) untuk Kepri dari berbagai sektor. Salah satunya dari sektor Perikanan. 

“ Sejauh hal tersebut memiliki payung hukum dan dapat  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka kami dari Komisi II DPRD Kepri siap bersinergi membahas Perda retribusi Perikanan sampai jadi ”  Ujar Wahyu menanggapi saat duduk kembali bersama jajaran ALARM dan pengurus inti KNTI ( Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ) Kota Batam, Amrullah. 

Antoni, Ketua ALARM yang duduk berdampingan dengan Wahyu menegaskan bahwa keberadaan Mafia perikanan di Kepri sangat mengganggu pemasukan daerah baik untuk provinsi dan Negara.

Seperti penghitungan produksi perikanan tangkap, jika penimbangan hasil produksi perikanan tangkap ijin pusat  di lakukan di pelabuhan perikanan yang terukur. Namun prakteknya banyak bongkar di pelabuhan milik pribadi. 

Ini sebabnya ALARM meminta agar seluruh kapal ijin pusat yang beroperasi di WPP 711 perairan Kepri mendaratkan hasil tangkapannya  di Pelabuhan Perikanan/pangkalan yang ada di Kepri.

"Jika tidak mau daratkan ikan di pelabuhan  perikanan/ Pangkalan  Kepri, kami akan minta dicabut ijin SIPI nya ” Demikian Antoni menjelaskan. 

Menyambung tanggapan Antoni,  Sekjen ALARM, Ucok Pakpahan mengatakan.

 “ ALARM bicara dengan data. ALARM juga memiliki staff ahli di bidang perikanan. Kita mengemas isu perikanan tangkap dengan tujuan meminimalisir potensi pendapatan daerah dan Negara yang hilang dari sektor retribusi dan juga Pungutan Hasil Perikanan ( PHP ) di Kepri.” tutur pria yang akrab di sapa Ucok ini singkat. 

Secara terpisah staff Ahli ALARM Durahim Suarli mengatakan bahwa daerah bisa  mendapatkan porsi pendapatan sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah. 

Dijelaskanya  Kapal ijin pusat memang menangkap di zona 3, tetapi membongkarnya di pelabuhan yang merupakan area provinsi. Jadi provinsi bisa mengutip retribusi dari kegiatan kapal nelayan ijin pusat di pelabuhan, walaupun itu pelabuhan swasta.  

"Apalagi kemitraan ALARM dengan Anggota  DPRD Provinsi Kepri  bersinergi untuk meramaikan pelabuhan perikanan, sudah jelas lebih joss itu “ terang mantan pejabat di Dinas Perikanan dan kelautan Karawang ini.

“ Dasar untuk menarik retribusi jelas untuk provinsi. Dengan UU no 23 tentang kewenangan daerah  dan UU no 28 tentang retribusi. Biasanya setiap daerah sudah ada peraturan daerahnya tentang ini. Terkait kapal ijin pusat yang 30 GT ke atas, Kepri sudah ada perdanya. Kalau tidak salah tahun 2012” Tutur pensiunan yang pernah menjabat Kabid Perikanan Tangkap ini. 

Menurut data yang dipegang ALARM  Kapal Perikanan Ijin pusat yang sudah ditunjuk di SIPI yakni, sekitar 70 kapal ikan  berpelabuhan pangkalan di Barelang Batam, 100 lebih kapal berpelabuhan pangkalan di punggur Batam dan hampir 200 kapal berpelabuhan pangkalan di Selat Lampa Natuna.

Tapi ironisnya  hingga kini belum ada satupun  kapal yang masuk karena terganjal oleh praktek mafia perikanan Kepri. Sebagaimana diketahui Kapal dari Pantura di usir – usir, tetapi kapal ijin pusat lokal di biarkan. Nelayan kecil di bayar untuk mengusir Kapal Jaring tarik berkantong, tapi kapal purse seine dibiarkan. Tanjung Balai Karimun jumlah penduduk sedikit, tetapi armada kapal ikannya mencapai hampir 200 unit dan mampu menjelajah ke WPP 718 bahkan beranak pinak di pantura.

" Intinya jika aturan dijalankan dan praktek mafia perikanan ditertibkan retribusi dan PHP untuk pemerintah dan Negara, akan meningkat“ ungkap Antoni menutup pembicaraan. ** Arifin

 Kapal Tongkang memuat Ratusan 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Ditenggarai gelombang kuat dan susunan kontainer yang tidak stabil diatas kapal, sehingga terjadi  insiden tunggal kapal jenis tongkang  hampir tenggelam saat tengah berlayar di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (26/5/2022).

Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I  Tanjung Balai Karimun  Jhon Kenedi melalui Seksi Kesyahbandaran Rinaldi saat dihubungi awak media membenarkan dan sedang melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan keamanan dan keselamatan pelayaran .

Ada satu set kapal,  tongkang Marcopolo 188 yang memuat kontainer dan yang menarik kapal tugboat Mega Daya 43 

Dari syabandar ada 2 kapal patroli yang akan menuju lokasi kejadian, yang mana lokasi tersebut dikenal sebagai alur lalu lintas perairan internasional

Total muatan diatas kapal tongkang sebanyak 195 unit kontainer yang  berangkat dari pelabuhan Perawang  Pekanbaru dengan tujuan Singapura.

 "Nanti secara detail akan saya kabarin bang" Sebut Rinaldi

Posisi tongkang yang miring, membuat kontainer tersebut masuk dalam laut, bahkan ada beberapa kontainer hanyut terbawa oleh arus laut.

Dikatakanya Selain patroli Kapal KPLP, TNI Angkatan Laut dan Satpolairud Polres Karimun melakukan keamanan ditempat kejadian.**Tim

 

MARITIMRAYA.Com Batam, Kebakaran kabel listrik Gardu Portal milik PLN di Perum Bida KSB Tiban Mentarau Sekupang Batam pada Rabu malam (25/5/2022) sekira  pukul 23.wib  sontak membuat warga dan pengendara yang melintas terkejut, pasalnya api menjalar ke kabel lain dan semankin membesar di ketinggian delapan meter dari aspal jalan.

Berbagai upaya warga mencoba menghubungi petugas PLN, pemadam kebakaran serta menyebar inpormasi ke  media sosial agar  api segera dapat dipadamkan.

" Awas  menjauh pak,nanti trapo yang besar diatas itu bisa meledak " teriak salah satu warga mengingatkan.

Warga yang berada di lokasi tampak terkejut pasalnya api dan sebagian kabel tiba - tiba jatuh dan api Semangkin membesar pula hal ini dikarenakan lahan  tanah gardu tersebut berumput.

Ironisnya sekitar 15 menit mobil teknisi petugas PLN datang dan  memadamkan api menggunakan tabung Alat Pemadam Api rRingan (APAR) namun tidak berpungsi dengan baik karena tidak ada racun apinya.

" Woooow malu - maluin " Ujar warga.

Selanjutnya tampak sebagian petugas PLN dengan tenang memadamkan api yang berada diatas kabel  menggunakan tiang kayu guna mengait dan  memutuskan aliran kabel diatas  yang masih berapi dan selanjutnya salah satu petugas berusaha menyiram api kabel direrumputan dengan mengambil air dari tempat cucian mobil.

Warga tampak redah ketegangannya  ketika terdengar Raungan sirine mobil pemadam  milik BP Batam  datang  menolong.

Petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan alat semprotan air mengucur deras  berhasil menjinakan api  hingga mengecil  dan padam.

Salah satu warga Edi kepada awak media mengatakan Gardu portal ini telah beberapa kali terjadi kebakaran, dan berharap kejadian ini terakhir.

Diceritakan Edi, sebelum kejadian kebakaran Gardu portal, listrik padam selama delapan jam   di perum KSB, yakni dari pukul 13.Wib hingga pukul 21. Wib baru listrik normal "Anehnya baru satu jam lebih listrik menyala di Perum KSB seketika  listrik padam lagi disusul keluar api di Gardu Portal.

"Saya lihat sore tadi ada petugas PLN sedang melakukan perbaikan  Gardu Portal  dengan menggunakan tangga tapi heranya kenapa jadi terbakar" Katanya.

Secara terpisah Al petugas PLN dilokasi kejadian saat dikonfirmasi terkait  apakah sore tadi mengerjakan perbaikan Gardu portal mengelak menjawab, " saya gak mau menjawab, nanti ada atasan saya datang kemari, tanya sama dia saja" ujarnya.

Namun awak media menunggu hampir satu jam, atasan Al tidak kunjung datang.

Pantauan awak media  akibat Gardu Portal milik PLN terbakar di perumahan KSB menjadi gelap gulita, tetapi jalan di perumahan tersebut  terang karena bertebar 20 tiang  lampu bertenaga Surya .**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menggelar kegiatan di Batam.

Hal itu disampaikan Rudi saat membuka langsung kegiatan Temu Teknis Petugas Perbatasan dan Pulau Terluar di Hotel Aston, yang digagas oleh KKP Republik Indonesia, Selasa (24/5/2022).

Rudi mengatakan sebagian besar wilayah Batam merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura. Saat ini Batam juga tidak memiliki hasil bumi, sehingga pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas saat ini.

“Terimakasih KKP telah menyelenggarakan kegiatan di Batam,” kata Rudi.

Dijelaskan Rudi, sebelum Covid-19 melanda kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam mencapai 2 juta wisman setiap tahunnya. Sedangkan wisatawan nusantara mencapai 6 juta orang.

“Tapi sejak Covid-19 melanda, kunjungan wisman baik yang mancanegara maupun lokal terjun bebas,” ujarnya.

Karena itu Rudi bersyukur penanganan Covid-19 saat ini sudah dapat dikendalikan. Kunjungan wisatawan saat ini berangsur kembali meningkat meskipun belum seperti saat sebelum adanya Covid-19.

Selain pariwisata potensi lain yang dapat dikembangkan adalah perikanan, karena mengingat wilayah Batam sebagian besar adalah laut. Karena itu pihaknya juga berharap KKP dapat turut membantu pengembangan potensi perikanan di Batam.**/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Komisi V DPRD Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Badan Usaha RSBP Batam Afdhalun A. Hakim di Gedung B, RSBP Batam, Sekupang, Senin (23/5/2022).

Sebanyak 11 orang rombongan komisi yang membidangi Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan tersebut sengaja datang ke Batam dalam rangka studi banding di RSBP Batam.

Pada kesempatan pertama, rombongan meninjau langsung fasilitas pelayanan kesehatan terkini diantaranya ruang CT SCAN, ruang MRI, ruang radiologi, laboratorium kateterisasi jantung (Cath Lab), hingga ruang rawat inap VVIP RSBP Batam.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Lalu Hadrian Irfani sekaligus Ketua rombongan mengatakan kedatangannya bersama rombongan selain menjalin silaturahmi juga bertukar pikiran tentang pelayanan kesehatan dan pengelolaan di rumah sakit BP Batam. 

“Alhamdulillah hari ini kita mendapat informasi bahwa di rumah sakit BP Batam tidak kalah dengan Singapura dan Penang Malaysia dari sisi peralatan dan dari sisi kecepatan dan ketepatan dalam menangani pasien, tentu informasi ini akan kita bawa ke NTB,” kata Lalu.

Dijelaskannya, studi banding dilakukan karena hadirnya sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, NTB yang mengharuskan percepatan pembangunan baik dari sisi pelayanan wisata maupun kesehatan. 

“Di sana kami juga bangun rumah sakit internasional mandalika namun terhenti karena keterbatasan anggaran, maka kami belajar, tadi ada teman komisi yang bertanya tentang investor salah satunya upaya Kepala BP Batam  Muhammad Rudi yang langsung jemput bola ke Dubai, Uni Emirat Arab. Ini kami akan adopsi, kita akan berjuang supaya rumah sakit di sana bisa menjadi rujukan Indonesia timur dan berdasarkan hasil dari sini juga sebagai referensi untuk membangun rumah sakit di sana,” ujarnya. 

Sementara Direktur Badan Usaha RSBP Batam Afdhalun Hakim menyambut baik kunjungan Komisi V DPRD Provinsi NTB tersebut. 

“Kami kedatangan tamu istimewa dari teman-teman komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sharing pengalaman, kami sampaikan bahwa apa yang telah dilakukan rumah sakit ini dan yang akan dilakukan agar terus berkembang sesuai dengan tuntutan layanan masyarakat apalagi kita berada di daerah perbatasan langsung dengan singapura dan Malaysia,” ucap Afdhalun. 

Ia berharap dengan keunggulan yang dimiliki Batam dan di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi, Batam dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan devisa negara salah satunya rencana pembentukan KEK Kesehatan di Sekupang . 

“Kita ketahui 100 sampai 150 triliun devisa kita bocor ke negara tetangga, bagaimana upaya kita supaya bisa kita tahan minimal 10 persen saja 10 triliun sudah hebat setiap tahunnya, maka kita terus bangun fasilitas, peralatan, SDM dengan standar internasional dan juga kawasan sekupang ini akan menjadi KEK kesehatan, ini juga lah yang akan menahan lajunya keluar devisa negara itu dimana nanti investor dari negara asing, dari luar yang bisa membangun KEK dan Batam semakin maju dan madani ,” harapnya. **/Tim

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Potensi hasil Perikanan tangkap di perairan  Kepulauan Riau diketahui berlimpah, sebanyak 1,1 Juta Ton Per tahun dan  ditenggarai telah  diangkut kapal - Kapal ikan, namun aktipitas bongkar muat kapal ikan perlu pengawasan dari instansi terkait terutama tentang berat muatan ikan diatas kapal, Hal ini dikatakan  ALARM ( Aliansi Rakyat Menggugat) kepada awak media, Ia menengarai bahwa potensi tersebut sudah terexploitasi walaupun belum keseluruhan. 

" Ini bisa terlihat dari  "bandel"nya para pengusaha mengikuti peraturan. Terutama peraturan tentang Pelabuhan Pangkalan yang tertera di SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) tahun berjalan sekarang. Di suruh berpangkalan di mana, bongkar di mana. Nakal mereka ini " demikian Antoni, Ketua ALARM menyentak. 

Menurut Antoni, di Kepri ada puluhan bahkan mungkin ratusan kapal perikanan ijin pusat yang beroperasi. Dengan jumlah kapal yang banyak, harusnya  PNBP sektor Maritim dari perikanan tangkap pungutannya besar 

" Yang terjadi sekarang, kapal banyak ikan tak ada. Tapi beroperasi terus. SIPI tetap diurus. Penimbangan ikan entah dimana dan berapa hasilnya, tidak jelas. Mafia perikanan bermain di sini. Akibatnya, pengembangan maritim Kepri dari sektor perikanan hanya untuk mafia perikanan saja" tegas Antoni. 

" Sebagai contoh, PT  HLS. Satu kapal KM. SL berpelabuhan pangkalan tunggal di Barelang. KM. SJ, KM. SI dan KM. SM Pelabuhan pangkalan ( PP ), Barelang dan PP. Selat Lampa.  Di PP. Selat Lampa kebanyakan pembongkaran ikan dari kapal ijin propinsi. Yang ijin pusat bongkar di mana? Bagaimana mau membangun maritim di Kepri kalau begini caranya? Ini yang harus ditertibkan kalau mau bicara pengembangan perikanan tangkap di Kepri" tegas Antoni. 

" Kami meminta Gubernur Kepri dan Komisi II DPRD Kepri menyikapi dan menertibkan permasalahan ini. Ini potensi di depan mata. Hanya butuh kebijakan, ketegasan dan koordinasi. ALARM siap kawal Gubernur dan Ketua Komisi II DPRD Kepri untuk menertibkan mafia perikanan Kepri " tegas Antoni. 

Lebih lanjut Antoni menyorotin keberadaan Kapal Pengangkut Ikan di Tanjung Balai Karimun yang mencapai lebih kurang 30 kapal pengangkut.  

" Karimun itu luar biasa. Kapal pengangkut perikanan ada yang sampai berukuran 390 GT. Berarti banyak ikan yang siap diangkut. Tapi pusat informasi pelabuhan perikanan TB. Karimun tidak mampu menyajikan data perikanan tangkap Karimun. Ini ada apa? Negara jelas dirugikan dari tidak jelasnya penimbangan hasil operasional kapal perikanan tangkap ijin pusat di Tanjung Balai Karimun. Kami minta Komisi II DPRD KEPRI dan Gubernur untuk menertibkan perikanan tangkap di Karimun. " tegas Antoni. 

ALARM juga menengarai bahwa penolakan terhadap kapal pantura di titik tertentu ditunggangi mafia perikanan. 

" Para tengkulak mafia perikanan memberikan sejumlah dana untuk mengusir Kapal Jaring tarik berkantong kepada oknum nelayan. Ini harus ditindak tegas " tutur Antoni. 

Mengakhiri pembicaraan Antoni meminta Gubernur dan Komisi II DPRD KEPRI fokus membenahi dan menertibkan mafia perikanan Kepri. 

"Dengan armada perikanan ijin pusat yang jumlahnya ternyata banyak, harusnya industri kemaritiman Kepri berkembang. Unit Pengelohan Ikan bisa dikembangkan sebagai penopang industri dengan kontribusi pemasukan daerah yang jelas, penambahan lapangan pekerjaan yang bisa dipastikan multi efek kepada sektor usaha lain. Dan itu di depan mata, bukan rencana.

" Untuk itu sebanyak Sepuluh  lebih LSM, Media, tokoh masyarakat, pengacara dan jaringan yang berada di dalam ALARM akan kawal tuntas masalah ini. Kalau perlu sampai ke Presiden pun kita siap. Demi Kepri! " tutup Antoni. **/ Arifin