MARITIM RAYA

MARITIMRAYA - Batam — Sebanyak Delapan Tim SAR dari institusi perairan melakukan pencaharian korban Kapal Tug Boat TB Multi Sahabat 8 yang tenggelam di Perairan Batu Ampar Batam, pada Rabu (24/6/2020), sekira pukul 14.10 WIB. Diketahui kapten kapal, Bambang Hardiono, ikut tenggelam bersama kapal. Hingga berita diturunkan, korban masih dalam pencaharian Tim SAR.


Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang, Mu’min, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), membenarkan insiden ini. Tim SAR gabungan telah turun ke lokasi kejadian melakukan pencarian terhadap satu orang korban, namun belum menemukan keberadaan korban.


Adapun unsur SAR gabungan terdiri dari, Kantor SAR Tanjungpinang, Pos SAR Batam, Polair Polda Kepri, Polair Polresta Barelang, PLP Tanjung Uban, Bakamla Batam, KSOP kelas1 Batam, petugas navigasi VTS Batam.


Diketahui kru kapal berjumlah 5 (lima) orang, kapal jenis tunda ini diduga tengah melakukan pemasangan Dapra untuk merapat ke Kapal tanker MT Clear Ocean Appolon 11. dikarenakan cuaca buruk, kapal naas ini hilang keseimbangan dan tenggelam, 4 orang kru kapal selamat dan 1 orang belum ditemukan.


”Korban Kecelakaan Kapal Tag Bout yang belum ditemukan 1 orang,” katanya.


Koordinat posisi kapal telah ditemukan di kedalaman sekitar 40 meter, masih di sekitar lokasi kejadian. Karena, arus dan gelombang tinggi, membuat personil tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian korban.


”Posisi kapal telah diketahui. Berada di kedalaman sekitar 40 meter, tidak jauh dari lokasi kejadian. Pencarian korban kita hentikan sementara, karena hari sudah gelap dan malam. Pencarian korban dilanjutkan hari Kamis” UjarMu’min.** Bersambung(red)

MARITIMRAYA.com Jakarta, Guna meningkatkan keselamatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan di Selat Sunda dan Selat Lombok kementerian perhubungan akan menerapkan Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (SCC) dengan siatem pelaporan secara terpadu.

Salah satunya melakukan peningkatan pengawasan di TSS, dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengoptimalkan pengoperasian Vessel Traffic Service (VTS) Merak dan VTS Benoa.

Dilansir dari Berita Trans. com Direktur kenavigasian Hengki Angkasawan mengatakan pentingnya meningkatkan keselamatan pelayaran di selat Sunda dan Lombok??
"Sarana dan prasarana di VTS Merak dan VTS Benoa, termasuk Sumber Daya Manusia, Automatic Identification System (AIS), Radar, dan lain-lain siap untuk melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok,” jelas Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda, maka juga diatur mengenai pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi (SUNDAREP dan LOMBOKREP) bagi kapal-kapal yang melintas pada TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.


Pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi bertujuan agar terdapat manajemen lalu lintas yang efisien dan cepat, demi kepentingan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut, sebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional yang relevan.





"Hal tersebut juga sesuai dengan Konvensi SOLAS Chapter V, yang mengatur tentang fungsi dan peran terkait operasional Vessel Traffic Services (VTS) dan Ship Reporting System (SRS), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran,” katanya.





Nantinya kapal yang hendak melewati TSS Selat Sunda dan Selat Lombok diminta memberikan informasi sebelumnya tentang ukuran kapal, baik dalam kondisi ballast maupun bermuatan dan apakah membawa kargo berbahaya.





Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi ini bersifat wajib, yaitu bagi semua kapal berbendera Indonesia yang melintas, menyeberangi/memotong bagan pemisah lalu lintas (TSS) melalui daerah kewaspadaan (precaution area).
"Sedangkan bagi semua kapal asing yang memasuki bagan pemisah lalu lintas (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi,” ujar dia.





Hengki mengatakan, dalam berkomunikasi di Selat Sunda dan Selat Lombok harus dilaksanakan dengan percakapan yang mudah dimengerti dan singkat.





Bagi TSS Selat Sunda melalui Radio VHF pada channel 22 atau 68 dengan nama panggil Merak VTS, sedangkan TSS Selat Lombok melalui Radio VHF pada channel 16 atau 68 dengan nama panggil Benoa VTS, dimana semua kapal yang melewati TSS harus sepenuhnya melaksanakan tugas jaga dengar.





Selain itu, peran VTS sangat vital dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan dan Informasi Navigasi, mengingat kapal-kapal akan berkomunikasi dengan VTS, terkait dengan fungsi pelaporan kapal, serta terkait dengan pelayanan INS (Information Navigation Service) dan NAS (Navigational Assistance Service).





"Di mana semua kapal yang berlayar di kedua Selat tersebut direkomendasikan untuk mempergunakan informasi yang disiarkan oleh VTS Merak dan VTS Benoa,” ungkapnya.??
Pihaknya juga telah menyusun Format Pelaporan sesuai Standard Marine Communication Phrases (SMCP) IMO. Pertama format pada saat Kapal melintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, dan yang kedua pada saat Kapal memotong/menyeberang di TSS.





Selain itu, format Sistem Pelaporan Kapal disampaikan berdasarkan kode, Identifikasi pesan (jenis laporan) dan laporan pertama. Kode A disampaikan terkait informasi kapal (nama, tanda panggilan, nomor identifikasi IMO dan bendera kapal).
Kode P untuk muatan di atas kapal (kargo berbahaya atau tidak), Kode Q untuk informasi cacat/kerusakan/kekurangan/keterbatasan, dan Kode X untuk informasi lain-lain yang relevan.
"Bila diperlukan VTS operator daapt memintak inpormasi tambahan kepada kapal seperti destination, last port,syarat kapal serta memberikan pelayanan lainnya yang termasuk dalam pelayanan INS dan NAS" tutup Hengki.




(Berita Trans.com)

MARITIMRAYA.com - Pelayaran, Empat Armada KRI dari jenis fregat dan Korvet (Kapal anti kapal selam) berada di perairan Natuna Utara , penempatan kapal TNI tersebut guna meningkatkan keamanan dari kegiatan ilegal kapal asing di kawasan perairan Natuna Utara Indonesia.

Selain itu peningkatan pengamanan di perairan Natuna Utara ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia menyingkapi ketegangan antara armada perang China dan Amerika serikat di perairan Natuna Utara beberapa hari lalu.




Hal ini dikatakan  Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Ahmad Heri Purwono, saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjungpinang, Kepri, Jumat (19/6), upaya tersebut untuk menyikapi konflik yang terjadi antara China dan Amerika Serikat di Laut Natuna Utara.




Dikatakanya, sebagai negara yang wilayahnya yang berada di kawasan konflik, tentu pemerintah Indonesia mengambil langkah kongkrit mengamankan wilayah perairan Natuna Utara untuk kedaulatan hukum NKRI.




“Penempatan Armada KRI, dua jenis fregat dan dua jenis korvet disiap siagakan, adapun tugas mereka adalah melakukan penegakan kedaulatan hukum, kapal – kapal asing yang masuk ke wilayah kedaulatan kita,” ujar dia.




Menurutnya, keberadaan kapal perang Republik Indonesia di Laut Natuna utara ini juga mengantisipasi dari dampak konflik di Laut Natuna utara, karena tidak menutup kemungkinan Natuna akan menjadi daerah persembunyian atau pendaratan oleh negara yang saat ini sedang ramai di perairan pulau terluar Indonesia.




“Kita punya hak kedaulatan dan hak berdaulat,kita harus mempertahankan wilayah kita jangan sampai dia ganggu negara asing,” ucapnya.




Lanjutnya menjelaskan, situasi di Laut China Selatan saat ini semakin memanas. Ketegangan meningkat usai militer Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perang mereka ke wilayah itu.




Kabar terbaru, kata dia, Angkatan Laut dan Udara China memukul mundur USS Barry milik Amerika. Kapal perusak nuklir itu dikejar karena secara sengaja menerobos masuk ke wilayah teritorial China di sekitar perairan Pulau Xisha. Militer China menyebut jika perbuatan Amerika Serikat itu sengaja dilakukan untuk memprovokasi.




Kondisi ini pula tentu dikhawatirkan akan berdampak terhadap aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di Natuna, karena takut akan konflik yang terjadi di bagian utara. Namun, Pangkoarmada I tetap meminta nelayan beraktivitas seperti biasa.




“Jangan takut untuk melakukan penangkapan ikan, kami dari TNI AL akan tetap mengawal kapal nelayan Indonesia saat menangkap ikan di laut,” Tutup Pangkoarmada 1, Laksda TNI Ahmad Heri Purwono (Red)