MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.com - Batam, Peristiwa kapal niaga kandas diperairan batu berenti kecamatan Belakang Padang kota Batam hampir terjadi setiap tahun, tentu hal ini menjadi sorotan negatip bagi dunia pelayaran internasional.

Seperti pada pertengahan bulan mei tepatnya pada Senin (11/5) yang lalu dua unit kapal niaga di hari yang sama yakni, kapal kargo MV. Samudra Sakti 1 berbendera indonesia dan kapal kargo MV Shahraz berbendera Iran kandas menabrak batu karang diperairan batu berenti kepulauan Batam.

Beruntung MV Samudra Sakti1 tidak mengalami kebocoran sehingga saat air pasang kapal dapat bergerak kembali, namun naas bagi kapal asing MV Shahraz yang memuat full ratusan kontainer, terlihat lambung sebelah kanan robek dan kondisi kapal melengkung seperti patah tengah.

MV. Shahraz yang sebelumnya berangkat dari Malaysia tujuan India, hingga kini tengah proses evakuasi kontainer ship to ship (STS) diperairan Batu Berenti , menurut Nara sumber kepada awak media mengatakan muatan kontainer dipindahkan ke kapal kargo lain, proses STS menggunakan crane kapal tongkang dan selanjutnya disusun diatas kapal kargo, " muatan yang sudah memenuhi kapasitas kapal kargo diberangkatkan negara tujuan yakni India" ujarnya.

Sementara kru kapal asing bendera Iran itu sebanyak 26 orang mereka semua berkebangsaan Pakistan sekarang berada di Rudenim imigrasi Kab Tanjung Balai Karimun" Sebutnya

Evakuasi Kapal asing Charaz yang kandas diperairan pulau berenti kecamatan Belakang Padang kota Batam terkesan tidak transparan, lambat serta memakan biaya tinggi, aneh bin ajaib perairan batu berenti secara geograpis masuk wilayah kerja Batam, namun sekarang berada di wilayah kerja Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kabuapten Tanjung Balai Karimun, yang mana sebelumnya berada wilayah kerja KSOP kelas III pulau sambu Batam.

Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas 1 Tanjung Balai Karimun Capt. Barlet S, selaku regulator yang berwenang menangani keamanan dan keselamatan pelayaran saat dihubungi awak media tidak menggubris pada Jumat (29/5) dan kirim pesan via whatsapp tidak mau membalas.

Perairan batu berenti merupakan jalur lalu lintas kapal terpadat NO : 2 di dunia dan ditetapkan sebagai kawasan pandu luar biasa, kawasan yang rawan kecelakaan ini mendapat perhatian khususnya dari pemerintah Jepang akan keselamatan pelayaran kapal negara matahari terbit, sehingga pihaknya menghibahkan peralatan canggih Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Batam dan di pulau takong hiu kecil sekitar tahun 2013

Ditengarai proses evakuasi STS memakan biaya sekitar Rp 50 M, namun hingga kini instansi berwenang belum memberi keterangan terkait perusahaan keagenan kapal dan perusahaan bongkar muat kapal serta perusahaan kerja bawah air (salvage) yang mengerjakan evakuasi kapal asing tersebut.**Tim
"

MARITIMRAYA.com - Batam, Arus lalu-lintas kapal penumpang di Pelabuhan Ferry Domestik Sekupang dan Telaga Punggur yang dikelolah BP Batam masih berjalan normal meski mengalami penurunan jumlah penumpang yang signifikan sebagai dampak dari penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson Idris mengatakan, rata-rata penumpang yang berangkat di Pelabuhan Ferry Domestik Sekupang per harinya adalah 181 orang dan rata-rata penumpang yang tiba di pelabuhan sebanyak 151 orang.

Kemudian Pelabuhan Ferry Domestik Telaga Punggur melayani rata-rata 284 orang yang berangkat dan 200 orang penumpang yang datang di pelabuhan.

“Di Pelabuhan Ferry Domestik Sekupang per harinya ada 1 kapal ke Selat Panjang, 2 kapal yang beroperasi ke Tanjung Balai Karimun, 1 kapal ke Tanjung Batu, dan 1 kapal ke Tanjung Pinang. Untuk Pelabuhan Ferry Domestik Telaga Punggur ada 5 kapal per hari yang beroperasi ke Tanjung Pinang dan 8 kapal per hari ke Tanjung Uban,” jelas Nelson.

Nelson merinci beberapa kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ferry Domestik Sekupang, yakni Batam Jet 3 tujuan Selat Panjang dengan jadwal keberangkatan pukul 11.30 WIB, MV Miko Natalia 88 tujuan Tanjung Balai Karimun dengan jadwal keberangkatan pukul 11.30 WIB, MV Sentosa 15 tujuan Tanjung Batu dengan jadwal keberangkatan pukul 12.30 WIB, Dumai Line 1 tujuan Tanjung Pinang dengan jadwal keberangkatan pukul 15.00 WIB. Dan MV Miko Natalia 33 tujuan Tanjung Balai Karimun dengan jadwal keberangkatan pukul 17.00 WIB.

Untuk operator kapal di Pelabuhan Ferry Domestik Telaga Punggur, Baruna Jaya dan Oceanna Baru melayani tujuan Tanjung Pinang dengan jadwal keberangkatan setiap 2 jam sekali, yaitu pukul 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, dan 17.30 WIB. Sedangkan PT. Anugrah Jala Candra, PT. Flora Perkasa, dan PT. Cahaya Mulya melayani penumpang dengan speed boat tujuan Tanjung Uban dengan jadwal keberangkatan setiap 1 jam sekali, dimulai pukul 07.03 hingga pukul 18.03 WIB.

“Penyebaran Covid-19 di Kota Batam tentunya juga berdampak pada kuantitas kapal yang beroperasi. Adapun kapal yang tidak beroperasi selama wabah covid-19 berjumlah 32 unit untuk Pelabuhan Ferry Domestik Telaga Punggur dan 20 unit untuk Pelabuhan Ferry Domestik Sekupang,” kata Nelson.

Pelabuhan Ferry Domestik Sekupang beroperasi mulai pukul 11.30 WIB dan ferry terakhir akan berlayar pada pukul 17.00 WIB. Sedangkan ferry terakhir ke Tanjung Pinang beroperasi pada pukul 17.30 WIB, serta ferry terakhir ke Tanjung Uban pada pukul 18.00 WIB. (rillis)

MARITIMRAYA.com - Batam, Pelabuhan di bawah pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam tidak terkena imbas dari Peraturan Menteri Perhubungan PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Nelson Idris mengatakan, hingga saat ini Terminal Ferry Domestik dan Internasional di bawah pengelolaan BP Batam masih beroperasi seperti biasa.

Nelson menjelaskan bahwa dalam Permenhub PM 25 Tahun 2020 disebutkan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut berlaku untuk pengoperasian kapal penumpang yang melayani pelayaran mudik dalam satu wilayah provinsi, kabupaten, atau kecamatan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelayaran antarprovinsi, kabupaten, atau kecamatan dengan ketentuan pelabuhan asal, singgah, atau tujuan merupakan wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Selain itu, Permenhub PM 25 Tahun 2020 juga mengatur pengecualian penerapan larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut, yakni untuk pelayanan kapal penumpang rutin non mudik yang mana daerah asal maupun tujuan tidak menetapkan PSBB; kapal penumpang antar pulau bagi TNI/POLRI/ASN dan tenaga medis, dan kapal penumpang yang melayani pengangkutan logistik (sembako, obat dan alat medis) yang telah mendapatkan persetujuan izin berlayar dari Syahbandar dan disetujui oleh Gugus Tugas Covid-19 di wilayah bersandar.

“Batam hingga kini belum ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), itu artinya kapal-kapal penumpang rutin baik domestik maupun internasional masih dapat beroperasi seperti biasa, namun terdapat pengurangan jadwal operasional sebagai imbas penyebaran Covid-19,” ujar Nelson Idris, Rabu (29/4/2020).

Meski demikian, Nelson mengakui bahwa Kapal Pelni KM Kelud tujuan Batam-Jakarta dan KM Sinabung tujuan Batam-Belawan (Medan) yang bersandar di dermaga Pelabuhan Batu Ampar tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Namun, meski tidak mengangkut penumpang, Kapal Pelni tetap diperbolehkan sandar di dermaga Pelabuhan Batu Ampar untuk mengangkut kebutuhan logistik.

Nelson pun meminta masyarakat mematuhi arahan Presiden Joko Widodo yang melarang masyarakat mudik pada Idul Fitri 1441 H kali ini demi mencegah penyebaran Covid-19 ke keluarga di kampung halaman.

“Kami tegaskan bahwa BUP Batam siap menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan jika mengacu pada Permenhub PM 25 Tahun 2020, maka Pelabuhan di Batam tidak terkena imbas karena bukan termasuk wilayah PSBB. Tapi kita ingatkan agar masyarakat Batam tidak mudik sehingga wabah Covid-19 ini tidak berpindah ke daerah lainnya,” ujar Nelson.

Seperti diketahui bahwa BUP Batam mengelola dua Pelabuhan Domestik, yakni Terminal Ferry Domestik Sekupang dan Telaga Punggur. Selain itu ada lima Pelabuhan Internasional yang pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, yakni Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry Internasional Nongsapura, dan Terminal Ferry Internasional Harbour Bay.

“Sehubungan dengan sepinya jumlah penumpang, Terminal Ferry Internasional Sekupang memang berhenti beroperasi sementara waktu untuk mengurangi beban operasional, namun terminal ferry internasional dan domestik lainnya masih beroperasi,” imbuh Nelson.

Nelson menambahkan, Pelabuhan Barang di bawah pengelolaan BUP BP Batam, yakni Terminal Umum Curah Cair Kabil dan Terminal Umum Batu Ampar tidak terkena imbas dari Penyebaran Covid-19. Ia mengatakan operasional kedua Pelabuhan Barang ini tetap berjalan seperti biasa untuk memastikan pasokan logistik yang masuk dan keluar kota Batam berjalan lancar.

“Lalu lintas barang di Pelabuhan Curah Cair Kabil dan Pelabuhan Umum Batu Ampar tetap ramai seperti biasa,” demikian Nelson Idris mengatakan. (MC red )

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Ditengah upaya menangkal dan menghentikan sebaran wabah virus Covid-19  pada jalur pintu masuk dari luar negeri, sepatutnya pemangku kepentingan pelabuhan internasional Batam selain selalu koordinasi juga memastikan ketersediaan stok barang disinfektan

Namun ironis pelabuhan Internasional Batam centre mengalami kehabisan cairan penyemprotan disinfektan. Rabu (01/04/2020).

Hal tersebut, merupakan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI ) perwakilan Kepulauan Riau saat melakukan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) di lokasi Pelabuhan Internasional Batam Center. "Sejak lebih 2 minggu lalu setiap penumpang yang datang dari luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan internasional di Batam tidak dilakukan penyemprotan disinfektan dikarenakan stok yang ada telah habis," kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Batam, dr. Ahmad Farchanny.

Menanggapi hal itu, Kepala ORI Kepri, Dr. Lagat Siadari mengatakan kehabisan stok ini sangat disayangkan karena masih banyaknya penumpang yang masuk dari Negara Singapura dan Malaysia yang mayoritasnya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Setidaknya sejak tanggal 17 sampai dengan 30 Maret 2020 kemarin ada 30.000 PMI yang masuk pulang ke wilayah Indonesia melaui pelabuhan-pelabuhan di Batam, Tanjungpinang, dan Karimun," terangnya.

Selanjutnya, dalam keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana menyebutkan bahwa pihaknya telah mengetahui kondisi tersebut. Karena alkohol khusus membuat disinfektan yang ramah/aman untuk disemprotkan pada tubuh manusia sangat langka dan sulit dicari.

Meskipun demikian, lanjut Dr. Lagat Siadari mengatakan dalam kegiatan Sidak di lokasi Pelabuhan Internasional Batam Center oleh Ombudsman Kepulauan Riau terlihat petugas KKP tetap melakukan pemeriksaan penumpang kapal.

Pemeriksaan meliputi, suhu tubuh setiap penumpang dengan menggunakan therma scanner, pengisian kartu identitas, dan data lainnya pada kartu kesehatan atau health card yang wajib dilaksanakan sebagai prosedur pemeriksaan terhadap setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau penumpang dari luar negeri.

Di akhir kegiatan, Kepala Perwakilan ORI Kepri, Dr. Lagat Siadari menyampaikan saran kepada KKP Kelas 1 Batam segera melakukan langkah koordinatif dengan Kementerian Kesehatan agar untuk cepat diperhatikan pelaksanaan penyemprotan disinfektan kembali bagi penumpang dari luar negeri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tetap bekerja maksimal dalam menyelesaikan proses penyidikan kasus illegal fishing. Selasa, (31/03/2020)

Direktur Jenderal PSDKP, Tb Haeru Rahayu menjelaskan penggunaan video conference dalam proses penyidikan menjadi salah satu siasat agar penyidikan tindak pidana perikanan tidak terhambat di tengah pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia.

”Kami menggunakan teknologi video conference dalam proses penyidikan terhadap pelaku illegal fishing, yang sedang diproses hukum di Pangkalan PSDKP Lampulo," terangnya, di Jakarta.

Penyidik di Pangkalan PSDKP Lampulo, melakukan proses dan tahapan sesuai dengan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19. Dimana semua awak kapal asing yang ditangkap, diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

"Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, awak kapal pelaku illegal fishing tersebut telah dilakukan pengukuran suhu tubuh secara rutin yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Ulehlhuee dan Dinas Kesehatan Aceh dan isolasi secara mandiri terlebih dahulu sebagaimana protokol pencegahan Covid-19," katanya.

Lanjutnya, sebanyak dua Nakhoda berkewarganegaraan Myanmar dari dua kapal pelaku illegal fishing berbendera Malaysia (PKFB 1099 dan PKFB 776), akan segera menjalani proses hukum atas tindak pidana perikanan yang sudah dilakukan.

Selain itu, terkait adanya beberapa kebijakan penutupan akses di beberapa wilayah. Menurutnya, hal tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyidikan yang berjalan, khususnya mengenai penggunaan jasa penerjemah yang berdomisili di Provinsi yang berbeda.

Sehingga penyidik akhirnya melakukan video conference agar hal tersebut tidak menghambat proses penyidikan yang berjalan. ”Proses penyidikan harus tetap mengikuti norma yang diatur dalam hukum acara. Alhamdulillah dengan video conference dapat menjadi solusi yang baik," terangnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Drama Panca Putra menjelaskan penggunaan teknologi teleconference dalam proses penyidikan merupakan upaya untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dalam hal ini KKP sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat.

Mengingat kondisi penyebaran wabah corona saat ini, pihak Kejaksaan mendukung langkah yang diambil KKP sepanjang dapat dilakukan dokumentasi secara baik. "Semua terdokumentasikan dengan baik oleh PPNS Perikanan kita, dan akan kami sertakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan nanti," tutupnya.

Pada masa pandemi Covid-19, dua kapal berbendera Malaysia yang diawaki oleh warga negara Myanmar ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 pada tanggal 10 Maret 2020 saat sedang melakukan pencurian ikan di WPP 571 - Perairan Selat Malaka.

Sampai saat ini, KKP telah melakukan penangkapan terhadap 17 kapal ikan asing ilegal yang terdiri dari 8 kapal berbendera Vietnam, 4 kapal berbendera Filipina dan 5 kapal berbendera Malaysia. (DI)

MARITIMRAYA.COM, Batam, - Sebanyak 1372 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia dan Singapura pulang melalui pelabuhan Batam - Kepulauan Riau. Senin, (30/03/2020)

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ada sekitar 1.372 orang WNI yang pulang ke tanah air melalui Batam. Masuk dari dua pelabuhan internasional kita yaitu Batam Centre dan Harbour Bay.

"Pemulangan WNI ini memang terkait dengan penanganan Covid-19 di dua negara tetangga tersebut. WNI yang umumnya pekerja migran ini dipulangkan secara bertahap," katanya di Asrama Haji Batam, Batam Centre - Batam.

Adapun yang dipulangkan, pada hari Sabtu (28/3) kemarin rinciannya yaitu dari 1.322 orang dari Malaysia. Sebanyak 1.103 orang masuk melalui pelabuhan internasional  Batam Centre, dan 219 orang melalui Pelabuhan umum  Harbour Bay. Batu Ampar.

Sedangkan WNI dari Singapura berjumlah 50 orang dipulangkan melalui pelabuhan Internasional Batam Centre  sebanyak 40 orang dan dipulangkan melalui pelabuhan umum Harbour Bay sebanyak 10 orang.

Guna mengantisipasi wabah Covid 19 petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan pada tubuh para penumpang kapal,

“Sampai di pelabuhan, saudara-saudara kita yang baru pulang dari Malaysia dan Singapura  langsung dibawa ke Asrama Haji Batam Centre untuk dilakukan pendataan. Selain itu juga dicek kesehatannya, dan semua dalam keadaan sehat,” terang Amsakar Ahmad yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam. (DI)