MARITIM RAYA

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dibuka oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto. Kegiatan ini diikuti oleh 285 pegawai yang terdiri dari Pimpinan dan Pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan BP Batam. 

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan penegakan disiplin pegawai melalui hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran. Sosialisasi ini juga dimaksudkan agar pegawai PNS sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat melaksanakan tugas dengan berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan, terdapat beberapa perubahan peraturan disiplin yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen mulai dari staf hingga pimpinan. Hal ini menjadi dasar pedoman dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan BP Batam yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif dan berintegritas moral,” kata Purwiyanto.

Ia menambahkan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, setiap pegawai ASN wajib menerapkan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik (good governance) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

 Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto. Ia memaparkan secara lebih rinci terkait hal-hal yang harus diperhatikan Pegawai berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 dan PP No. 45 Tahun 1990.

 “Seluruh Pegawai PNS harus menegakkan kedisiplinan mulai dari level bawah sampai atas, hal ini sangat penting karena para PNS yang bekerja wajib disiplin supaya bisa berkinerja lebih tinggi dan bisa berkontribusi terhadap finansial organisasi.” Kata Haryomo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pegawai ASN wajib menjunjung dan menegakkan integritas dan moralitas serta kejujuran, dengan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berkelanjutan, sehingga diharapkan tidak ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang dimoderatori oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro. Dengan sosialiasi ini diharapkan setiap individu dapat mengendalikan fungsi dan penerapan kedisiplinan diri serta menambah wawasan, keterampilan dan pengetahuan dalam melangsungkan hidup bermasyarakat, khususnya di lingkungan BP Batam.** Hms - red

Pertemuan ini sejalan dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk menciptakan ekosistem perizinan online yg cepat, akurat dan akuntabel. 

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 orang peserta, yang terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Tata Kelola Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Heru Hernawan beserta jajaran dan para pejabat Eselon II beserta staf di Lingkungan BP Batam. 

Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana dalam sambutannya mengatakan, workshop ini terselenggara sebagai finalisasi dari kegiatan dan diskusi yang telah berlangsung sebelumnya pada Jumat,10 Desember 2021 silam.

Lebih lanjut Harlas mengatakan, sektor transportasi bidang kepelabuhanan merupakan satu dari delapan sektor yang menjadi fokus dari PP Nomor 41 Tahun 2021 dan memiliki 28 perizinan berusaha, baik Perizinan Berusaha maupun Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 

“Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2021, seluruh pelayanan perizinan publik di BP Batam sudah harus berbasis TI sesuai dengan anjuran dari KPK,” ujar Harlas.

Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai sarana koordinasi sekaligus meningkatkan kerja sama kepada instansi yang menerbitkan perizinan. Kehadiran Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS) juga memudahkan mitra BP Batam dalam pengelolaan data kepelabuhanan, seperti Surat Keterangan Kerja Bongkar Muat, Surat Keterangan Kerja Angkutan Barang, Surat Keterangan Pemakaian Alat Angkut, Jadwal Operasi Kapal Penumpang, dan lainnya.

“Selain perizinan juga terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdapat di BP Batam yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Harlas.

Sebagai tindak lanjut dari workshop tersebut, Harlas mengatakan akan diadakan pertemuan serupa untuk para pelaku usaha di Batam.

“Perizinan-perizinan tersebut berkaitan erat dengan para pelaku usaha di Batam, jadi perkembangan terkait perizinan di BP Batam harus kami sosialisasikan, terutama dengan adanya PP Nomor 41 Tahun 2021 akan ada beberapa perubahan dan penyesuaian, baik dari proses bisnis maupun tata caranya,” tutup Harlas. ** Hms - red

"Kami di Kemenkeu berkomitmen melalui Tim NLE, LNSW, dan Bea Cukai Batam dengan BLE untuk bersama-sama berkolaborasi dengan instansi terkait untuk bagaimana membuat arus logistik di Indonesia lebih simpel, mudah, dan memberikan kepastian,” ujar Suahasil saat memberikan sambutan di depan para pelaku usaha dari berbagai latar belakang di Aula Lt. 3 KPU BC Batam.

Suahasil berpesan kepada para pelaku usaha agar memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan apapun yang selama ini menjadi kendala khususnya terkait logistik.

Ia berharap dengan adanya NLE ini dapat terus meningkatkan efisiensi dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kami Kementerian Keuangan terbuka agar NLE bisa menjadi versi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujar Suahasil yang didampingi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Oza Olavia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Didyk Choiroel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Kepulauan Riau Cucu Supriatna, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Ambang Priyonggo, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Ahmad Rofiq dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau, Indra Soeparjanto.

“Silahkan dilanjutkan momen baik ini, jadikan kegiatan ini sebagai ajang bertukar pikiran dan saling memahami antara pemerintah dan pelaku usaha,” pungkas Suahasil.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Harian NLE, Agus Sudarmadi yang pada saat membuka acara kegiatan sharing session dan public hearing tersebut menyampaikan bahwa acara ini menjadi momen untuk mengevaluasi implementasi BLE dan NLE agar semakin sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Menurut Agus setidaknya ada empat isu utama yang menjadi fokus pengembangan dan penyempurnaan implementasi NLE.

Simplifikasi proses bisnis, pembangunan super platform, payment, dan penataan pelabuhan,” ujar Agus yang juga menjabat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Agus menargetkan super platform tersebut bisa diluncurkan pada Desember tahun 2021, di mana super platform tersebut fiturnya dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha terkait logistik.

"Salah satu yang kami lakukan untuk mewujudkan super platform tersebut adalah dengan adanya perjanjian kerja sama yang rancangannya sedang diproses dimana salah satu tujuannya sebagai payung hukum bagi entitas government dan entitas bisnis untuk berbagi data,” pungkas Agus. *Tim

"Untuk progresnya saat ini sudah 85 persen. Bentuk bundaran sudah jadi dan kita targetkan akhir tahun ini sudah selesai," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam, Yumasnur, Kamis (4/11/2021).

Untuk tahap kedua, kata dia, pembangunan bundaran tersebut dilanjutkan 2022. Sesuai arahan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, kata dia, bundaran tersebut harus menambah estetika Kota Batam.

"Selain untuk melebarkan jalan, juga bertujuan mempercantik Kota Batam," kata dia.

Yumasnur menegaskan, hingga saat ini, semua pembangunan sesuai dengan perencanaan awal. Ia berharap tidak ada kendala pembangunan bundaran tersebut.

Untuk diketahui, selain Bundaran Basecamp, bundaran juga dibangun di simpang Barelang. Sebelumnya, Wali Kota berharap, kedua simpang yang dibangun bundaran ini dapat mengatasi kemacetan lalu lintas juga mendukung estetika kota.

“Kami ingin bundaran ini betul-betul dapat dimanfaaatkan untuk masyarakat Batam, lebih-lebih warga Batuaji dan Sagulung,” katanya.

Ia menjelaskan, penataan dua simpang ini merupakan bagian dari kerja besar penataan infrastruktur jalan di Kota Batam.

“Seperti saya sampaikan dulu, sewaktu-waltu seluruh jalan utama Kota Batam akan terbuka lebar,” ujarnya. *Tim

Adapun kali ini petugas menyisir pasar Shoping Center, Kecamatan Bengkong, untuk memberi imbauan dan teguran kepada masyarakat perorangan dan pelaku usaha yang melanggar Protokol kesehatan agar mentaati dan mematuhi peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bengkong, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bob Ferizal, mengatakan, hal ini dilakukan agar menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan guna mencegah penularan wabah Covid-19.

“Personel Polsek Bengkong melaksanakan patroli dialogis ke daerah rawan kerumunan dan berkumpulnya masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dan melaksanakan imbauan kepada masyarakat dan pedagang pasar agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan pendisiplinan 5M. Sebab, pandemi masih berlangsung. Jangan sampai kita terlena, tapi harus lebih gencar lagi sampai pandemi ini berakhir,” kata AKP Bob kepada maritimraya.com, Kamis (4/11/2021).

Lanjut Bob, upaya ini akan terus dilakukan pihaknya sehingga dapat me
nyadarkan masyarakat tentang protokol kesehatan, sehingga bisa mencegah penularan Covid-19 ataupun yang lainnya.

“Kegiatan ini tidak lain ialah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kecamatan Bengkong sehingga terciptanya Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19,” pungkasnya. *Tim

“Kami baru saja selesai bertemu dengan Pak Konjen RI Dubai, Pak Candra dan jajarannya, untuk menindaklanjuti investasi yang mau kita kembangkan dan kita tarik masuk ke kota Batam. Kita harap tentunya pertemuan kita dengan Thumbay Group kemarin, dapat dilanjuti oleh pak Konjen, sehingga proses bisnisnya bisa lebih cepat,” kata Muhammad Rudi.

Pertemuan dengan Konjen RI di Dubai itu adalah rangkaian lawatan Rudi ke Dubai, UEA setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Direktur Thumbay Group dan mengikuti Dubai Expo 2020.

"Selanjutnya tim teknis akan bekerja dan menjalin koordinasi dengan KJRI guna merealisasikan minat investasi investor asal Dubai ini,” harap Muhammad Rudi.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan terkait pengembangan SDM di Kota Batam pasca mengenyam pendidikan dibidang perhotelan dan pariwisata untuk b
isa mendapatkan pengalaman kerja di Negara yang memiliki gedung pencakar langit, Burj Khalifa itu.

“Pak Konjen menyampaikan salah satu kriteria nya harus bisa bahasa inggris. Nanti sekembalinya saya ke daerah, kita akan dudukan bersama pihak terkait. Harapannya kita siapkan anak-anak kita yang telah selesai pendidikan di kota Batam punya kompetensi dan bisa disalurkan bekerja di Dubai,” jelasnya.

Perkembangan terbaru di sektor ini ialah menghadirkan landmark baru di Dubai, seperti seperti Museum of the Future, Deep Dive Dubai, telaga penyelaman terdalam di dunia, dan Dubai Eye, Roda Observasi Tertinggi di dunia.

Senada, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait meyakini kunjungan pihaknya ke Dubai, UEA akan menghasilkan hasil yang positif bagi pengembangan Batam kedepan.

“Dalam kunjungan ini ada tiga hal yang disampaikan, yaitu pengembangan pelabuhan, persiapan KEK Kesehatan, dan SDM perhotelan dan pariwisata. Serta Pak Kepala juga minta bantuan Pak Konjen untuk bisa menghubungi BP Batam apabila ada investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam,” pungkas Ariastuty.** Hms - red

MARITIMRAYA.Com -  Batam-, Row Jalan seluas 9,5 Meter di Perumahan Winner yang berada di Pasir Putih, Bengkong Sadai, Batam, Saat ini diklaim milik dari PT Sentral Leejaya Costapati.lahan yang dulunya parit sudah ditimbun dan akan dijadikan ruko modern. Dijelaskan kusaa hukum Supriyadi, alokasi lahan yang dikelola PT. Winner Nusantara Jaya dan sertifikatnya atas nama PT. Millenium Investment sudah terlebih dahulu kita yang mendapatkan hak pengelolaan dari BP Batam dan sudah bersertifikat sejak tahun2013. ( 2/11/21)

Supriyadi,“Sebelum mendapatkan hak pengelolaan itu, kita sudah sepakat dengan pemohon baru bahwa apabila dikemudian hari terdapat selisih mengenai batas, maka batas kita lah yang dianggap benar. Artinya yang perusahaan lain mengikuti ukuran kita,” ucap Supriyadi

"Namun, dikemudian hari terjadilah saling mengklaim dan sampai hari ini belum ada putusan Pengadilan Negeri yang menyampaikan apakah kita yang benar atau si pemohon baru. ujar Supriyadi

Salah seorang petugas keamanan dari lokasi mengatakan, ini dulunya parit bang, namun kini ditimbun untuk dijadikan ruko , ujarnya

Saat media mempertanyakan lokasi lahan trikarsa yang sekarang sudah dimiliki oleh PT central leejaya cospati kepada BP Batam,Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan kepada media

"Maaf sedang dalam rangkaian kegiatan jadi lambat. Proses lahan tersebut sedang dalam tahap penyelesaian, kita tunggu saja sampai proses selesai yah, terima kasih, ujar tuty

Lain hal Dengan Reza KASAD Pol PP , mengatakan, kalau perihal lahan yang akan didirikan bangunan tanyakan yang akan berdiri diatas parit, sebenarnya tidak boleh tapi kalau abang mau lebih jelas lebih baik hubungi pak Taufik Kabid dinas bina marga dan sumber daya air. Ujarnya saat dihubungi via WhatsApp

Taufik Kabid Sumber Daya Air kota Batam mengatakan, Tidak boleh mendirikan bangunan diatas parit Ini diatur dalam peraturan menteri pu nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. pungkasnya. *Tim

MARITIMRAYA. Com - Batam, Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) memang memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya, namun tidka berlaku bagi pengusaha Kelong Harianto alias Akau.(1/11/21)

"Dengan lantang, "Akau mengatakan, saya ini warga tempatan, apa salah saya . Dan saya tak pernah rugikan masyarakat, malah saya buatkan waduk buat mereka minum, ujarnya

Saya melakukan reklamasi semata-mata untuk kepentingan masyarakat, malah saya sudah hibahkan lahan 2 hektar untuk mereka, malah seluruh pejabat di Batam sudah tau, mulai walikota, apalagi camat ,seloroh Akau.

Semua lahan saya serakan ke anak saya  Joni, dialah yang nantinya mengelolanya, " saya ini ngak sekolah, apa yang terbaik buat saya ya dijalani kalau ngk baik ya saya tinggal, buat apa pusing . tegasnya

Pada pengalian informasi yang didapat media maritimraya.com mencoba menghubungi camat galang, Ute Rambe dan disuruh untuk menemui di hotel golden view kota Batam, dijelaskan olehnya mangrove yang direklamasi untuk membuat "pelabuhan' darimana kita bisa memberikan ijin, tapi saya mengetahui nya, jangankan yang berat masalah pengerusakan mangrove, masalah yang ringan aja" Tempat Wisata" apa ada ijinya. Tegas Rambe

Aktivis lingkungan, Suardi ( Sekjen LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan ) Provinsi Kepri, mengatakan "Dengan adanya aktivitas reklamasi yang berakibat tertutupnya wilayah tangkap ikan yang berdampak pada  nelayan.

Kalau saya menilai pengusaha yang bernama Harianto melakukan perbuatan melawan hukum, kenapa "saya bilang begitu, Saat ini belum ada Rencana Zonasi (RZ)  yang ditetapkan di wilayah BBKT (Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung pinang) sebagai dasar pemanfaatan ruang laut di BBKT. Rencana Reklamasi tersebut telah dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam Bintan Karimun, tegas suardi

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam Lamhot Sinaga mengaku kalau pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas ulah sejumlah orang dan perusahaan yang menjarah kawasan Hutan Lindung di Batam. Tapi perlu dilihat lagi "Kawasan itu masuk Area Penggunaan Lain (APL) atau bukan, karena kalau bukan itu bukan menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan kami tidak bisa melarang," katanya.

Menurut dia, apakah hutan bakau itu masuk kawasan perlindungan atau kawasan budi daya.tegasnya

Lain halnya dengan Bustomi DLH kepri mengatakan,Informasi  dari abang sudah saya sampaikan ke pak Ari untuk ditindak lanjuti, tapi beliau belum ada respon bang, nanti saya kabari kalau sudah direspon sama pak Ari, pungkasnya saat dikonfirmasi via WhatsApp *Tim

Hal ini dikatakan  Direktur Badan Usaha Pelabuhan  Badan Pengusahaan (BUP BP) Batam Dendi Gustinandar saat dihubungi awak media online maritimraya.com   pada Senin (13/12).

" Tenggelam Kapal Bida 4 di Jetty Pelabuhan SCN Kabil Batam" Terangnya 

Dikatakanya  Kapal Bida 4 tenggelam  saat  sedang sandar di Jetty Pelabuhan SCN Kabil namun belum diketahui penyebabnya,  " Kapal tenggelam pada Jum'at pagi dan kami sedang melakukan pendalaman terkait kronologis kejadian secara detail" Ujar Dendi.

Dijelaskanya dalam kejadian kapal  naas  tersebut  Kru kapal patroli tidak ada di atas kapal." Tidak ada Korban jiwa   dan kapal sudah di angkat ke darat " 

Selanjutnya Dendi mengatakan kapal Bida 4 sebelumnya digunakan untuk patroli di perairan Kabil  dan kolam  pelabuhan - pelabuhan di Kabil.

" Selesai patroli perairan dan kolam pelabuhan  kapal Bida 4 sandar di Jetty SCN Kabil" Sebutnya.

Saat ditanya awak media  nama nahkoda kapal Bida 4, mantan Humas BP  Batam ini enggan menjawab, " apa perlu juga dijawab itu" 

Menurut inpormasi dari  Narasumber  kepada awak media mengatakan Kapal  diduga mengalami kebocoran sehingga air masuk keruang kru kapal hingga tenggelam ke dasar laut." Dimusim angin Barat terjangan ombak di perairan Kabil beberapa hari ini cukup kuat, sehingga benturan Kapal dan Jetty bisa terjadi kebocoran pada kapal" Katanya.

Pelabuhan SCN Kabil Batam merupakan pelabuhan salah satu penyumbang PNBP  di Batam dan bersertifikat ISPS code yang didominasi persinggahan kapal niaga bendera asing dan bendera merah putih.** Tim

 .

 kapal Tagbout dan Tongkang menabrak terumbu karang  diketahui Kelompok Masyarakat Pengawas ( Pokmaswas )  yang sedang ronda laut, " kami mendekati kapal tersebut posisi kapal terduduk diatas terumbu karang, kapal  agak miring" ujar ketua POKMASWAS Tanjung Uma, Fuad.

 Saat di lihat muatan diatas kapal ada ratusan bahkan ribuan  karung plastik di duga  berisi Slade oil bekas kotoran  pencucian kapal tangker yang diketahui oleh Kapal Ronda  Pokmaswas di Tanjung Uma Batam.

Ketua POKMASWAS  Tanjung Uma  Fuad  kepada awak media mengatakan  selama ini kami mencurigai adanya aktifitas tank cleaning kapal di perairan Batu ampar.

" Saya naik keatas kapal dan melihat Kapal ini memuat ratusan karung plastik berisi pasir dan taik minyak dari aktipitas kapal - kapal tank cleaning " Katanya.

kapal tersebut berada di tempat terumbu karang sehingga dikuatirkan merusak kehidupan biota laut

 Dikatakanya lokasi pulau Bokor  selain banyak terumbu karang juga area zona tangkap ikan nelayan.

" Kondisi kapal Tagbout dan tongkat terduduk di terumbu karang  yang merusak tempat biota laut hidup " Katanya

Keberadaan kapal Tongkang memuat limbah  memicu protes sejumlah nelayan karena berada diarea zona tangkapan ikan nelayan Tanjung Uma, Patam Lestari, dan kampung mentarau .

" Dari kru kapal saya mendapati no HP pihak agen kapal, namun saya hubungi pihak agen  belum merespon" kata Fuad.

" Kapal ini telah menabrak  terumbu karang dan kami akan mengklaim kerusakan terumbu karang. Ujarnya** Tim

Menurut inpormasi dari  Narasumber  kepada awak media mengatakan Kapal  diduga mengalami kebocoran sehingga air masuk keruang kru kapal hingga tenggelam ke dasar laut.

" Tidak ada korban jiwa,  Saat kapal tenggelam kru kapal tidak ada diatas kapal" Terangnya.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP BP Batam) Dendi Gustinandar saat dihubungi dan WhatsApp awak media  untuk konpirmasi terkait tenggelam kapal Bida 4 belum merespon.

Secara terpisah Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan CPO Kabil Capt. Joko W saat dihubungi awak media membenarkan kejadian  kapal tenggelam serta mengatakan kapal naas tersebut sudah di evakuasi.

" Kapal  bermesin tempel, dan sekarang sudah diangkat ke darat" Katanya.

Kapal Bida 4 sebelumnya digunakan antaranya pilot boat dan  patroli di perairan  Kabil.

Pelabuhan CPO Kabil Batam merupakan pelabuhan khusus memuat dan membongkar barang curah cair dan pelabuhan bersertifikat ISPS code yang disinggah kapal niaga nasional dan asing.** Tim

Kelima layanan yang diresmikan tersebut antara lain, Studi Elektrofisiologi dan Ablasi Jantung untuk mengatasi intervensi aritmia pada jantung, Endourologi, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) dan Retrogade Intra Renal Surgery (RIRS) untuk menghancurkan batu ginjal pada saluran kemih, Mammograpy untuk pemindaian kelenjar payudara pada penderita kanker payudara dan Paviliun Alamanda di Klinik Kesehatan Jiwa.

Direktur RSBP Batam, dr. Afdhalun A. Hakim dalam sambutannya mengatakan, kelima layanan ini merupakan upaya RSBP Batam dalam melengkapi sarana dan prasarana medis guna mempersiapkan diri menuju terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sekupang (KIS).

“Hari ini kita meresmikan lima layanan kesehatan, baik untuk prosedur penanganan penyakit jantung, saluran kemih, kanker payudara dan kejiwaan. Ini merupakan bentuk komitmen BP Batam untuk mempersiapkan diri menuju terbentuknya KEK KIS,” ujar Afdhalun.

Ia berharap, hadirnya kelima layanan kesehatan ini mampu mendorong masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pengobatan di RSBP Batam, tanpa harus melakukan pengobatan ke luar negeri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), masyarakat Indonesia telah menghabiskan Rp 160 triliun per tahun atas biaya perawatan yang dilakukan di luar negeri, terutama di Singapura dan Malaysia.

“Tidak perlu jauh-jauh lagi berobat ke Singapura atau Malaysia, karena Batam kini memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkas Afdhalun.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita di masing-masing ruang pelayanan kesehatan, sebagai simbol peresmian lima layanan kesehatan terbaru di RSBP Batam.

Peresmian ini turut dihadiri oleh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dr. Ibrahim; perwakilan Dinas Kesehatan Kota Batam, Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Batam.** Hms - red