MARITIM RAYA

 Ada Apa Dengan Konpensasi dan Insiden Kapal MV. Sharaz?

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kecamatan Belakang Padang Aleng kepada awak media  melalui phonsel menyampaikan sekitar lima (5) unit kapal tagbout  mengevakuasi kapal berbendera Iran tersebut yang kandas. di batu karang berlabuh di perairan dalam lampu hijau.

" Sejak bulan Mei tahun 2020 kapal itu kandas menghantam terumbu karang, ditempat kami cari ikan, sekarang sudah berlabuh di lampu hijau" ujar Aleng.

 Selanjutnya Aleng mengatakan nelayan akan menuntut pihak owner kapal atau keagenan kapal yang ditunjuk untuk memberi konpensasi kepada nelayan yang terdampak sesuai aturan   "Demi tegaknya keadilan kami bergerak bersama anggota dan KNTI Kota Batam" Terang Aleng..

" Kami  nelayan sangat dirugikan karena selama sekitar sembilan bulan lebih MV. Sharaz teronggok tidak bisa kami mencari ikan" Katanya.

Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun melalui Pos Syahbandar Pulau Sambu Aidil saat dihubungi awak media terkait evakuasi MV. Sharaz enggak memberi keterangan." Aku kurang faham" tulisnya.

Secara terpisah petugas Dinas lingkungan Hidup kota Batam IP menyampaikan dana konpensasi MV. Sharaz untuk nelayan telah diberikan senilai Rp.100 juta dan diberikan bertahap dengan keagenan yang ditunjuk PT. Sne

" Ada dua tahapan dana konpensasi untuk nelayan itu diberikan dengan total senilai Rp.100 juta" Sebut IP.

Proses Evakuasi

Direktur PT. Samudera S E Anas menyampaikan kepada awak media pihaknya melakukan pekerjaan evakuasi  kapal MV. Sharaz dan penyelamatan barang cair serta barang padat dengan teknisi yang profesional.

" Kami bekerjasama dengan perusahaan asing, Singapore Salvage Engineering Ltd  hingga kapal dapat di evakuasi" Sebutnya.

Anas menyampaikan secara teknis proses dramatis   ribuan kontainer dari atas kapal MV. Sharaz dengan posisi miring sekitar 5 derajat dipindahkan ke kapal Tongkang, mengantisipasi kapal jangan terbalik.

" Dari ribuan kontainer kita angkat petikemas yang terpokus stabilitas posisi kapal agar Semangkin normal" 

Selanjutnya memindahkan ribuan ton minyak dengan prosedur yang ketat agar tidak terjadi pencemaran limbah cair.

Dari sumber yang terpercaya Saat ditanya awak media  kerugian kapal asing atas insiden kapal kandas hingga robek tersebut, mengatakan kerugian atas insiden kapal total senilai satu triliun rupiah lebih.

" Kapal itu patah tidak bisa beroperasi lagi,jadi nantinya di scrap/ besi tua" Jelasnya

Diterangkannya kejadian seperti ini hampir setiap tahun terjadi seakan kita tidak mampu menjaga keselamatan pelayaran kapal asing di perairan Indonesia, dikatakanya kapal MV. Sharaz merupakan Badan Usaha milik pemerintah Iran 

" Kejadian ini umpamanya tamparan keras bagi pemimpin kita" sebutnya.* Red

FGD dibuka oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjyoe Triwidijo Koentjoro, yang diwakili oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, yang dihadiri oleh 40 orang pengelola PPID yang berasal dari unit-unit kerja di lingkungan BP Batam.

FGD Keterbukaan Informasi tersebut menghadirkan Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Cecep Suryadi, dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Manalu, dan Tenaga Ahli Bidang Hukum Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum.

Anggota Bidang Administrasi dan Umum, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, mengatakan, keberadaan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi dan melayani permohonan informasi.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Cecep Suryadi, dalam pemaparannya tentang Strategi Pelayanan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19, mengatakan, KIP di era pandemi terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada, dan memberikan umpan balik serta solusi pemecahan atas permasalahan tersebut.

Menurutnya, beberapa tantangan era digital bagi Badan Publik, antara lain eksistensi Badan Publik sendiri dalam kehidupan masyarakat, pemerataan akses informasi melalui media sosial, meningkatkan kunjungan di website, melakukan pengawasan timbal balik masyarakat terhadap instansi, menangkap peluang kerja sama, dan mendeteksi ancaman sekaligus mengatasi krisis komunikasi.

Ia juga berharap, FGD ini mampu mengoptimalkan peran pengelola informasi di seluruh unit kerja BP Batam, sehingga kualitas pelayanan publik mampu meningkat secara signifikan.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Manalu, menyampaikan beberapa hal terkait Pentingnya Pengujian Konsekuensi. 

“Uji konsekuensi itu perlu dilakukan jika Badan Publik menyampaikan bahwa informasi tersebut dikecualikan, dan atas adanya permintaan informasi dari masyarakat umum bahwa badan publik tersebut merasa informasi tersebut adalah informasi yang di kecualikan maka akan dilakukan uji konsekuensi,” tutup Ferry.

Sedangkan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum, berkesempatan memaparkan teknis dan tata cara pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan informasi yang dikecualikan dalam sebuah aplikasi. **

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Rombongan DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar yang berjumlah 9 orang dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 24-25 Februari 2021 dengan melakukan peninjauan ke Kantor SPAM Batam dan lokasi WTP di Batam. 

Tujuan dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar adalah untuk memperoleh informasi tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penurunan Non Revenue Water (NRW) dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan Perusahaan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke SPAM Batam, rombongan DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar diterima oleh Direktur Utama SPAM Batam, Sutedi Raharjo beserta jajaran.

“BP Batam bersama PT Moya Indonesia berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan berusaha agar SPAM Batam dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Batam. Kami juga telah membangun Geographical Information System (GIS) untuk mengelola data jaringan dan kepelangganan, membangun billing system untuk penagihan rekening, website dan media komunikasi pendukung operasional, serta bekerja sama dengan eksternal payment point agar masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran,” kata Sutedi Raharjo dalam sambutannya.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, dalam sambutannya menyampaikan tujuan kunjungan kerja ialah untuk menggali informasi bagaimana BP Batam melakukan pengelolaan air di Batam.

“Kami juga ingin membandingkan biaya tetap yang diadakan di Batam dengan yang kami adakan di Pematangsiantar. Hal ini nantinya akan kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Pematangsiantar untuk dapat menjadi pertimbangan,” kata Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, juga menyampaikan kesannya terhadap pengelolaan air di Batam, ia mengatakan pengelolaan air di Batam cukup bagus, di mana saat ini dikelola oleh BP Batam dan dioperasikan oleh PT Moya di mana supply air di Batam tidak terganggu. *Redaksi

Dalam Vidio berdurasi 45 detik itu mengabarkan  sedikitnya dua unit kapal tangkapan Bea cukai terbakar di dermaga  Bea dan Cukai Tipe B Batam di Tanjunguncang.

Menurut informasi, ada  5 unit kapal yang bersandar di dermaga milik bea cukai tersebut merupakan kapal tangkapan Bea cukai Batam yang harus segera di evakuasi dari amukan si jago merah.

Namun hingga berita ini di unggah Belum diketahui penyebab kebakaran  dalam peristiwa tersebut. Redaksi

Kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 1-20 Februari 2021, yang mana proses matrikulasi dilakukan sejak 1-17 Februari 2021, bimtek pada tanggal 18-19 Februari 2021 dan Ujian Sertifikasi pada 20 Februari 2021, di gedung IT Centre BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala Biro SDMO BP Batam, Lilik Lujayanti, saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan, Kamis (18/2/2021), mengatakan, penting bagi para peserta untuk melaksanakan bimtek dengan serius agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 

“Bagi para peserta yang mengikuti Bimtek offline atau tatap muka ini, sudah kami bebaskan tugas kedinasan. Sebelumnya, Bimtek online pun juga sudah kami bebas tugaskan, dengan harapan para peserta dapat mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal, tanpa terhalang pekerjaan,” ujar Lilik di Conference Hall IT Center BP Batam.

Ia melanjutkan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berharap banyak kepada para peserta Bimtek agar mampu mengikuti kegiatan dengan baik agar mampu memberikan kontribusi secara penuh sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah bagi BP Batam.

“Kehadiran Bapak/Ibu sangat dibutuhkan oleh institusi, khususnya pengadaan barang/jasa BP Batam. Karena saat ini pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan di BP Batam masih sedikit sekali, sehingga tidak mampu menampung kebutuhan dari setiap unit kerja,” ungkap Lilik.

Selain itu, bimtek ini juga bertujuan sebagai sarana regenerasi bagi para pejabat pengadaan sebelumnya. 

Ia mengatakan, pimpinan BP Batam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam rangka mendukung pengembangan institusi.

Narasumber dari ICON Training Center, Edi Usman, mengatakan, materi yang disampaikan kepada peserta, antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang mengacu pada Juknis Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2018. 

“Nomor 7 tentang perencanaan pengadaan, nomor 8 tentang swakelola, nomor 9 tentang penyedia. Nantinya materi tersebut dikaitkan juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, seperti konstruksi,” jelas Edi. * Redaksi

Seperti diketahui  bisnis penerbangan niaga di bandara Hang Nadim Batam sangat terpukul sejak tahun 2020 dikarenakan dampak wabah  pandemi covid 19 

Sebagai  penyedia jasa kebandarudaraan yang bertaraf internasional, prasarana dan sarana bandar udara yang andal, optimal  yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional  guna meraih kembali kedigdayaan Bandar udara Hang Nadim.

Hal ini dikatakan Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dan Teknologi Inpormasi dan Komunikasi Bandara Hang Nadim Amran kepada sejumlah wartawan dalam acara Coffe morning pada Rabu (10/2) di ruang persentasi Marketing center kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

" Pencapaian pergerakan pesawat pada Tahun 2020 sangat terpukul semenjak wabah pandemi covid 19, yakni 24.749 pergerakan pesawat/tahun, bila dibanding pergerakan pesawat tahun 2019 berjumlah 42.513 pergerakan pesawat." Ungkapnya.

Begitu juga dengan   pergerakan penumpang pada tahun 2020  berjumlah hanya 2.4 juta Penumpang/ tahun, bila dibanding tahun 2019  jumlah penumpang sebanyak  4.5 juta penumpang/ tahun

Sedangkan pergerakan kargo menurun berkisar 20 persen  yakni pada tahun 2019 berjumlah  18.298 Ton/ tahun,  dan pada tahun 2020 berjumlah 14.183 Ton/tahun.

Amran yang baru sebulan menjabat Direktur BUBU dan TIK Bandara Hang Nadim tetap optimis program tahun 2021  dengan visi misi bandar udara Hang Nadim

Yakni menjadi Bandara Hang Nadim bertarap internasional dan berwawasan Batam.

"Kalau dibilang mau bersaing dengan Singapura tidak, namun dibilang contek iya" Akunya.

Dengan pengembangan corak fasilitas bandara dan terminal  bernuansa aura Kepri yang sangat kental , sehingga Customer akan merasakan suasana yang berbeda bila tiba di Bandara Hang Nadim bertaraf internasional.

"  Kita sedang membuat rancangan fasilitas bandara, dan terminal Hang Nadim melekat dengan aura kepri," Ujarnya.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Dendi Gustiranda menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan selain bersilaturahmi dengan Ka BUBU dan TIK yang baru menjabat, juga menginpormasi  pencapaian Kinerja BUBU Hang Nadim tahun 2020 dan penjabaran program di tahun 2021.

* Redaksi

BLINK merupakan layanan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin lahan, salah satunya perpanjangan UWT. 

Kegiatan perdana BLINK pada 2021 digelar di halaman masjid Al-Muhajirin Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Senin (8/2/2021).

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam, Harlas Buana, mengatakan, kegiatan Blink hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BP Batam pada setiap tahun, dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

Saat ini dilakukan layanan perpanjangan UWT untuk pemohon yang berada di lokasi Tiban dan sekitarnya. 

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, proses pengajuan perpanjangan UWT sudah disederhanakan, hanya dengan tiga persyaratan, yaitu pemohon hanya membawa softcopy KTP, PBB dan sertifikat rumah. Ke depan kita akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik,” kata Harlas Buana.

Ia juga menyampaikan, Kepala BP Batam, juga telah meminta agar BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama untuk terus melayani masyarakat Batam dengan baik. Pada saat BLINK hadir di setiap perumahan yang dituju, juga terdapat loket untuk pembayaran PBB.

Tidak hanya itu, dengan adanya BLINK dapat mengedukasi masyarakat dengan mekanisme pembayaran perpanjangan UWT mudah dan cepat.

Hadirnya BLINK di tengah-tengah masyarakat, bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan dokumen lahan. 

Masyarakat akan lebih mudah menjangkau dan dapat bertanya langsung kepada petugas. 

Selanjutnya, petugas akan memverifikasi berkas dan memberikan penjelasan langsung kepada pemohon terkait kepengurusan UWT.

Adapun operasional BLINK di Perumahan Tiban Indah akan dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu dan Kamis yang akan berlangsung selama dua minggu. Terhitung mulai 8 Februari 2021 pukul 09.00-12.00 WIB. 

Selain program BLINK, saat ini BP Batam sudah mempunyai aplikasi berbasis online melalui Land Management System (LMS) dengan alamat website https://lms.bpbatam.go.id yang dapat mempermudah kepengurusan lahan.

Pihak RW setempat, menyambut baik upaya BP Batam dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan lahan berupa perpanjangan UWT. 

Ia menilai program BLINK sangat positif dan menjemput bola yang dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan perpanjangan UWT, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke PTSP. * Salim

MARITIMRAYA.com - Batam, Sejumlah pengurus DPD KNTI Kota Batam dan Nelayan Belakang Padang menyambangi kantor DPRD Kota Batam dan disambut anggota DPRD Kota Batam komisi 2,  Leo Anggara Saputra  pada Senin (1/02) di Batam.

 Pertemuan guna melaporkan keluhan nelayan tradisional Belakang Padang terkait dampak kandas kapal asing MV.Tina 1 dan MV. Sharaz di perairan batu berenti kecamatan belakang Padang Batam. dan diduga terjadi penyelewengan konpensasi tahap pertama yang   tidak tepat sasaran sehingga  nelayan yang benar- benar nelayan tapi tidak menerima konpensasi.

Hadir dalam diskusi tersebut antaranya, Ketua DPD KNTI Kota Batam Amrah Fahnani SH MH, Sekretaris  Ir.Hery Irianto, Bendahara Amrullah Mursalim, Ketua Koperasi KNTI Karya Nelayan Prima, Armen Mustika S.kom, Bidang Hukum Ibnu Hajar SH, Zulhendri, Aleng  Taupik perwakilan nelayan Belakang Padang.

Sekretaris DPD KNTI Kota Batam Heri Irianto menyampaikan kronologis  menyangkut permasalahan dua kapal asing yang kandas dan dampak bagi pendapatan nelayan.

 Heri juga menyampaikan bahwa pihak KNTI mendorong permasalahan ini agar diadakan rapat dengar pendapat dan mengundang instansi terkait dan perusahaan keagenan kapal dan nelayan terdampak.

Dikatakanya  selama ini telah melakukan surat menyurat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, , dan  perusahaan keagenan Kapal  MV. Tina 1 PT. LJB dan selanjutnya juga akan menyurat perusahaan yang mengageni kapal asing MV. Sharaz yang masih kandas.

" Banyak kejanggalan yang kami lihat dalam menyalurkan konpensasi tahap pertama, sehingga banyak nelayan yang benar- benar nelayan  tidak menerima." Ungkapnya.

Sementara salah satu nelayan Belakang Padang Aleng kepada awak media menyampaikan lokasi kapal kandas merupakan perairan tangkapan ikan nelayan.

Dikatakanya berbagai jenis ikan seperti, Ikan Talang, Selar, Kembung, Tenggiri Delay, dan Kerapuh banyak di situ.

" Jadi kalau sekarang masuk musim angin Utara ikan yang banyak disitu adalah Ikan Sagai, Talang, Tamban" ujar Aleng didampingi Taupik.

Pria yang profesi sebagai nelayan sejak 40 tahun lalu mengaku penghasilannya sangat berkurang.

" Kami sebagai nelayan sangat dirugikan, dan memintak Kedua Kapal asing yang kandas ( MV. Tina 1 dan MV. Sharaz ) bertanggungjawab atas kerusakan terumbu karang sehingga ikan sulit didapat." Ujarnya.

Leo Anggara Saputra menyambut baik  kedatangan  para nelayan  dan mendengarkan secara seksama laporan dan permasalahan yang dihadapi nelayan.

Anggota komisi 2 ini juga sangat mengapresiasi organisasi KNTI Kota Batam sebagai wadah nelayan tradisional bersama nelayan terdampak datang bersama untuk hearing.

Dia menyampaikan terimakasih  kedatangan para nelayan dan akan menindaklanjuti laporan bersama ketua dan anggota Komisi 2, selain itu Leo juga mengatakan permasalahan nelayan ini akan mengundang dinas perikanan Kota Batam  yang juga mitra komisi 2.

"Komisi 2 memang membidangi masalah ini, sebagai legal standing ajukan saja surat ,selanjutnya  kita gelar RDP dan mengundang pihak yang  berkepentingan" Sebutnya

Usai diskusi diruang rapat Fraksi PAN tersebut, acara ditutup dengan Poto bersama dengan menerapkan protokol kesehatan Covid*Salim

Guna menyikapi hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Batam menggelar rapat bersama sejumlah Anggota KNTI Belakang Padang pada Jum'at (29/01) di sekretariat KNTI Kota Batam.

 Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Batam Amrah Fahnani kepada  maritimraya.com menyampaikan akan menggugat pihak owner MV. Tina 1 untuk segera membagikan konpensasi  nelayan yang belum menerima

"sesuai hasil rapat dengan nelayan tradisional Belakang Padang kami akan  membuat laporan ke kantor DPRD Kota Batam " ujarnya.

Dikatakanya pembagian tahap pertama oleh PT. LJB selaku perusahaan keagenan kapal MV. Tina 1 di  Belakang Padang seharusnya dibagikan kepada nelayan yang terdampak, 

" kami menemui kejanggalan pembagian dana konpensasi tahap pertama oleh PT. LJB untuk nelayan di Belakang Padang" Terangnya.

Sebelumnya kapal MV. Tina 1 kandas di batu karang perairan Sambu Belakang Padang Batam pada Minggu (22/11) dan menyenggol MV. Sharaz yang sejak bulan Mei teronggok di atas batu karang 

MV. Tina 1dengan memuat ribuan kontainer akhirnya  berhasil diapungkan kembali pada Senin (30/11) dengan dibantu menggunakan 3 unit Kapal  tagbout.

Akibat insiden tersebut pihak  owner kapal Tina 1 berjanji membuat LOU dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan terumbu karang dan dampak ekonomi bagi nelayan yang terdampak.

Hal itu dikatakan perwakilan MV. Tina 1 saat digelar rapat oleh kepala KSOP tanjung Balai Karimun Capt Barlet pada Kamis (3/12)  di Batam, yang dihadiri CQIP,  stakeholder dan Nelayan.

* Salim

Adapun sejumlah aset yang dikunjungi, antara lain Taman Rusa Sekupang, Taman Danau Teratai Sekupang, serta Pembangunan Jalan Kolektor dan Jembatan Kawasan Industri Sekupang Tahap 1.

Turut hadir mendampingi peninjauan tersebut, Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Paranoan, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar beserta jajaran.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, di awal tahun 2021 BP Batam telah memikirkan bagaimana penyerapan anggaran bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kita sedang menyongsong pariwisata di tahun 2021 ini sembari menunggu vaksin selesai kita juga akan terus mengembangkan destinasi wisata, salah satunya Taman Danau Teratai Sekupang dan juga taman Rusa yang terletak di Sekupang,” kata Muhammad Rudi.

Taman Danau Teratai Sekupang ini dibuat sebagai area terbuka hijau dan juga tempat untuk bersantai dan berekreasi. Nantinya akan ada track pejalan kaki dan jalur sepeda. 

“Rencananya di sekeliling kolam ini akan dibuatkan jogging track. Taman Danau Teratai Sekupang  ini nanti akan menyatu dengan Taman Rusa,” papar Muhammad Rudi.

Rudi, mengatakan, Taman Rusa sekupang sendiri telah dibangun sebagai destinasi wisata olahraga dan rekreasi dengan campuran konsep urban dan alam terbuka yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara di Batam.

Dengan total lahan seluas 12.2866 hektare, BP Batam telah menyusun rencana pengembangan konsep Mini Zoo di Taman Rusa Sekupang. Selain itu, area kegiatan publik dan konservasi juga akan dilakukan renovasi dengan desain yang lebih modern.

Beberapa langkah juga dilakukan oleh BP Batam untuk mengembangkan Kawasan Taman Danau Teratai Sekupang, dengan memanfaatkan topografi eksisting dengan meminimalisasi cut and fill untuk mendapatkan akses visual yang baik ke arah danau.

Upaya lainnya adalah pembersihan danau dari sampah dan tanaman enceng gondok, guna meningkatkan kualitas sanitasi dan visual estetika area danau. 

Hal ini dilakukan karena selain sebagai area publik terbuka hijau, Taman Danau Teratai Sekupang merupakan salah satu catchment area yang berfungsi untuk menangkap air hujan yang akan diserap oleh tanah di sekitarnya. * Red

Kegiatan pelantikan berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Subdirektorat Pengamanan Aset dan Obyek Vital Direktorat Pengamanan Aset BP Batam.

Kemudian Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Direktur Evaluasi dan Pengendalian di Lingkungan BP Batam, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 20201 Tentang Pengangkatan Direktur Bandar Udara dan Teknologi Informasi Komunikasi di Lingkungan BP Batam.

Ketiga Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pada Rabu (20/1/2021).

Adapun pejabat tingkat II yang dilantik, antara lain

1. Amran, sebagai Direktur Bandar Udara Hang Nadim dan Teknologi Informasi Komunikasi,

2. Mulyadi Iskandar, sebagai Direktur Evaluasi dan Pengendalian.

Sedangkan pejabat tingkat III yang dilantik adalah AKBP S.A. Kurniawan, sebagai Kepala Sub Direktorat Pengamanan Aset dan Obyek Vital Direktorat Pengamanan Aset.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam arahannya, mengatakan, dengan hadirnya ketiga pejabat baru tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan arah pengembangan menjadi lebih baik, sesuai dengan Rencana Strategis BP Batam 2020-2024 yang telah disiapkan.

“Tentu kita berharap ketiga pejabat ini mampu memberi warna baru di BP Batam. Bukan berarti pejabat sebelumnya tidak baik, namun karena sudah mengakhiri masa kerja di BP Batam, maka ketiga pejabat ini dilantik hari ini,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi, juga mengajak seluruh karyawan BP Batam untuk bekerja lebih giat agar membawa perubahan yang signifikan di tahun 2021, baik dari segi anggaran dan pembangunan infrastruktur, guna meningkatkan daya saing BP Batam di mata dunia.

“Kita menginginkan peningkatan dari semua sisi, tidak hanya dari sisi realisasi anggaran saja, tapi semua hasil capaian saya harapkan demikian. Semoga dengan tenaga baru, ide-ide dan wawasan baru, apa yang dicita-citakan BP Batam bisa dilaksanakan oleh mereka bertiga,” pungkas Muhammad Rudi. 

Turut hadir dalam pelantikan, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, beserta para pejabat tingkat II dan perwakilan pejabat tingkat III di lingkungan BP Batam. * CC

MARITIMRAYA.COM - Batam, Bandara Internasional Hang Nadim, yang dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, memiliki nilai yang sangat strategis sebagai gerbang transportasi udara dalam sektor bisnis dan perdagangan, karena wilayah Batam merupakan daerah perdagangan bebas (Free Trade Zone).

 Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, kawasan Bandara Hang Nadim akan dirancang menjadi sebuah kawasan hub logistik yang akan meningkatkan perekonomian dan industri di Kota Batam. 

“Oleh karena itu, pembangunan dan perluasan gedung kargo juga menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung hal tersebut,” kata Muhammad Rudi saat melakukan peninjauan apron dan taxiway yang telah selesai dibangun, Rabu (20/1/2021) pagi, di Bandara Hang Nadim.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan tujuan dari peninjauan untuk melihat hasil pembangunan Taxiway dan Apron 04 di Bandara Internasional Hang Nadim yang disiapkan sebagai Hub Logistik.

“Pagi hari ini kita berada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, tepatnya di Apron kargo yang memiliki Panjang 500 meter dan Lebar 168 meter. Apron kargo yang baru ini mampu menampung 5 pesawat berbadan besar, yaitu pesawat Boeing-777. Kita membangun bandara ini untuk mempersiapkan sewaktu-waktu nanti menjadi bandara yang tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga dapat menjadi hub logistik,” kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, pada tahun ini juga akan dibangun terminal kargo yang dikerjakan secara multiyears yang akan selesai pada tahun 2022. 

 Tidak hanya itu, sistem penanganan barang (handling) juga akan diperbarui menjadi sistem terbaru dengan menggunakan sistem otomatis.

 Dalam hal volume, walaupun angka volume kargo eksisting Bandara Hang Nadim berada di bawah perkiraan dalam studi Master Plan Tahun 2018, namun volume angkutan lalu lintas udara di Bandar Udara Hang Nadim Batam, mengalami peningkatan yang pesat dan signifikan dari tahun ke tahun, baik penumpang ataupun kargo. Bahkan di saat pandemi Covid-19, pelayanan kargo di Bandara Hang Nadim terus berjalan.

 Saat ini, gedung kargo Bandara Hang Nadim memiliki ukuran 80 m x 32 m dan rencana selanjutnya akan dibangun terminal/gedung kargo dengan luas gedung ± 9.600 m².

 Badan Pengusahaan (BP) Batam telah merampungkan pembangunan Taxiway dan Apron 04 di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, pada akhir tahun 2020 lalu.

 Apron Kargo ini dibangun sebagai penunjang Gedung Kargo untuk menambah daya saing Batam, yang diproyeksikan akan menunjang Bandara Hang Nadim Batam menjadi Bandara Hub-Logistik Indonesia Bagian Barat.

 Pembangunan Apron kargo ini telah dilaksanakan tahun 2020 oleh Kontraktor Nindya Karya dengan Konsultan Supervisi Yodya Karya dengan nilai Kontrak sebesar Rp166.529.321.385,73; dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 158 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.

 Selain Taxiway dan Apron 04, BP Batam juga membangun drainase, jalan akses, elektrikal, rerumputan, dan pagar di sekeliling lokasi.

 Selanjutnya, di tahun 2021—2022, BP Batam akan membangun gedung/terminal kargo, dengan biaya pekerjaan pembangunannya bersumber dari BLU BP Batam Tahun Anggaran 2021 dengan nilai ± Rp105.015.734.000.

Muhammad Rudi, juga mengemukakan, sesuai rencana ke depan ada dua rencana besar BP Batam, yaitu mengembangkan bandara Hang Nadim dan mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar dan pelabuhan lainnya.

“Ini menjadi prioritas kami dalam memimpin BP Batam, karena menurut kami kedua hal ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat Batam dan juga Indonesia,” pungkas Muhammad Rudi. * (Hms -CC)