MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (Polsek KKP) Batam melaksanakan apel pagi kedatangan penumpang kapal motor antar provinsi, di Dermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar - Batam. Rabu, (13/08/2019)

Selaku pimpinan kegiatan, Wakapolsek KKP, Iptu Nasri mengatakan tujuan dilaksanakan apel tersebut, yaitu sebagai persiapan pengamanan kedatangan KM Kelud dari Belawan - Medan.

"Kegiatan pengamanan rutin yang dilaksanakan oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna KM Kelud, selain dari 10 Personil kepolisian, pengamanan KM Kelud di bantu oleh Personil Kanpel Batam 10 petugas, Bea Cukai 10 petugas dan karantina kesehatan 4 petugas," Jelasnya.

Ia melanjutkan, KM Kelud sandar di dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar sekira puluk 10.00 WIB, selanjutnya personil Polsek KKP melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan barang bawaaan penumpang yang turun yang di curigai membawa barang terlarang seperti Narkoba dan barang terlarang lainya.

"Km Kelud Menurunkan Penumpang sebanyak 2024 orang, penumpang transit sebanyak 616 orang serta penumpang yang naik dari batam sebanyak 929 orang. Pukul 13:00 WIB, Km Kelud lepas tali dengan tujuan Tanjung Priok - Jakarta. Selama kegitan berlangsung keadaan aman terkendali," tutup Wakapolsek KKP Batam.(*)

Latihan bersama yang berlangsung dari hari Jumat-Minggu (9-11/8), dalam rangka memperingati 70 tahun jalinan kerja sama diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat.

Pada puncak latihan bersama, Boarding Exercise (11/8) melibatkan unsur kapal patroli terbesar Bakamla RI/IDNCG KN Tanjung Datu 401 dan kapal U.S. Coast Guard Cutter Stratton yang diawaki 150 orang kru kapal.

Kadis Budpar Kota Batam, Ardiwinata mengatakan ada 150-an US Coast Guard yang datang ke Batam. Hari pertama ada kegiatan makan malam bersama. Dan ada kegiatan di kota juga.

"Makan malam dilaksanakan di Pelabuhan Batuampar. Pada malam ramah tamah tersebut tamu dari negeri Paman Sam ini disambut tari melayu tradisional," terangnya mewakili Walikota Batam menyambut kedatangan USCG.

Selain awak kapal KN Tanjung Datu, latihan bersama ini juga diperkuat dengan anggota Bakamla RI/IDNCG dari Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan Armada Maritim Batam, dan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Batam.

Latihan bersama ini sekaligus sebagai ajang untuk meningkatkan kerja sama antar Coast Guard dua negara di bidang Capacity Building, Information Sharing, dan Coast Guard to Coast Guard Communication.

Hubungan yang erat antar dua negara akan diwujudkan pula dalam jamuan makan malam bersama Bakamla RI/IDNCG oleh Kedutaan Besar AS dan konsulat AS diatas kapal U.S. Coast Guard Cutter Stratton dengan mengundang pejabat senior dari Batam dan Medan, perwakilan lembaga maritime, dan organisasi masyarakat lainnya.

Melalui kerjasama ini menunjukkan adanya hubungan baik antar institusi Coast Guard dua negara serta adanya pengakuan terhadap Badan Keamanan Laut Republik Indonesia / Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.

Adapun latihan bersama yang digelar ini akan berfokus pada peran universal Coast Guard yaitu maritime safety, maritime security and law enforcement, dan maritime defense (komponen cadangan pertahanan).

Terdapat beberapa tahapan aktivitas yang akan dilalui dalam latihan bersama ini, yaitu pembahasan rencana latihan dan pertukaran keahlian terkait boarding exercise, dilanjutkan table-top exercise, dan diakhiri dengan acara puncak boarding exercise di Perairan Batu Ampar. (*)

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri mengadakan rapat tentang sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Jum'at, (09/08/2019)

Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Kerpi, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan tentang sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas Ditpolairud Polda Kepri menuju WBK. Dalam kegiatan rapat bersama tersebut, sambutan dan pemaparan oleh Dir Polairud Polda Kepri Kombes Pol Benyamin Sapta T., S.I.K., M.Si

"Selanjutnya diadakan penandatangan maklumat pelayanan publik dan pencanangan pembangunan zona integritas dilingkungan Ditpolairud Polda Kepri, serta penandatanganan komitmen bersama dengan instansi dan stakeholder Kemaritiman serta masyarakat.," Terangnya.

Dalam rapat bersama di hadiri oleh, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Ka Ksop Batam, Kasubdit Humas Bakamla Batam, KKP Batam, Kasi program Bea dan Cukai tipe B Batam, Ka PSDKP Batam, Kastasiun Karantina Ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Batam.

Imigrasi Batam, Ka Kantor kesehatan pelabuhan kelas I Batam, Ka Balai Karantina Kelas 1, BP Batam, Ka Stasiun BMKG Batam, Lanud Hang Nadim, Lanal Batam, INSA Batam, HNSI Batam, Dinas Kehutanan Kota Batam dan dari JasaTransportasi Perairan Batam, (8/9) di Ballroom Pluto Hote Planet Holiday, Lubuk Baja - Batam. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Republik Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dalam rangka meningkatkan kerjasama pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai mengadakan Bilateral Meeting Indonesia - Malaysia. Kamis, (08/08/2019)

Pertemuan Bilateral Meeting ke-17 (7/8) yang berlangsung di Batam, merupakan kelanjutan dari Bilateral Meetingke–16 yang diselenggarakan di Penang, Malaysia pada tahun 2018.

Dalam pertemuan, dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan mendiskusikan beberapa topik, antara lain pertukaran informasi, sharing informasi pengenaan cukai minuman berpemanis, pengawasan dan penegakan aturan cigarette illegal, kebijakan pabean terkait e-commerce dan pengawasan penyelundupan sampah plastik.

Pertemuan kali ini mencapai hasil sebagai berikut, DJBC dan JKDM memastikan untuk menindak lanjuti hasil pertemuan yang lalu dan setuju untuk menindak lanjuti rencana program ke depan, khususnya menindak lanjuti diskusi inisiatif dog breeding facilities dalam the 26th ASEAN Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG) meeting pada bulan Agustus 2019.

DJBC dan JKDM setuju untuk melanjutkan Joint Task Force di tahun 2019 dan akan membicarakan secara lebih detail skema operasi tersebut dengan strategi yang lebih baik di tingkat teknis. DJBC dan JKDM akan merumuskan implementasi pertukaran data outward dan inward manifest secara elektronik dengan cara yang aman dan mudah.

RMCD berbagi pengalaman terkait pengenaan cukai terhadap sugar sweetened beverages (SSB) yang akan mejadi referensi DJBC dalam menyiapkan aturan pengenaan cukai di Indonesia. DJBC dan JKDM menyetujui pentingnya pertukaran informasi dalam implementasi kebijakan e-commerce dan akan mendiskusikannya lebih lanjut.

DJBC dan JKDM akan merumuskan kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters yang akan menjadi payung hukum kerjasama pabean kedua negara.

Menurutnya, MoU tersebut akan dimanfaatkan untuk memayungi kerjasama pertukaran data manifest ekspor dan imporsecara real time guna meningkatkan risk management. Risk management akan bermanfaat untuk menanggulangi penyelundupan rokok, miras, baran gelektronik, dll. Dan akan direalisasikan dalam tahun ini.

Selain itu, Ia melanjutkan DJBC dan JKDM berkomitmen untuk melanjutkan penjajakan kerjasama Mutual Recognition Agreement (MRA) on Authorized Economic Operator (AEO)untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan arus barang ekspor dan impor.

Terkait issue impor sampah yang marakakhir-akhirini, DJBC dan JKDM menyadari perlunya kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka menangani importasi sampah plastic. Oleh karena itu, DJBC dan JKDM setuju untuk menyampaikan isu ini dalam pertemuan ASEAN CECWG mendatang.

"DJBC dan JKDM memastikan untuk menyelenggarakan Bilateral Meeting ke 18 di Malaysia untuk mempererat hubungan kerjasama. Tanggal dan agenda pertemuan akan disusun kemudian melalui konsultasi kedua administrasi pabean," tutupnya pada kegiatan Patkor Kastima di Pelabuhan Batu Ampar - Batam. (*)

MARITIMRAYA.COM - BOGOR : Kepatuhan stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim terhadap pemenuhan kewajiban memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) saat di perairan Indonesia. Kamis, (01/08/2019)

Tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 akan meningkatkan keselamatan dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Adapun PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem AIS bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019.

Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa Pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran yang salah satunya dilakukan dengan memberlakukan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS di kapal-kapal yang berlayar di Perairan Indonesia baik kapal Nasional maupun kapal Asing.

Selain itu, AIS memberikan dukungan terhadap implementasi penetapan Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok mengingat perhatian utama kapal-kapal asing yang melintas adalah terkait pengaturan penggunaan dan pengaktifan terhadap kapal non SOLAS.

"Dengan mengaktifkan AIS juga mempermudah pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang ilegal seperti penyeludupan, narkoba maupun illegal fishing," ujar Basar. usai acara Sosialisasi Implementasi PM No.7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan AIS di Bogor - Jawa Barat.

Basar mengatakan dengan mengaktifkan AIS tentunya dapat mempermudah kegiatan SAR dan investigasi jika terjadi kecelakaan kapal mengingat data kapal telah terekam.

"AIS juga mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur lainnya seperti di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," katanya mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Selain di Indonesia, lanjut Basar beberapa negara lain juga sudah mewajibkan kapal yang masuk ke perairannya untuk mengaktifkan AIS.

"AIS berbeda dengan VMS (Vessel Monitoring System) karena AIS menggunakan frekuensi sangat tinggi dan dapat menyampaikan laporan secara real time serta dalam pengoperasiannya tidak dikenakan pembayaran bulanan karena menggunakan Radio Very High Frequency (VHF) 156 Mhz - 162 Mhz," jelasnya.

Dalam pengoperasiannya, AIS dapat langsung terdeteksi oleh stasiun Vessel Traffic Service (VTS) terdekat sedangkan VMS tidak terdeteksi oleh stasiun VTS terdekat karena peralatab VMS tidak menggunakan gelombang radio Very High Frequency (VHF).

Basar menjelaskan bahwa sebelumnya, Pemerintah telah meminta masukan dan tanggapan dari stakeholder pelayaran juga masyarakat maritim sehingga substansi dari PM No. 7 tahun 2019 ini tentunya telah mengakomodir dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan dan pada akhirnya diundangkan tanggal 20 Februari 2019.

"Jadi, Pemerintah tidak serta merta membuat suatu aturan dengan tidak melibatkan stakeholder juga masyarakat maritim," tegasnya.

Terlepas dari adanya kekurangan yang terjadi pada saat pemberlakuan dan implementasi PM Nomor 7 tahun 2019 tersebut, Basar mengatakan bahwa Pemerintah tentunya tidak menutup mata dan semua masukan dalam pelaksanaannya akan menjadi langkah korektif untuk kedepannya sehingga PM No. 7 tahun 2019 akan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya.

"Kami berharap agar stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim dapat mendukung salah satu upaya Pemerintah untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan pemberlakuan PM Nomor 7 tahun 2019 tentang kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS yang diberlakukan mulai 20 Agustus 2019," katanya.

"Kami juga meminta agar masyarakat memahami pemberlakuan PM 7 tahun 2019 ini semata-mata untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta untuk memperkuat kedaulatan dan menunjukan Indonesia sebagai negara hukum disamping sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," tutup Direktur Kenavigasian.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019 yang mewajibkan semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia memasang dan mengaktifkan AIS.

Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) yang selanjutnya disebut AlS adalah sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun Vessel Traffic Services (VTS), dan/atau stasiun radio pantai (SROP).

Ada dua kelas tipe AIS yang yaitu AIS Kelas A dan AIS Kelas B. AIS Kelas A, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan antara lain, Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi berukuran paling rendah GT 35, serta Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B adalah Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing. (*)

MARITIMRAYA.COM - TANJUNGPINANG : Kepala Seksi Operational SAR, Eko Suprianto membenarkan atas tenggelamnya kapal Speed Baot (SB) Tenggiri IV di perairan Pulau Tikus, Tanjung Balai Karimun - Kepulauan Riau (Kepri). Minggu, (28/07/2019)

"Dikarenakan gelombang kuat sekira pukul 12.30 WIB tadi, SB Tenggiri IV tiba di perairan Pulau Tikus pada koordinat 0°55.632" N-103°19.824" E. Dan kapal mengalami kebocoran di bagian buritan menabrak karang sehingga air tidak dapat di pompa atau di timba dan menyebabkan kapal tenggelam," terangnya.

Lanjut, Eko Suprianto menjelaskan sebelumnya kapal SB Tenggiri IV bermuatan sayur mayur campuran (209 Kotak) bertolak dari pelabuhan Tanjung Buton, Pekan Baru - Riau tujuan pelabuhan Tanjung riau, Batam - Kepri.

"Atas kejadian tersebut, kemudian Nahkoda Dan Anak Bawah Kapal (ABK) memanggil nelayan yang melintas dan meminta bantuan. Sekira 10 menit kemudian kapal bantuan datang dari masyarakat nelayan untuk di tarik ke bibir pantai Pulau Kenipaan, Tanjung Balai Karimun - Kepri," jelasnya.

Berikut identitas Crew SB TENGGIRI IV yang berhasil dihimpun dari Kantor SAR Tanjunpinang Kepri.
Nama : Abdul Jamil (Nahkoda, 39 tahun)
Nama : Mahadar (ABK Kapal, 24 tahun)
Nama : IJAL (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Ayib (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Yuda (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Sarifudin (ABK Kapal, 25 tahun)

"Korban jiwa nihil, Person On Boat (POB) lima (5) orang semua sudah diselamatkan oleh nelayan, KPLP, dan Polair. Hingga saat ini Kegiatan evakuasi SB Tenggiri 4 masih berlangsung untuk ditarik pantai terdekat," tutupnya melalui sambungan telekomunikasi. (*)

Andi

MARITIMRAYA.COM Batam,  Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Batam dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam bersama Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kamis (2/7/2019) di Balairungsari Lat 3 BP Batam.

Anggota 1/ Deputi bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto disela kegiatan mengatakan kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat dan memacu semua petugas untuk selalu berkarya secara profesional, lebih bersih lebih terintegritas .

“Ini kegiatan yang diharapkan memajukan Batam kedepan, ada beberapa hal yang kita sampaikan untuk menjadi pengingat dan pengacu untuk berkarya secara professional, lebih bersih lebih terintegritas hingga kedepannya menciptakan suatu wilayah yang maju,” ujar Pur.

Pencanangan tersebut disaksikan oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri dan otoritas terkait, Zona integritas merupakan bagian dari kesungguhan BP Batam dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BP Batam di manapun berada. 

“Harapannya misi membangun Batam bisa tercapai lebih cepat dengan secara bertahap merubah paradigma lama kepada arah yang lebih positif di masa depan dan kita semua bisa berusaha lebih baik utamanya berdoa supaya kita mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Pur menambahkan. 

Selanjutnya Pur berkomitmen  pihaknya terus berupaya melaksanakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. 

“ BP Batam laksanakan perekrutan SDM secara terbuka dan melalui tes, promosi dan mutasi pejabat melalui asessesment, melaksanakan pengembangan SDM dengan melanjutkan program belajar, kemudian bagi pejabat  diwajibkan menyerahkan LHKPN, juga hal – hal pelayanan berbasis IT yang kita miliki seperti di mal pelayanan publik adalah untuk meminimalisir perbuatan yang tidak dianjurkan antara konsumen dan pemberi layananan ,” terangnya.

Sementara Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet Silalahi mengaku antusias atas pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang melibatkan pihaknya. Ia pun menghimbau agar seluruh elemen baik intansi pemerintah dan otoritas terkait  maupun masyarakat memberikan dukungan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. 

“mungkin ada yang melihat hal-hal yang tidak pas atau mungkin ada informasi, tolong diteruskan ke kami dan tolong juga disosialisasikan dengan masyarakat pengguna jasa bahwa dengan kondisi yang ada ini masyarakat juga supaya tidak memulai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan kita harus saling mendukung, saling keterkaitan sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik,” ujar Barlet.

Senada Kepala KSOP Khusus Batam, Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan zona integritas di kawasan Bandara. Hal ini menurutnya akan meamberikan jaminan pelayanan yang baik dan dua arah. 

“Kami sangat berkomitmen dan apabila hal-hal perlu kami benahi kami siap membenahi demi terwujudnya pelayanan yang bersih, baik dan tentunya untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan di wilayah Bandar Udara Hang Nadim Batam,” imbuhnya.

Prosesi zona integritas tersebut, seluruh otoritas terkait yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Sekupang membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia. Pertama, bahwa seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait lainnya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari KKN di Kawasan bandara dan pelabuhan laut. Kedua, mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di unit kerja kawasan bandara dan pelabuhan laut. Ketiga membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandara dan pelabuhan laut Batam.* HMS.

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata menyampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai berkurangnya volume plastik scrap di salah satu kontainer pada saat dilakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi III DPR-RI. Kamis, (25/07/2019)

KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa pemeriksaan fisik terhadap plastik scrap tersebut telah dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan fisik, antara lain di dahului dengan pengecekan keutuhan segel pelayaran dan di lanjutkan dengan pembukaan segel pelayaran dengan disaksikan pemilik barang atau perwakilannya.

Dilakukan pengambilan foto terhadap kontainer sebelum dibuka maupun setelah dibuka, Pengambilan barang contoh dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup, menutup dan menyegel kembali kontainer, Dibuatkan berita acara pemeriksaan bersama dan ditanda-tangani oleh seluruh pejabat dari instansi yang melakukan pemeriksaan.

Ia menjelaskan, selama pemeriksaan sampai dengan saat ini terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Polda Kepri untuk pendampingan. Bahwa kondisi terakhir pada saat kontainer dibuka untuk di saksikan oleh anggota Komisi III DPR RI adalah sama dengan kondisi kontainer pada saat pertama kali dibuka dan di saksikan beberapa instansi pada saat pemeriksaan bersama, dimana kontainer tersebut memang terdapat rongga.

"Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi perubahan isi kontainer pada saat barang tersebut diperiksa oleh beberapa instansi terkait dengan isi kontainer pada saat dilakukan kunjungan oleh anggota Komisi III DPR RI. Pelaksanaan kegiatan reekspor plastic scrap akan kami lakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI H.Desmond Junaidi Mahesa, SH., M.H mengatakan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk meminta kejelasan tentang keberadaan 65 Kontainer yang dikatakan sampah menurut berita yang beredar, namun menurut pemilik barang itu adalah bahan baku plastik dan dalam proses peraturan ada beberapa Kontainer ditemukan tidak termasuk dalam konteks bahan baku karena mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Tentunya ini harus dikembalikan ketempat asal menurut peraturan Kementerian Perdagangan, tapi menurut hukum melanggar Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan harus dilakukan penindakan. Pada pertemuan hari ini dilakukan pengkajian tentang hal tersebut," terangnya.

Turut hadir pada peninjauan tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; dan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, (23/7) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam - Kepulauan Riau. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Direktur Hukum Bakamla RI secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembinaan Hukum Laut Nasional dan Internasional khususnya dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut (Kamkamla) yang digelar di atas KN Tanjung Datu 301. Selasa, (23/07/2019)

Selain untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada seluruh personel Bakamla tentang hukum laut nasional dan internasional, pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai wahana bertukar pikiran dan pengalaman. Dalam forum ini personel dapat menyampaikan saran dan pendapat berkaitan dengan tugas penegakan hukum.

Dalam sambutannya Direktur Hukum Bakamla RI, Laksma Eddy Rate mengatakan, sasaran pelatihan pembinaan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum di bidang maritim bagi personil Bakamla dalam melaksanakan tupoksi Bakamla sebagai Coast Guard.

Ditegaskannya pula bahwa sesuai undang-undang 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pelatihan diikuti 30 personel yang berasal dari Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Batam, Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan Armada Kamla Batam dan KN Tanjung Datu 301.

Adapun selaku narasumber yaitu Kepala Pangkalan PSDKP Batam Slamet, Kasubdit Advokasi dan Pertimbangan Hukum Kolonel Bakamla Heru Satrio Wibowo, S.H., dan Kasi Advokasi Hukum Letkol Bakamla Andy Apriyanto, S.H., M.Si. (*)

MARITIMRAYA.COM - LINGGA : Dalam rangka mewujudkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam memberikan jaminan perlindungan kerja para nelayan di Kabupaten Lingga. Selasa, (23/07/2019)

Pemkab Lingga menggelar rapat finalisasi perlindungan jaminan sosial nelayan Kabupaten Lingga dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Rapat ini merupakan langkah lanjutan dari MoU sebelumnya antara Pemkab Lingga dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui sebelumnya, sebagian nelayan Lingga sudah menggunakan jasa asuransi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama Asuransi nelayan (Asnel), namun demikian dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk memberikan jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang merata di seluruh Indonesia.

Maka program Asnel yang sudah digunakan, tidak lantas dihapuskan, namun akan disejalankan dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nantinya, nelayan selaku pengguna jasa boleh memilih jasa asuransi mana yang akan digunakan.

Adapun jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bantuan kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, cacat, atau meninggal dunia. Menurut data terakhir yang diperoleh oleh pihak BPJS dari Dinas Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan di Kabupaten Lingga berjumlah 8.944 orang.

Dari jumlah tersebut, ternyata setelah dicek validasi datanya sesuai KTP, maka diketahui ada 990 orang yang tidak terdata sebagai nelayan, sehingga yang sudah dipastikan valid ada 7.954 orang yang terdaftar. Terlebih lagi dengan adanya regulasi baru yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbang, M. Asward mengharapkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan secara spesifik jaminan yang bagaimana yang akan diberikan kepada nelayan, selaku masyarakat pengguna jasa mereka nantinya.

“Kalau sakit, sakit yang bagaimana, cacat yang bagaimana, kalau meninggal ya sudah pasti, namun kami meminta untuk lebih jelas mengenai tanggungjawabnya nanti,” katanya

Selain itu, Ia juga meminta agar antar Asnel dan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak jauh berbeda, sehingga nelayan, sebagai masyarakat pengguna jasa tidak kebingungan.

“Kalau bisa jangan dobel, dan kalau bisa antar Asnel dan BPJS jangan jauh berbeda lah,” ujarnya mengingat nelayan merupakan salah satu pilar penting bagi terwujudnya visi kabupaten Lingga untuk menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya.

Ditempat yang sama, menurut pihak BPJS sementara ini sedang melakukan validasi data pengguna jasa mereka nantinya, pihaknya akan menjelaskan kriteria kecelakaan kerja yang bagaimana yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, sekiranya program tersebut sudah resmi diterapkan di Kabupaten Lingga.

“Kami menunggu undangan dari Pemkab Lingga, kapan mau dilaksanakan pembagian kartu dan sosialisasi ke nelayan,” terangnya.

Saat ini di Indonesia ada 2 daerah yang sudah menerapkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi nelayan, yakni Kabupaten Raja Ampat, dan juga Kepulauan Kapuas di Kalimantan Utara. Saat ini Kabupaten Lingga bersama Anambas sedang menuju kearah penerapan tersebut.

Selanjutnya, Sekda Lingga, Drs. H M Juramadi Esram menyampaikan verifikasi dan validasi data harus cepat dilaksanakan, kita takut nanti Kades dan aparat desa juga masuk jadi nelayan. Sama satu lagi, harap dilakukan peninjauan ulang pada rancangan Perbub agar tidak menyalahi aturan.

"Dalam waktu dekat, setelah selesai diverifikasi dan mendapatkan data yang akurat, maka akan segera diadakan PKS (Perjanjian Kerja Sama/Kontrak) antar Pemkab Lingga dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran pertama akan mulai dibayarkan oleh Pemkab Lingga pada bulan Oktober 2019 mendatang setelah pembahasan APBD-P." terangnya.

Turut hadir pada kegiatan sejumlah perwakilan dari OPD yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, yakni Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda Lingga, Perwakilan dari Kominfo Humas dan DKP, Disnaker, serta dari OPD lainnya (19/7) di Hotel Negoya Plaza. (*)

MARITIMRAYA.COM - SUKABUMI : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meresmikan gerai Fish Mart dan pelepasan nelayan melaut, pada Pilot Project Program Satu Juta Nelayan Berdaulat atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Online, di TPI Palangpang, Sukabumi - Jawa Barat. Senin, (22/07/2019)

“Program satu juta nelayan ini dilaksanakan bukan hanya di Sukabumi saja, tetapi juga di seluruh Indonesia, tetapi diresmikan pertama kali di sini (Sukabumi). Jadi memang kita mulai dari Ciwaru, Sukabumi, sini, dan nanti akan dikembangkan ke mana-mana,” katanya.

Program ini, kata Menko Luhut, merupakan salah satu usaha konsisten pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah melihat potensi laut sangat kaya, yakni 2,5 triliun USD, sehingga perlu dikelola dengan sangat baik dan maksimal, begitu juga hasil - hasil lautnya.

"Kita ingin program ini, selain membantu para nelayan, supaya mereka lebih baik lagi, dan menjadikan perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi,” ujarnya (20/7) pada peresmian TPI Online.

Terkait pelelangan online, Luhut menjelaskan nantinya para nelayan tidak perlu lagi menggunakan uang sebagai alat transaksi, sekarang mereka bisa memberi tahu hasil tangkapan mereka ke fish market ketika mereka masih berada di laut.

“Ketika mereka masih di laut, fish market sudah tau apa yang di dapat, apa hasilnya, sudah ada transaksinya. Nah untuk menunjang ini, kita kerja sama dengan start up pemancar sinyal dari Net1, yang bisa memancarkan dengan jarak sampai 60 Km ke tengah laut, bisa wifi. Dengan kerja sama Net1 ini tentunya nelayan tidak bisa lagi dibodohi para tengkulak." Jelasnya.

Selanjutnya, pada peresmian tersebut. ada beberapa masukan dari para nelayan dan Bupati Sukabumi, mengenai tidak tersedianya Cooler Storage untuk tempat penampungan hasil tangkapan para nelayan. Selain itu untuk menghindari harga dengan nilai jual murah.

Menanggapi hal itu, Luhut menegaskan akan segera melaporkan ke Presiden dan segera menanganinya dalam waktu dekat ini. Ia berharap ke depan lokasi yang juga merupakan salah satu Geopark ini semakin dikenal, dengan hasil ikan yang baik dan menarik wisatawan.

Diakhir acara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI menambahkan, pemerintah ingin memastikan program sampai ke bawah, bagaimana eksekusinya, bagaimana memastikan program itu jalan. Presiden sangat detail memeriksa satu-persatu.

"Jadi, saya meminta nelayan untuk menyiapkan daerahmu untuk dicontoh daerah-daerah lain. Kalau kita tularkan yang baik, Indonesia akan makin maju,” pungkasnya. Turut hadir dalam peresmian, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Lampung, Bupati Sukabumi, Direktur Jenderal Pajak, Para Nelayan dan Para Tokoh lainnya. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) 115, Susi Pudjiastuti menyampaikan dari hasil penyelidikan otoritas Indonesia mengonfirmasikan kapal MV Nika bukan kapal Cargo, melainkan kapal perikanan dengan ditemukannya umpan didalam palka, dan terdapat unit pengolahan ikan.

"Selain itu, pada tahun 2017 pernah ditangkap kapal serupa dengan berat sekitar 600 GT, dan ternyata perusahaannya sama dengan Kapal MV Nika," ungkapnya di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Bulang, Batam - Kepulauan Riau. Turut hadir Kementrian kelautan dan Perikanan serta unsur TNI angkatan laut dan Polri.

Lanjut, Susi mengatakan Kapal MV. Nika berbendera Panama, nomor lambung dan nomor kapal berbeda. Bukan kapal cargo, tapi tangkap ikan dan kapal produksi, dulu itu puluhan ribu kapal ilegal fisihing, dan lebih dari 10.000 lebih kapal jenis seperti ini, perairan laut Indonesia, dengan yang besar hingga beratnya mencapai lebih dari 1200 GT.

"Ini kejahatan terorganisir bersifat lintas nasional, mempelajari kasus ini saya mewakili pemerintah Indonesia meminta negara bendera/Flag State untuk melakukan tindakan konkrit dalam menghukum pelaku ilegal fishing yang telah menggunakan bendera negara sebagai wadah untuk melakukan kegiatan perikanan ilegal," terangnya.

"Kita akan melakukan penuntutan, apakah kapal ini untuk negara, dan kita ingin kapal ini tidak berlayar lagi (ilegal fshing), dan kalaupun berlayar menajdi fungsi yang berbeda. Sebagai bahan kampanye ilegal fisging, jadi pembelajaran bagi generasi muda Indonesia dan masyarakat dunia," tutup Dansatgas 115, yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Ditempat terpisah, kepada pewarta salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Kapal asal Lampung - Indonesia, Doni menuturkan kapal tempatnya bekerja dari perusahaan Rusia, terdapat 18 warga negara Rusia dan 10 warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera, Jawa, Cirebon.

"Melalui PT SJ, di kelapa gading - Jakarta. Berangkat dari Korea dan telah bekerja selama 5 bulan, dengan gaji 350 Dollar US per-bulan dikapal Rusia ini. Kita sudah berlayar dari negara Argentina, South Georgia, melakukan penangkapan kepiting, hingga perairan laut Provinsi Aceh," tutupnya (15/7) dan dari pantauan pewarta saat berada di atas kapal terdapat alat tangkap dan pengolahan perikanan, wadah air panas, ratusan kardus (packing). (*)

MARITIMRAYA.COM - MALUKU UTARA : Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa menyampaikan, Indonesia kembali mendapatkan kehormatan dunia internasional dan dipercaya sebagai tuan rumah Pertemuan internasional Global Magellans Network Cities (GMNC) ke 10. Kamis, (18/07/2019)

"Secara konkrit kerjasama yang dituju adalah, ada pertukaran budaya, dan misi napak tilas Magellans yang akan digelar oleh dua negara yaitu Portugal dan Spanyol, rencananya akan melalui kota-kota jaringan GMNC. Dan pada tahun 2021 misi pelayaran napak tilas itu akan bersandar di Tidore," terangnya.

Sementara itu, Walikota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim mengatakan bukan hanya Pemerintah Daerah dan masyarakat saja yang menantikan pertemuan ini, alam pun seakan memberi restu karena pertemuan ini diiringi dengan hujan namun ombak laut sangat bersahabat, yang menurut masyarakat setempat dipercaya dapat membawa berkah.

“Ini merupakan momen yang sangat tepat untuk para delegasi sekalian dapat menikmati suasana dan kegembiraan serta kearifan lokal masyarakat kota Tidore. Pertemuan ini juga merupakan toggak bersejarah, dan semoga kita semua dapat lebih erat dalam menjalin persahabatan sesama anggota GMNC,” katanya.

Sekilas mengenai latar belakang, Ekspedisi Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian de Elcano pada abad ke-16, dicatat sebagai sebuah ekspedisi maritim Eropa yang paling penting, karena merupakan ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia (Magellan Circumnavigation), dan membuktikan bahwa bentuk bumi adalah bulat.

Pada masa itu, bersama Ternate, Tidore menjadi episentrum dan menentukan pembentukan geopolitik global, karena peran pentingnya sebagai pusat rempah dunia.

Dalam kesempatan itu juga, Pemimpin Kesultanan Tidore, Sultan Husain Syah menyatakan terima kasih kepada para delegasi, ini merupakan kebanggaan bahwa saudara sekalian dapat mengunjungi negeri yang sangat bersejarah ini.

Tidore merupakan satu titik kecil di dalam peta, namun pengaruhnya, terutama kemaritimannya terasa hingga jauh ke timur nun jauh di Pasifik sana. Sama halnya dengan Spanyol dan Portugis yang juga telah melakukan ekspedisi pelayaran luar biasa dan tercatat dalam sejarah dunia.

"Oleh karenanya, marilah kita pererat persahabatan ini dengan memandang ke depan dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya pada 11 delegasi, didampingi oleh Duta Besar Kerajaan Spanyol dan Duta Besar Republik Portugal.

Lebih lanjut, Presiden GMNC Catarina Marques De Almeida Vaz Pinto mengungkapkan apresiasi dan penghargaannya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan pertemuan bersejarah ini.

Ia mengaku kagum dengan apa yang telah dirasakannya selama berada di Tidore, dan membayangkan bahwa nenek moyangnya dahulu telah beruntung menemukan suatu negeri yang indah dengan kekayaan alam rempahnya yang luar biasa.

“Sambutan masyarakat luar biasa meriah, sejarah telah mencatat pendaratan pertama bangsa kami disini dan mendapat sambutan hangat pula dari pemimpin dan masayarakat disini, kami sangat ingin agar jalinan persahabatan ini dapat terbangun lebih erat lagi di masa-masa yang akan datang, Tidore dan seluruh masyarakatnya sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dalam rangkaian pertemuan - pertemuan tersebut (17/7), turut ditandatangani pula Deklarasi Maluku yang di antara poin pentingnya ialah, memperkuat kerjasama antar negara anggota GMNC di bidang perdamaian, ekonomi, sosial budaya, pariwisata dan transportasi maritim, serta dipilihnya Walikota Tidore, Capt. Ali Ibrahim sebagai Wakil Presiden GMNC.

GMNC atau Jaringan Global Kota Magellan adalah sebuah jaringan kota-kota dunia yang terhubung dengan sejarah Ekspedisi Ferdinand Magellan dalam perjalanan keliling dunia pertama pada abad ke-16. (*)

MARITIMRAYA.COM BATAM, Sebanyak tiga puluh perusahaan penyedia alat keselamatan kapal atau Inflatable Life Raft (ILR), Life boat, dan tabung pemadam diperiksa tim pengawas dari kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) sejak Rabu (17/7) di service station ( bengkel) Batam.

Pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas Nomor : KP. 004 / 1 / 19 / TKP / 2019, tertanggal 12 Juli 2019.
dalam surat tugas tersebut yang ditanda tangani Binari menyebutkan, memerintah delapan orang perugas untuk memeriksa perusahaan penyedia alat keselamatan kapal yang beroperasi di Batam, serta memonitoring terhadap segala prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan perawatan perbaikan ILR, Lifeboat, tabung Pemadam yang dilakukan semua bengkel service station yang telah diberi SPK untuk itu .

Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP ) Binari saat dihubungi maritimraya.com via ponsel membenarkan adanya petugas BTKP melakukan monitoring sejak tanggal 17 sampai 20 juli di Batam, namun saat ditanya pembiayaan petugas BTKP di Batam Binari enggan menjelaskan karna lagi rapat, "Saya lagi rapat sama Pak Rusdi aja, dia di Batam. Ujar Binari.

Ketua Assosiasi Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran indonesia (Aspesindo) Batam Syaiful kepada maritimraya.com mengatakan Tim monitoring menjalankan agenda tahunan melakukan pemeriksaan Service station di 30 perusahaan di Batam, untuk memonitoring keberadaan Service station dan tenaga teknisi sesuai operasional Prosedur " Monitoring dilakukan BTKP setiap tahun " kata Syaiful.

Saat ditanya beredar di WA grup, ada biaya dibebankan kepada anggota aspesindo untuk dana operasional petugas BTKP, Syaipul menapik tudingan pungutan uang tersebut, "Bohong itu ga benar" ujar Syaiful.* TIM