MARITIMRAYA.COM - LINGGA : Dalam rangka mewujudkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam memberikan jaminan perlindungan kerja para nelayan di Kabupaten Lingga. Selasa, (23/07/2019)
Pemkab Lingga menggelar rapat finalisasi perlindungan jaminan sosial nelayan Kabupaten Lingga dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Rapat ini merupakan langkah lanjutan dari MoU sebelumnya antara Pemkab Lingga dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Diketahui sebelumnya, sebagian nelayan Lingga sudah menggunakan jasa asuransi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama Asuransi nelayan (Asnel), namun demikian dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk memberikan jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang merata di seluruh Indonesia.
Maka program Asnel yang sudah digunakan, tidak lantas dihapuskan, namun akan disejalankan dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nantinya, nelayan selaku pengguna jasa boleh memilih jasa asuransi mana yang akan digunakan.
Adapun jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bantuan kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, cacat, atau meninggal dunia. Menurut data terakhir yang diperoleh oleh pihak BPJS dari Dinas Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan di Kabupaten Lingga berjumlah 8.944 orang.
Dari jumlah tersebut, ternyata setelah dicek validasi datanya sesuai KTP, maka diketahui ada 990 orang yang tidak terdata sebagai nelayan, sehingga yang sudah dipastikan valid ada 7.954 orang yang terdaftar. Terlebih lagi dengan adanya regulasi baru yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbang, M. Asward mengharapkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan secara spesifik jaminan yang bagaimana yang akan diberikan kepada nelayan, selaku masyarakat pengguna jasa mereka nantinya.
“Kalau sakit, sakit yang bagaimana, cacat yang bagaimana, kalau meninggal ya sudah pasti, namun kami meminta untuk lebih jelas mengenai tanggungjawabnya nanti,” katanya
Selain itu, Ia juga meminta agar antar Asnel dan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak jauh berbeda, sehingga nelayan, sebagai masyarakat pengguna jasa tidak kebingungan.
“Kalau bisa jangan dobel, dan kalau bisa antar Asnel dan BPJS jangan jauh berbeda lah,” ujarnya mengingat nelayan merupakan salah satu pilar penting bagi terwujudnya visi kabupaten Lingga untuk menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya.
Ditempat yang sama, menurut pihak BPJS sementara ini sedang melakukan validasi data pengguna jasa mereka nantinya, pihaknya akan menjelaskan kriteria kecelakaan kerja yang bagaimana yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, sekiranya program tersebut sudah resmi diterapkan di Kabupaten Lingga.
“Kami menunggu undangan dari Pemkab Lingga, kapan mau dilaksanakan pembagian kartu dan sosialisasi ke nelayan,” terangnya.
Saat ini di Indonesia ada 2 daerah yang sudah menerapkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi nelayan, yakni Kabupaten Raja Ampat, dan juga Kepulauan Kapuas di Kalimantan Utara. Saat ini Kabupaten Lingga bersama Anambas sedang menuju kearah penerapan tersebut.
Selanjutnya, Sekda Lingga, Drs. H M Juramadi Esram menyampaikan verifikasi dan validasi data harus cepat dilaksanakan, kita takut nanti Kades dan aparat desa juga masuk jadi nelayan. Sama satu lagi, harap dilakukan peninjauan ulang pada rancangan Perbub agar tidak menyalahi aturan.
"Dalam waktu dekat, setelah selesai diverifikasi dan mendapatkan data yang akurat, maka akan segera diadakan PKS (Perjanjian Kerja Sama/Kontrak) antar Pemkab Lingga dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran pertama akan mulai dibayarkan oleh Pemkab Lingga pada bulan Oktober 2019 mendatang setelah pembahasan APBD-P." terangnya.
Turut hadir pada kegiatan sejumlah perwakilan dari OPD yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, yakni Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda Lingga, Perwakilan dari Kominfo Humas dan DKP, Disnaker, serta dari OPD lainnya (19/7) di Hotel Negoya Plaza. (*)
humas/Andi
Posting Komentar