MARITIM RAYA

 

MARITIMRAYA.Cim - TanjungPinang, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menjadi keynote Speaker dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjung Pinang di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (28/9/2022). 

Membawa materi "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjung Pinang", Muhammad Rudi yang juga Walikota Batam menginginkan perekonomian Tanjung Pinang, agar bisa tumbuh seperti Batam.

"Saya hanya ingin membagi pengalaman saya menjadi Wali Kota dan Kepala BP Batam, sebetulnya ingin mengetuk hati kecil kita masing-masing bahwa kita harus bersama membangun kota yang kita cintai," kata Muhammad Rudi.

Pesatnya pembangunan Batam, menggerakkan hati Muhammad Rudi untuk kelak memberikan daya dan upayanya membangun kota kelahirannya, Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjung Pinang.

Ia berharap apa yang sudah dibangun di Batam dapat juga memberikan dampak positif bagi Tanjung Pinang dan kabupaten lain yang berada di Provinsi Kepri. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Batam dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan kehadiran saya dapat memberikan makna bagi Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, para Forkopimda dan masyarakat di sini," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mendapat perhatian atas paparan program yang tengah dilakukan pihaknya. Ada empat prioritas pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. 

Empat prioritas tersebut kini sedang dikejar untuk segera terealisasi karena diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam kedepannya.

Pertama adalah pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Kedua, revitalisasi Bandara Internasional Hang Nadim. “Bandara ini nanti bisa mampu menampung 40 juta orang setahun datang ke Batam, bayangkan bisa 2 juta orang saja ke Tanjung Pinang sudah hidup ekonominya,” ucapnya. 

Ketiga, peningkatan jaringan jalan. Keempat, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang. 

Sementara Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam tersebut atas undangan yang diberikan. Menurutnya Muhammad Rudi merupakan sosok tokoh inspiratif baginya dalam menjalankan pembangunan.

“Hari ini kami mendengarkan capaian pembangunan dan saran dari Pak Rudi yang sudah dinanti-nantikan, ini penting sebagai motivasi, mudah-mudahan apa yang menjadi atensi kami di Tanjung Pinang diberikan kemudahan, supaya kami juga bisa membangun kota yang kami cintai ini,” ucap Rahma.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menjelaskan alasan Kepala BP Batam diundang untuk menjadi pembicara utama dalam forum tersebut karena pembangunan insfrastruktur di kota Batam dinilai jauh lebih masif.

“Kami mengundang Pak Rudi sebagai keynote speaker untuk sharing pengalaman selama memimpin BP Batam, serta berbagi strategi dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang,” kata Zulhidayat, Selasa (27/9/2022).

Diketahui, forum tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang sampena 4 (empat) tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Hj. Rahma dan Endang Abdullah. Forum dihadiri lebih dari 150 peserta terdiri dari Forkopimda Tanjung Pinang, Forum RT/RW, Paguyuban, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Insan Pers.

Turut mendampingi Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranaon dan Kepala Biro Umum BP Batam Budi Susilo.**(Hms/red)

 

MARITIMRAYA.Com - TanjungPinang,  Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia -  Badan Penelitian Aset Negara (DPD LAI-BPAN)  Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) Awaluddin bersama  pengurus inti DPD LAI - BPAN pada Senin (26/9/2022)  mengagendakan  audiensi dan silahturahmi diawali  ke kantor Gubernur Kepri dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepri.

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia -  Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Kepri (DPD LAI-BPAN)  Silaturahmi ke kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (26/9/2022).

Dalam kunjungan resmi tersebut Ketua  DPD LAI-BPAN  Provinsi Kepri Awaluddin bersama Sekretaris DPD LAI - BPAN  Zulkifli  disambut Sekretaris Daerah  Provinsi Kepri Drs. Adi Prihantara MM..

Ketua DPD LAI-BPAN Provinsi Kepri Awaluddin menyampaikan dalam kunjungan silahturahmi pihaknya memperkenalkan lembaga serta struktur lembaga serta menyampaikan  hal-hal yang telah dilakukan lembaga sebagai wadah kontrol sosial terkait aset negara.

"lembaga ini merupakan lembaga kontrol sosial yang berhubungan dengan barang milik negara/aset negara untuk itu perlu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah" 

Dikatakanya dalam pertemuan silahturahmi bersama sekretaris Daerah Provinsi Kepri Drs.Adi Prihantara MM selain memperkenalkan diri juga bersineegi untuk bersama membangun dan menjaga Kepulauan yang berbatasan dengan   perairan internasional.

"Pak sekda  menyampaikan terimakasih atas kedatangan silahturahmi ini.dan kami juga senang dalam hal ini bisa saling mengenal dengan semangat  untuk membangun dan menjaga negeri ini", Ucap Awaluddin.

Awaluddin juga menyampaikan kegiatan silahturahmi  ini dilakukan diberbagai institusi di Provinsi Kepri, hal ini diharapkan mendapat respon positif terkait fungsi DPD LAI-BPAN 

Silahturahmi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri pihaknya mendapat dukungan untuk melakukan program kerja yang selama ini dilakukan.

 "Bapak Sekda  apresiasi dalam hal ini, semoga apa yg menjadi program lembaga dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

Dalam pertemuan silahturahmi yang berlangsung  cukup hangat pembahasan  tersebut disudahi dengan Poto bersama.

" Kami juga berterima kasih atas waktu dan kesempatan bersilahturahmi dengan Bapak Sekda, yang tentu  jadwal kerjanya  padat tapi dapat meluangkan waktu nya buat kami, dan kami selalu mendukung apa yang menjadi program kerja pemerintah Provinsi kepri", Ucap  Awaluddin ** Am

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Sudirman Saad,  menerima empat sertifikat Barang Milik Negara (BMN) berupa dua area di Bandara Hang Nadim dan dua jalan protokol di Batu Ampar. 

 Penyerahan sertifikat ini merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang, yang dilaksanakan pada pada Senin (26/9/2022), di lapangan upacara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau.

 Sertifikat tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra. 

 Sudirman mengatakan, sebagai lembaga yang hak pengelolaan wilayah kerjanya wajib tersertifikasi, BP Batam terus menjalin sinergi positif dengan BPN. 

Sertifikasi ini juga merupakan bentuk pengamanan atas aset BMN BP Batam khususnya yang tercatat pada sistem Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara nasional pada umumnya.

 “Sertifikasi ini kami apresiasi sebagai bagian dari penyelesaian legalitas aset-aset agar nilainya bisa dihitung dari waktu ke waktu,” ujar Sudirman.

 Untuk menjaga iklim berusaha di Kota Batam, BP Batam bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau akan menyelesaikan 56.000 bidang Kavling Siap Bangun (KSB) di Kota Batam.

 “Kami berharap, upaya yang dilakukan BP Batam dapat memaksimalkan penyelesaian legalitas lahan di Batam,” kata Sudirman.

 Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara turut mengapresiasi sinergi BP Batam di sektor pertanahan. 

 Menurutnya, ini merupakan bentuk kerja sama yang baik dari FKPD Provinsi, Kota, maupun Badan Layanan Usaha lainnya, untuk menyelamatkan BMN maupun BMD di Provinsi Kepri.

 “Penyerahan sertifikat ini adalah awal, jadi selanjutnya masih banyak yang harus kita selesaikan. Yang paling penting adalah memahami pentingnya pelayanan berbasis digital yang cepat dan akuntabel,” tegas Adi.

 Senada dengan Adi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra mengatakan, pada tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah harus tersertifikasi, sesuai amanat Presiden RI.

 “Tidak hanya tanah milik masyarakat, tapi juga milik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk BP Batam. Dan ini tidak bisa kami lakukan tanpa dukungan dan kolaborasi dari seluruh instansi di Provinsi dan Kota,” pungkas Nurhadi.**(HMS/red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Peduli kepada Masyarakat yang membutuhkan, Polsek Kawasan Pelabuhan Batam Polresta Barelang terus bergerak melakukan bakti sosial, dengan memberikan bantuan Sosial ke Panti Asuhan. Jumat (23/09/2022)

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Awal Sya’ban Harahap, SIK, MH mengatakan bahwa kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat ini merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi.” Ujar Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Awal Sya’ban Harahap, SIK, MH. 

Kapolsek menjelaskan dalam pembagian sembako kali ini yang disasar adalah ke Panti Asuhan yakni Panti Asuhan Al- Hidayah sekupang dan Panti Asuhan / Yayan Hope Sekupang. 

Sembako yang di berikan masing masing sebanyak 20 paket berisi beras, telor, mie instan, minyak goreng, Susu Kaleng. 

Kapolsek Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Awal Sya’ban Harahap, SIK, MH mengatakan bantuan ini bentuk bakti sosial yang dibagikan kepada Panti asuhan sekitar wilayah Kapolsek KKP Batam.

 “jangan dilihat besar kecilnya bantuan yang kami berikan, karena ini merupakan bentuk keikhlasan. Semoga bantuan sembako ini dapat meringankan beban masyarakat. Kata Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam AKP Awal Sya’ban Harahap, SIK, MH. **(Hms/red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, akan tampil sebagai pembicara utama atau Keynote Speaker pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampena 4 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Rabu, 28 September 2022 di Aula Kantor Pemko Tanjungpinang. 

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, BP Batam telah memberikan sejarah panjang bagi Batam, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Rudi saat ini, pembangunan infrastruktur begitu masif," kata Ketua Panitia acara sekaligus Pejabat teknis pelaksana kegiatan Feri Ismana, Senin, (26/9/2022). 

Membawa tema "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang", Muhammad Rudi diharapkan dapat memberikan pengalaman sucsess story dalam hal kepemimpinan dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam dapat dilaksanakan di Tanjungpinang.

"Peserta dan undangan yang hadir bisa berinteraksi dan bertanya jawab, bagaimana kisi-kisi pak Rudi membangun Batam," ujar Feri.

Disebutkan, kegiatan tersebut nantinya disejalankan dengan pengukuhan Tim TPP Tanjungpinang oleh Walikota Tanjungpinang. Tim bentukan tersebut untuk mempercepat pembangunan Tanjungpinang.

"Sehingga, nantinya Pak Rudi sebagai motivator bagi tim yang telah dikukuhkan dan dapat bergerak seperti Batam," imbuhnya. 

Sebelumnya Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi mengucapkan selamat atas 4 tahun masa  kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. 

"Semoga jalinan kerja sama dan koordinasi dengan kota Batam terus terjaga dengan baik dan spirit pada visi dan misi Ibu Walikota menjadi lentera bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang," pesan Muhammad Rudi.**(Hms/red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta pada Kamis (22/9/2022). 

Rapat tersebut membahas tentang Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 sesuai Hasil Penyesuaian Badan Anggaran DPR RI. 

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Rudi juga memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sektor prioritas nasional dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 

“Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan unsur dari Prioritas Nasional 2 (dua) RKP Tahun 2023, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan 4 (empat) fokus pembangunan yaitu Industri Manufaktur, Jasa, Pariwisata dan Logistik,” ungkap Muhammad Rudi.  

Program pertama merupakan Program Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya yakni kegiatan operasional, seperti kepegawaian, pemeliharaan, dan jasa. 

Program 4 Pengembangan Kawasan Strategis adalah kegiatan yang mendukung peningkatan investasi, yaitu kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional khususnya pengembangan infrastruktur seperti Peningkatan Jalan Koridor Utama dari Pelabuhan Batu Ampar ke Bandara Hang Nadim Batam, Pengerukan Kolam Dermaga Baru Terminal Pelabuhan Curah Cair Kabil, dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum. 

“Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas BP Batam, juga kami laksanakan melalui sumber pendanaan dari PNPB, di antaranya Peningkatan Jalan Yos Sudarso Tahap 4, Peningkatan Jalan Hang Jebat, Perbaikan Ponton Pelabuhan Punggur, lanjutan Pengembangan Destinasi Wisata Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang, serta Peningkatan dan pengembangan fasilitas kawasan lainnya,” jelasnya. 

Dalam pertemuan sebelumnya, BP Batam telah memprogramkan kegiatan promosi investasi dan layanan lain dari BP Batam. Kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi BP Batam dalam menarik investasi dan memberikan layanan lainnya.  

Pimpinan Rapat Martin Manurung dari Fraksi Nasdem membacakan kesimpulan yang didiskusikan oleh seluruh Anggota Dewan Komisi VI DPR RI.

Ia menyatakan Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BP Batam Tahun 2023.

Pagu Belanja BP Batam dalam Tahun Anggaran 2023   yaitu sebesar Rp2.068.248.980.000,- (dua triliun enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.782,3 miliar atau 86,17 persen; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp286 miliar atau 13,83 persen yang dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888,77 miliar (42,97 persen); dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179,48 miliar (57,03 persen). 

Komisi VI DPR RI berharap, dengan di setujuinya Anggaran BP Batam Tahun 2023 pendapatan PNBP BLU dapat meningkat lebih dari Rp 2 Triliun. 

Disela-sela rapat, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam telah memperbaiki pemasukan barang konsumsi dengan adanya sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), yang memudahkan proses perizinan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon 2 ((Dua).**Hms/red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam,  Perusahaan Terbatas (PT) Infineon Technologies Batam kembali mengukuhkan komitmen untuk peningkatan investasi di Batam atau ekspansi usaha.

Perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor ini, telah merancang sejumlah site plan, dengan total investasi infrastruktur 85 Juta EUR (IDR Rp. 1,26 Triliun). 

Adapun rincian site plan ekspansi Infineon Batam adalah pembangunan Gedung baru BAT 3 pada tahun 2022 ini dengan luas 21.000 sqm (m2), sehingga dengan perluasan ini, Infineon telah mengembangkan sayap di Batam menjadi 3 Production Sites.

BAT 1 yang merupakan Gedung pertama yang dibangun pada tahun 1996 seluas 9.000 sqm (m2), dan kemudian Gedung BAT 2 yang dibangun pada tahun 2018 seluas 12.000 sqm (m2).

Dengan realisasi perluasan ini, maka kapasitas produksi yang sebelumnya berada pada angka 13-15 juta pcs / minggu pada tahun 2019 kini menajam mencapai kapasitas 30 juta pcs / minggu. Dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Target kapasitas produksi yang direncanakan hingga tahun 2030/2031 adalah 150-180 juta pcs per minggu.

Direktur Logistik PT Infineon Aldrin Purnomo sebagai perwakilan Management PT. Infineon Technologies Batam, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan BP Batam. 

"Sangat baik ya, saya mewakili Manajemen PT. Infineon Technologies Batam sangat menghargai apa yang telah dilakukan BP Batam, membantu luar biasa, sampai ekpansi terus berjalan dan ini bisa kita capai." Katanya.

Aldrin berharap proyek strategis PT Infineon dan dukungan BP Batam ini bisa menjadi role model atau percontohan proyek strategis di Batam.

"Ini bisa jadi role model untuk perkembangan dan investasi industri high technology di Batam tentunya." Tutur Aldrin.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ekpansi ini agar berjalan sesuai koridor yang telah direncanakan. 

“Kami tentu sangat bersyukur dengan ekpansi ini, hal ini menunjukkan ada kepercayaan yang baik dunia investasi kepada Batam. Tugas kami dan kita semua selanjutnya adalah mengawal dan memastikan investasi ini berada pada koridor yang direncanakan. Saat investasi ini jalan, maka lapangan  kerja terbuka.” Katanya.

Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini, memberikan atensi besar, mengingat masih ada sejumlah hal yang menjadi concern bagi perusahaan besar Infineon, seperti prosedur keimigrasian bagi lalu lintas WNA dan pemberlakuakn VoA yang hanya berlaku bagi pariwisata dan belum mengakomodir bagi kemudahan pertemuan bisnis, serta kebijakan di sejumlah Kementerian seperti Perindustrian dan BPKM.

Dengan ekpansi yang dilakukan PT. Industrial Technologies ini, ia berharap mampu menjadi dorongan positif bagi peningkatan angka investasi di Batam, sejalan dengan upayanya dalam menggesa infrastruktur Batam baik dari sisi darat, laut dan perhubungan udara.

“inilah mengapa kami siapkan infrastruktur yang bagus, bahkan saat pandemi sedang tinggi-tingginya. Kita siapkan, agar saat masa pemulihan ekonomi datang, investasi mulai bangkit, Batam sudah siap menyambut.” Katanya.

Dengan berbagai upaya yang ia lakukan, pertumbuhan ekonomi dan realiasi investasi di Batam menyumbang persentase terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya merilis realisasi investasi di Batam Penanaman Modal Asing (PMA) dan (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN di Batam sepanjang Januari-Juni 2022 atau semester I tahun 2022 mencapai Rp 6,175 triliun dengan 1.529 proyek. 

Secara komulatif realisasi investasi Semester I PMA sebesar 82,86 persen yang mencapai Rp 5,116 triliun dengan 696 proyek.

Sementara, angka realisasi investasi semester I PMA di Kepri sebesar 6,462 triliun. Praktis, dengan angka tersebut, Batam menyumbang persentase terbesar dengan 79,16 persen dari realisasi investasi PMA di Kepri.**(Hms/red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menghimbau agar para pelaku usaha dalam mengajukan Rencana Pemasukan Barang Konsumsi (RPBK) tahun 2023 dapat memperhitungkan kuota sesuai kebutuhan masyarakat Batam. Menurutnya, hal itu untuk menghindari persoalan hukum yang bisa terjadi. 

“Apa yang dibutuhkan pelaku usaha, silahkan bikin laporan ke kita, dan tidak dibatasi kalau keperluanya untuk di Batam, namun kalau melebihi ini yang dijadikan masalah oleh penegak hukum seperti pengajuan barang konsumsi minuman berakohol,” kata Muhammad Rudi dalam arahannya pada Sosialisasi Penyampaian RPBK 2023 dan Realisasi Distribusi Pemasukan Barang kepada importir di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Senin, (19/9/2022).

Ia meminta agar para pelaku usaha dapat menjalankan proses bisnis pemasukan barang mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat Batam di tahun 2023 terpenuhi. 

“Oleh karenanya saya ingin sebelum tanggal 1 Januari 2023, kuota untuk seluruh jenis barang konsumsi apa saja sudah ada di meja saya dan sudah saya tanda tangani,” ujarnya. 

Diketahui, Sosialisasi tersebut merupakan amanat PP 41 tahun 2021 dan bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha/importir khususnya dalam mendorong percepatan pengajuan perizinan pemasukan barang konsumsi di Batam.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam Denny Tondano menyebutkan pelaku usaha/importir yang terdaftar di BP Batam segera mengajukan RPBK 2023 dapat memanfaatkan fitur Indonesia Batam Online Single Submission (I-BOSS).

“Untuk pengajuan rencana kebutuhan melalui sistem tidak ada secara manual lagi, kita lakukan sekarang masuk melalui sistem IBOSS,” sebutnya. 

Disebutkan, Empat (4) alur proses RPBK 2023. Pertama, Pelaku Usaha/Importir mengajukan permohonan RPBK dengan mendownload format permohonan melalui I-BOSS. Kedua, penyampaian permohonan RPBK dengan meng-upload ke I-BOSS. Ketiga, proses penetapan/perhitungan RPBK dengan mengumpulkan data yang masuk yang telah diajukan oleh Pelaku usaha.

Keempat, hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK BP Batam akan diupload ke Sistem I-Boss berdasarkan Perka BP Batam. Hal itu dilakukan untuk memperhitungkan kuota sesuai kebutuhan masyarakat Batam dan menjamin kecukupan ketersediaan barang konsumsi di tahun 2023.

“jadi itu di hitung oleh Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK, berapa memang kebutuhan konsumsi, baru setelah itu di SK kan,” ujarnya. 

Sedangkan untuk laporan Realisasi Distribusi Pemasukan Barang, dikatakan, pihaknya perlu melakukan pengawasan untuk menjamin barang-barang konsumsi hanya untuk kebutuhan di dalam Kawasan FTZ Batam. 

Ia menekankan bahwa setiap pelaksanaan pemasukan dan distribusi barang yang telah dilakukan harus menyampaikan laporan realisasi distribusi pemasukan barang selambat-lambatya 14 (empat belas) hari kalender sejak izin diterbitkan.

“Kalau ada kekurangan dokumen apa kesulitannya sampaikan ke kita, tentu dokumen-dokumen pelengkap itu ada standarnya tapi kalau ada kesulitan apa yang dokumen yang setara dengan itu, itu yang kita minta artinya semua akan terukur kedepannya,” jelas Denny.

Sementara, Wakil Ketua Kadin Batam bidang Kepelabuhanan, Efendi Ibrahim mengapresiasi sosialisasi yang telah dilaksanakan. Menurutnya, sebagai mitra Pemerintah, Kadin dapat menyampaikan kendala dan masukan terhadap proses bisnis yang tengah berjalan.

“Sosialisasi ini sangat positif, Kadin sebagai mitra wajib melakukan upaya minimal diskusi atau meminta nasehat kepada pemerintah terutama kaitanya lalu lintas barang dari kelancaran pelaku usaha sendiri,” Ujar Efendi. **(Hms/red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM) untuk industri maritim dan pemberdayaan nelayan.

 Dihadiri 400 orang dari kalangan alumnus dan akademisi, kegiatan ini dihelat di sela-sela kegiatan Rektor Menyapa Alumni, pada Sabtu (17/9/2022) malam di Ballroom Best Western Premier Panbil. 

 MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa.

Hadir mendampingi, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddi sejak tahun 1987 hingga saat ini. 

Turut hadir pula Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman; Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung Dhamar Syakti, yang merupakan alumnus Universitas Hasanuddin; dan Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. 

 Pada kesempatan pertama, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kota Batam, adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut.

 Meski 96 persen wilayah Kepulauan Riau adalah laut, ia akui kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sangat rendah, yaitu kurang dari 5 persen. 

 Hal tersebut secara langsung sangat mempengaruhi taraf kehidupan sosial dan ekonomi para nelayan.

 “Kami harap dengan kerjasama bersama Universitas Hasanuddin dapat mempercepat penyediaan SDM untuk menunjang industri perikanan di Kota Batam,” kata Muhammad Rudi.

 Selain itu, industri galangan kapal yang kembali menggeliat menjadi sinyal positif untuk membuka peluang investasi asing dan memutar roda perekonomian Batam secara maksimal.

 Dengan mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di bidang perikanan dan perkapalan, Muhammad Rudi yakin jalinan kerja sama ini akan menjadi nilai tambah bagi keberlangsungan industri maritim di Kota Batam.

 “Lebih dari 100 industri shipyard telah berkembang di Batam dan lebih dari 300 pekerjanya merupakan alumni dari Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Semoga ke depannya lebih banyak alumni yang bekerja di Batam,” harap Muhammad Rudi. 

 Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama sinergis dengan institusi strategis seperti BP Batam.

 Menurutnya, dengan pengalaman BP Batam dalam mengelola kawasan dan investasi selama lebih dari 50 tahun telah menyimpan banyak praktik terbaik (best practice) yang dapat menjadi basis pengembangan teori atau metode ilmu pengetahuan.

 “Selain mendorong mahasiswa untuk bekerja di Batam, Universitas Hasanuddin juga telah menugaskan seorang staf pengajar untuk mendukung penuh BP Batam. Sehingga secara relasional, BP Batam adalah bagian penting dari Universitas Hasanuddin,” pungkas Jamaluddin.**(HMS/red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam. Aliansi ALARM INDONESIA menyorot aktivitas malam  kapal  bongkar muat barang atau disebutnya expedisi hantu. Kali ini, ceritanya tentang jalur perairan  Telaga Punggur - Tg Uban serta pulau- pulau sekitarnya  dengan modus kapal muat sembako diduga berisi barang - barang selundupan.

" Modusnya, bawa sayur mayur dari Tanjung Pinang. Bongkar di dua titik di punggur. Pelabuhan Jo dan Pelabuhan R lama. Baliknya, bawa barang bagus yang di susun rapi di dalam palka. Kemudian, di tutup dengan keranjang - keranjang sayur dan ikan. Jadi tidak terlihat. " Ucap Arifin.

Menurut Sekjen Alarm sesuai aturan semua  kapal- kapal kayu memuat barang wajib memiliki nomor lambung dan mengikuti persyaratan administrasi dalam setiap keberangkatan kapal. 

Sebagai contoh, KM. AJ dengan tekong Mr. Bo. Pemilik kapal terdaftar dengan nama Ibrahim. Kapal ini terdaftar dengan ijin sebagai Kapal pengangkut ikan segar dengan pelabuhan pangkalan Pulau Sambu. Anehnya setiap membongkar ikan dilakukan di punggur, dan tanpa pengawasan dari Syahbandar Perikanan KKP. 

" Cuma saat kembali ke Tanjung Pinang, bawa barang - barang hantu alias under manivest. Jumlahnya tidak main - main. Satu kapal bisa muat dua lori Fuso ukuran besar. Setidaknya ada 5 ( lima) unit kapal sayur cap barsek ( barang seken) yang rutin beroperasi setiap hari. Bisa dibayangkan, berapa puluh juta kerugian negara setiap hari dari aktifitas ini. " sentil Arifin. 

Barang yang biasa di bawa elektronik, keramik, sepeda, kulkas, springbed, drum, cat, dan banyak lainnya. Tidak menutup kemungkinan memuat  barang berbahaya karena  minimnya pengawasan.

" Sekali loading untuk ke Tanjung Pinang kami perkirakan tidak kurang dari 20 ton persatu kapal. Ukuran 1 Fuso dan 1 Canter digabung. Itu saja setelah loading palka masih terlihat longgar. Toke besar untuk 5 kapal ini berada di Tanjung Pinang, inisial AC. Tekong berinisial Bo, Ma, Buy, dan dua lainnya. Pernah kejadian beberapa waktu lalu sepeda lipat dengan harga jutaan perunitnya tertangkap saat operasi. " demikian Sekjen Alarm ini merinci. 

Menutup pembicaraan Arifin meminta agar Bea Cukai meningkatkan pengawasan dan koordinasi antara  BC wilayah 01 dan 02, dan pengawasan perikanan. " Apapun ceritanya, kapal sayur/ ikan cap barsek ini marak bongkar di sekitaran perairan dompak. Alarm menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami dengan hormat meminta agar APH terkait dengan masalah ini bertindak. Negara saat ini sedang banyak utang, potensi pendapatan perlu di tingkatkan. Jika tidak tertangani juga kami akan surati Kementrian terkait untuk turun ke Batam", Tutup Arifin **

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waduk KPBPBB bersama Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi pada hari Kamis (15/9/2022).

Hal ini juga merupakan tindaklanjut arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi untuk mempercepat realisasi rencana proyek investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan di awali dengan paparan singkat oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa, bertempat di Ruang Presentasi Gedung Marketing Center BP Batam dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi.

Kunjungan Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Dr. Aries Firman ini dilakukan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional PLTS Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi Batam.

Dr. Aries Firman mengatakan pemerintah sepakat  mendukung energi terbarukan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia PLTS Terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah - daerah lain.

Untuk itu bendungan harus dilakukan sertifikasi setiap lima tahun sekali dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi ini harus terus diminimalisir.

“Tujuan kami datang kesini adalah untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan ini pada tahun 2022 sebelum digunakan sebagai tempat untuk PLTS terapung” tambah Dr. Aries Firman.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi bendungan dan PLTS kedepannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam, maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi.

“Bendungan dan PLTS terapung harus saling menguntungkan satu sama lain, utamanya Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung air bersih di Batam maka harus kita jaga dengan tetap mewujudkan rencana pengembangan energi bersih terbarukan ini (PLTS)” ungkap Dr. Aries Firman.

Dr. Aries Firman turut menyampaikan agar energi bersih terbarukan yang berasal dari PLTS ini tidak boleh terlambat untuk direalisasikan namun tetap mengedapankan aspek keselamatan bendungan.

“Energi bersih terbarukan adalah hal yang mutlak dan tidak boleh terlambat untuk kita kembangkan namun jangan sampai kita kekurangan air bersih saat musim kemarau dan kelebihan air bersih saat musim penghujan” tutup Dr. Aries Firman.

Senada dengan Dr. Aries Firman, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa, berharap agar setelah kunjungan lapangan ini dilakukan, seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi mendapat gambaran awal yang lengkap untuk dilakukan rapat secara intensif mulai Oktober 2022. 

“Karena proyek yang menjadi bagian dari Presidensi G20 ini cukup komprehensif dari hulu ke hilir, kami akan segera memulai rapat secara intensif pada Oktober 2022 bersama dengan kementerian dan lembaga serta seluruh stakeholder dalam proyek ini” tutur Irfan Syakir.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berusaha untuk memaksimalkan potensi PLTS yang dapat diakomodir oleh Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi energi lokal serta untuk kebutuhan ekspor.

“kapasitas energi yang akan dihasilkan, tentunya kami akan meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, memperhatikan aspek keselamatan Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi” tutup Irfan Syakir.

Turut hadir dalam kegiatan ini General Manager SPAM Hulu, Hadjad Widagdo; Kabid. Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan, Adi Nugroho; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, Wawan Yulianto; beberapa pejabat tingkat IV BP Batam, rombongan dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, serta para stakeholder terkait pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi. **(HMS/red)