MARITIM RAYA

 

 

MARITIMRAYA.Com - BATAM, Sebanyak 81 orang Aparat Sipil Negara (ASN) kementerian perindustrian penugasan Badan Pengusahaan (BP) Batam  mengikuti sosialisasi Kepegawaian PNS yang digelar Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Sumber Daya Manusia BP Batam , pada Kamis (11/11/2021) ruang Balairung Sari BP Batam di Batam Center.

 Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam, Lilik Lujayanti. Ia mengungkapkan, keberadaan ASN di Batam merupakan inisiasi dari B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

 “Pegawai ASN dari Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam tersebar pada 13 unit kerja di lingkungan BP Batam sebanyak 81 orang,” tutur Lilik saat memberikan sambutannya.

 Adapun Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang bertugas di BP Batam tercatat sebanyak 81 orang, yang tersebar pada unit-unit kerja di Direktorat Pengamanan Aset, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Bandar Udara, Biro Umum, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Biro Humas, Promosi dan Protokol, Biro Keuangan dan Direktorat Restrukturisasi.

 “ASN Kementerian Perindustrian yang bertugas di lingkungan BP Batam berkisaran umur 30-40 tahun terdiri 11 orang, 41-50 tahun terdiri 60 orang dan 51-57 tahun terdiri dari 10 orang,” ungkap Lilik.

 Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pembinaan dan bimbingan sekaligus meninjau Pegawai ASN Kementerian Perindustrian RI yang bertugas di BP Batam.

 "Sosialisasi pembinaan seperti ini dapat berlanjut tiap tahunnya untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam dengan menyampaikan terkait dengan aturan dan larangan sebagai pegawai ASN,” harap Lilik.

 Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Organisasi dan SDM, Yulia Astuti, Analis Kepegawaian Madya, Desi Pujilestari.

Pada sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Organisasi dan SDM, menjelaskan terkait Peran dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perindustrian.

 "Arah kebijakan pembangunan SDM Kementerian Perindustrian menjadikan ASN yang profesional dalam memiliki pola pikir dan perencana yang baik, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab dan bekerja secara cepat dan tuntas, berwawasan global, berkinerja tinggi dan mampu mengelola Kesehatan, waktu, kontributif serta mampu mengevaluasi secara mandiri,” jelas Yulia.

 Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia BP Batam terhadap pembinaan yang sudah optimal khususnya kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian RI yang ditugaskan di BP Batam.

 “Kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam agar dapat mendukung kinerja dan memberikan kontribusi yang positif bagi Batam khususnya di BP Batam,” harap Yulia.

 Sementara, sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian RI, Analis Kepegawaian Madya, Desi Pujilestari, menjelaskan terkait Aturan Kepegawaian di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

 Pada waktu yang bersamaan, sebanyak 19 orang Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam mengikuti Ujian Dinas Tingkat II, ujian ini diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI yang dilaksanakan di BP Batam.** Hms - red

 

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Manajemen Risiko pada Selasa (2/11/2021) bertempat di Conference Hall IT Center BP Batam.

 Kegiatan ini menghadirkan Inspektur VII Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Alexander Zulkarnaen dan Auditor Madya Inspektorat VII Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dr. Dedhi Suharto sebagai narasumber dan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro sebagai moderator.

 Dalam sambutannya, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan menyampaikan Pelaksanaan manajemen risiko dalam hal pengambilan keputusan dan pengembangan risiko merupakan suatu program yang akan dilaksanakan di BP Batam, pelaksanaan tersebut sangat membantu dan sangat perlu dilakukan dalam hal pencegahan risiko-risiko demi mewujudkan tujuan kinerja di BP Batam.

 “BP Batam sebelumnya telah melaksanakan bagian dari manajemen risiko yaitu melakukan pemetaan risiko terhadap unit unit kerja BP Batam. Namun hal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh sebagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah dilakukan selama ini oleh kementerian Keuangan Republik Indonesia,” tutur Endry Abzan.

 Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan dalam arahannya, Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Yang dilaksanakan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai BP Batam.

 “Hal tersebut dilakukan guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, sehingga menjadi unsur penting dalam mengelola terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dan menghambat tercapainya tujuan masing-masing Unit Kerja yang langkah-langkah pengelolaannya dilakukan melalui Manajemen Risiko,” kata Purwiyanto.

 

Lebih lanjut ia menambahkan, penilaian risiko ini dilakukan dengan maksud mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan, diwujudkan dalam bentuk memberikan peringatan dini demi meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BP Batam, serta sebagai perwujudan dari prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

 Turut hadir Dalam kegiatan perwakilan dari 24 Unit Kerja di Lingkungan BP Batam yang terdiri dari eselon II dan eselon III masing-masing unit dengan total 48 peserta.** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Dalam rangka meningkatkan standar pelayanan di badan publik, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) PPID BP Batam dengan mengusung tema “Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik” di Hotel Harmoni One Batam Centre, pada Senin (8/11/2021) pagi.

Pada tahun 2020 dan 2021, dua kali berturut-turut BP Batam menerima Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada kualifikasi Badan Publik Informatif. Hal tersebut menjadi motivasi bagi BP Batam untuk tetap konsisten berinovasi memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo, mewakili Anggota Bidang Administasi dan Keuangan BP Batam, dalam kesempatan itu, mengatakan kegiatan tersebut atas upaya  implementasi UU No. 14 Tahun 2008 sebagai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

“BP Batam berupaya untuk terus mengedepankan semangat transparansi dan mengelola informasi yang dikemas dengan baik, efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” kata Budi Susilo saat memberikan sambutan acara tersebut.

Budi berharap sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan kepada para pengurus PPID badan publik khususnya pihaknya dalam memahami serta mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang ditetapkan dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

"Dengan harapan dapat semakin mempererat silatuhrahmi serta media saling berbagi ilmu dan informasi mengenai pengelolaan layanan informasi yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi BP Batam kepada masyarakat ,” harapnya.

Pelaksanaan FGD tahun ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya, selain mengundang pengelola PPID yang berasal dari unit-unit kerja di lingkungan BP Batam, BP Batam turut melibatkan Pemerintah Kota Batam, Kepolisian daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, Perwakilan OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kota Batam, Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.

FGD Sosialisasi PERKI 1 Tahun 2021 ini menghadirkan narasumber dari Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Cecep Suryadi, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Manalu, dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum. 

Adapun tiga paparan pokok materi. Pertama, Pengelolaan Informasi Publik sebagai wujud Good Governance. Kedua, Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi sesuai PERKI 1 Tahun 2021. Ketiga, Muatan Materi Baru dalam PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Cecep Suryadi, menjelaskan terkait pengenalan Informasi Publik dan mandat terpenting sebagai pengelola badan publik.

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, dengan adanya keterbukaan informasi maka dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tutur Cecep.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Manalu, menyampaikan beberapa hal terkait Pentingnya Uji Konsekuensi Berdasarkan PERKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Pengujian Konsekuensi perlu dilakukan apabila terdapat pengecualian informasi publik, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. PPID Menutup Informasi diberikan kepada masyarakat jika merasa informasi tersebut berpotensi dikecualikan,” jelas Ferry.

Sedangkan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum berkesempatan memaparkan beberapa hal terkait Dasar Hukum Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pusat serta Garis Besar Peraturan Komisi Informasi. *Hms - red

 

  

MARITIMRAYA.Com - Internasional, Pada hari Sabtu sore (6/11/2021) waktu Abu Dhabi – United Arab Emirates (UAE), Kepala BP Batam melanjutkan lawatannya dengan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Persatuan Emirates Arab (PEA). Kunjungan ini merupakan upaya koordinasi dengan Duta Besar RI di Abu Dhabi, usai pertemuannya dengan Presiden Direktur sekaligus pendiri Thumbay Group.

 Dalam kunjungan ini Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan jajaran BP Batam diterima langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Y.M. Husin Bagis, di Wisma Duta Besar, Abu Dhabi.

 Dalam pokok-pokok pembicaraan, Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang secara serius melakukan upaya jemput bola calon investor asal Dubai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KBRI sebagai inisiator kegiatan Indonesia Investment Day 2021 yang Agustus lalu digelar bekerjasama dengan IIPC Abu Dabhi dan Bank Indonesia Tokyo yang membawahi United Arab Emirates.

 “melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada KBRI yang telah menginisiasi kegiatan (Indonesia Investment Day) yang akhirnya mempertemukan kami dengan jalinan persaudaraan kami dengan Thumbay Group”, ungkap Rudi.

 Lebih lanjut Rudi menjelaskan, saat itu BP Batam berkesempatan untuk mempresentasikan project KEK Kesehatan Sekupang, dan melalui apa yang telah dipaparkan, Thumbay Group yang diperoleh melalui hasil screening dari KBRI dan IIPC, menunjukkan minatnya untuk bisa berkolaborasi dengan BP Batam dalam membangun KEK Kesehatan Sekupang yang terintegrasi.

 Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Y.M. Husin Bagis, menyampaikan semangat yang sama.

 Dirinya juga memberikan dukungan dengan langkah BP Batam untuk berkolaborasi dengan investor asal negara dengan peringkat 8 penghasil minyak terbesar di dunia.

 Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh project ini kedepan harus dilakukan secara clean and clear. Dubes RI untuk PEA siap menjadi fasilitator untuk jalinan bisnis yang baik antara BP Batam dan perusahaan UEA kedepan, ditambah lagi keberadaan BP Batam yang begitu sentral sebagai pengelola kawasan strategis Batam.

 Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Siarit, mengakhiri lawatan ini berharap, koordinasi ini diharapkan menjadi momentum yang baik, tidak hanya jalinan persaudaraan antara kedua belah pihak (BP Batam dan Kedubes RI di PEA) tetapi juga hubungan diplomatik kedua negara, yakni Indonesia – PEA (Persatuan Emirates Arab) yang telah dimulai sejak tahun 1976. 

 Sementara itu, menanggapi apa yang telah dilakukan BP Batam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melalui keterangan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakkan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, yang juga merupakan Anggota Dewan Pengawas,  memberikan apresiasi kepada BP Batam yang secara aktif telah melakukan upaya-upaya strategis untuk menarik investasi ke Batam dalam masa pemulihan ekonomi negeri. 

 BP Batam senantiasa  melakukan koordinasi aktif dengan Dewan Pengawas dalam upaya menarik investasi baru serta formulasi insentif yang dapat ditawarkan sehingga Batam menjadi  kota yang semakin strategis untuk investor, sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo.** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berkunjung ke Konsul Jenderal RI di Dubai K. Candra Negara untuk membahas tindak lanjut atas penyampaian minat investasi dari Thumbay Group di Batam pada Jumat (5/11/2021) bertempat di Gedung Konjen RI, Al Hudaiba, Dubai, UEA. 

“Kami baru saja selesai bertemu dengan Pak Konjen RI Dubai, Pak Candra dan jajarannya, untuk menindaklanjuti investasi yang mau kita kembangkan dan kita tarik masuk ke kota Batam. Kita harap tentunya pertemuan kita dengan Thumbay Group kemarin, dapat dilanjuti oleh pak Konjen, sehingga proses bisnisnya bisa lebih cepat,” kata Muhammad Rudi.

Pertemuan dengan Konjen RI di Dubai itu adalah rangkaian lawatan Rudi ke Dubai, UEA setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Direktur Thumbay Group dan mengikuti Dubai Expo 2020.

"Selanjutnya tim teknis akan bekerja dan menjalin koordinasi dengan KJRI guna merealisasikan minat investasi investor asal Dubai ini,” harap Muhammad Rudi.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan terkait pengembangan SDM di Kota Batam pasca mengenyam pendidikan dibidang perhotelan dan pariwisata untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja di Negara yang memiliki gedung pencakar langit, Burj Khalifa itu. 

“Pak Konjen menyampaikan salah satu kriteria nya harus bisa bahasa inggris. Nanti sekembalinya saya ke daerah, kita akan dudukan bersama pihak terkait. Harapannya kita siapkan anak-anak kita yang telah selesai pendidikan di kota Batam punya kompetensi dan bisa disalurkan bekerja di Dubai,” jelasnya.

Perkembangan terbaru di sektor ini ialah menghadirkan landmark baru di Dubai, seperti seperti Museum of the Future, Deep Dive Dubai, telaga penyelaman terdalam di dunia, dan Dubai Eye, Roda Observasi Tertinggi di dunia.

Senada, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait meyakini kunjungan pihaknya ke Dubai, UEA akan menghasilkan hasil yang positif bagi pengembangan Batam kedepan.  

"Dalam kunjungan ini ada tiga hal yang disampaikan, yaitu pengembangan pelabuhan, persiapan KEK Kesehatan, dan SDM perhotelan dan pariwisata. Serta Pak Kepala juga minta bantuan Pak Konjen untuk bisa menghubungi BP Batam apabila ada investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam,” pungkas Ariastuty. **(Hms - red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, pada Senin (25/10/2021) pagi.

Kegiatan dihelat di Marketing Center BP Batam dihadiri oleh Anggota Bidang Keuangan dan Administrasi BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiyono beserta jajaran; Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Alex Sumarna dan jajaran serta para pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan BP Batam.

Anggota Bidang Keuangan dan Administrasi BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, dalam sambutannya menyampaikan, perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk dari sinergi kerja sama antara BP Batam dengan Kejati Kepri. 

Kerja sama mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara ini sendiri dikatakan Wahjoe sudah berjalan sejak Tahun 2018 dan kembali diperbarui kembali setelah berakhir pada tanggal 24 Agustus 2021.

“BP Batam bertugas untuk mengelola kawasan dan investasi tentu membutuhkan dukungan dari Kejati Kepri dalam menangani masalah perdata dan tata usaha negara. Kami juga telah menerima banyak sekali manfaat dari kerja sama ini dalam rangka sama-sama menjaga iklim investasi Batam tetap kondusif,” ujar Wahjoe.

Ia kemudian merinci, beberapa manfaat tersebut mencakup pengamanan, pemberian kajian hukum, fasilitas narasumber, pendampingan hukum, audit hukum dan mediator.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, yakni mulai tanggal 25 Oktober 2021 hingga 25 Oktober 2023.

Sementara itu, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,Hari Setiyono, pengembangan kawasan Batam menjadi pusat industri, perniagaan, jasa pelabuhan dan pariwisata yang memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan hukum, perdata dan tata usaha negara.

“Oleh karena itu, dalam rangka penanganan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, BP Batam telah mempercayakan kepada kami, Kejati Kepri, sebagai lembaga yang menyelesaikan hal tersebut,” kata Hari Setiyono, mengapresiasi.

Ia berharap, kerja sama ini mampu menjadi langkah yang baik untuk menciptakan sinergitas, memperkuat keberhasilan menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan program strategis nasional, demi kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan di Batam. 

Kegiatan ini diakhiri dengan proses penandatanganan kerja sama oleh Anggota Bidang Keuangan dan Administrasi BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiyono. ** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com,Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan dalam Stakeholders Award dengan kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok Koordinator Wilayah peringkat Terbaik II, pada Rabu (27/10/2021).

Penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo di Ruang Rapat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam.

Kegiatan dihelat atas inisiasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam (KPKNL Batam), melalui virtual zoom dengan tema "Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh". 

Adapun Penghargaan kategori Pengelolaan BMN Kelompok Koordinator Wilayah Terbaik I diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Terbaik II diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Terbaik III diterima oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. 

Stakeholders Award dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-75 dan Hari Ulang Tahun ke-15 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi, Penganugerahan Stakeholder Award (BMN Award, Valuation Award, dan Auction Award) dan Open House lelang produk-produk UMKM Batam.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengungkapkan apresiasinya atas penghargaan yang telah diraih oleh BP Batam.

 “Terimakasih kepada KPKNL Batam yang telah membina BP Batam menjadi lebih baik lagi. Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari seluruh karyawan BP Batam.” Ujar Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Wahjoe berharap, KPKNL Batam mampu memberikan dorongan kepada BP Batam untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

“Komitmen kita untuk mengelola BMN juga harus ditingkatkan untuk menghasilkan pengelolaan yang baik.” kata Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

 Ia juga berharap agar BP Batam mendorong peningkatan pengelolaan aset sehingga mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder.

Adapun Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com, Batam - Pembangunan Gedung baru Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) khusus Batam akhirnya mulai dikerjakan dengan pemancangan  puluhan paku bumi (tiang pancang) di kawasan jalan Ir. Sutami atau depan kantor Pelni  Sekupang Batam, hal ini dikarenakan  kantor  yang digunakan sekarang dinilai ruang kantor dan pelayanan tidak memadai serta berada dilahan parkir Terminal pelabuhan domestik Sekupang Batam yang dikelolah Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pantauan awak media dilokasi  Tampak papan plang proyek sesuai aturan merincikan pelaksanaan pembangunan KSOP khusus Batam  dikerjakan mulai 27 September 2021 dan selesai  sekitar bulan Mei 2022 dengan hitungan kalender  240 hari.

Selain itu tertera sumber dana DIPA APBN tahun 2021 - 2022 dengan nilai kontrak Rp.18.251.400.000.-, pembangunan Gedung serta infrastruktur dilaksanakan oleh  kontraktor dari perusahaan PT. Bintanika Jaya, sedangkan kontraktor pengawas PT. Sumitra Karya Cipta Consultan.

Kepala KSOP Khusus Batam Rivolindo  SH MH melalui Bidang Hubungan Masyarakat  Aina Solmidas saat dihubungi awak media terkait pembangunan kantor baru tersebut pada Selasa (26/10) membenarkan KSOP khusus Batam sedang membangun Gedung kantor baru  dengan lahan seluas 3000 meter persegi.

"  Lahan seluas 3000 meter  akan di peruntukan pembangunan Gedung perkantoran, juga peruntukan lahan  parkir kendaraan, musholla, dan Kantin serta fasilitas umum lainya " Sebutnya. 

Aina menjelaskan Gedung KSOP nantinya dibangun tiga lantai dengan pembiayaan  anggaran  multiyear Tahun 2021 - 2022,  dengan Total biaya senilai Rp  18, 251. 400,000,-.

" Mohon Doanya semoga pembangunan kantor dan penyelesaiannya berjalan sesuai rencana"

Ditambahkanya jika Gedung baru KSOP nanti sudah bisa ditempati, maka bangunan  KSOP yang lama akan dihibahkan ke BP Batam.

Secara terpisah pemerhati kemaritiman Batam Inisial BS kepada awak media  mengatakan ironis keberadaan Syahbandar  dipandang sebelah mata, dibanding dengan  kantor instansi pemerintah yang baru buka di Batam sudah bangun Gedung karena mengantongi izin lahan  dari BP Batam, sementara Syahbandar di Batam sekitar awal tahun 1980an hingga sekarang baru dapat lahan kosong itupun terletak di ujung barat kota Batam 

" Seingat saya pertama kantor Syahbandar ( dulu disebut, Kantor Pelabuhan) berada di Pelabuhan Batu Ampar, kemudian Pindah ke Sekupang dekat kantor Otorita Batam, selanjutnya pindah di daratan Batu Ampar dan pada 2015 pindah ke bekas Pos Syahbandar Sekupang" Kata BS.

Dikatakan mantan Pegawai  Kantor Pelabuhan Batam ini bahwasanya aktifitas keluar masuk kapal- kapal baik domestik maupun kapal asing  di perairan  Batam dikarenakan  ada petugas  Syahbandar bukan karena ada pelabuhan.

"Menurut saya kondisi ini sangat tragis seakan keberadaan Syahbandar dipandang sebelah mata, karena selama ini kantor atau lahan statusnya numpang" Tutupnya.** red

 

MARITIMRAYA.Com Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Selasa (26/10/2021) bertempat di Marketing Centre BP Batam.

Penandatanganan Kerjasama antara BP Batam dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)  ini ditujukan sebagai landasan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan bidang kearsipan yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto.

Menurut Imam Gunarto, dirinya senang dan merasa bangga pelaksanaan penandatanganan kerjasama ini dapat dihelat bertepatan dengan Hari Bakti ke 50 BP Batam Tahun 2021, setelah sempat mengalami penundaan di masa pandemi tahun 2019. 

Imam menuturkan bahwa dengan kerjasama ini dapat tercipta aplikasi pengelolaan arsip yang dilakukan secara digital. Sehingga BP Batam sebagai instansi pemerintah pusat yang mengelola investasi tidak perlu kesulitan melakukan penataan arsip.

“Bagaimana arsip-arsip yang lama itu kita selamatkan dan lestarikan, kami minta arsip yang bersejarah diserahkan ke ANRI saja, karena BP Batam tugasnya mengelola investasi bukan mengelola arsip, biar kami saja yang mengelola arsip. Jadi serahkan pada kami, Bapak dan Ibu yg mengelola arsip dari BP Batam tinggal minta saja ke kami saat dibutuhkan.” Katanya.

Selain itu ia menambahkan bahwa di Hari Bakti BP Batam ke 50 tahun ini, BP Batam mendapat predikat pengelolaan arsip “Sangat Memuaskan”. Hal ini membuat dirinya optimis bahwa BP Batam harus menjadi yang terdepan dalam transformasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

Adapun program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain, pembinaan sistem dan pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis, pembinaan SDM, pengembangan dan dukungan SDM di bidang kearsipan, penyiapan dan pengelolaan bidang usaha jasa komersil penyimpanan arsip, pengembangan sistem kearsipan digital dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang kearsipan. 

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berharap dengan kerjasama ini, pengelolaan sistem arsip dari ANRI dapat terkelola dengan baik, tidak keliru dan kesulitan dalam pencarian arsip dan dokumen penting lainnya. Termasuk bukti sejarah pembangunan yang telah dilakukan BP Batam hingga 5 dasawarsa, kedepan dapat terjaga dengan baik melalui ANRI.

Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto juga berkesempatan menyerahkan Penghargaan Pengelola Arsip Terbaik bagi unit kerja di lingkungan BP Batam. Adapun tiga unit dengan pengelolaan arsip terbaik adalah : a. Direktorat Pengelolaan Pertanahan b. Biro Keuangan c. Direktorat Pengamanan Aset.** Hms - red

 .

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Wakil walikota (Wawako) Batam Amsakar Ahmad menerima kunjungan Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD - KNTI ) Kota Batam pada Kamis (21/10) diruang kerja Wawako Batam.

Adapun daftar pengurus DPD KNTI Kota Batam yang hadir Antara lain, Ketua Umum, Amrah Fahnani SH, Sekretaris Jendral, Ir. Herry Irianto, Bendahara Umum, Amrullah Mursalim serta Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pendidikan dan pelatihan terapan, Zulhendri ST.

Dengan agenda silaturahmi dan audensi  Hasil survei sekitar  500 nelayan tradisional  di Batam di kampung nelayan antara lain,  Belakang Padang, Pulau Terong, Patam Lestari, Tanjung Riau, Sambau, Kelembak, Bengkong, Batu Ampar dan Pulau Ngenang.

 Survey menghimpun data  sebagai acuan guna memberikan masukan kepada pemerintah dalam meningkatkan  kesejahteraan nelayan, dengan sesi pertanyaan  meliputi, pendidikan, penghasilan, tanggungan keluarga, dan kendala mengakses  BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional dan kecil, yang dicacah oleh surveyor KNTI Kota Batam.

Sekretaris Jendral KNTI Kota Batam, Ir, Herry Irianto kepada awak media menyampaikan pertemuan dengan Wawako Batam yakni agenda silahturahmi, laporan program KNTI Kota Batam serta rencana mengadakan seminar Evaluasi BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional dan kecil.

Dikatakanya hasil pertemuan dengan Wawako  sekitar satu jam, menghasilkan respon positif serta mendorong KNTI Kota Batam berkiprah untuk nelayan yang lebih baik.

" Alhamdullilah Bapak Wawako juga memiliki kepedulian yang tinggi untuk kesejahteraan nelayan, beliau apresiasi kegiatan survey yang kami lakukan dan  mendukung rencana diadakan kegiatan seminar", Ujar Herry. 

Dikatakan Herry bahwa kegiatan survey kepada nelayan tradisional dan kecil telah selesai dilakukan secara serentak dari DPW, DPD dan DPC KNTI Se Indonesia. " Data survey ini real kita dapatkan langsung dari nelayan dan selanjutnya sebagai laporan ke KNTI Pusat" Terangnya.** red

 

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat Batam yang terdampak Covid-19.

Sebanyak 2.000 bantuan paket sembako ini didistribusikan pada 22 s.d. 23 Oktober 2021 di 4 Kecamatan di Kota Batam yakni, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Bengkong dengan masing-masing Kecamatan mendapat bantuan 500 paket sembako.

Adapun paket sembako tersebut berisikan beras 10 kg, mie instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, krimer kental manis 425 gram, teh celup dan biskuit.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan tujuan penyerahan bantuan Sembako Peduli Covid-19. 

“Penyerahan bantuan paket sembako peduli Covid-19 dari BP Batam yang didukung oleh Noguchi Peduli (International Health and Clinic) dan Durian Sultan merupakan rangkaian kegiatan sempena Hari Bakti BP Batam ke 50 Tahun pada 26 Oktober 2021,” kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian BP Batam kepada masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19.

"BP Batam hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan, serta peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat Kota Batam serta membantu meringankan beban dimasa pandemi Covid-19. Pandemi ini belum berakhir, saya mengimbau kepada masyarakat Batam untuk terus menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lakukan vaksinasi,” ujar Muhammad Rudi.

Salah seorang perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Batam Kota, M. Sofuan di hadapan Kepala BP Batam menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang telah diberikan oleh BP Batam untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Batam Kota.

“Terima kasih banyak atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam. Kami berharap bantuan ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perekonomian yang melemah,” ucap M Sofuan. 

Muhammad Rudi berharap bantuan yang telah diserahkan pihaknya dapat bermanfaat dan membantu mencukupi kebutuhan keseharian. Masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatannya agar pandemi segera berakhir. Ia meyakini dengan dukungan dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat maka perekonomian Batam akan bangkit kembali.

Turut Hadir dalam kegiatan, Kepala Biro Umum, Budi Susilo; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait; Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar; Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Harlas Buana; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa.**Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Direktorat Restrukturisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Proses Bisnis Re-engineering pada Badan Usaha” pada Jumat (22/10/2021) pagi, bertempat di KTM Resort, Sekupang.

Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari pejabat eselon dan staf Badan Usaha tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni daring dan tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. 

FGD tersebut menghadirkan para konsultan sebagai narasumber, diantaranya Konsultan PT. Expertindo, Elisa Kusrini dan Estiningtyas Nugraheni; Konsultan PT. Cakrawala Omega Raya, Bambang Jiwo Wungu; Konsultan SCM Infrastructure Engineer, Herry Pribadi; serta Konsultan PT. Divitia Global Consulting, Suyono Saputro.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro dalam kesempatan pertama mengapresiasi Direktorat Restrukturisasi yang telah melaksanakan FGD tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan sumber daya manusia di BP Batam. 

“SDM BP Batam diharapkan dapat dioptimalkan baik dari sisi kapabilitas, kualitas dan kuantitas, khususnya di Badan Usaha,” ujar Wahjoe. 

Ia berharap pertemuan tersebut mampu melahirkan solusi atas tantangan pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha BP Batam.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Restrukturisasi BP Batam, Arham S. Torik mengatakan, FGD kali ini dikhususkan untuk menganalisis proses bisnis yang terdapat di masing-masing Badan Usaha dan Distinct Job Profile yang mencakup analisa kebutuhan sumber daya manusia yang ideal bagi Badan Usaha. 

Sedangkan luaran yang dihasilkan nantinya adalah pola karir pada tiap pegawai dan rekomendasi pengembangan diri berupa pelatihan, sertifikasi, maupun coaching.

“Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi akan berdampak pada kinerja dan analisis pelatihan yang dibutuhkan pada Badan Usaha. Jika sumber daya manusianya sudah baik, maka ini akan linier dengan meningkatnya sisi pendapatan BP Batam,” ujar Arham.

Arham berharap, melalui FGD ini tercipta kesamaan persepsi atas hasil kajian proses bisnis re-engineering pada Badan Usaha agar seluruh jajaran pimpinan beserta staf mampu melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati.

“Yang paling penting, dengan diterbitkannya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BP Batam yang baru, setiap Badan Usaha mampu menghasilkan kontribusi, minimal dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan proses pemetaan pegawai yang dibutuhkan.” Pungkas Arham.

Selanjutnya, Direktur Restrukturisasi BP Batam, Arham S. Torik menyerahkan buku panduan sebagai acuan dari sisi tata kelola dan pengelolaan sumber daya manusia kepada kelima Badan Usaha, yaitu Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.

Adapun FGD dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto secara daring.

Turut hadir secara tatap muka, Direktur Badan Usaha Bandar Udara, Amran; Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Oktavidwin Tambunan; Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Memet E. Rachmat; Direktur RSBP Batam, dr. Afdhalun A. Hakim; Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar; Kepala Biro Hukum, Mochammad Nasrun dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern, Konstantin Siboro. **Hms- red