MARITIM RAYA

Hal ini diketahui dari quustioner  angket program  DPP KNTI yang dilaksanakan oleh petugas DPD kota Batam pada selasa (12/4/2021) di Belakang Padang.

Sebanyak  29 pertanyaan itu antara lain meliputi  : penghasilan tangkapan ikan, kebutuhan minyak saat melaut, Jenjang pendidikan di Keluarga, serta pengurusan dokumen kapal nelayan dll.

Ketua KNTI kecamatan Belakang Padang Batam Aleng yang diwakili Bendahara, Taufik menyampaikan  selama ini mau melaut beli BBM secara eceran dengan harga  Rp. 8000/liter .

" Disini belum ada penjual BBM bersubsidi, kami berharap pemerintah daerah dapat merealisasikannya" Ucapnya. 

Dikatakanya Belakang Padang  yang digelar sebutan pulau penawar rindu dahulu masyarakatnya dominan profesi sebagai nelayan, namun kini  dikarenakan tangkapan ikan  Semangkin sulit  hingga jauh ke tengah laut dan  tidak sesuai dengan biaya operasional sehingga  nelayan asli agak berkurang." Sekarang banyak nelayan sampingan dan nelayan musiman' Sebutnya.

Selain itu Taufik berharap kepada pemerintah memberi bantuan kapal ikan ukuran 7 GT hingga 15 GT  sebagai kapal pengumpul ikan dari nelayan Belakang Padang usai melaut.

" Kapal ikan milik nelayan di Belakang Padang ukurannya kecil- kecil, ini perlu di remajakan" harapnya

Secara terpisah ketua koordinator quustioner Herry I yang juga menjabat sekretaris DPD KNTI  Kota Batam menyampaikan sesuai arahan ketua DPD KNTI Kota Batam, pihaknya  menugaskan 10 petugas surveyor untuk  mendata nelayan tradisional di 12 kecamatan di kota Batam, " ada sekitar 500 nelayan tradisional kota Batam  yang kita data dan selanjutnya kita buat laporan ke DPP KNTI " Sebutnya.

Dikatakanya Kota Batam secara geografis merupakan daerah kepulauan dengan jumlah lebih dari 200 pulau dimana kawasan pesisir sebagai tempat tinggal masyarakat nelayan.

Untuk itu petugas survey menggunakan kapal sebagai transportasi laut menemui nelayan tradisional dan nelayan  kecil, " Program yang di canang DPP KNTI Pusat ini berjalan lancar di Batam, umumnya nelayan sangat merespon positif dan antusias mengisi data oleh petugas" Tutupnya.** Red

Naskah Addendum antara BP Batam dan Lion Air tentang Sewa Lahan MRO Batam Aero Technic ditandatangani oleh Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin, dan Direktur Utama Batam Aero Technic (BAT) I Nyoman Rai Pering yang disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan Presiden Direktur (CEO) Lion Group, Edward Sirait.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, berharap, dengan dilakukannya addendum perjanjian ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi Kota Batam.

Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin, mengatakan, Addendum perjanjian ini tidak lain adalah sebagai salah satu bentuk dukungan BP Batam dalam memberikan kepastian berinvestasi.

“Addendum perjanjian ini tidak lain adalah sebagai salah satu bentuk dukungan BP Batam dalam memberikan kepastian berinvestasi bagi Lion Group dengan industri MRO-nya,” kata Syahril Japarin.

Ia melanjutkan, di era pandemi Covid-19, dunia usaha dihantam berbagai macam persoalan yang bisa dikatakan hal ini tidaklah mudah untuk para pelaku usaha.

Sementara itu, Direktur Lion Group, Edward Sirait, mengatakan, penandatanganan addendum ini adalah salah satu langkah untuk membuat kami lebih fleksibel dalam bernegosiasi dengan mitra-mitra kami di luar negeri yang juga merupakan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO). 

"Penandatanganan addendum ini adalah salah satu langkah untuk membuat kami lebih fleksibel dalam bernegosiasi dengan mitra-mitra kami di luar negeri yang juga merupakan Maintenance, repair and overhaul (MRO). Salah satu yang mereka minta ialah landasan atau legalitas yang menyangkut keberadaan kami di Batam, seperti status lahan dan kepastian hukum yang lebih meyakinkan,” kata Edward Sirait.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan Presentasi Pengembangan Batam Aero Technic (BAT) di Batam dari pihak Lion Air Group. 

Adapun yang disampaikan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic (BAT), KEK BAT akan menghemat devisa negara hingga 65-70% dari kebutuhan MRO Maskapai penerbangan nasional senilai Rp26T/tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri, dari masa konstruksi hingga operasional diestimasikan KEK BAT akan memperkerjakan 9.976 tenaga kerja, KEK BAT dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$ 100 M pada tahun 2025.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Direktur Badan Usaha Bandara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Amran; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB Dan KEK, Endry Abzan; Kepala Biro Hukum, Mochammad Nasrun; dan Kepala Biro Umum, Budi Susilo. (cc)

Kepala Seksi Pengembangan Layanan Medik RSBP Batam, dr. Maisharah, mengatakan, jarak antara vaksinasi pertama dan kedua adalah delapan minggu. Sehingga pelaksanaan vaksinasi kedua diperkirakan akan berlangsung pada Bulan Juni 2021.

“Karena vaksinasi pegawai dilaksanakan secara bertahap, jadi vaksinasi kedua nanti juga jadwal yang diterima oleh masing-masing pegawai berbeda, terhitung delapan minggu dari vaksinasi pertama,” ujar Maisharah, Senin (12/4/2021) di Balairungsari BP Batam, Batam Centre.

Untuk jenis vaksin tahap kedua, nantinya masih akan menggunakan AstraZeneca. 

Keluhan atau kondisi pasca-vaksin, dikatakan Maisharah, sebagian tidak mengalami gejala apapun pasca-vaksin, namun beberapa pegawai ada yang merasakan demam disertai meriang. 

Namun hal tersebut berlangsung rata-rata satu hingga dua hari saja. 

“Kriteria tunda pada pemberian vaksin menyesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sebagai contoh, apabila pegawai dalam kondisi hamil, pasien penderita gangguan pembekuan darah dan sedang melakukan pengobatan kemoterapi. Namun bagi pegawai yang memiliki riwayat penyakit asma, lupus, autoimun, diabetes maupun hipertensi berada dalam kondisi stabil, tetap diperbolehkan untuk vaksinasi dan petugas vaksin tetap berkoordinasi dengan dokter spesialis di RSBP Batam," lanjut Maisharah.

Selain melayani vaksinasi pegawai BP Batam, para tenaga medis Rumah Sakit BP Batam juga melayani vaksinasi bagi pihak eksternal, seperti BAKAMLA Kota Batam dan beberapa PNS Pemerintah Kota Batam. 

“Bagi pegawai yang saat ini vaksinasinya ditunda, RSBP masih terus berkoordinasi dengan Dinkes Kota Batam dan Biro SDMO BP Batam terkait kebijakan vaksinasi dari Pemerintah Pusat dan ketersediaan vaksin,” terang Maisharah.

Ia berharap, pada vaksinasi tahap kedua nantinya, dapat diikuti oleh seluruh pegawai BP Batam, sehingga program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini dapat berlangsung secara menyeluruh.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu mengatakan, melalui vaksinasi, dapat menjadi momentum keberhasilan penanganan Covid-19 dan membangkitkan perekonomian Kota Batam.

Muhammad Rudi, yang juga merupakan Walikota Batam,  mengingatkan agar setelah divaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan.

“Setelah divaksin bukan berarti kita boleh bergerak bebas, kita tetap harus disiplin mengikuti protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” kata Muhammad Rudi. (Humas BP Batam)

General Manager BUBU Hang Nadim Batam, Benny Syahroni, mengatakan, calon penumpang dapat melakukan tes di terminal keberangkatan dengan biaya GeNose C19 lebih terjangkau, yakni Rp40.000,- dan masa berlaku GeNose adalah pada saat sebelum keberangkatan sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan tes GeNose C19 dan peralatannya sendiri disediakan dan dilakukan oleh Rumah Sakit BP Batam.

“Namun demikian, jumlah alat tes GeNose C19 di Bandara Hang Nadim Batam masih terbatas dan baru tersedia 6 bilik,” kata Benny.

Benny menambahkan, bagi calon penumpang yang ingin memanfaatkan tes GeNose C19, harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi dengan link https://genose.15innovate.com/, dan calon penumpang agar mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi tersebut, serta melampirkan tiket pesawat keberangkatan.

Adapun cara mengisi data yang terdapat pada link dan beberapa ketentuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Calon penumpang dapat mengisi identias berupa nomor NIK/Paspor, Nama, e-mail, nomor HP, nama maskapai yang akan digunakan, nomor penerbangan, tanggal, serta jam penerbangan,

2. Setelah mendaftar, calon penumpang akan mendapatkan nomor antrian, tanggal dan waktu tes,

3. Calon penumpang wajib menyertakan KTP dan tiket pesawat saat validasi data,

4. Test GeNose C19 diberlakukan sesuai dengan hari dan jadwal keberangkatan para calon penumpang pesawat,

5. Waktu pelayanan test GeNose dimulai pukul 06.00-18.00 WIB,

6. Diharapkan kedatangan calon penumpang 3-4 jam sebelum jadwal keberangkatan. 

“Perlu kami sampaikan juga bahwa tes GeNose C19, merupakan sebuah alternatif tes Covid-19, selain Antigen dan PCR yang berlaku saat ini sesuai ketentuan Pemerintah,” terang Benny.( Hms  BP Batam)

MARITIMRAYA.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menggelar Uji Kompetensi Wartawan yanga dilaksanakan pada Sabtu (10/4/2021). 

Kegiatan ini digelar di Balairungsari BP Batam selama dua hari (10-11/4/2021) dan diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari awak media se-Kepri. 

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya, mengatakan, pihaknya mendukung penuh kepada awak media untuk mengembangkan diri dan membina sinergitas positif dengan lembaga pemerintah.

“Kita menjalin mitra melalui Bagian Humas BP Batam secara internal dan media online atau media sosial secara eksternal. Tentu kerja sama ini kita harapkan berlangsung dengan baik, sehingga apa pun yang kita bangun, informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Muhammad Rudi.

Ia berharap, melalui UKW ini, seluruh peserta dapat menambah wawasan dan mampu mengikuti jalannya ujian dengan baik, serta mendapatkan hasil yang maksimal.

“Mudah-mudahan kedekatan bersama rekan media ini bisa membangun Kota Batam dengan menebarkan isu-isu positif, untuk menciptakan kondisi perekonomian Batam menjadi semakin kondusif,” ujar Muhammad Rudi. 

Ketua PWI Kepulauan Riau, Chandra Ibrahim, dalam sambutannya, mengatakan, uji kompetensi ini penting dilaksanakan guna menekan disrupsi media, serta membedakan media mainstream dan media sosial. 

“Ini juga kami masukkan ke dalam materi yang akan diuji dalam kegiatan hari ini. Dengan pesatnya pertumbuhan media sosial, yang akan kita lakukan adalah kolaborasi untuk mengembangkan media kita. Kita manfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Chandra. 

Direktur UKW PWI Pusat, Prof. Rodjab Ritonga, mengatakan, uji kompetensi ini juga dilakukan untuk membedakan antara awak media yang sudah dan yang belum diuji kompetensinya. 

“Wartawan adalah organisasi yang terbuka. Tidak terikat oleh pendidikan dan sangat demokratis. Meski demikian, belum tentu semua pers akan patuh terhadap kode etik jusnalistik dan perundang-undangan. Untuk itulah UKW ini hadir,” kata Rodjab. 

Untuk memenuhi persyaratan, para peserta harus bekerja minimal 1 tahun sebagai wartawan dan bekerja di media yang berbadan hukum pers. 

Ada 10 materi yang diujikan, yang akan diawasi dan dinilai oleh 10 penguji, di mana 9 orang di antaranya berasal dari PWI Pusat dan 1 orang PWI Kepulauan Riau. 

“Yang diuji adalah pemahaman terhadap profesionalisme sebagai wartawan, bagaimana melakukan wawancara, melakukan editing dan riset. Diuji juga pengetahuan umum dan khusus, kesadaran atas kode etik jurnalistik dan kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan nilai kelulusan minimal 70,” terang Rodjab.

Dewan Pers sendiri, dikatakan Rodjab, telah menetapkan 28 lembaga uji di seluruh Indonesia, yang terdiri dari asosiasi wartawan, perguruan tinggi ilmu komunikasi dan perusahaan pers untuk melakukan uji kompetensi.

Jumlah awak media seluruh Indonesia saat ini berkisar antara 100-120 ribu wartawan, di mana PWI baru melakukan uji kompetensi kepada lebih dari 13 ribu wartawan di seluruh Indonesia. 

Ia berharap, ke depan, UKW mampu menjangkau lebih banyak lagi awak media untuk diuji dan ditingkatkan kapabilitasnya di dunia jurnalistik. (rud)

 Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Marsekal Madya TNI, Wieko Syofyan dalam kata sambutannya mengatakan media sosial saat ini  sudah menjadi candu bagi masyarakat, Karakteristik media sosial yang interaktif, menarik, cepat dan mudah diakses menjadikan  kekuatan besar dalam membentuki pola kehidupan masyarakat. Media sosial mampu menyebarkan pesan secara revolusioner. Efek yang ditimbulkan dari pesan tersebut dapat menjadi sedemikian luas sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku kolektif masyarakat. 

Dikatakanya Perkembangan media sosial sejak awal tahun 2000-an turut menandai dimulainya era demokratisasi informasi digital.  Seiring dengan terbukanya arus informasi, muncul berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan terberat adalah ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi wacana dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 "Pancasila merupakan ideologi hidup di tengah masyarakat yang harus selalu dijaga. Karena keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan tergantung dari bagaimana warga negara menjaga nilai-nilai pancasila sebagai falsafah bangsa. Salah satu cara menjaga nilai-nilai pancasila adalah dengan memberikan pengetahuan wawasan kebangsaan yang lebih luas sehingga masyarakat mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai visi besar dari sebuah negara, serta memiliki landasan yang kokoh agar tidak jatuh kepada nilai-nilai yang merugikan bangsa. " 

 Perkembangan wawasan kebangsaan diharapkan semakin pesat ketika dapat memanfaatkan segala sarana dan sumber daya yang ada, termasuk media sosial yang saat ini sedang digemari masyarakat. Nilai-nilai wawasan kebangsaan dapat diinformasikan secara luas kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Namun kondisi yang kita hadapi saat ini media sosial belum banyak digunakan untuk mensosialisasikan materi wawasan kebangsaan. Porsi konten yang berisi tema wawasan kebangsaan masih jauh lebih kecil dibandingkan konten-konten lain yang bersifat hiburan, yang banyak diantaranya kurang bermanfaat bahkan dapat memberikan dampak negatif. "

 "Media sosial memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan, oleh karena itu penggunaan media sosial untuk mensosialisasikan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan perlu diusahakan agar lebih optimal. 

" Dalam diskusi ini diharapkan akan mendapat masukan suatu konsep pemikiran tentang bagaimana optimalisasi penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan pemahaman wawasan kebangsaan secara lebih menarik dan informatif, sehingga masyarakat mendapatkan landasan yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. dari permasalahan tersebut Lemhannas RI memandang perlu untuk melakukan kajian jangka panjang tentang “optimalisasi peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan”. Jelas Wieko Syofyan.

Guna pendalaman kajian jangka panjang direktorat sosial budaya dan demografi debidjianstrat Lemhannas RI, yang selanjutnya akan disusul dengan diskusi lainnya, baik di Lemhannas RI maupun pendalaman kajian di lokus, juga jajak pendapat dan round table discussion (RTD). Semuanya itu dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan solusi bagi penggunaan media sosial yang bermutu.

Brigjen Pol. Joko Rudi E., S.H., S.Ik., M.Si, Direktur, Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, Debidjianstrat Lemhannas RI, menambahkan, kegiatan FGD yang dilakukan merupakan kajian strategis jangka panjang Lemhanas RI yang terfokus pada direktorat kajian budaya dan sosial mengenai upaya pemerintah mengantisipasi dampak media sosial, yang mana media sosial jika tidak dikelola dengan baik akan berakibat gangguan pada wawasan kebangsaan kepada generasi milenial yang berujung pada dampak integral bangsa Indonesia.

' Dengan merangkum intisari hasil kajian berupa rekomendasi kebijakan (policy recommendation) akan disampaikan kepada presiden RI,"

Tampak Hadir di acara ini, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Irjen Pol Dr Aris Budiman M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembanfunan Provinsi Kepri, Samsul Bahrum PhD, Irjen Pol. Drs. Triyono Basuki P., M.Si., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhannas RI, Brigjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI,Marsda TNI (Purn) Baskoro Alrianto, M.Sc., Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI, Kolonel Chb Komara Manurung Kabagops Binda Kepulauan Riau (Kepri), Kombes Pol. Rudi Haryanto, S.Ik., Direktur Binmas Polda  (Kepri), PWI Kepri Chandra Ibrahim. (Tim)

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan kerja sama antara Biro SDM dan Organisasi, Bidang Pentarifan/Pusat Harmonisasi Kebijakan dengan Lembaga Pelatihan BLUD, PT Syncore Indonesia.

Plh. Kepala Biro SDM dan Organiasi, Abdul Salam, mengemukakan bahwa kegiatan pelatihan Penyusunan Tarif BLU merupakan inisiatif dari Bidang Pentarifan/Pusat Harmonisasi Kebijakan  Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang mekanisme penyusunan tarif layanan BLU.

Adapun jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 pegawai BP Batam dari 12 unit kerja/unit usaha.

"Keduabelas unit kerja/unit usaha tersebut berasal dari Biro Keuangan, Kantor Perwakilan, Pusat Perencanaan Program Strategis, Pusat Harmonisasi Kebijakan, Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Direktorat Pengelolaan Lahan, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Direktorat Pelayanan Lalin Barang dan Penanaman Modal, Badan Usaha Bandar Udara dan TIK, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha RSBP, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan,” paparnya.

Pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 melalui pengecekan suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer dan memakai masker selama kegiatan berlangsung serta membatasi jumlah peserta pelatihan.

Abdul Salam, juga menyampaikan pesan pimpinan BP Batam agar para peserta yang mengikuti pelatihan dapat mempelajari dengan serius dan dapat mengimplementasikannya pada unit kerjanya masing-masing.

Narasumber pada pelatihan Penyusunan Tarif Layanan BLU ialah Dr. Januar Eko Prasetio, SE, M.Si dengan pokok materi, antara lain Evaluasi kerja dan analisis kinerja serta efisiensi di instansi menuju instansi yang profitable; Perhitungan unit cost berbasis aktivitas per item produk di tiap instalasi dengan perhitungan biaya tidak langsung serta teknik penyusunan di instansi; Perencanaan dan persiapan perhitungan unit cost; Pengumpulan data untuk perhitungan unit cost; Metode perhitungan unit cost; Evaluasi tarif dan proses revisi tarif; serta Kebijakan tarif. (cc)

Kepala Biro Hubyngan Masyarakat Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam Dendi Gustinandar menyampaikan saat ini BP Batam sedang melakukan sebuah upaya terobosan besar yang akan lebih mempersingkat dan mempermudah perizinan dan sangat memudahkan semua stakeholder di Batam.

 Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Saat ini, BP Batam sedang melakukan perubahan terkait dengan pelayanan perizinan berbasis elektronik (online single submission)", Sebutnya.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, pada lampiran peraturan tersebut dapat dilihat Daftar Perizinan Berusaha yang nantinya akan diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan meliputi Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan, Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan, Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan, Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan, Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan. Total jumlah perizinan dari 8 sektor adalah 67 jenis perizinan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, di mana Peraturan ini sendiri diterbitkan tanggal 2 Februari 2021, sehingga seluruh peraturan pelaksanaannya harus sudah siap pada tanggal 2 Juni 2021.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan OSS belum diberlakukan, Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan. 

 Saat ini, BP Batam telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja. 

Dalam waktu yang singkat, BP Batam sudah melakukan persiapan untuk perubahan besar ke depan, dan dengan struktur yang baru tentunya akan memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. (yhp)

Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sesuatu dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau secara tepat waktu, pribadi, dan relevan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam, melalui Biro Humas Promosi dan Protokol, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Digital Marketing Strategic Business Units di BP Batam, Kamis (25/3/2021), di Gedung B lantai 3, IT Centre BP Batam.

Kegiatan ini dibuka oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, dengan para peserta FGD ini merupakan perwakilan dari unit usaha di BP Batam.

"Sayasangat mendukung penuh program FGD yang diinisiasi oleh Biro, Humas, Promosi dan Protokol BP Batam ini. Saya tertarik dengan tema yang diangkat, yaitu Digital Marketing Strategic Business Units, artinya bagaimana kita bisa mengembangkan Badan-badan usaha yang baru dibentuk dengan SOTK yang baru dengan adanya target investasi 25 triliun. Harapan kami informasi kepada masyarakat mengenai BP Batam dapat tersampaikan tepat sasaran,” kata Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dinilai merupakan hal yang sangat penting dan dapat dimanfaatkan para unit usaha BP Batam sebagai media promosi yang lebih efektif. Saat ini dikuti oleh 56 peserta perwakilan unit usaha BP Batam.

“FGD ini merupakan hal yang sangat penting dan dapat dimanfaatkan para unit usaha BP Batam sebagai pembelajaran dan diskusi untuk media promosi yang lebih efektif. Saat ini kita membangun website unit usaha, sudah ada 5 website yang kita bangun, diharapkan hasil dari FGD ini dapat meningkatkan kesadaran kepada insan pemasaran BP Batam,” kata Dendi Gustinandar. 

Ia menambahkan, sesuai arahan dari Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, untuk selalu meningkatkan kualitas SDM di BP Batam.

“Hal ini tidak terlepas dari arahan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, untuk meningkatkan kualitas SDM di BP Batam. Ia berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi unit usaha dan Bagian Promosi BP Batam agar mampu mengelola, mengonsep dan memilih platform yang lebih efektif, serta mengaplikasikannya di sektor pemerintah,” ujar Dendi Gustinandar. 

Adapun materi yang disampaikan mengenai Pemanfaatan Media Social (Facebook, Instagram, Ads, Website dan Youtube) oleh Pakar Digital Marketing, Danny Syah, dan SEO (Search Engine Optimization) Beginner, Intermediate dan Advanced oleh Pakar Digital Marketing, Didik Arwinsyah. (Red - Humas BP Batam)

Hal itu disampaikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat memberikan pengarahan kepada para pejabat tingkat 1 dan 2 di lingkungan BP Batam, yang juga dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kamis (25/3/2021) di Balairungsari, Gedung BP Batam, Batam Centre.

Muhammad Rudi, yang juga merupakan Walikota Batam, mengatakan, kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI pada hari ini dapat memberikan pencerahan dan informasi penting untuk pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

“Semoga kedatangan Tim supervisi dari KPK dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga semua pegawai BP Batam, khususnya para pejabat pembuat komitmen, tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar,” kata Rudi.

“Terima kasih juga kami ucapkan kepada Tim dari KPK yang sudah datang ke BP Batam, mudah mudahan kerja sama ini bisa berlanjut dengan baik, karena ada juga saran dari KPK beberapa hal yang belum bisa kami laksanakan, antara lain laporan dari masyarakat, ke depan akan kami tindaklanjuti dengan cepat dan menjadi keterbukaan antara Badan Pengusahaan Batam dengan masyarakat,” tambah Rudi.  

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK R, Maruli Tua, mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan kepada BP Batam dalam kunjungan kali ini.

“Ini bukan kunjungan KPK yang pertama kali ke Badan Pengusahaan Batam, kami terus ingin menyambung silaturahmi dari tim-tim terdahulu juga dengan BP Batam. Kami juga terus-menerus mengingatkan dan mengajak, serta berkolaborasi bersama BP Batam dalam menjalankan konsep pemerintah yang good governance,” kata Maruli.

Maruli Tua juga mengungkapkan, bahwa BP Batam merupakan salah satu lembaga yang sangat penting di Provinsi Kepri. “BP Batam adalah stakeholder yang memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, bahkan ekonomi nasional,” kata Maruli.

Maruli, juga menjelaskan, KPK adalah lembaga yang bukan hanya melakukan penindakan korupsi, tapi juga pencegahan korupsi. Terkait dengan dimensi pemberantasan korupsi, KPK bukan hanya menjalankan tugas melakukan penindakan korupsi, lebih luas dari itu, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang mengedepankan penguatan kelembagaan pencegahan korupsi,” jelas Maruli

“BP Batam merupakan BLU yang penting dan mempunyai misi yang besar, serta risiko terjadinya korupsi, sehingga perlu terus membenahi penguatan tata kelolanya,” tambah Maruli.

“KPK juga ingin BP Batam membangun whistleblowing system yang terintegrasi langsung dengan KPK dan juga penguatan pencegahan terkait dengan LHKPN dan pelaporan gratifikasi,” tambah Maruli.

Maruli Tua berharap kolaborasi antara BP Batam dengan Pemerintah Daerah dapat terus berjalan dengan baik. 

“Kami optimis dengan adanya kerja sama yang baik, dua lembaga antara BP Batam dengan Pemerintah Daerah dengan satu nakhoda, di aspek perizinan, penertiban aset-aset dan pencegahan korupsi di sektor revenue, maka pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat ke masyarakat Batam dan Provinsi Kepri,” pungkas Maruli Tua.

Turut hadir juga dalam acara audiensi koordinasi pencegahan korupsi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; dan Anggota Bidang  Pengusahaan, Syahril Japarin.( Humas BP Batam)

 Muhammad Rudi Laksanakan Vaksinasi Tahap Kedua Covid-19

Sebelumnya, Muhammad Rudi telah melaksanakan proses vaksinasi pertama pada Kamis, 4 Maret 2021 silam.

Kegiatan vaksinasi Covid-19 ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; para Anggota Bidang dan seluruh Pejabat Tingkat II, III dan IV di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Direktur Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam, dr. Afdhalun Hakim, mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan dua kali, sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Proses vaksinasi tahap dua bagi pegawai BP Batam ini akan berlangsung secara bertahap selama tiga hari, dimulai dari Kamis hingga Sabtu mendatang,” ungkap Afdhalun.

Dengan adanya vaksinasi kedua ini, Afdhalun berharap imun tubuh para pegawai BP Batam dapat meningkat. 

Adapun jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac yang diinjeksi kepada 218 pegawai, yang terdiri dari pejabat Tingat I sampai IV dan Staf Khusus BP Batam.

“Kami sedang bersurat kepada Dinas Kesehatan Kota Batam untuk vaksinasi seluruh pegawai. Nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan terus berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BP Batam,” ujar Afdhalun.

Afdhalun mengatakan, sejauh ini proses vaksinasi berjalan lancar tanpa disertai KIPI (Keluhan Ikutan Pasca Imunisasi).

“Jika pun ada, hanya mengantuk dan sakit kepala ringan. Tidak ada masalah,” pungkasnya. (rud- Humas BP Batam)

BLE di Batam merupakan pilot project di Indonesia, keberhasilannya akan diterapkan di daerah lain di Indonesia. 

Dengan diresmikannya platform single entry yang merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) ini maka Auto Gate System di Pelabuhan Batu Ampar yang dikelola oleh BP Batam terintegrasi dengan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) Online milik Bea Cukai Batam resmi beroperasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk mendukung BLE dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di pelabuhan Batu Ampar. Begitu juga dengan kesiapan perkuatan SDMnya. Hal itu diungkapkan Muhammad Rudi di Balairungsari usai peluncuran BLE.

“Tahun ini kita sedang melakukan pengembangan pelabuhan, khususnya di dermaga utara, dan rencana pengembangannya akan selesai pada tahun 2022 mendatang, begitu juga dengan beberapa bangunan di sekitar pelabuhan akan ditata. BP Batam sudah menyiapkan anggarannya dan ini adalah komitmen BP Batam untuk mewujudkan BLE yang pada muaranya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas,” ujar Muhammad Rudi. 

Kepala BP Batam mengemukakan, dengan diluncurkan BLE oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari ini, maka Auto Gate System Pelabuhan Batu Ampar sudah resmi beroperasi. Hal ini merupakan sebuah langkah maju disiapkan oleh BP Batam dan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Nelson Idris, mengemukakan, terkait dengan penerapan otomasi melalui Auto Gate System ini, diharapkan dapat menjawab keluhan para pengguna jasa yang selama ini harus mengantre panjang di pos pemeriksaan Bea Cukai saat kegiatan bongkar muat sedang padat di Pelabuhan Batu Ampar. 

Selain itu, kata Nelson, Auto Gate System ini juga dapat meningkatkan sistem keamanan pelabuhan karena tak semua kendaraan dapat bebas lalu lalang di Pelabuhan yang telah menerapkan ISPS Code ini.

“Sehingga dengan penerapan Auto Gate System ini, ISPS Code juga kita jalankan,” imbuhnya.

BLE merupakan platform yang dibangun oleh Bea Cukai Batam yang terintegrasi sistem milik CIQP dan sistem B-SIMS (Batam Seaport Information Management System) yang dibangun BP Batam untuk mempermudah pengurusan layanan perizinan dalam satu platform. 

Dengan penerapan BLE, maka pengguna jasa hanya perlu melakukan pengurusan data tunggal untuk layanan jasa kepelabuhanan sehingga intensitas tatap muka dengan petugas dapat diminimalisir dan waktu pelayanan menjadi lebih efisien.

“Pengintegrasian B-SIMS, Auto Gate System dan TPS Online bertujuan untuk mempercepat alur masuk dan keluar barang di Pelabuhan. Diharapkan dengan berjalannya digitalisasi ini maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa sehingga kami harap dapat menstimulus perekonomian khususnya penurunan tarif logistik,” imbuhnya.

Nelson menjelaskan bahwa pengembangan sarana dan prasarana Auto Gate System demi mendukung implementasi Batam Logistic Ecosystem telah dilakukan sejak November 2020 lalu. 

Gate otomatis telah dipasang untuk gate in dan gate out serta telah dilakukan uji coba dengan sistem TPS Online milik Bea Cukai Batam sejak Januari hingga Maret 2021. Sosialisasi kepada pengguna jasa baik dari kalangan perusahaan bongkar muat dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan untuk menggunakan web service B-SIMS juga telah dilakukan beberapa tahap.

“Pengguna jasa akan menggunakan B-SIMS sebagai portal pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke Pelabuhan. B-SIMS juga terintegrasi dengan sistem TPS Online milik Bea Cukai sehingga pengguna jasa dapat melacak informasi lokasi kontainer yang ditimbun di TPS Pelabuhan Batu Ampar,” imbuhnya.

Salah satu layanan yang dapat diakses pengguna jasa melalui platform Batam Logistic Ecosystem adalah kegiatan ship to ship/ floating storage unit (STS/FSU). Nelson menjelaskan bahwa pengurusan layanan STS/FSU yang sebelumnya memakan waktu tiga hari, kini dengan implementasi BLE dapat diperpendek menjadi satu jam saja di masing-masing instansi dengan catatan pengguna jasa telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Sebaliknya, Nelson menegaskan, jika dokumen yang diunggah pengguna jasa kurang lengkap, maka proses layanan akan otomatis terhenti. 

Selain menciptakan kolaborasi sistem antara pelaku bisnis dan pemerintah (B2G2G), BLE juga mewadahi kolaborasi sistem antara pemerintah dan pelaku bisnis (G2B2B) dengan menggandeng perusahan trucking seperti PT Aiti Log dan I-Trucking untuk mendukung sistem penataan logistik di Kota Batam.

Peluncuran BLE dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, serta organisasi perangkat daerah lainnya. (CC Humas BP Batam)