MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM  - Singapura, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali  Berpartisipasi dalam Kegiatan salah satu program Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, yang bekerja sama dengan BKPM Indonesia di Singapura, dan Kementerian Perdagangan RI serta Forum Bisnis Singapura (SBF) yang di gelar pada Jumat (26/7) di Singapura.

Adapun acara bertajuk " 2nd Indonesia Investment day" merupakan upaya dalam mempromosikan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang tentunya memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan, yang salah satunya adalah Batam, dimana ini merupakan kedua kalinya BP Batam hadir di event tersebut pada tahun 2018.

2nd Indonesia Investment Days ini dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir dan Ketua Bisnis Forum Singapura (SBF) Teo Siong, yang menyampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi para calon investor berinvestasi.

"Kegiatan 2nd Indonesia Investment Day ini merupakan perhelatan yang dipersembahkan bagi para calon investor khususnya yang berada di Singapura untuk mendapatkan berbagai informasi yang tepat dan jelas terkait dengan potensi unggulan diberbagai wilayah di Indonesia," kata Ngurah.

"Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Jokowi dalam menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia, sehingga dengan begitu dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan kami berharap melalui kegiatan ini keinginan kita bersama dalam memajukan Indonesia dapat tercapai," ungkapnya.

Dikatakannya, Singapura menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD 9.2 juta pada tahun 2018 dan di semester awal tahun 2019 nilai investasi Singapura sebesar USD 1.7 juta. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
"Pemerintah Indonesia  telah memberikan kemudahaan berinvestasi dengan memangkas birokrasi dan juga ketersediaan infrastruktur menjadi peranan penting dalam membuka peluang bisnis", Ujarnya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdullrahman M. Fachir menyatakan, bahwa "Indonesia mengambil tindakan yang signifikan dalam memberikan kemudahan berinfestasi di Indonesia, Presiden Jokowi berkomitmen dalam hal tersebut, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia, melalui kegiatan ini kita dapat berkomunikasi dan berdiskusi lebih detail mengenai potensi dan berbagai kendala yang menjadi hambatan para calon investor,” imbuhnya.

"Disini melalui kegiatan ini kita berharap akan mendapatkan angka dan para calon investor baru yang akan menjadi mitra kerja bagi Indonesia. Ini adalah bukti pemerintah menjalankan tupoksinya dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya,” harapnya.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi sangat optimis dengan kehadiran BP Batam dikegiatan ini.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari BP Batam kepada masyarakat Batam dan Indonesia dalam upaya meningkatkan gairah investasi di Batam. BP Batam melakukan peranan dan tupoksinya sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan melalui kegiatan ini kita berharap mendapatkan feedback yang positif yang tentunya akan memberikan kebaikan bagi masyarakat Batam khusunya,” ujarnya.

Selain kegiatan seminar di 2nd Indonesia Investment Days 2019 BP Batam juga menempatkan stand promosi bersama dengan BKPM, Bea dan Cukai RI, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Kepri, Pemprov Sulawesi Utara, MRT Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur dan Kedutaan Besar RI di Singapura.

BP Batam Targetkan Peningkatan Nilai Investasi Sebagai salah satu negara yang berinvestasi terbesar di Batam, Singapura menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi sebesar lebih dari USD 743 juta hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Singapura dalam melakukan investasi di Batam dan harapan BP Batam melalui kegiatan ini dapat terus menarik para calon investor baru asal Singapura khususnya yang berinvestasi di Batam.

Selain itu Kepala BKPM Thomas Lembong yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini menyampaikan harapannya dan mendukung kegiatan 2nd IID 2019 ini melalui saluran video call, "Terjun langsung ke lapangan dan berikan palayanan yang terbaik bagi para calon investor" itu merupakan arahan Presiden Jokowi langsung yang ditujukan kepadanya dalam upaya menarik para investor berinvestasi di Indonesia,” sebutnya.

"Indonesia menduduki peringkat ke 9 negara yang paling aman dan stabil dalam ber-reformasi di dunia dimana Singapura menduduki peringkat ke 1, Norwegia, Iceland, Finland, Uzbeckistan, Hong Kong, Switzerland, Canada, Indonesia dan Denmark. Dan ini tentunya merupakan modal dasar bagi Indonesia dalam menarik para calon investor,” tambahnya.

Acara  2nd IID 2019 kali ini ditutup dengan kegiatan foto bersama Kepala BP Batam dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan para tamu undangan.*Rillis

MARITIMRAYA.COM Batam,  Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Batam dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam bersama Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kamis (2/7/2019) di Balairungsari Lat 3 BP Batam.

Anggota 1/ Deputi bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto disela kegiatan mengatakan kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat dan memacu semua petugas untuk selalu berkarya secara profesional, lebih bersih lebih terintegritas .

“Ini kegiatan yang diharapkan memajukan Batam kedepan, ada beberapa hal yang kita sampaikan untuk menjadi pengingat dan pengacu untuk berkarya secara professional, lebih bersih lebih terintegritas hingga kedepannya menciptakan suatu wilayah yang maju,” ujar Pur.

Pencanangan tersebut disaksikan oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri dan otoritas terkait, Zona integritas merupakan bagian dari kesungguhan BP Batam dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BP Batam di manapun berada. 

“Harapannya misi membangun Batam bisa tercapai lebih cepat dengan secara bertahap merubah paradigma lama kepada arah yang lebih positif di masa depan dan kita semua bisa berusaha lebih baik utamanya berdoa supaya kita mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Pur menambahkan. 

Selanjutnya Pur berkomitmen  pihaknya terus berupaya melaksanakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. 

“ BP Batam laksanakan perekrutan SDM secara terbuka dan melalui tes, promosi dan mutasi pejabat melalui asessesment, melaksanakan pengembangan SDM dengan melanjutkan program belajar, kemudian bagi pejabat  diwajibkan menyerahkan LHKPN, juga hal – hal pelayanan berbasis IT yang kita miliki seperti di mal pelayanan publik adalah untuk meminimalisir perbuatan yang tidak dianjurkan antara konsumen dan pemberi layananan ,” terangnya.

Sementara Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet Silalahi mengaku antusias atas pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang melibatkan pihaknya. Ia pun menghimbau agar seluruh elemen baik intansi pemerintah dan otoritas terkait  maupun masyarakat memberikan dukungan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. 

“mungkin ada yang melihat hal-hal yang tidak pas atau mungkin ada informasi, tolong diteruskan ke kami dan tolong juga disosialisasikan dengan masyarakat pengguna jasa bahwa dengan kondisi yang ada ini masyarakat juga supaya tidak memulai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan kita harus saling mendukung, saling keterkaitan sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik,” ujar Barlet.

Senada Kepala KSOP Khusus Batam, Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan zona integritas di kawasan Bandara. Hal ini menurutnya akan meamberikan jaminan pelayanan yang baik dan dua arah. 

“Kami sangat berkomitmen dan apabila hal-hal perlu kami benahi kami siap membenahi demi terwujudnya pelayanan yang bersih, baik dan tentunya untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan di wilayah Bandar Udara Hang Nadim Batam,” imbuhnya.

Prosesi zona integritas tersebut, seluruh otoritas terkait yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Sekupang membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia. Pertama, bahwa seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait lainnya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari KKN di Kawasan bandara dan pelabuhan laut. Kedua, mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di unit kerja kawasan bandara dan pelabuhan laut. Ketiga membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandara dan pelabuhan laut Batam.* HMS.

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata menyampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai berkurangnya volume plastik scrap di salah satu kontainer pada saat dilakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi III DPR-RI. Kamis, (25/07/2019)

KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa pemeriksaan fisik terhadap plastik scrap tersebut telah dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan fisik, antara lain di dahului dengan pengecekan keutuhan segel pelayaran dan di lanjutkan dengan pembukaan segel pelayaran dengan disaksikan pemilik barang atau perwakilannya.

Dilakukan pengambilan foto terhadap kontainer sebelum dibuka maupun setelah dibuka, Pengambilan barang contoh dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup, menutup dan menyegel kembali kontainer, Dibuatkan berita acara pemeriksaan bersama dan ditanda-tangani oleh seluruh pejabat dari instansi yang melakukan pemeriksaan.

Ia menjelaskan, selama pemeriksaan sampai dengan saat ini terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Polda Kepri untuk pendampingan. Bahwa kondisi terakhir pada saat kontainer dibuka untuk di saksikan oleh anggota Komisi III DPR RI adalah sama dengan kondisi kontainer pada saat pertama kali dibuka dan di saksikan beberapa instansi pada saat pemeriksaan bersama, dimana kontainer tersebut memang terdapat rongga.

"Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi perubahan isi kontainer pada saat barang tersebut diperiksa oleh beberapa instansi terkait dengan isi kontainer pada saat dilakukan kunjungan oleh anggota Komisi III DPR RI. Pelaksanaan kegiatan reekspor plastic scrap akan kami lakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI H.Desmond Junaidi Mahesa, SH., M.H mengatakan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk meminta kejelasan tentang keberadaan 65 Kontainer yang dikatakan sampah menurut berita yang beredar, namun menurut pemilik barang itu adalah bahan baku plastik dan dalam proses peraturan ada beberapa Kontainer ditemukan tidak termasuk dalam konteks bahan baku karena mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Tentunya ini harus dikembalikan ketempat asal menurut peraturan Kementerian Perdagangan, tapi menurut hukum melanggar Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan harus dilakukan penindakan. Pada pertemuan hari ini dilakukan pengkajian tentang hal tersebut," terangnya.

Turut hadir pada peninjauan tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; dan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, (23/7) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam - Kepulauan Riau. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Ketua Kelompok Kerja IV, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Pokja IV Satgas PKE) menyampaikan memacu pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena hanya dapat menyumbang sebesar 15%. Rabu, (24/07/2019)

"Untuk itu di Batam terdapat dua hal yang sangat penting yaitu, ekspor dan Investasi. Namun, sangat erat kaitannya dengan birokrasi, perijinan, dalam hal ini Pokja IV di tugaskan yang mana suatu lembaga, badan yang dibentuk Menko Perekonomian. Bagaimana birokrasi tersebut, dapat memuluskan semua hal-hal yang jadi penyumbat terhalangnya invesatasi," jelasnya.

Hal tersebut, disampaikan pada Focus group discussion penyelesaian pemasalahan kebijakan dan regulasi yang menajdi kendala pelaksanaan operasional investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Dihadiri oleh, Kepala BP Batam, Setda Pemko Batam, Kadisnaker Pemko Batam, Kepala Imigrasi Batam, Kepala Bea dan Cukai Batam, Kepala Kadin Kepri, dan Stackholder terkait lainnya di Grand I Hotel, Nagoya - Batam.

Jika ingin memajukan Batam menjadi central ekonomi, menurutnya harus duduk bersama-sama, bersatu. Karena Batam mempunya potensi yang sangat besar dan Kepri punya Bintan, Batam, Karimun. ini bila menjadi provinsi ekonomi khusus akan lebih dahsyat lagi, khususya Pemerintah ingin Batam menjadi kawasan invesatsi.

Dengan banyaknya investasi yang terganggu di Batam, Ia sangat mengharapkan dalam hal ini lembaga, instansi dan stacholder terkait melakukan suatu keberanian bertindak, karena pemerintah akan membackup jika tujuannya betul-betul untuk menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan investasi yang ada.

"kapada stackholder yang ada di Batam mari kita menyatukan langkah untuk menyelesaikan sesuatu dalam foscus gropu discussion ini, tindakan apa yang diperlukan, regulasi apa yang dibutuhkan, instansi mana yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya, harus diputuskan disini, dan rekomendasi ini dibahas bersama Menko Perekonomian atau akan diteruskan ke Presiden." Pungkasnya yang juga menjabat sebagai Menkumham RI.

Berikut beberapa permasalahan Kota Batam, yang disampaikan kepada Pokja IV Satgas PKE : Terkait kewenangan tentang penempatan ketenaga kerjaan asing tertentu untuk kebutuhan tenaga ahli, kebutuhan invesatsi. Perizinan Amdal diluar kawasan industri tapi masih dalam pengwasan KPBPB Batam.

Permasalahan persyaratan HGB dalam pengurusan perizinan, Permasalahan peraturan tata niaga impor, ekspor yang berlaku dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KPBPB Batam, Permasalahan pemberlakuan KPBPB Batam sebagai wilayah FTA, Permasalahan penindakan status HPL yang menjadi wilayah kerja BP Batam, Permasalahan kerjasama pengamanan, pengesahan dan pengambil alih lahan yang terlantar dan mangkraknya inventasi.(*)

MARITIMRAYA.COM INTERNASIONAL, Kapal barang CK Bluebell milik Korea Selatan (Korsel) diserang oleh bajak laut di dekat Selat Singapura, Senin (22/7/2019) dilansir disosmed berita pelaut.

Menurut pejabat Kementerian Maritim dan Perikanan Korsel, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, para pembajak yang dilengkapi dengan senjata api menyerang kru dan merebut kapal berbobot 44.132 ton itu sekitar pukul 04.25 waktu setempat.

“Biasanya kapal melaju dalam kecepatan di bawah 15 knot. Tapi kapal yang digunakan para bajak laut mendekat dengan kecepatan di atas 20 knot. Setelah itu, tujuh pelaku yang memegang senjata naik kapal dan menyerang para kru selama sekitar 30 menit,” kata pejabat kementerian, seperti dilaporkan kembali Bernama.

Mereka meminta uang tunai sebesar 13.000 dolar AS atau sekitar Rp179 juta.

Tak ada korban tewas dalam penyerangan ini, namun beberapa kru mengalami luka ringan, seperti memar. Kru yang terluka sempat terlibat perkelahian dengan para pelaku.

Selain membawa kabur uang yang diminta, mereka juga merampas beberapa barang berharga milik kru, seperti telepon genggan, pakaian, dan sepatu.

Kapal yang dalam pelayaran  dari Brasil menuju Incheon itu kembali melanjutkan perjalanan setelah dirompak.

Pejabat itu mengatakan, kementerian telah menyampaikan berita penyerangan ini ke semua kapal Korsel yang melintas di dekat Selat Singapura dan meminta mereka untuk waspada.* Tim

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Direktur Hukum Bakamla RI secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembinaan Hukum Laut Nasional dan Internasional khususnya dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut (Kamkamla) yang digelar di atas KN Tanjung Datu 301. Selasa, (23/07/2019)

Selain untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada seluruh personel Bakamla tentang hukum laut nasional dan internasional, pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai wahana bertukar pikiran dan pengalaman. Dalam forum ini personel dapat menyampaikan saran dan pendapat berkaitan dengan tugas penegakan hukum.

Dalam sambutannya Direktur Hukum Bakamla RI, Laksma Eddy Rate mengatakan, sasaran pelatihan pembinaan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum di bidang maritim bagi personil Bakamla dalam melaksanakan tupoksi Bakamla sebagai Coast Guard.

Ditegaskannya pula bahwa sesuai undang-undang 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pelatihan diikuti 30 personel yang berasal dari Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Batam, Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan Armada Kamla Batam dan KN Tanjung Datu 301.

Adapun selaku narasumber yaitu Kepala Pangkalan PSDKP Batam Slamet, Kasubdit Advokasi dan Pertimbangan Hukum Kolonel Bakamla Heru Satrio Wibowo, S.H., dan Kasi Advokasi Hukum Letkol Bakamla Andy Apriyanto, S.H., M.Si. (*)

MARITIMRAYA.COM - LINGGA : Dalam rangka mewujudkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam memberikan jaminan perlindungan kerja para nelayan di Kabupaten Lingga. Selasa, (23/07/2019)

Pemkab Lingga menggelar rapat finalisasi perlindungan jaminan sosial nelayan Kabupaten Lingga dalam Program BPJS Ketenagakerjaan. Rapat ini merupakan langkah lanjutan dari MoU sebelumnya antara Pemkab Lingga dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui sebelumnya, sebagian nelayan Lingga sudah menggunakan jasa asuransi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bernama Asuransi nelayan (Asnel), namun demikian dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk memberikan jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang merata di seluruh Indonesia.

Maka program Asnel yang sudah digunakan, tidak lantas dihapuskan, namun akan disejalankan dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nantinya, nelayan selaku pengguna jasa boleh memilih jasa asuransi mana yang akan digunakan.

Adapun jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bantuan kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, cacat, atau meninggal dunia. Menurut data terakhir yang diperoleh oleh pihak BPJS dari Dinas Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan di Kabupaten Lingga berjumlah 8.944 orang.

Dari jumlah tersebut, ternyata setelah dicek validasi datanya sesuai KTP, maka diketahui ada 990 orang yang tidak terdata sebagai nelayan, sehingga yang sudah dipastikan valid ada 7.954 orang yang terdaftar. Terlebih lagi dengan adanya regulasi baru yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbang, M. Asward mengharapkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan secara spesifik jaminan yang bagaimana yang akan diberikan kepada nelayan, selaku masyarakat pengguna jasa mereka nantinya.

“Kalau sakit, sakit yang bagaimana, cacat yang bagaimana, kalau meninggal ya sudah pasti, namun kami meminta untuk lebih jelas mengenai tanggungjawabnya nanti,” katanya

Selain itu, Ia juga meminta agar antar Asnel dan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak jauh berbeda, sehingga nelayan, sebagai masyarakat pengguna jasa tidak kebingungan.

“Kalau bisa jangan dobel, dan kalau bisa antar Asnel dan BPJS jangan jauh berbeda lah,” ujarnya mengingat nelayan merupakan salah satu pilar penting bagi terwujudnya visi kabupaten Lingga untuk menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya.

Ditempat yang sama, menurut pihak BPJS sementara ini sedang melakukan validasi data pengguna jasa mereka nantinya, pihaknya akan menjelaskan kriteria kecelakaan kerja yang bagaimana yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, sekiranya program tersebut sudah resmi diterapkan di Kabupaten Lingga.

“Kami menunggu undangan dari Pemkab Lingga, kapan mau dilaksanakan pembagian kartu dan sosialisasi ke nelayan,” terangnya.

Saat ini di Indonesia ada 2 daerah yang sudah menerapkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi nelayan, yakni Kabupaten Raja Ampat, dan juga Kepulauan Kapuas di Kalimantan Utara. Saat ini Kabupaten Lingga bersama Anambas sedang menuju kearah penerapan tersebut.

Selanjutnya, Sekda Lingga, Drs. H M Juramadi Esram menyampaikan verifikasi dan validasi data harus cepat dilaksanakan, kita takut nanti Kades dan aparat desa juga masuk jadi nelayan. Sama satu lagi, harap dilakukan peninjauan ulang pada rancangan Perbub agar tidak menyalahi aturan.

"Dalam waktu dekat, setelah selesai diverifikasi dan mendapatkan data yang akurat, maka akan segera diadakan PKS (Perjanjian Kerja Sama/Kontrak) antar Pemkab Lingga dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran pertama akan mulai dibayarkan oleh Pemkab Lingga pada bulan Oktober 2019 mendatang setelah pembahasan APBD-P." terangnya.

Turut hadir pada kegiatan sejumlah perwakilan dari OPD yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, yakni Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda Lingga, Perwakilan dari Kominfo Humas dan DKP, Disnaker, serta dari OPD lainnya (19/7) di Hotel Negoya Plaza. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Satuan unit Reserse kriminal Polisi Sektor ( Reskrim Polsek) Belakang Padang berhasil mengamankan pelaku pencurian kapal speed boat milik warga. Selasa, (23/07/2019)

Sebelumnya, berdasarkan hasil laporan yang masuk. Kapolsek Belakang Padang, AKP. Ulil Rahim, S.Kom mengatakan salah satu warga (MY, 38 Tahun) pulau Terong, Belakang Padang - Batam. Pada hari Minggu, (18/6) melaporkan bahwa speed Boat/Kapal Fiber miliknya telah hilang.

"Selanjutnya, dari hasil penyelidikan. Pada hari Kamis (18/7) sekira pukul 22.00 WIB, petugas berhasil menangkap pelaku berikut mengamankan barang bukti dari kediamannya di Teluk dalam, Kecamatan Buruh," terangnya yang memimpin langsung penangkapan.

Berikut informasi pelaku dan barang bukti dari Polsek Belakang Padang:
Pelaku : ZM, alias Genit (Laki-laki, 43 Tahun).
Barang bukti : 1 unit Speed Boat (Biru list Hitam), dan 1 unit Mesin Tempel 15 PK.

Lanjut, Kapolsek mengatakan pelaku ini datang dari Pulau Buru ke Pulau Terong, dengan alasan ingin menyaksikan turnamen sepak bola. Lalu, melihat speed boat sedang ditambat, pelaku langsung menghidupkan mesin dan membuka talinya dan membawa speed boat tersebut ke Pulau Teluk dalam, Kelurahan Lubuk puding, Kecamatan Buruh.

"Pelaku nekat mencuri speed boat karena ingin membayar hutang yang sudah menumpuk. Untuk mempertanggungkan jawabkan perbuatannya terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima (5) tahun penjara," pungkasnya pada ungkap kasus (22/7) di Polsek Belakang Padang - Batam. (*)

MARITIMRAYA.COM - SUKABUMI : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meresmikan gerai Fish Mart dan pelepasan nelayan melaut, pada Pilot Project Program Satu Juta Nelayan Berdaulat atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Online, di TPI Palangpang, Sukabumi - Jawa Barat. Senin, (22/07/2019)

“Program satu juta nelayan ini dilaksanakan bukan hanya di Sukabumi saja, tetapi juga di seluruh Indonesia, tetapi diresmikan pertama kali di sini (Sukabumi). Jadi memang kita mulai dari Ciwaru, Sukabumi, sini, dan nanti akan dikembangkan ke mana-mana,” katanya.

Program ini, kata Menko Luhut, merupakan salah satu usaha konsisten pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah melihat potensi laut sangat kaya, yakni 2,5 triliun USD, sehingga perlu dikelola dengan sangat baik dan maksimal, begitu juga hasil - hasil lautnya.

"Kita ingin program ini, selain membantu para nelayan, supaya mereka lebih baik lagi, dan menjadikan perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi,” ujarnya (20/7) pada peresmian TPI Online.

Terkait pelelangan online, Luhut menjelaskan nantinya para nelayan tidak perlu lagi menggunakan uang sebagai alat transaksi, sekarang mereka bisa memberi tahu hasil tangkapan mereka ke fish market ketika mereka masih berada di laut.

“Ketika mereka masih di laut, fish market sudah tau apa yang di dapat, apa hasilnya, sudah ada transaksinya. Nah untuk menunjang ini, kita kerja sama dengan start up pemancar sinyal dari Net1, yang bisa memancarkan dengan jarak sampai 60 Km ke tengah laut, bisa wifi. Dengan kerja sama Net1 ini tentunya nelayan tidak bisa lagi dibodohi para tengkulak." Jelasnya.

Selanjutnya, pada peresmian tersebut. ada beberapa masukan dari para nelayan dan Bupati Sukabumi, mengenai tidak tersedianya Cooler Storage untuk tempat penampungan hasil tangkapan para nelayan. Selain itu untuk menghindari harga dengan nilai jual murah.

Menanggapi hal itu, Luhut menegaskan akan segera melaporkan ke Presiden dan segera menanganinya dalam waktu dekat ini. Ia berharap ke depan lokasi yang juga merupakan salah satu Geopark ini semakin dikenal, dengan hasil ikan yang baik dan menarik wisatawan.

Diakhir acara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI menambahkan, pemerintah ingin memastikan program sampai ke bawah, bagaimana eksekusinya, bagaimana memastikan program itu jalan. Presiden sangat detail memeriksa satu-persatu.

"Jadi, saya meminta nelayan untuk menyiapkan daerahmu untuk dicontoh daerah-daerah lain. Kalau kita tularkan yang baik, Indonesia akan makin maju,” pungkasnya. Turut hadir dalam peresmian, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Lampung, Bupati Sukabumi, Direktur Jenderal Pajak, Para Nelayan dan Para Tokoh lainnya. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) 115, Susi Pudjiastuti menyampaikan dari hasil penyelidikan otoritas Indonesia mengonfirmasikan kapal MV Nika bukan kapal Cargo, melainkan kapal perikanan dengan ditemukannya umpan didalam palka, dan terdapat unit pengolahan ikan.

"Selain itu, pada tahun 2017 pernah ditangkap kapal serupa dengan berat sekitar 600 GT, dan ternyata perusahaannya sama dengan Kapal MV Nika," ungkapnya di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Bulang, Batam - Kepulauan Riau. Turut hadir Kementrian kelautan dan Perikanan serta unsur TNI angkatan laut dan Polri.

Lanjut, Susi mengatakan Kapal MV. Nika berbendera Panama, nomor lambung dan nomor kapal berbeda. Bukan kapal cargo, tapi tangkap ikan dan kapal produksi, dulu itu puluhan ribu kapal ilegal fisihing, dan lebih dari 10.000 lebih kapal jenis seperti ini, perairan laut Indonesia, dengan yang besar hingga beratnya mencapai lebih dari 1200 GT.

"Ini kejahatan terorganisir bersifat lintas nasional, mempelajari kasus ini saya mewakili pemerintah Indonesia meminta negara bendera/Flag State untuk melakukan tindakan konkrit dalam menghukum pelaku ilegal fishing yang telah menggunakan bendera negara sebagai wadah untuk melakukan kegiatan perikanan ilegal," terangnya.

"Kita akan melakukan penuntutan, apakah kapal ini untuk negara, dan kita ingin kapal ini tidak berlayar lagi (ilegal fshing), dan kalaupun berlayar menajdi fungsi yang berbeda. Sebagai bahan kampanye ilegal fisging, jadi pembelajaran bagi generasi muda Indonesia dan masyarakat dunia," tutup Dansatgas 115, yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Ditempat terpisah, kepada pewarta salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Kapal asal Lampung - Indonesia, Doni menuturkan kapal tempatnya bekerja dari perusahaan Rusia, terdapat 18 warga negara Rusia dan 10 warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera, Jawa, Cirebon.

"Melalui PT SJ, di kelapa gading - Jakarta. Berangkat dari Korea dan telah bekerja selama 5 bulan, dengan gaji 350 Dollar US per-bulan dikapal Rusia ini. Kita sudah berlayar dari negara Argentina, South Georgia, melakukan penangkapan kepiting, hingga perairan laut Provinsi Aceh," tutupnya (15/7) dan dari pantauan pewarta saat berada di atas kapal terdapat alat tangkap dan pengolahan perikanan, wadah air panas, ratusan kardus (packing). (*)

MARITIMRAYA.COM-Batam, Dalam rangka hari kemerdekan Republik Indonesia Ke 74 tahun ( 1945 – 2019 ) kelurahan Patam Lestari menggelar berbagai cabang olahraga dan perlombaan lainya se RW sekelurahan Patam Lestari, yang di pusatkan di lapangan fasilitas umum Perumahan KSB RT.02/RW10 kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang kota Batam.

Ratusan orang tumpah ruah memadati gedung serba guna dan lapangan fasilitas umum, tampak aneka makanan kue dari swadaya ibu-ibu disuguhkan gratis kepada semua yang hadir, hiburan musik dan tarian daerah, perayaan ini sebagai ungkapan terimakasih pada para pejuang merah putih dan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerahnya sehingga Indonesia meraih kemerdekaan.

Acara pembukaan yang direncanakan diresmikan oleh wakil walikota batam Amsakar Ahmad tersebut akhirnya diwakili oleh Camat Sekupang M. Arman ditandai pemukulan bola voli dilapangan voli pada Jumat malam (19/7).

Camat Sekupang M. Arman saat diwawancarai maritimraya.com mengatakan rasa bangganya terhadap antusias warga datang berbondong bondong, bahu-membahu guna mensukseskan dan memeriahkan acara ini.

Di jelaskanya, untuk kecamatan sekupang ada tujuh kelurahan, sedangkan pertandingan berbagai cabang olahraga dan perlombaan lainya se RW Patam Lestari ini merupakan acara perdana yang diadakan oleh kelurahan Patam Lestari, sehingga kedepan akan kita kemas setiap kelurahan dengan melibatkan perangkat RW/RT, tokoh masyarakat bersatu padu menggelar acara HUT RI.” Saya apresiasi acara yang di gagas pak lurah, dan ini perdana di kecamatan Sekupang” Ujar Arman.

Lurah Patam Lestari Afrizon DJohar mengatakan momen hari kemerdekaan RI ini kita gelar acara pertandingan berbagai cabang olahraga ,serta penilaian gapura terindah, nasi tumpeng Ibu PKK, dan daur ulang barang bekas tingkat kelurahan Patam Lestari yang mana bertujuan merekatkan silahturahmi seluruh masyarakat yang ada di kelurahan Patam Lestari, “Dengan terjalin silahturahmi dan komunikasi yang baik antar warga akan meningkatkan kerukunan yang lebih baik” harap DJohar.

Ketua Panitia Pelaksana Abdul Rajak mengatakan penyelenggaran acara ini terlaksana berkat kerjasama semua pihak, agenda acara rencana di buka oleh Wakil Walikota Batam, namun urung karena ada kegiatan bersama walikota Batam dan diwakilkan oleh Camat Sekupang,” Pak Wawa minta maaf tak bisa hadir, dan berjanji di acara penutupan beliau hadir” Ujar Rojak.

Dikatakanya penyelenggaraan acara di mulai tanggal 19 juli sampai 31 agustus, sedangkan peserta yang ikut dalam pertandingan adalah perwakilan 15 RW yang ada di kelurahan Patam Lestari, adapun pertandingan olahraga yang diadakan yakni Bola Voli, futsal, Badminton, Takraw, Domino dan Catur, “Harapan saya pertandingan dengan sistem gugur berjalan dengan sportifitas dan pemenang akan mendapat uang pembinaan dan Tropi” Pungkasnya.

Sementara tokoh masyarakat dan juga ketua RW 10 Khairuddin Mingka mengatakan terima kasih atas dipilih tempat penyelenggaraan pembukaan di RW 10, dikatakanya saat ini masa transisi berakhir jabatanya sebagai ketua RW 10.

Pada kesempatan ini meminta pejabat yang hadir supaya proyek infrastruktur peningkatan jalan dan drainase sesuai daftar masuk ke musrenbang akan dikerjakan di RW 10 perum KSB pada tahun 2020 jangan dialihkan kemana-mana, baik itu proyek Non PIK maupun PIK ataupun Perkim, “Ini harapan saya mewakili warga dan tokoh masyarakat “ Ujar Udin. **Tim

MARITIMRAYA.COM - MALUKU UTARA : Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa menyampaikan, Indonesia kembali mendapatkan kehormatan dunia internasional dan dipercaya sebagai tuan rumah Pertemuan internasional Global Magellans Network Cities (GMNC) ke 10. Kamis, (18/07/2019)

"Secara konkrit kerjasama yang dituju adalah, ada pertukaran budaya, dan misi napak tilas Magellans yang akan digelar oleh dua negara yaitu Portugal dan Spanyol, rencananya akan melalui kota-kota jaringan GMNC. Dan pada tahun 2021 misi pelayaran napak tilas itu akan bersandar di Tidore," terangnya.

Sementara itu, Walikota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim mengatakan bukan hanya Pemerintah Daerah dan masyarakat saja yang menantikan pertemuan ini, alam pun seakan memberi restu karena pertemuan ini diiringi dengan hujan namun ombak laut sangat bersahabat, yang menurut masyarakat setempat dipercaya dapat membawa berkah.

“Ini merupakan momen yang sangat tepat untuk para delegasi sekalian dapat menikmati suasana dan kegembiraan serta kearifan lokal masyarakat kota Tidore. Pertemuan ini juga merupakan toggak bersejarah, dan semoga kita semua dapat lebih erat dalam menjalin persahabatan sesama anggota GMNC,” katanya.

Sekilas mengenai latar belakang, Ekspedisi Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian de Elcano pada abad ke-16, dicatat sebagai sebuah ekspedisi maritim Eropa yang paling penting, karena merupakan ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia (Magellan Circumnavigation), dan membuktikan bahwa bentuk bumi adalah bulat.

Pada masa itu, bersama Ternate, Tidore menjadi episentrum dan menentukan pembentukan geopolitik global, karena peran pentingnya sebagai pusat rempah dunia.

Dalam kesempatan itu juga, Pemimpin Kesultanan Tidore, Sultan Husain Syah menyatakan terima kasih kepada para delegasi, ini merupakan kebanggaan bahwa saudara sekalian dapat mengunjungi negeri yang sangat bersejarah ini.

Tidore merupakan satu titik kecil di dalam peta, namun pengaruhnya, terutama kemaritimannya terasa hingga jauh ke timur nun jauh di Pasifik sana. Sama halnya dengan Spanyol dan Portugis yang juga telah melakukan ekspedisi pelayaran luar biasa dan tercatat dalam sejarah dunia.

"Oleh karenanya, marilah kita pererat persahabatan ini dengan memandang ke depan dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya pada 11 delegasi, didampingi oleh Duta Besar Kerajaan Spanyol dan Duta Besar Republik Portugal.

Lebih lanjut, Presiden GMNC Catarina Marques De Almeida Vaz Pinto mengungkapkan apresiasi dan penghargaannya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan pertemuan bersejarah ini.

Ia mengaku kagum dengan apa yang telah dirasakannya selama berada di Tidore, dan membayangkan bahwa nenek moyangnya dahulu telah beruntung menemukan suatu negeri yang indah dengan kekayaan alam rempahnya yang luar biasa.

“Sambutan masyarakat luar biasa meriah, sejarah telah mencatat pendaratan pertama bangsa kami disini dan mendapat sambutan hangat pula dari pemimpin dan masayarakat disini, kami sangat ingin agar jalinan persahabatan ini dapat terbangun lebih erat lagi di masa-masa yang akan datang, Tidore dan seluruh masyarakatnya sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dalam rangkaian pertemuan - pertemuan tersebut (17/7), turut ditandatangani pula Deklarasi Maluku yang di antara poin pentingnya ialah, memperkuat kerjasama antar negara anggota GMNC di bidang perdamaian, ekonomi, sosial budaya, pariwisata dan transportasi maritim, serta dipilihnya Walikota Tidore, Capt. Ali Ibrahim sebagai Wakil Presiden GMNC.

GMNC atau Jaringan Global Kota Magellan adalah sebuah jaringan kota-kota dunia yang terhubung dengan sejarah Ekspedisi Ferdinand Magellan dalam perjalanan keliling dunia pertama pada abad ke-16. (*)