KPK : Hati - hati Para Calon Kepala Daerah Agar Tidak Menyalahgunakan Anggaran Untuk Kepentingan Kampanye dan Pribadi
KEPRI, MARITIMRAYA.COM -(MARA), Bermanuver jelang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau , yang akan di gelar pada bulan november 2024 mendatang , Gubernur Provinsi Kepulauan Riau , Anshar Ahmad yang merupakan petahana kembali maju calon Gubernur Kepri periode 2024 - 2029 dengan berpasangan wakilnya Nyanyang Haris Pratama , mulai agresif menyalurkan bantuan ditenggarai ratusan Miliyaran Rupiah kesejumlah daerah Provinsi Kepri.
Setelah resmi melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, Gubernur Kepri Anshar ahmad terus gencar melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Provinsi Kepri dan dilanjutkan menyalurkan bantuan ke masyarakat dengan nilai uang fantastis ditenggarai ratusan miliyar rupiah.
Hal ini terlihat hari pertama Gubernur Kepri berkunjung ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun pasca setelah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Gunernur Kepri, dalam kunjungan senin kemaren Anshar Ahmad , melakukan kunjungan ke lima wilayah kecamatan yang ada di kabupaten tanjung balai karimun , terdiri dari , kecamatan Moro , Sugie besar , Durai , Belat , dan Kecamatan Buru.
Dalam kesempatan itu juga Gunernur Kepri Anshar Ahmad tak luput gencar memberi bantuan kepada para tokoh tokoh masyarakat yang ada di lima kecamatan daerah tersebut berupa bantuan uang tunai dengan rincian berbeda di setiap daerah yang dikunjunginnya.
Dari bantuan yang di berikan ini , untuk kecamatan moro sendiri ,mendapatkan bantuan sebesar 10,64 miliyar rupiah , sedangkan kecamatan sugie sebesar 5.03 miliyar rupiah , kecamatan Durai senilai 6.05 miliyar , untuk kecamatan Berat mendapatkan jumlah fanatis senilai 29.8 miliyar rupiah , dan yang terakhir kecamatan Buru 3.84 miliyar rupiah , dengan total keseluruhan nya mencapai sebesar 55.36 miliyar rupiah.
Bantuan berupa uang tunai puluhan miliyar ini disalurkan untuk berbagai keperluan, yaitu Rumah Ibadah dan yayasan , intensif Guru Paud / RA / TK , intensif keagamaan , pembangunan fisik , bantuan pendidikan ,bantuan para nelayan dan pendudukan , selain itu gubernur kepri juga memberi bantuan kependudukan dan pencatatan sipil , UMKM , listrik , dan hingga ke majelis taklim dan lainnya kepada masyarakat di lima kecamatan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri Anshar Ahmad
Sementara itu untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri , Anshar Ahmad juga gencar menyalurkan bantuan senilai 142 miliyar rupiah , dengan rincian sebesar 74.42 miliyar rupiah untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur , dan 67.63 miliyar rupiah di kecamatan Bukit Bestari , dengan diperuntukan hibah Rumah Ibadah , Insentif Guru , Insentif keagaman , bantuan kelautan dan perikanan serta bantuan pendidikan.
Bantuan bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Kepri ini diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri , Anshar ahmad hampir sama dengan suasana Pemilu Pilpres yang kerap memberikan bantuan bantuan sosial berupa sembako kepada kalangan masyarakat , hali ini terlihat saat mendekati pilkada ini di provinsi kepri.
Dalam satu bulan terakhir ini , Gubernur Kepri sendiri , sudah melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang ada di Provisi Kepri , dengan menggunakan anggaran APDD Provinsi Kepri , dengan nilai fantastis sebesar ratusan miliyar rupiah, ini belum termasuk dengan jumlah daerah lainnya yang akan di berikan bantuan oleh Gubernur Kepri Anshar Ahmad.
Menanggapi hal itu , Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK , Tessa Mahardhika sugiarto mengatakan , terkait penggelaran pilkada, KPK sudah mempunyai program Kawal Pilkada Berintegritas.
Menurutnya, Pilkada sebagai bagian dari proses politik dan menjadi salah satu sektor, yang menjadi 5 fokus area pemberantasan korupsi KPK, yaitu hukum, SDA, layanan publik, bisnis/swasta, dan politik.
Kelima area tersebut memiliki tingkat potensi risiko yang tinggi terjadinya korupsi sekaligus terkait pengelolaan anggaran negara serta daerah yang besar dan bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat.
" Untuk itu upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, tidak hanya melakukan pendekatan represif saja, tapi juga preventif dan edukatif ," ucap tessa saat dihubungi.
Oleh karena itu , KPK meminta para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran negara maupun daerah untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya , dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
"Masyarakat sebagai pemilih atau pemilik suara harus tegas menolak praktik praktik politik uang, karena praktik tersebut rentan menjadi rantai praktik-praktik korupsi lainnya, pengadaan barang dan jasa, suap,gratifikasi, penyalahgunaan wewenang," tegasnya.
"Lanjutnya , KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi juga secara intens melakukan pendampingan pencegahan korupsi kepada seluruh pemerintah daerah pada setiap area di Monitoring Centre for Prevention yang dinamakan MCP.
Melalui tugas pencegahan, KPK juga telah memotret dan memberikan rekomendasi , kepada setiap pemda , untuk melakukan perbaikan pencegahan potensi korupsi, dengan Survei Penilaian Integritas.
"Demikian halnya KPK juga gencar melakukan kampanye “hajar serangan fajar," imbuhnya.
Untuk itu, jika masyarakat masih melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses tersebut dapat melaporkan aduannya kepada KPK.
Mari kita sama-sama mengawal pilkada serentak nanti, pilkada yang jujur dan berintegritas.
Ditambahi oleh Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara DPD Kepri , Awaluddin mengatakan bantuan yang di beritakan oleh Gubernur Kepri sangat disesalkan karena tidak sesuai dan tidak tepat apa yang menjadi harapan di masyarakat Kepulauan Riau.
"Dengan situasi yang sebentar ini memasuki momen pilkada kenapa baru sekarang bantuan itu di berikan , artinya kontestasi pesta demokrasi ini memberikan bantuan tidak tepat , dikarenakan ada suatu keinginkan terselubung didalam tersebut ," akhir awaluddin , pada selasa pagi saat dinkonfirmasi.** R/ TIM
