Latest Post

1 Tewas 11 Delegasi 19 Pelatihan 2 Kapal Malaysia 2 Pelaku 2019 - 2024 2024 Penumpang 24 Pelatihan 30 Hari 3000 Penyelam 4 Awak Kapal 4 Korban Selamat 4 Tahun Kepemimpinan 4 Tersangka 6 Tersangka 74 TH 78% Pembangunan ABK ABK WNI Ahli Gizi Masyarakat AIS Alkes ALKI Aman Nusa II Anambas Anggaran Angkasa APBN 2020 Arahan Menhub Area Publik Badara Bahan Makanan Bakamla Batam Bakamla RI Bali Bandar Bandar Abadi Shipyard Bandara Hang Nadim Batam Bantuan Dana Bapelitbangda Bapemperda Batam Batu Ampar Bawang Putih Bea Cukai Batam Bea Cukai Sibolga Benih Lobster Berita Batam Bersih-bersih Bilateral Meeting Bintan Bintan Pesisir Birokrasi BP Batam BPBatam BPJS Ketenagakerjaan BPPRD Batam BPS Batam BPSK Batam Buah dan Sayur Budaya BUP BP Batam BUTIK BP Batam Cairan Tangan Cars City Covid-19 Covid-19 Batam DAM Tembesi Delegasi Singapura Dermaga Layang Dinkes Kepri Direktur Hukum Direktur Kenavigasian Direktur Keuangan Dishub Batam Disinfektan Ditpolairud Polda Kepri DJBC DPRD RI Edy Putra Ekonomi Ekspor dan Import Barang Ekspor Ikan Ekspor Kepri Ekspor Naik Fashion Fasilitas Umum Fish Mart Foods Forum Diskusi Forum Satu Data Frontliners Gaji Bulanan Galang Galeri Gallery Gelar Rapat GMNC IX Graphic Design GWR Hang nadim Hang Nadim Batam Hapus Denda Hari Jadi Ke 20 Harris Resort Waterffront Batam Headline Helikopter SAR Himbauan Himbauan Covid-19 Hukum HUT RI IAID 2019 Idul Adha 1440H Idul Fitri IFC Singapore IHK Ikan Ikan Sidat Ilegal Fishing Impor Import APD dan Alkes Indeks Trading Across Borders Indonesia Industri Inflasi Internasional Investasi IPB IPPOB Jaga Jarak Jajaran Kemenhub Januari-Maret Jaring Apung Jatuh Kelaut Jepang Jilid II JKDM Joko Widodo Juni 2019 Kadin Kadis Budpar Kadisperindag Kepri Kampung Tua Kapal Bubu Tangkap Kepiting Kapal Fiber Kapal Rusia Kapal Tenggelam Kapolresta Barelang Kapolri Karimun Karya Anak Bangsa Kawasan Pusat Bisnis Batam Kebakaran Kebutuhan Pangan Kegiatan Keagamaan Kejuaraan Taekwondo Keluar Rumah Kemaritiman Kemenko Marves Kementrian Agama Batam Kemnhub RI Kenaikkan Kepala BKIPM Kepri Kepulauan riau Kerjasama Kesultanan Tidore Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam Ketua Gugus Tugas Khusus Penyakit Menular Kijing Kirana angkasa KJRI Johor Bahru KKP KKP Kelas 1 Batam KM Kelud KM Lintas Laut 3 KM. Satoni KMP Sembilang KMS KN Tanjung Datu 301 Kolam Renang Kominfo Komisi III DPRD RI Konjen Singapura-Batam Kosong Kota Batam KPBPB Batam KPK KRI Kakap - 881 KSB KSOP Batam KSOP Kelas I Dumai Kunjungan Kehormatan Kunker Lapas Batam Larangan Ekspor Limbah Plastik Lingga Lockdown Logistik Luhut Binsar Pandjaitan Mahasiswa Mako Lantamal VI Malaysia Mamin Man Over Boat Manado Marina Line Maritim raya Masa Covid-19 Masa Pandemi Covid-19 Masker Media Batam Meninggal Dunia Menkeu RI Menko Maritim Menko Maritim RI Menko Marves Menko PMK Menlu Menperin Mentarau Menteri Agama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Menteri Susi Migas Mikol Motion Design Movies Music MV. Nika Nagoya Narkoba Nasional Nelayan Nelayan Bintan Net1 No.23 Tahun 2020 Non Migas Nongsa ODP Oknum Oknum PNS Operasi Aman Nusa II Operasi Terpusat ORI Kepri OTT Pademi Corona Pangkalan udara Panglima TNI Paripurna DPRD Batam Pasar Tutu PAT Patroli PBB-P2 PDP Pejabat dan Staff Pelabuhan Pelabuhan Batam Pelabuhan Batam Centre Pelabuhan Maumere Pelabuhan Tanjung Buton Pelabuhan Tanjung Pinggir Pelajar Pelatihan Pelatihan Kerja Pelayaran Pembahasan Road Map Pembersih Tangan Pemerintahan Batam Pemindai Suhu Tubuh Pemkab Lingga Pemko Batam Pemuda Pemulangan Penanganan Penanganan Covid-19 Penanganan Persebaran Covid-19 Pencarian Korban Pencemaran Pengamanan Pengukur Suhu Tubuh Pengunjung Kurang Pengurangan Jam Kerja Pengusaha Batam Penyeludupan Penyesuaian Jadwal People Perairan Bintan Perairan Nongsa Perairan Selat Malaka Percepat Layanan Import Peresmian Perhotelan Batam Perikanan Perjalanan Dinas Permendag RI Pers Gathering Perusahaan Phone Plt Gubernur Plt Gubernur Kepri PM No.7 2019 PMI PNS Pokja IV Polda Kepri Politeknik politik Polres Karimun Polresta Barelang Polsek Belakang Padang Polsek KKP Batam Pos Perbatasan Presiden Print Design Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan Promo Harrisku PSDKP PT. Angkasa Pura II Pulau Kanaan Pulau Terdepan Pulau Terong Puluhan WNI Qurban Ragam Ramadhan Ranperda Kampung Tua Rapat Finansial Rapat Sosialisasi Rapat Tingkat Menteri RAPBN Regulasi Rekor Dunia RI 1 Rice Cooker Rp 14 Miliar Rp 9.8 Miliar RS Khusus Virus RS Virus RTM Ruli Simpang DAM Sabu Sabu 2.3 Gram SAR Gabungan SAR Tanjungpinang SAR TPI Satgas PKE Satreskrim Satwas PSDKP Sayur Mayur SB Tenggiri IV Scrap Impor SDM SDM Unggul Indonesia Maju Sekolah Sekolah vokasi batam Sekupang Semakin Meningkat Semprot Disinfektan Server Short Singapura Sistem Manajemen Keselamatan Kapal SMAN 1 Batam Sosial Distancing Speed Boat Speedboat Sport Sports Sterilisasi Bakteri sumut Surakarta Surat Edaran Surat Kapolri Taekwondo Taekwondo Indonesia Tanjung Balai Karimun Tanjung uban Tanjung Uncang Tanjungpinang Tanki Meledak Tax Amnesty Technology Teluk Mata Ikan Telur Penyu Test Thermal Scanner Tiban Tidore Tiga Pokja Tiket Turun Tim Pengarah Gugus Tugas Tim Teknis Title Toko Obat TPI Online Travel TTS Tuan Rumah Tumpang Tindih Kewenangan Turun Udang UKM Taekwondo UNS United States Coast Guard Universitas Sebelas Maret Update US 350 USCG UTC6 Video Video Conerence Virus Corona Vitamin C Wabah Covid-19 Wajib Masker Wali Kota Batam Warga Nato Warga Ruli Muka Kuning WASI WBK Web Design WNI Workshop Zona Integritas



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kompak menjaga situasi kondusif di Batam.

Bukan tanpa alasan, Batam masih menjadi daerah dengan sumbangsih terbesar bagi realisasi investasi asing di Provinsi Kepri.

Kementerian Investasi mencatat, sumbangan Batam terhadap realisasi investasi Kepri mencapai USD 160,16 juta atau setara dengan Rp 2,37 miliar sepanjang Triwulan III 2023.

Pencapaian tersebut semakin menegaskan peran Batam sebagai sentral dan lokomotif perekonomian di Kepri.

“Jaga iklim investasi di Batam karena ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian kita,” ujar Muhammad Rudi, Selasa (5/12/2023).

Dalam menjaga iklim investasi, Rudi mengungkapkan bahwa peranan seluruh pihak sangat dibutuhkan.

Mengingat, investor sangat memperhatikan betul beberapa faktor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah. Dua di antaranya adalah faktor keamanan dan kenyamanan.

“Saya mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kota tak lain untuk meningkatkan nilai ivestasi di Batam. Mari seluruh kita mendukung upaya ini,” tambah Rudi.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga menaruh harapan besar terhadap perkembangan Batam ke depan.

Dengan letaknya yang sangat strategis, berada di jalur perdagangan internasional, Batam menjadi salah satu daerah di luar Pulau Jawa yang diharapkan mampu mendatangkan investasi besar tiap tahunnya.

Apalagi investasi di luar Jawa saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kontribusi yang mencapai Rp 190,9 triliun (51 persen) selama Triwulan III 2023 mampu melebihi investasi di Pulau Jawa.

Pencapain ini pun meningkat 14,7 persen atau senilai Rp 166,3 triliun dibanding Triwulan III tahun sebelumnya.

“Seluruh kemajuan Batam tak terlepas dari banyak faktor. Perubahan demi perubahan pun sudah kita lakukan demi mewujudkan Batam kota baru untuk semua, mari bersama dukung pembangunan saat ini,” pungkasnya. (*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Pelabuhan secara definisi diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk kapal bersandar, membongkar atau memuat barang, dan naik turun penumpang. Di Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, pelabuhan tak hanya menanggung peran definisi tersebut namun juga menjadi kunci penggerak perekonomian Indonesia. 

Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi pun terus mengupayakan transformasi Pelabuhan Batam, baik pelabuhan kargo maupun penumpang guna memperkuat nadi ekonomi menuju Batam Kota Baru. Terlebih berada di lintasan jalur perdagangan dunia, Selat Malaka, Batam menyimpan sederet potensi untuk berkembang menjadi hub logistik internasional.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Kota Batam Tahun 2022 sebesar 6.84 persen berhasil mengungguli tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.31 persen. Dari sisi nilai ekspor, Batam menyumbang 79.3 persen dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau sebesar USD 19.6 Miliar atau sekitar Rp 303 Triliun. 

Berbagai komoditas ekspor yang didominasi mesin/peralatan listrik, pesawat mekanik, minyak hewan/nabati, dikirim dari Batam ke negara tujuan. Mulai dari Singapura, Malaysia, China, Denmark dan India. Komoditas tersebut, dikirim melalui pelabuhan kargo utama di Batam. Antara lain, Pelabuhan Batu Ampar dengan nilai ekspor sebesar USD 9.9 Miliar atau sekitar Rp 153 Triliun, Pelabuhan Sekupang dengan nilai ekspor sebesar USD 2.5 Miliar atau sekitar Rp 38 Triliun, dan Pelabuhan Kabil dengan nilai ekspor USD 1.6 Miliar atau sekitar Rp 24.7 Triliun.

Nilai ekspor ini tak lepas dari sokongan 30 Kawasan Industri di Batam yang terdiri dari industri manufaktur dan jasa. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik, dari total Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Batam Tahun 2022 yang mencapai Rp 194.84 Triliun, distribusi terbesar menurut lapangan usaha didominasi industri manufaktur sebesar 58.05%.

“BP Batam menyadari bahwa sebagai penyokong perekonomian Kota Batam, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Pelabuhan Batam harus menjadi prioritas,” ujar Direktur Badan Usaha Pelabuhan Dendi Gustinandar, Senin (04/12/2023).

Salah satu wujud transformasi Pelabuhan Batam adalah melalui kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar. BP Batam menggandeng PT Pengusahaan Daerah Industri (Persero) Batam, guna mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai internasional transhipment port (hub logistic), memanfaatkan lintasan jalur perdagangan dunia, Selat Malaka.

Adapun kerjasama ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama telah dimulai per 1 November 2023 lalu hingga Juli 2025. Pada tahap ini, PT Persero Batam akan mewujudkan TPK Batu Ampar menjadi domestic transhipment port. Artinya barang-barang domestik akan dikumpulkan di TPK Batu Ampar sebelum dikirimkan ke tujuan pulau lainnya dalam wilayah Indonesia. 

Sedangkan pada tahap kedua, yang rencananya dimulai Agustus 2025, PT Persero Batam telah menyiapkan sederet rencana pengembangan TPK Batu Ampar menjadi direct call terminal. Artinya, kapal-kapal dengan draught besar dapat melakukan kegiatan bongkar muat di TPK Batu Ampar, sehingga tidak perlu lagi transit di Pelabuhan hub lainnya. 

Pada tahap 2 ini, TPK Batu Ampar akan dilakukan pengembangan infrastruktur dengan perluasan lapangan penumpukan menjadi 12 Hektar, selain itu kolam dermaga utara juga akan diperdalam hingga -12 mLWs. Dari segi suprastruktur akan dilengkapi dengan 5 Quay Crane, 2 HMC, 12 RTG dan 20 Terminal Truck,” kata Dendi.

Selanjutnya pada tahap tiga yang akan dimulai pada Agustus 2025, TPK Batu Ampar, akan dikembangkan sebagai international transhipment port atau hub logistik internasional. Guna mewujudkan target tersebut, lapangan penumpukan TPK Batu Ampar akan diperluas menjadi 32 hektar, dermaga akan diperpanjang hingga 1.6 km, dan peralatan bongkar muat akan dipercanggih sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan bongkar muat.

“TPK Batu Ampar akan memiliki 11 Quay Crane, 2 HMC, 27 RTG, dan 56 terminal truck untuk mengakomodir 1.6 Juta TEUs kontainer dengan total investasi Rp 3.8 Triliun,” lanjutnya.

Dendi menegaskan, bahwa Batam harus mengambil potensi international transhipment port yang saat ini masih didominasi oleh pelabuhan di Singapura (32.3 Juta TEUs), Busan (12.2 Juta TEUs), Tanjung Pelepas (10.6 Juta TEUs), dan Port Klang (8.4 Juta TEUs). Tiga dari Pelabuhan Transhipment dunia tersebut, memiliki kesamaan dengan Batam, yakni sama-sama berada di jalur tersibuk di dunia, Selat Malaka yang dilintasi 90.000 kapal per tahunnya.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar mimpi untuk mewujudkan Batam sebagai hub logistic internasional dapat tercapai. Jika Pelabuhan Batu Ampar dikembangkan dengan lebih baik lagi, maka perekonomian Batam khususnya dan Indonesia secara umum juga akan meroket. Kawasan Industri yang ada di Batam juga harapannya dapat berkembang dengan terbukanya pintu-pintu perdagangan dunia secara langsung,” ujarnya.

BP Batam, kata Dendi, juga terus melakukan evaluasi pengelolaan TPK Batu Ampar oleh PT Persero Batam setiap minggunya. Dari evaluasi tersebut pula ditemukan bahwa kecepatan waktu sandar kapal (berthing time) di TPK Batu Ampar meningkat sebesar 44 persen dengan penggunaan STS Crane dan HMC. 

“Jika sebelumnya rata-rata waktu sandar kapal untuk membongkar 100-600 box kontainer membutuhkan 48-52 jam, kini hanya menjadi 9-22 jam,” jelasnya.

Selain pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai wujud transformasi Pelabuhan Batam, Badan Pengusahaan melalui Badan Usaha Pelabuhan juga memprioritaskan pelayanan yang merata bagi seluruh pengguna jasa, termasuk penumpang kapal ferry. Berada di gugusan pulau-pulau dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Batam menjadi pintu gerbang domestik dan internasional.

Terdapat lima pelabuhan internasional dan tiga pelabuhan domestik di Kota Batam yang berada dalam wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam. Untuk itu, peningkatan pelayanan merupakan program prioritas yang dicanangkan Kepala BP Batam. 

“Pada 14 November 2023 lalu, Badan Usaha Pelabuhan telah meluncurkan penerapan e-ticketing dan pembayaran non tunai di dua terminal domestik antara lain Terminal Domestik Sekupang dan Terminal Domestik Telaga Punggur,” ujar Dendi.

Penerapan e-ticketing dan cashless payment di Pelabuhan Domestik di Batam ini digadang-gadang menjadi yang pertama di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan transformasi digital ini, calon penumpang menjadi lebih mudah dalam melakukan pemesanan dan pembayaran tiket kapal domestik. Penumpang juga tidak perlu lagi antre membeli tiket kapal saat musim puncak liburan serta dapat memonitor jadwal kapal secara real time.

Perlahan tapi pasti, Pelabuhan Batam tengah berbenah menjadi lebih baik, demi mendukung Batam Kota Baru. (*)




MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan memberikan manfaat ekonomi terhadap suatu daerah.

Dimana, tujuan pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Di Batam, pemerintah pusat menetapkan dua KEK melalui PP Nomor 67 Tahun 2021 dan PP Nomor 68 Tahun 2021. Keduanya adalah KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic.

Dua KEK tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional dan mendukung kemajuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam ke depan.

Dalam perjalanannya, BP Batam sebagai pengelola KPBPB Batam berkomitmen untuk mendukung kemajuan dua KEK yang ada.

Dengan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kemajuan kota, BP Batam menargetkan, pengembangan KEK terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Dukungan BP Batam tersebut dirasakan betul oleh pengelola KEK Nongsa Digital Park, PT Taman Resor Internet (Tamarin).

Direktur Utama PT Tamarin, Mike Wiluan, mengungkapkan jika keberhasilan NDP dalam menyerap ribuan tenaga kerja serta mendatangkan investor luar negeri tak terlepas dengan upaya BP Batam yang menggesa pembangunan infrastruktur pendukung. Khususnya pelebaran jalan utama di beberapa titik.

"Selain aksesibilitas, BP Batam juga mendukung kami untuk menyiapkan infrastruktur pendukung kemajuan digital dalam meningkatkan peran NDP ke depan," ujar Mike tiga hari lalu.

Ia berharap, pengembangan KEK Nongsa Digital Park dapat meningkatkan sektor teknologi Batam menjadi lebih tinggi dari daerah lain.

Sehingga, tujuan untuk menjadikan Batam sebagai jembatan digital di Indonesia bisa terwujud dengan maksimal.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah. Sejauh ini, proyek yang ada di NDP, khususnya pembangunan data center masih on progress dan ditargetkan akhir tahun depan bisa selesai," tambahnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pengelola KEK di Batam dapat segera merealisasikan komitmen pembangunan kawasan dan menghadirkan investor sebanyak-banyaknya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa dengan lebih cepat.

Rudi mendorong, investasi yang dihadirkan pun dapat berkontribusi optimal dalam tujuan pengembangan masing-masing kawasan.

"Kami selaku pemerintah terus mendorong realisasi investasi, terutama untuk Data Center, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital," ujarnya, Jumat (1/12/2023).

Orang nomor satu di Kota Batam tersebut ingin, pengembangan KEK yang ada dapat membuat perekonomian Indonesia setara dengan negara maju, seperti Singapura.

Oleh sebab itu, Rudi menegaskan jika pengembangan dan pembangunan infrastruktur jalan, Bandara Internasional Hang Nadim, serta Pelabuhan Batu Ampar menjadi prioritas demi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para investor.

"Tantangan untuk kemajuan daerah ke depan tidak mudah. Oleh karena itu, saya mengajak agar semua pihak dapat mendukung pembangunan dan menjaga situasi Batam agar tetap aman dan nyaman demi meningkatnya investasi," pungkasnya. (*)


 


MARITIMRAYA.COM - NASIONAL, Hari Nusantara diperingati setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia.

Rembuk Iklim Pesisir KNTI Tahun 2023 dengan tema “Laut Semakin Ganas: Menanti Solusi Konkrit Perlindungan Nelayan kecil, Masyarakat Pesisir serta Kepulauan dari Perubahan Iklim” adalah rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Nusantara 2023. Melalui kegiatan ini KNTI suarakan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir akibat dampak perubahan iklim serta solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menjelaskan, sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merasakan dampak yang nyata adanya perubahan iklim yang saat ini sudah kian memburuk. Dampak serius perubahan iklim semakin dirasakan oleh nelayan kecil dan tradisional di seluruh Indonesia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai organisasi Nelayan kecil dan tradisional terbesar di Indonesia, bersama memperjuangkan hak-hak atas perlindungan nelayan tradisional, perempuan pesisir, pembudidaya, pengolah ikan dan petambak garam, serta masyarakat pesisir pada umumnya.

“Kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023, dilaksanakan di 35 Kab/Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d. 9 Desember 2023. momentum ini juga berbarengan dengan Konferensi Internasional terkait Iklim (COP28) yang diadakan di Dubai dan dihadiri oleh Ketua Umum KNTI Dani Setiawan. Melalui kesempatan ini, KNTI mengajak untuk bersatu memperjuangkan kehidupan laut yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilalui dengan cara memperkuat jaringan solidaritas, perlindungan dan penguatan Hak Tenurial Nelayan, Memastikan edukasi yang merata, dan Peran Aktif Pemuda dan Perempuan Pesisir dalam pengelolaan perikanan” ungkap Dani di Kantor KNTI, Jakarta Selatan. (29/11/2023).

Hendra Wiguna selaku Ketua Pelaksana Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023 menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi penting dan harus segera dilaksanakan, karena laut semakin memanas.

“Tren pemanasan laut selama beberapa dekade dan kenaikan permukaan laut rata-rata global meningkat tiga kali lipat dalam satu abad terakhir sebagai akibat dari pencairan es dan gletser dalam skala global, sesuai laporan IPCC 2019. Selain itu, laporan FAO tahun 2018 mengatakan perubahan iklim akan menyebabkan perubahan signifikan dalam ketersediaan dan perdagangan produk ikan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi geopolitik dan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang paling bergantung pada sektor ini. Tak hanya kerugian fisik, laporan BRIN terbaru tahun ini, menyebutkan perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian, sehingga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia” jelas Hendra.

Kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023 berkolaborasi dengan Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) dan Institut Hijau Indonesia (IHI) dalam pelaksanaannya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi pertajam jalannya rembuk dan semakin memperkuat basis dalam menggali solusi-solusi dalam menghadapi Perubahan iklim” pungkas Hendra Wiguna.(*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA. 2024, pada Rabu (29/11/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta ini dihadiri oleh Presiden RI, Joko Wododo; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.  

Selain itu, para Kementerian/Lembaga turut hadir secara luring dan pejabat daerah seperti Gubernur dan Walikota secara daring (online). 

Pada kesempatan pertama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyerahan DIPA dan TKD TA. 2024 akan dilaksanakan melalui proses digitalisasi. 

“Ini sudah kita laksanakan mulai dari proses penganggaran sampai penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik,” ujar Sri Mulyani. 

Proses digitalisasi ini juga secara otomatis memangkas birokrasi pengesahan DIPA, dari yang semula 12 tahap menjadi 4 tahap. 

Terobosan ini disambut dengan sangat baik oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

Meski demikian, ada beberapa hal yang disorot betul oleh orang nomor satu di Indonesia itu. 

Pertama, presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang disiplin, teliti, dan tepat sasaran. 

Kemudian, ia juga ingin seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar selalu bersikap transparan, akuntabel, serta berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran. 

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan realisasi anggaran sesegera mungkin di bulan pertama tahun 2024. 

“(Bulan) Januari segera dimulai realisasi anggarannya. Secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 74 persen dan pemerintah daerah 64 persen. Jadi lakukan belanja sesegera mungkin di awal tahun,” tegas Jokowi. 

Terkait instruksi tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk memulai proses realisasi anggaran di awal tahun 2024 mendatang. 

Sebelumnya, total pagu anggaran Tahun 2024 yang telah diresmikan oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp2,66 triliun, dengan target penerimaan PNBP Rp2,13 triliun. 

Angka tersebut naik sebesar 19,55 persen dari target penerimaan PNBP TA 2023 senilai Rp1,78 triliun, dengan total pagu anggaran Rp2,07 triliun

“Bulan Desember ini sudah harus mulai disiapkan agar bulan Januari 2024 anggaran BP Batam sudah bisa direalisasikan,” kata Muhammad Rudi. 

Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut masih akan difokuskan pada pekerja-pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Batam dan Pelabuhan Batu Ampar. 

Selain itu, penyelesaian permasalahan distribusi air minum di Kota Batam dengan pembangunan WTP baru dan peremajaan pipa-pipa baru juga menjadi fokus dan atensi BP Batam di tahun 2024. 

“Intinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 akan kita lanjutkan di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Batam dapat terpenuhi,” tutup Muhammad Rudi. (*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH menghadiri Upacara HUT Infantri 136 Tuah Sakti Ke 19 Tahun 2023 bertempat di Mako Yonif 136 Tuah Sakti  Kel. Tembesi kec. Sagulung - Kota Batam. Rabu (29/11/2023)

Upacara tersebut bertindak sebagai inspektur upacara Inspektur Upacara Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI jimmy Watuseke dan yang di hadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si, Tokoh masyarakat BPK Suryo Respationo, Kabinda Kepri, Ketua DPRD Prov Kepri, Ketua DPRD kota batam, Danyon Marhalan IV, Dandenpom I/6 Batam, Askomlek Kogabwilhan 1 Kolonel (P) Joko Kabid Ops Zona Barat, Dansat Brimob Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kasrem 033/WP, Kasi Intel Kasrem 033/WP, Kasi Ops Kasrem 033/WP, Kasi Log Kasrem 033/WP, Kasi Ren Korem 033/WP, Kasiter Kasrem 033/WP.  

Kemudian di hadiri juga oleh Dandim 0315/ TPI, Dandim 0316/Batam, Dandim 0317/TBK , Dandim 0318/Natuna, Danyonif 10 Mar Diwakilkan Kapten Mar Adi Yanuar, Danlantamal lV, Ka KPU Bea Cukai Batam, Kabid P2 KPU Bea Cukai Batam, Ka Pangkalan Bakamla Batam, kepala Kejaksaan negeri Batam diwakilkan oleh kasi Intel. 

Dalam amanatnya Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI jimmy Watuseke mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Danrem 033/WP mengucapkan selamat ulang tahun ke 19 Yonif 136 tuah sakti semoga di usia ke 19 senantiasa berupaya mendewasakan diri dan menjadi matang jadi bagi sebuah satuan kedewasaan dan kematangan satuan.

Dapat dilihat dari seberapa jauh pengabdian yang telah diberikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan bertambahnya usia satuan diharapkan semakin dewasa dalam menjalankan bakti dan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat bangsa dan negara. Peran prajurit Yonif 136 Tuah sakti kami mengucapkan terima kasih atas Pengabdian selama 19 tahun yang telah memberikan darma bakti kepada TNI bangsa dan negara dan penghargaan yang setinggi tingginya serta kerja keras, dedikasi dan semangat yang telah dilakukan seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dan mampu meningkatkan citra TNI angkatan darat. Ucap Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI jimmy Watuseke.

Setelah selesai upacara kemudian di lanjutkan dengan Pemotongan Tumpeng dan kue Ulangtahun dan Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Prajurit  Berprestasi. 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH mengucapkan Selamat Hari Ulang tahun HUT Infantri 136 Tuah Sakti Ke 19 semoga semakin sukses,  jaya,  semakin Profesional Tangguh dan di cintai oleh Rakyat serta siap dalam menciptakan situasi yang aman dan Kondusif dalam Pengamanan pemilu 2024 dan semoga soliditas dan sinergisitas TNI Polri di Kota Batam semakin terjaga mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.  Dirgahayu Yonif 136/ Tuah Sakti, Setia, Disiplin dan Gagah Berani. Ucap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH. **Hms/red



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), menghadiri seremoni Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2023, pada Rabu (29/11/2023).

Kegiatan bertajuk “Uang Kita Sigap Membangun Negeri” ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta. 

Hadir dalam acara, Menteri PUPR RI, Mochamad Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, serta para perwakilan 6 Kementerian/Lembaga, 57 Pemerintah Daerah, 10 Pemerintah Kabupaten, dan 1 yayasan sebagai penerima BMN. 

Kedua menteri tersebut sepakat, proses serah terima BMN ini telah selaras dengan aspek akuntabilitas atas anggaran pada Kementerian PUPR sesuai arahan Kementerian Keuangan, yang menekankan prinsip pemanfaatan dan berorientasi kepada kesejahteraan sosial. 

“Pembangunan ini kami laksanakan dari dana rakyat dan kami kembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah,” ujar Basuki

Ia berharap, dengan diserahterimakannya BMN ini, maka akan terwujud kepercayaan publik kepada pemerintah untuk terus membangun negeri dan memakmurkan rakyat Indonesia. 

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo hadir pada seremoni tersebut. 

Adapun BMN yang diserahkan kepada BP Batam, yaitu Rumah Susun Kabil dan Rumah Susun Tanjung Uncang. 

Wahjoe mengatakan, penyerahan aset ini merupakan langkah awal BP Batam untuk meningkatkan pengelolaan rusun, baik dari segi fasilitas maupun layanannya. 

“Yang jelas kita harus menyusun strategi peningkatan pendapatan atas kedua rusun yang telah diserahkan. Karena kalau sebaliknya, aset ini akan jadi beban di BP Batam. Ini yang kita antisipasi,” tegas Wahjoe. 

Menurutnya, dengan pemasaran yang baik, maka cita-cita tersebut dapat tercapai. 

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, aset ini harus kita maksimalkan agar pendapatan yang diterima dapat kita olah untuk melakukan pemeliharaan ke dua rusun tersebut,” pungkasnya. 

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Direktorat Fasilitas dan Lingkungan BP Batam untuk memulai proses pemasaran atas kedua rusun yang sudah diserahkan. (*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Dewan Pimpina Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Kepri dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC SPRI) Kota Batam menggelar musyawarah pembentukan Panitia Pelantikan Pengurus DPD Kepri dan DPC Batam, pada Rabu (29/11/2023) di Kopi Tiam Anambas Batam Center

Rapat tersebut dipimpin Amrullah M, yang menjabat Ketua DPD SPRI Kepri. Dalam penyampaiannya Amrullah mengharapkan kepada seluruh anggota struktur DPD SPRI Kepri dan DPC SPRI Batam agar bisa bersinergi dan kompak.

Amrullah juga menjelaskan bahwa pengesahan Surat Keputusan oleh DPD SPRI Kepri dan DPC Batam telah turun dan memberikan kepastian hukum atas struktur kepengurusan. Hal ini didasarkan pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan demikian, DPD SPRI dan DPC SPRI Batam memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. 

"Tujuan diadakannya musyawarah ini untuk membentuk kepanitiaan jelang hajat besar DPD SPRI Kepri dan DPC SPRI Batam, yang mana segala sesuatunya perlu dipersiapkan rencana  matang agar hajat besar ini dapat terlaksana dengan terprogram,” jelas Amrullah.

Namun yang perlu diingat, sambungnya bahwa kita tidak akan membebankan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada panitia pelantikan tetapi kita akan secara bersama-sama untuk mensukseskan acara pelantikan tersebut nantinya, karena ini dari kita dan untuk kita

"Saya berharap kita dapat bekerja sama, saling memberikan Support dan masukan agar hajat besar kita ini dapat terlaksana dengan sukses aman tanpa terkendala,” tambahnya.


Ditambahkan Ketua DPC SPRI Batam, Junpa Siregar guna upaya mendukung kelancaran dan kesukesan pelaksanaan acara pelantikan nantinya maka perlu dibentuk kepanitiaan.

"Dan dari musyawarah ini menghasilkan beberapa keputusan yang intinya untuk keberhasilan atau kelancaran pelaksanaan pelantikan" Jelas Junpa

Junpa mengharapkan seluruh anggota DPD dan DPC SPRI saling membantu dalam susunan kepanitiaan agar berjalan lancar.

Dalam musyawarah tersebut Wakil Sekretaris DPD SPRI Batam, Abner Siswanto Siagian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Panitia pelantikan didampingi Sekretaris Lintong C Manurung yang juga menjabat Sekretaris DPC SPRI Batam. 

Sedangkan untuk hajatan pelantikan di sepakati pertengahan bulan Februari 2024 serta akan diadakan Diklat Jurnalistik Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk Wartawan Jenjang Muda, Madya dan Utama (*)




MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan Batam segera lakukan penanganan pada Jalan Amblas (Jl. Gajah Mada arah Tiban - Sekupang) depan Villa Diamond.

Jalan tersebut mengalami amblas usai diguyur hujan intens sejak Kamis dini hari (23/11/2023).

Direktur Infrastruktur Kawasan Ponco Indro Subekti langsung ke lapangan beserta tim. Ia mengatakan Corrugated Steell Existing kondisinya sudah berusia lebih dari 20 tahun dan menyebabkan longsor usai diguyur hujan deras.

"Faktor cuaca dan kondisi dari Corrugated Steel existing sudah cukup tua, sehingga terjadi amblas pada pagi hari ini. Kami langsung meluncur tim dan material untuk penanganan." Kata Ponco.

Ia juga menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan mengikuti flow rekayasa lalu lintas yang disiapkan pihak kepolisian.

"Kami akan lakukan yang terbaik, semoga ini bisa cepat selesai. Kami himbau masyarakat dapat berhati-hati dan mengikuti flow rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan agar tetap aman." Imbuh Ponco.


Lebih detail, PPK 5127 RM PNBP BP Batam M. Gazali Djajasasmita mengatakan Box Culvert ukuran 2x2 meter sudah disiapkan. 

"Saat ini tengah dilakukan pengerukan dan pengangkatan corrugated steel existing dan nantinya akan diganti dengan yang baru. Kami akan lalukan terbaik, agar ini cepat." Kata Gazali.

"Dengan estimasi pengerjaan 100% maksimal 1,5 bulan. Kami harap masyarakat dapat bersabar, tetap berhati-hati dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini." Tutup M. Gazali Djajasasmita, PPK 5127 RM PNBP BP Batam. 

Flow Rekayasa Lalu Lintas dari Satlantas

Sementara penanganan jalan amblas tengah dilakukan oleh BP Batam, pihak Kepolisian juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan berhati-hati saat berkendara melalui jalur tersebut.

Iptu Yelvis Oktaviano, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang, menjelaskan rekayasa lalu lintas bagi pengendara adalah dilakukan Contraflow yakni sistem rekayasa lalu lintas yang mengharuskan pengendara melalui jalur berlawanan arah.

"Dari arah Southlink ke Sekupang akan dilakukan Contraflow di Tiban Vitka sampai dengan Tiban KFC (jalur Tiban KFC sampai Vitka akan dibuat penyempitan 2 jalur dalam 1 lajur)." Kata Iptu Yelvis.

Sementara, saat jam padat pagi dan sore, dilaksanakan pemecahan arus. Arah Vitka selain contraflow ke Tiban KFC, juga akan dibuat jalur keluar via Tiban Global sampai ke Tiban III dan sebaliknya.

"Selama dalam pengerjaan jalan, ditempatkan personil Kepolisan di Tiban Vitka, juga di tiban KFC. Dan pada jam padat akan di pertebal di pos Tiban III dan Pos Sungai Harapan." Bapak Iptu Yelvis Oktaviano, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang.(*)



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan (BP)  Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap sembilan Kepala Keluarga (KK) asal Rempang ke hunian sementara.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, mengungkapkan bahwa kesembilan KK tersebut berasal dari kampung yang berbeda. Ada yang dari Tanjung Banon, Blongkeng, Sembulang Tanjung serta Pasir Panjang.

Ia juga menyampaikan jika total keseluruhan warga yang telah bergeser ke hunian sementara pun ikut bertambah menjadi 83 KK.

"Kesediaan warga untuk bergeser merupakan bentuk dukungan terhadap program Rempang Eco-City. Kami berharap, jumlah tersebut terus bertambah," ujar Ariastuty, Selasa (21/11/2023).

Ia menegaskan, BP Batam pun terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Pulau Rempang.

Mengingat, proyek Rempang Eco-City merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dan mendapat atensi serius dari banyak pihak.

Meskipun demikian, lanjut Ariastuty, upaya tersebut tetap berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku serta instruksi dan arahan pemerintah pusat.

"Pergeseran terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang butuh proses. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami pun akan terus memfasilitasinya dengan maksimal," pungkasnya.

Sementara, warga asal Blongkeng, Suriana, menegaskan jika pergeseran terhadap keluarganya merupakan pilihan dari hati tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Ia mengungkapkan, pilihan tersebut berangkat dari keinginan agar perekonomian masyarakat bisa lebih maju dengan adanya program pembangunan Kawasan Rempang.

"Harapan saya agar ekonomi warga bisa lebih baik  dari hari ini. Sehingga, kehidupan masyarakat pun bisa berubah. Kami yakin, program pemerintah itu pasti memberikan kebaikan untuk seluruh masyarakat," ujarnya.

Senada dengan Suriana, Rohayah mengatakan bahwa dirinya ingin generasi muda di Pulau Rempang mendapatkan peluang untuk bekerja dengan terealisasinya program Rempang Eco-City.

Ia berharap, program ini bisa segera terealisasi dan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat.

"Kami ingin lebih maju ke depan. Dengan proyek ini, harapan itu terbuka. Pemerintah pasti memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.** Hms/red

 BP Batam Gelar Hasil Pengawasan Internal 



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Badan Pengusahaan (BP) Batam melaksanakan Gelar Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Intern Tahun 2023. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan luring selama dua hari, Senin-Selasa, 20-21 November 2023 di BP Batam.

Mengangkat tema "Peningkatan Efektifitas Penanganan Gratifikasi dan Whistleblowing System Indikasi Tindak Pidana Korupsi", kegiatan itu diinisiasi oleh Satuan Pemeriksaan Intern BP Batam dengan tujuan untuk percepatan penyelesaian penanganan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI. 

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto membuka kegiatan secara daring menyebut Satuan Pemeriksaan Intern BP Batam selaku Unit Pengawasan Intern memiliki peran sebagai strategic partner untuk seluruh unit kerja di BP Batam. 

Hal itu, dimaksudkan untuk memberikan pengawasan dalam mendorong pelaksanaan tugas sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

“Kami tentu berharap kegiatan gelar hasil pengawasan di lingkungan BP Batam dapat mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan,” katanya, Senin, (20/11). 

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan BPK RI, BP Batam memperoleh skor 92 % dalam hal pelaksanaan tindak lanjut dan merupakan peringkat tertinggi di lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara V Kementerian/Lembaga yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Nilai itu lebih tinggi dari rata-rata penyelesaian Kementerian/Lembaga yang berada di lingkup Keuangan Negara V BPK RI sebesar 77%.

“Untuk tetap mempertahankan peringkat tertinggi, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan dilaksanakan dengan komitmen, inisiatif dan kolaborasi antara SPI dengan seluruh pimpinan unit kerja di BP Batam,” ujarnya 

Ia juga mengapresiasi atas sinergi pihaknya bersama Lembaga anti rasuah yakni KPK RI untuk peningkatan pelayanan birokrasi dan pencegahan korupsi.

“BP Batam akan membantu dan mendukung KPK RI untuk meningkatkan pelayanan dan birokrasi agar terhindar dari tindakan korupsi khususnya hal-hal mengenai gratifikasi, suap dan pemerasan,” ucapnya.

Pada kegiatan itu juga mengundang pemateri dari Direktur Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Herda Helmijaya dengan paparan “Peningkatan Efektivitas Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi”.** Hms/red



MARITIMRAYA.COM - BATAM, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diduga melakukan pungli atau dugaan gratifikasi kepada pengusaha alat keselamatan kapal yang mengenakan pungutan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2016 Tentang jenis dan tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adapun yang dikeluhkan sejumlah pengusaha alat keselamatan kapal terkait  pungutan  perawatan Sekoci/Liferapt, perawatan Tabung pemadam serta perawatan Tabung Co2  selain tidak tercantum di jenis PNBP pungutan menggunakan sistim kelompok bukan satuan sebagai mana mestinya.

Selain itu bilyet nomenklatur atau no akun yang wajib dibayar oleh pengusaha jasa alat keselamatan kapal atau service station (SS) tidak terdaftar dalam peraturan pemerintah atau PP No 15/2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

"Kami menilai pungutan ini bermasalah, seharusnya nomeklaturnya masuk dalam daftar atau liat tarif resmi sebagaimana aturan yang berlaku. Karena ini termasuk dalam kategori gratifikasi yang membayar atau menerima kan bisa kena, proses, " sebut pengusaha jasa Keselamatan Pelayaran atau service station yang enggan disebutkan namanya.

Sebagai analogi dasar pengenaan pungutan  tabung pemadam dari 1 tabung sampai 5  tabung dikenakan tarif Rp.50.000, untuk sekoci/liferapt dari 1 sekoci sampai 5  sekoci dikenakan tarif Rp.250.000, serta tabung Co2  dari 1 tabung hingga 5 tabung dikenakan tarif Rp 50.000,  namun apabila jumlah tabung atau sekoci sebayak enam atau berlebih satu maka dikenakan pungutan  kelipatan dua.

Menurut kepala BTKP jumlah perusahaan SS  sebanyak 200 perusahaan  di Indonesia,  jika dikalkulasikan dari jumlah tersebut maka  pungutan bermasalah nilainya cukup fantastis

Awak media ini mengkonfirmasi kepada Kepala BTKP Eko Sudarmanto M.Pd M.Mar.E di acara Sosialisasi pengunaan aplikasi simakespel bersama Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)/ Unit Pelayanan Teknis ( UPT) Se-wilayah Indonesia bagian barat dan perusahaan  penyedia jasa alat keselamatan kapal.pada Senin (20/11/2023) di Batam.

Eko Sudarmanto didampingi Kepala seksi Rancang Bangun BTKP, Dini Novitasari membenarkan soal  tidak tersedianya jenis atau nomenklatur pungutan perawatan tiga jenis alat keselamatan kapal dalam daftar item yang tercantum pada PP No15/2016. 

"Iya soal itu (pungutan yang dipertanyakan SS, red),  masih kita tunggu revisinya," ujar Kasi Rancang Bangun BTKP Dini Novitasari membantu menjelaskan kepada pers.

Lebih lanjut Kasi Rancang Bangun Dini Novitasari menjelaskan untuk sementara nomenklatur pungutan tersebut ditautkan atau ditempelkan pada nomenklatur Alat kenavigasian.

"  kita sudah lama mengajukan agar PP ini di Revisi"

" sebenarnya ini tidak membebani SS tapi pemilik Kapal" Ujar Dini.

Sebelumnya persoalan ini sudah pernah disampaikan dalam pertemuan resmi BTKP dan BPTD serta  pelaku usaha SS di Jakarta September 2023 lalu.

Masih dalam pertemuan tersebut  terungkap bahwa revisi yang menjadi landasan hukum pungutan dalam proses dan diharapkan segera rampung.

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan usai mengetahui pungutan perawatan alat keselamatan kapal tidak tertuang di jenis BNPB, pihaknya

tidak melakukan pemungutan kepada pengusaha jasa alat keselamatan kapal ASDP/Ro -ro terkait pungutan sistim kelompok perawatan Tabung pemadam, LifeRapt, tabung Co2 yang tidak sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif PNBP

** Red



Entri yang Diunggulkan

Polsek Batu Aji Tangkap Pelaku Penganiayaan di THM Kawasan Aviari Mall

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA),Polresta Barelang di Unit Reskrim Polsek Batu Aji berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaa...

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.