MARITIM RAYA

maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima Surat Keputusan Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. 

Penyerahan tersebut dilakukan dalam acara Pembinaan Pegawai dan Penyerahan SK Penugasan PNS Kementerian Pertanian pada BP Batam, Sabtu (5/12/2020), di Balairungsari, BP Batam, Batam Centre.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian Nomor: B.2661/TU.040/A2/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, 69 pegawai BP Batam ditugaskan untuk mengikuti kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Penyerahan Keputusan Penugasan PNS Kementerian Pertanian pada Badan Pengusahaan Batam. 

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Zulkifli, memberikan arahan dan menyerahkan Surat Keputusan Penugasan PNS Kementerian Pertanian pada BP Batam kepada 69 pegawai. 

Adapun pegawai yang menerima surat penugasan ditempatkan pada unit kerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Badan Usaha Bandara Udara dan Teknologi Informasi Komunikasi, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Biro SDM dan Organisasi BP Batam, Lilik Lujayanti, mengatakan, hari ini Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian menyerahkan SK kepada 69 PNS Kementerian Pertanian yang ditugaskan di BP Batam.

“Para pegawai tersebut yang semula statusnya diperbantukan menjadi ditugaskan, dan Alhamdulillah, beliau hadir secara langsung menyerakhan SK tersebut kepada pegawai BP Batam,” kata Lilik Lujayanti.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Zulkifli, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Pertanian yang telah mendapatkan  penetapan keputusan penugasan secara resmi.

“Terima kasih untuk seluruh keluarga besar BP Batam dari PNS Kementerian Pertanian, dan saya ucapkan selamat karena telah mendapatkan penetapan keputusan penugasan secara resmi. Berarti pengaturan secara resmi sudah kita terapkan untuk peralihan dari diperbantukan menjadi ditugaskan,” kata Zulkifli.

Ia berpesan agar seluruh pegawai penerima Surat Keputusan Penugasan mempertahankan kinerja agar dapat mewujudkan tagline Kementerian Pertanian saat ini “Kinerja Berkualitas, Keluarga Prioritas”.

Ia juga berharap agar 69 pegawai tersebut dapat membuktikan bahwa Kementerian Pertanian bisa berkontribusi positif di BP Batam. (Hms mi)

maritimraya.com - Batam,  Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, melakukan inspeksi perdana pembangunan di tiga ruas jalan Kota Batam, pada Senin (7/12/2020) .

Lokasi peninjauan tersebut antara lain, Jalan Lumba-lumba Lengan Simpang Pelabuhan sampai Jalan Yos Sudarso Batu Ampar, Dermaga Selatan Pelabuhan Logistik Batu Ampar, dan Jalan Kolektor Bundaran Madani hingga Bengkong Sadai.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya sengaja ingin meninjau pembangunan jalan tersebut di penghujung tahun 2020 ini, untuk membuka akses dari Pelabuhan Logistik Batu Ampar hingga kawasan wisata di Bengkong. 

“BP Batam telah menyiapkan anggaran dan perencanaan untuk pembangunan ini. Kontrak juga sudah selesai dilaksanakan. Saya ingin pembangunan jalan ini bisa berjalan, minimal mendekati sempurna dan mampu menjadi pembangunan jalan percontohan di daerah lainnya,” ujar Muhammad Rudi.

Pembangunan di ketiga titik lokasi tersebut diproyeksikan akan selesai hingga enam bulan ke depan, dengan persiapan penambahan lima lajur dan total panjang ruas jalan ketiganya adalah 8,5 kilometer. 

Muhammad Rudi, menambahkan, pada pengembangan jalan kali ini, pihaknya telah mengusulkan penambahan jalur sepeda, jalur pejalan kaki, drainase, dan penghijauan di sepanjang ruas jalan tersebut.

“Pembangunan jalan ini juga akan kami lanjutkan hingga pembangunan flyover kedua yang akan menghubungkan Batu Ampar hingga Simpang Kabil. Alhamdulillah, rencana tersebut sudah mendapat restu dari Pemerintah Pusat, kita doakan pada tahun depan sudah dapat terealisasi,” kata Muhammad Rudi.

Turut hadir dalam peninjauan, Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bahroni, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Dendi Gustinandar, Kepala Dinas Kominfo Pemko Batam, Azril, dan Kasubdit Pembangunan Jalan dan Jembatan BP Batam, Boy Zasmita.(Hms rud)

maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima bantuan 2.000 paket Masker dan Hand Sanitizer dari Bank BTN Cabang Batam.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Kepala Cabang Bank BTN, Zulkifli, dan diterima langsung oleh Plh. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto, yang didampingi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi, Lilik Lujayanti dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto, pada Jumat (4/12/2020) siang, di Lt.7 Gedung Utama BP Batam, Batam Center.

Seluruh bantuan ini akan didistribusikan kepada para pegawai BP Batam yang bertugas di garda terdepan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat Batam.

Kepala Biro SDM dan Organisasi BP Batam, Lilik Lujayanti, mengatakan, sebanyak 1.900 paket masker, pada Senin (30/11/2020) lalu, telah didistribusikan ke sejumlah unit kerja di lingkungan BP Batam yang memiliki resiko penularan lebih tinggi karena bertugas di bidang pelayanan, seperti di Bandara, Pelabuhan Laut, Rumah Sakit, Loket Pelayanan Lahan di MPP, dan Rusun BP Batam. 

Sisanya, sebanyak 100 paket masker dan hand sanitizer akan didistribusikan untuk pegawai BP Batam pada hari ini, Jumat (4/12/2020).

Rinciannya, unit kerja yang menerima bantuan paket masker dan hand sanitizer, antara lain Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sebanyak 540 paket, Badan Usaha Pelabuhan sebanyak 206 paket, Direktorat Pengamanan Aset sebanyak 788 paket, Rumah Sakit BP Batam sebanyak 296 paket, Loket Pelayanan Lahan MPP sebanyak 30 paket, Rusun BP Batam sebanyak 40 paket.

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ungkapan terima kasih yang mendalam atas bantuan yang telah diberikan Bank BTN cabang Batam. 

Dikatakannya bantuan ini sangat bermanfaat sebagai upaya antisipasi penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan kerja BP Batam. **(Hms)

maritimraya.com - Batam, PT. Jasa Raharja bersama BP Batam melakukan penanaman pohon bersama, pada Jumat (27/11/2020) pagi, bertempat di Daerah Tangkapan Air Waduk (DTA) Duriangkang, Senjulung, Batam.

Kegiatan yang mengusung tema “Hijaukan Alam Untuk Negeri” ini dihadiri oleh General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim Koto dan Plt. Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepri, Masna Firles beserta jajarannya. 

“Kami mengapresiasi inisiasi Jasa Raharja yang telah turut serta berpartisipasi untuk melestarikan penghijauan di DTA Waduk di Batam, terutama Waduk Duriangkang. Karena sebagian besar pasokan air baku di Batam berasal dari waduk ini,” ujar General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim Koto.

Lebih lanjut, Ibrahim, mengatakan, BP Batam telah melakukan pemasangan pagar pada sebagian Waduk Duriangkang sebagai langkah preventif perusakan DTA. 

Ia juga menjelaskan pentingnya penghijauan di DTA untuk menjaga ketersediaan air baku di Waduk.

“Prinsipnya, air yang terserap di DTA pada akhirnya akan mengalir ke waduk. Sehingga, di saat air waduk kita berkurang karena terus digunakan oleh kebutuhan rumah tangga dan industri, DTA yang terjaga kandungan airnya, mampu menjadi sumber cadangan air yang akan memenuhi waduk,” jelas Ibrahim.

Ia berharap kegiatan penghijauan yang dilakukan Jasa Raharja dapat berlanjut di masa mendatang dan menjadi inspirasi bagi instansi dan komunitas penghijauan di Batam, sebagai wujud kepedulian menjaga keseimbangan pasokan air baku di Batam.

Plt. Kepala Jasa Raharja Cabang Kepri, Masna Firles, mengatakan, terdapat 500 bibit pohon yang ditanam dengan jenis tanaman berdaya serap air tinggi. 

Ia mengatakan, penanaman pohon ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun PT Jasa Raharja ke-60 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

“Penanaman pohon ini juga kami laksanakan untuk memenuhi salah satu misi PT Jasa Raharja, yaitu bakti kepada lingkungan. PT Jasa Raharja Cabang Kepri sendiri sebelumnya sudah melakukan kegiatan penghijauan beberapa kali, salah satu di antaranya adalah penanaman pohon mangrove di Kampung Terih dan Pulau Sempadan,” ujar Masna. (Hms rud )

maritimraya.com - Batam, Pimpinan dan Anggota Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Rabu (25/11/2020).

Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut diterima langsung oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, didampingi sejumlah Pejabat Tingkat II dan III BP Batam, di Gedung Marketing Centre BP Batam.

Pimpinan Bapemperda DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, sekaligus ketua rombongan, dalam sambutannya mengatakan, tujuan kunjungan ke BP Batam adalah untuk melakukan koordinasi tentang rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelesaian rencana tata ruang wilayah Kota Batam.

“Kami ke sini ingin membahas tentang rancangan peraturan daerah bersama BP Batam, bagaimana supaya pembahasan Ranperda RTRW ini bisa diselesaikan bersama-sama yang target kita selesai di bulan Desember ini,” katanya.

Ramadhan juga menambahkan, ada rancangan yang harus kita bahas lebih detail dan sekaligus kita mencari solusi bersama BP Batam. 

“Ada pembahasan yang lebih serius yang harus kita bahas dengan BP Batam, dan pembahasan ini lebih menonjol dari pembahasan yang lainnya, yaitu masalah kampung tua, yang di dalamnya juga ada masalah Peta Lokasi (PL) yang sudah bisa disepakati, namun ternyata di dalamnya peruntukannya belum sesuai dengan yang disepakati bahwa di dalamnya ada peruntukan jasa, industtri dan pariwisata. Sementara sudah disepakati bahwa kampung tua itu pemukiman,” tambahnya. 

Ramadhan menegaskan bahwa Ranperda RTRW ini harus selesai dengan target yang telah ditentukan.

”Kami dari siang sampe malam, pagi-sore, kita berusaha menyelesaikan Raperda RTRW tahun 2020-2040. Oleh karena itu kami juga akan melakukan pertemuan lanjutan sekali lagi bersama BP Batam, karena kita ingin mendapatkan solusi agar target tercapai,” tegasnya.

Sudirman Saad, di awal sambutannya, berharap pertemuan ini akan menjadi manfaat bagi masyarkat. 

“Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan Bapemperda bersama jajaran DPRD kota Batam yang sudah sempat mau meluangkan waktu untuk berkunjung ke BP Batam. Dan kami berharap pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam,” ujar Sudirman Saad.

Sudirman juga menjelaskan bahwa ada masalah yang sudah lama ingin  dibahas dan akan dicari solusinya. “Ada pending issue yang sudah lama kita ingin bahas bersama, pada hari ini kita duduk bersama, kita akan membahas dan mencari solusi terbaik buat masyarakat,” katanya.

Dia juga menambahkan, bahwa BP Batam sudah bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang awalnya berbasis Peraturan Presiden (Perpres).

”Pada prinsipnya BP Batam bekerja berbasiskan Peraturan Presiden, yang dikatakan bahwa perencanaan yang dianut oleh BP Batam itu awalnya berbasis Perpres tentang tata ruang atau Perpres tetang Kawasan Strategis. Di dalam PP, dikatakan, bahwa perencanaan yang dirujuk oleh BP Batam, selain Perpres BBK, juga RTRW Kota Batam. Jadi eksklusif, sehigga BP Batam memiliki kepentingan terhadap RTRW ini, karena itu menjadi salah satu referensi kita untuk melakukan eksekusi tugas-tugas BP Batam,” tambahnya.

Sudirman kembali menjelaskan ada kesepakatan yang dapat kita ambil dari pertemuan pada hari ini terkait kampung tua. 

“Kita sepakati bahwa hasil pengukuran sementara terhadap 37 titik kampung tua itu luasnya 1.006 hektar, namun di dalamnya ada alokasi lahan yang sudah diterbitkan oleh BP Batam, yang luasnya kurang lebih 300 hektar, sehingga kurang lebih 700 hektar dari 1.006 hektar kampung tua itu sudah bisa dikatakan clear and clean, sehingga bisa diadopsi ke dalam RTRW. Sementara yang sudah dialokasikan akan dibahas di pertemuan berikutnya agar tidak menganggu proses penyelesaian RTRW yang ditargetkan pada bulan Desember tahun ini,” jelasnya.

“Pertemuan ini sangat produktif meskipun juga sangat dinamis, karena teman-teman DPRD yang datang ini dari berbagai partai politik yang membawa aspirasi dari konstituennya masing masing. Itu menjadi suatu hal yang konstitusional, tetapi tentu saja BP Batam dalam menanggapinya juga harus mengikuti aturan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu BP Batam juga harus tunduk di situ, jadi dengan prespektif itu kita sepakat, dan itu menjadi suatu yang sangat positif yang selama ini sempat tertunda,” tegasnya. * ( Hms Zhl)

maritimraya.com- Batam, Salah satu upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk meningkatkan Sumber Daya Kehumasan di lingkungan BP Batam dengan cara menggelar workshop kehumasan, khususnya Pengelolaan Website dan Media Sosial.

Workshop yang bertajuk Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan BP Batam di Era Digital ini diikuti sedikitnya 60 peserta pada Selasa (17/11/2020), di Hotel Aston Batam dengan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat, yang dibuka resmi oleh oleh Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto. 

Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain, praktisi desain website, Fendy Widjaya, CEO PR Indonesia, Asomo Wikan, dan Konsultan Visual Merchandising, Fauzie Helmy.

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, dalam sambutannya, mengatakan, di era digital seperti saat ini, penggunaan website dan media sosial sudah bukan hal yang asing dalam melakukan komunikasi di dunia maya, terutama dalam dunia kehumasan. 

“Dengan memanfaatkan website dan media sosial, arus informasi tentunya menjadi lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Komunikasi dua arah antara instansi dengan masyarakat pengguna informasi pun dapat terbentuk dengan baik, efektif dan efisien,” kata Purwiyanto.

Purwiyanto mengatakan, penyampaian informasi yang efektif dan efisien tentunya tidak dapat dipisahkan dari kapasitas SDM Kehumasan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi, baik itu melalui website maupun media sosial.

“Peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di setiap unit kerja yang mengelola kehumasan sangat diperlukan guna mendukung pelayanan informasi yang efektif dan efisien,” kata Purwiyanto.

Purwiyanto berharap, materi yang dipaparkan dapat memberikan pencerahan para pegawai pengelola website dan media sosial di lingkungan BP Batam untuk dapat menyajikan informasi secara efektif dan efisien melalui kanal-kanal yang telah tersedia, sehingga mampu meningkatkan koordinasi informasi antar unitkerja, khususnya dengan Bagian Humas, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih terarah dengan baik dan tepat sasaran. 

* (CC)

maritimraya.com - Batam, Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI dan Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 sebesar Rp2.014.200.000.000,-.

Hal ini diputuskan oleh Komisi VI DPR RI setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 bersama BP Batam yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol Riza, pada Selasa (22/9/2020) siang, bertempat di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.

Pada RDP RKA tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidjo Koentjoro, memaparkan Penyesuaian RKA BP Batam Tahun 2021 berdasarkan hasil persetujuan Banggar DPR RI.

Kepala BP Batam mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap semua proses penganggaran dan pembangunan yang dilaksanakan oleh BP Batam. 

Kepala BP Batam, mengatakan, dalam tahun 2021, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi.

“Sejalan dengan salah satu fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dalam Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan empat sektor prioritas, yaitu industri manufaktur, industri jasa, pengembangan logistik, dan pariwisata,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Adapun 4 sektor prioritas tersebut, antara lain

1) Industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri kedirgantaraan, smartphone dan shipyard, pengembangan informasi dan komunikasi;

2) Industri jasa, seperti maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat dan kapal shipbuilding dan shipyard, pengembangan jasa kesehatan dan pendidikan internasional, serta financial services, khususnya digital finance;

3) Kegiatan logistik, seperti transhipment e-commerce, warehouse dan infrastructure link; dan

4) Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).

Kepala BP Batam mengatakan, sebelumnya, dalam RDP pada 2 September 2020 lalu, pagu alokasi yang telah diusulkan dan kemudian telah disetujui Komisi VI adalah Rp1.789,66 miliar, atau lebih rendah Rp224,54 miliar dari pagu anggarannya yang telah mencapai Rp2.014,20 miliar.

“Usulan tersebut kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 akan berdampak negatif terhadap potensi PNBP yang akan dipungut oleh BP Batam dalam tahun 2021, sehingga lebih rendah Rp224,54 miliar menjadi Rp1.445,66 miliar,” kata Muhammad Rudi. 

Namun dalam perkembangan terkini, proyeksi PNBP sebesar Rp1.670,20 miliar akan dapat dicapai sejalan dengan adanya kenaikan potensi PNBP dari pengelolaan air bersih dan dari pengelolaan lahan. 

“Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pagu alokasi anggaran BP Batam tahun 2021 tetap sama dengan pagu anggarannya, yaitu sebesar Rp2.014,20 miliar,” kata Kepala BP Batam.

Pagu Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program BP Batam, yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp816,74 miliar atau 40,55 persen, dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.197,46 miliar atau 59,45 persen.

Turut hadir dalam RDP tersebut, para anggota Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kurnia Toha, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bambang Prasetya dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang, Iskandar Zulkarnaen. 

(Hms - Redaksi)