MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM, Batam, - Sebanyak 1372 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia dan Singapura pulang melalui pelabuhan Batam - Kepulauan Riau. Senin, (30/03/2020)

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ada sekitar 1.372 orang WNI yang pulang ke tanah air melalui Batam. Masuk dari dua pelabuhan internasional kita yaitu Batam Centre dan Harbour Bay.

"Pemulangan WNI ini memang terkait dengan penanganan Covid-19 di dua negara tetangga tersebut. WNI yang umumnya pekerja migran ini dipulangkan secara bertahap," katanya di Asrama Haji Batam, Batam Centre - Batam.

Adapun yang dipulangkan, pada hari Sabtu (28/3) kemarin rinciannya yaitu dari 1.322 orang dari Malaysia. Sebanyak 1.103 orang masuk melalui pelabuhan internasional  Batam Centre, dan 219 orang melalui Pelabuhan umum  Harbour Bay. Batu Ampar.

Sedangkan WNI dari Singapura berjumlah 50 orang dipulangkan melalui pelabuhan Internasional Batam Centre  sebanyak 40 orang dan dipulangkan melalui pelabuhan umum Harbour Bay sebanyak 10 orang.

Guna mengantisipasi wabah Covid 19 petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan pada tubuh para penumpang kapal,

“Sampai di pelabuhan, saudara-saudara kita yang baru pulang dari Malaysia dan Singapura  langsung dibawa ke Asrama Haji Batam Centre untuk dilakukan pendataan. Selain itu juga dicek kesehatannya, dan semua dalam keadaan sehat,” terang Amsakar Ahmad yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mendesak kepada setiap perusahaan yang mengoperasikan Kapal Berbendera Indonesia untuk melakukan beberapa penyesuaian prosedur dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan kapal. Senin, (30/03/2020)

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 14 Tahun 2020 tentang Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Setiap perusahaan yang mengoperasikan Kapal Berbendera Indonesia diminta untuk mengembangkan prosedur pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 yang dituangkan dalam Buku Manajemen Keselamatan Kapal,” ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono di Jakarta (28/3).

Ia mengatakan, salah satu yang dituangkan dalam Buku Manual Manajemen Keselamatan Kapal yaitu khususnya mengenai kebijakan perusahaan dalam tindakan pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 serta tanggung jawab dan wewenang perusahaan.

“Pengembangan juga dilakukan terhadap prosedur operasional kapal, latihan keadaan darurat dalam pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 di kapal, dan melakukan analisa ketidaksesuaian,” katanya.

Selain itu, perusahaan yang mengoperasikan Kapal Berbendera Indonesia juga diminta untuk menyusun prosedur penanganan bagi orang yang diduga terinfeksi atau suspect Covid-19 minimal mencakup beberapa hal, salah satunya yaitu penentuan ruangan yang bisa digunakan sebagai ruangan isolasi hingga pemindahan ke fasilitas layanan kesehatan setibanya di Pelabuhan.

“Penentuan metode interaksi antar departemen di kapal juga wajib dilakukan, seperti penyediaan obat, makanan, pakaian dan lain sebagainya termasuk proses sterilisasi atau pemisahan alat-alat yang telah digunakan orang yang diduga terinfeksi Covid-19 (Suspect Covid-19) sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Hal lain yang diatur dalam Surat Edaran tersebut yaitu mengenai pengawasan kesehatan setiap saat.

“Perusahaan diminta untuk melakukan pembersihan dan pemberian disinfektan pada area-area yang berpotensi terkontaminasi Covid-19, pendeteksian Covid-19 pada awak kapal yang lainnya dan bagi kapal penumpang dilakukan deteksi Covid-19 pada penumpang lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya diperlukan juga penyusunan prosedur komunikasi dengan Syahbandar dan pihak terkait lainnya di darat untuk melaksanakan protocol lanjutan penanganan Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Sebagai informasi, pengembangan prosedur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal tersebut akan menjadi obyek audit dalam pelaksanaan eksternal audit untuk penerbitan atau pengukuhan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal mulai tanggal 1 April 2020.

Terakhir, Capt. Sudiono meminta kepada Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), KSOP Khusus Batam, Para Atase Perhubungan dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dapat melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan Surat Edaran Nomor SE 14 Tahun 2020 ini. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, RIAU - Kepala Kantor KSOP Kelas I Dumai Herwanto menyampaikan sejak hari Kamis (26/3) hingga hari ini, puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia telah tiba di tanah air melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun - Kepri dan Pelabuhan Dumai - Riau. Sabtu, (28/03/2020)

Menyusul pemberlakuan kebijakan penutupan wilayah atau “lockdown” di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Dan sesuai kebijakan Gubernur Riau, WNI dari Malaysia hanya bisa masuk melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun lalu ke Dumai.

"Sedangkan untuk pelayaran langsung (direct) dari Malaysia ke Dumai saat ini belum dibuka dan masih menunggu kebijakan terbaru dari Gubernur Riau," terangnya saat menghadiri rapat koordinasi bersama instansi terkait dan teleconference dengan Gubernur Riau.

Lanjutnya, alur kedatangan WNI dari Malaysia, setiba di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun.

Selanjutnya, diberikan kartu kuning atau HAC (Health Alert Card) yang akan dibawa mereka sampai ke kampung halamannya. Kemudian para WNI yang dinyatakan sehat, akan melanjutkan perjalanan ke Dumai dengan kapal ferry Dumai Line dan Batam Jet.

Selanjutnya, SOP yang sama juga diterapkan di Pelabuhan Dumai, di mana para WNI dari Malaysia tersebut dicek suhu tubuhnya oleh KKP Dumai serta kartu kuning yang dibawa dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

"Jika hasil kesehatan baik maka mereka bisa kembali ke daerah masing-masing dengan bus yang difasilitasi oleh BPTD Provinsi Riau sesuai tujuan kampung halamannya," katanya.

Namun pihaknya minta kepada setiap WNI yang datang dari Malaysia untuk dapat mengisolasi diri dan tidak berpergian selama minimal 14 hari untuk mengurangi potensi penularan Virus Corona yang mungkin saja dibawa dari Malaysia. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan tindakan pencegahan terhadap kapal yang melakukan pencemaran. Rabu, (25/03/2020)

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto menjelaskan kronologi kejadian, bahwa setelah KM. Satoni bongkar muatan semen, kapal ini melakukan penyemprotan dan pencucian kapal. Termasuk mencelupkan terpal bekas penutup muatan kapal ke dalam laut.

"Perbuatan awak kapal KM. Satoni ini sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan sumber daya ikan di pelabuhan Laurentius Say Maumere," katanya

Lanjutnya, tindakan yang kemudian dilakukan oleh petugas Satuan pengawas (Satwas) PSDKP Maumere adalah menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh KM. SATONI sekaligus menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi dilanggar apabila kegiatan tersebut terbukti menimbulkan kerusakan dan pencemaran.

"Petugas kami telah memastikan bahwa perbuatan awak kapal KM. Satoni belum menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Namun demikian Nakhoda kapal yang bersangkutan telah kami periksa dan telah menandatangani berita acara serta menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya,” terangnya.

Diketahui bahwa kapal dengan nama KM Satoni pada tanggal 19 Maret 2020 melakukan bongkar muat semen yang sebelumnya diangkut dari Makassar. Kemudian melakukan pembersihan kapal dengan cara yang berpotensi mencemari laut, di Pelabuhan Maumere - Nusa Tenggara Timur.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal PSDKP-KKP, Tb. Haeru Rahayu mengatakan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan kapal melakukan pencucian terpal dengan cara merendam dan membilas di laut.

"Kami langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan, kami bekerja sama dengan TNI-AL serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bersama-sama melakukan tindakan pencegahan dan memberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing," tutupnya di Jakarta.

Permasalahan pencemaran yang berpotensi merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, bukan kali pertama terjadi. Selama tahun 2019.

Berbagai kasus pencemaran perairan, antara lain terjadi di Rembang, Karawang, Pekalongan, Kepulauan Riau, Cilegon dan Jakarta telah ditangani oleh Ditjen PSDKP.

Upaya-upaya pencegahan dan pengawasan pencemaran perairan dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP secara komprehensif mulai dari menyusun rencana aksi, sosialisasi, kerja sama dengan instansi terkait, peningkatan kapasitas aparat, hingga berpartisipasi dalam tim penanganan pencemaran nasional. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam terapkan social distancing dan Penyesuaian jadwal Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT), mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Selasa, (24/03/2020)

Penyesuaian dini dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Waktu Pelayanan di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan.

Melalui Surat Edaran ini, Direktur BUP Batam, Nelson Idris menyampaikan bahwa Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BUP mengalami penyesuaian jadwal mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 menjadi pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.

"Meski berlaku penyesuaian jadwal layanan tatap muka, pengguna jasa kepelabuhanan, tetap dapat mengakses pelayanan secara online (24 jam) dengan menghubungi helpdesk di nomor WhatsApp +62811-669-666," katanya.

Selain menyesuaikan jadwal pelayanan, lanjutnya BUP juga menerapkan social distancing atau pembatasan sosial di PAT. Hal ini diterapkan dengan mengatur jarak antarkursi bagi pengguna jasa kepelabuhanan yang akan mengurus administrasi.

Nelson juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal ini. "Kami memohon maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal dan pengaturan jarak antarkursi di ruang PAT. Kami harap aturan ini dapat dipatuhi guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan," pintanya.

Sebagai pengelola ruang publik, BUP turut bertanggung jawab memberi rasa aman di tengah mewabahnya Covid-19 bagi para pengguna transportasi laut. Sebelumnya, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan social distancing di Pelabuhan penumpang.

Seperti, di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Terminal Ferry Domestik Sekupang, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry Internasional Nongsapura dan Terminal Ferry Internasional Harbour Bay.

Adapun beberapa titik di pelabuhan yang diterapkan pembatasan sosial ini, antara lain kursi di ruang tunggu keberangkatan yang diberi jarak dua bangku, tanda panduan berdiri di dalam lift, dan jarak antrian di konter tiket maupun saat menunggu lift.

Direktur BUP berharap setiap pengunjung mematuhi aturan ini demi menekan penyebaran Virus Corona di ruang publik.

"Saya harap semua pengguna transportasi laut yang melewati pelabuhan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer yang telah kami siapkan di beberapa lokasi di pelabuhan penumpang,” terangnya.

Dimana petugas kebersihan di setiap pelabuhan juga telah dikerahkan untuk rutin membersihkan area-area yang rentan menjadi media penularan virus seperti tombol lift, pegangan eskalator, loket konter tiket hingga kursi tunggu.

Selain itu, bahwa pelabuhan penumpang juga telah dilakukan penyemprotan desinfektan yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Tim Gabungan Polda Kepri, Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Polda Kepri kawal proses penyelidikan kecelakaan (laka) kerja  yang menewaskan satu orang pekerja dan beberapa lainnya mengalami luka bakar, akibat ledakan di kapal Tugboat/TB Maju Jaya yang sedang dalam perbaikan di perusahan galangan kapal PT. Bandar Abadi kawasan Tanjung Uncang Batam, pada beberapa hari lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Darmanto menegaskan kecelakaan (laka) kerja yang terjadi di perusahaan tersebut, telah menjadi perhatian Kapolda Kepri.

"Sesuai arahan Kapolda, kita pantau tiap perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan laka kerja di PT Bandar Abadi Tanjunguncang,” terangnya pada Senin petang (23/3) di Mapolda Kepri, Nongsa - Batam.

Kasus laka kerja di PT Bandar Abadi Tanjunguncang yang terjadi pada Sabtu (14/3) lalu. ditenggarai Ledakan tabung di kapal TB Maju Jaya yang sedang perbaikan di perusahaan tersebut, menewaskan RA (Pria, 55 Tahun) beserta  beberapa orang karyawan lainnya mengalami luka bakar.

Lanjutnya, Laka kerja yang terjadi kali ini disinyalir kuat karena kesalahan bukan kelalaian dan minimnya alat keamanan dari manajemen sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja perusahaan tersebut. Pasalnya, laka kerja telah beberapa kali terjadi di perusahaan itu.

Pada Agustus 2014 silam, 4 orang pekerja meregang nyawa dan 17 lainnnya luka-luka setelah kapal tongkang SWTPP meledak tiba-tiba, di kawasan perusahaan galangan kapal itu.

Tak hanya itu. Pada Sabtu (8/6/2018) beberapa tahun lalu, kembali dilaporkan dua orang pekerja tewas di PT Bandar Abadi. Keduanya adalah JS dan MR, yang dinyatakan tewas setelah membuka tutup tangki tongkang yang akan mereka kerjakan.

Kedua korban merupakan karyawan PT Sukses Jonatan yang disubkon-kan di PT Bandar Abadi. Keduanya ditemukan tewas di dalam tangki. Sementara kecelakaan kerja yeng merenggut nyawa RA, juga menyebabkan 5 orang rekannya mengalami luka bakar, yang saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Embung Fatimah.

Dirreskrimum Polda Kepri juga menegaskan, sesuai arahan dari Kapolda, penyelidikan dan penyidikan laka kerja PT Bandar Abadi Tanjunguncang akan ditanggani Polresta Barelang.

“Kalau tidak ada halangan, pekan ini akan dilakukan gelar perkara di Polda. Sudah saya arahkan Polresta Barelang untuk menjadwalkan gelar perkara disini (Polda Kepri),” katanya.

Lebih dari satu pekan paska kejadian naas tersebut, polisi telah memeriksa lebih dari 20 orang. Mereka yang diperiksa bagian Safety, Bidang informan, Manajemen, HRD serta Direktur PT Bandar Abadi Tanjunguncang Maslina Simanjuntak.

"Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil labfor Tim Forensik Mabes Polri Cabang Medan yang turun ke TKP bersama Tim Identifikasi Polresta Barelang," tutup Dirreskrimum Polda Kepri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengatakan di tengah pandemi Covid-19 dari data yang dihimpun BKIPM pada bulan Januari hingga pertengahan Maret, angka ekspor ke sejumlah negara mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada 2019. Selasa, (24/03/2020)

Negara-negara tersebut di antaranya, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, dan Taiwan. Amerika sebesar 44.748,98 ton, sementara tahun 2019 hanya sebesar 36.686,99 ton. Thailand meningkat menjadi 27.264,73 ton dan 11.372,78 ton di tahun lalu.

Ekspor ke Malaysia naik jadi 15.883,49 ton dan 13.008,65 ton di tahun 2019. Demikian halnya Taiwan mengalami kenaikan 7.823,77 ton dibanding tahun sebelumnya 7.173,04 ton. "Hanya ekspor ke Tiongkok mengalami penururan di periode yang sama tahun lalu. Tapi di sejumlah negara, ekspor kita meningkat,” katanya di Jakarta (23/3).

Selain negara-negara itu, tujuan ekspor lainnya ialah Vietnam sebesar 8.105,75 ton, Singapura sebesar 6.820,87, Korea Selatan sebesar 5.964,08 ton dan Arab Saudi sebesar 3.908,85 ton.

Sementara komoditas yang diekspor, di antaranya udang vaname 36 ribu ton, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2019 dengan jumlah sekira 28 ribu ton. Selanjutnya tuna sebesar 19 ribu ton, melebihi periode yang sama di tahun 2019, sebesar 16 ribu ton.

Ekspor ikan cakalang juga sudah menyentuh 19 ribu ton, lebih tinggi dibanding periode yang sama sebesar 18 ribu ton. Kemudian ikan layur, dengan volume ekspor sebesar 9 ribu ton, dibanding 5 ribu ton di periode Januari-12 Maret 2019, serta makarel sebesar 9 ribu ton dibanding 1 ribu di periode yang sama.

“Tentu ini suatu kabar gembira, optimistis dan suatu peluang ditengah bencana pandemi Covid-19 yang melanda sejumlah negara,” tutup Kepala Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan dua arahan penting kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang. Senin, (23/03/2020)

Kedua arahan tersebut ialah komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan penguatan budidaya. Selanjutnya Menteri menggelar rapat pembahasan Road Map Pembangunan Perikanan Budidaya 2020 - 2024.

Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebut, ia meminta jajarannya untuk berani berpikir di luar kebiasaan. “Budidaya ini sangat diharapkan Presiden untuk memutus masalah. Kita tidak bisa mengatasi masalah seperti biasanya. Kita harus out of the box,” katanya di ruang rapat hari Senin Pagi ini, Gedung Mina Bahari IV - Jakarta.

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya pun bertransformasi, dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perubahan paradigma tersebut juga tetap mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya.

Di tempat yang sama Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memaparkan strategi pembangunan perikanan budidaya 2020 - 2024 memiliki empat aspek, yakni peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan kawasan berkelanjutan dan integrasi lintas sektor.

Di antara komoditas unggulan yang masuk dalam fokus perikanan budidaya ialah udang, rumput laut, lobster, ikan patin, ikan hias, ikan sidat serta salah satu pakan, yakni magot.

“Target produksi lobster dari Rp 330 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp 1,73 triliun pada 2024. Volume produksi lobster dari 1.377 ton di tahun 2020 menjadi 7.220 ton pada 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk masyarakat perkotaan, jajarannya akan fokus pada budidaya ikan hias. Pengelolaan usaha budidaya ikan hias akan dilakukan dalam bentuk klaster, dimana skala ekonomi 1 klaster minimal 10 kelompok dengan masing-masing 6 paket. “Visi perikanan budidaya ke depan ialah peningkatan ekspor, ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan,” tutupnya. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan terus berupaya mengutamakan pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di tengah kondisi merebaknya virus Corona (COVID-19). Sabtu, (21/03/2020)

Salah satu caranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 23 Tahun 2020, tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa Permendag ini telah diundangkan dan mulai diberlakukan pada 18 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020.

"Permendag No. 23 Tahun 2020 ini adalah kebijakan larangan sementara untuk ekspor yang diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Produk kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perlindungan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia," tegasnya.

Lanjutnya, jenis-jenis barang yang dilarang sementara ekspornya yaitu: antiseptik yang terdiri dari antiseptik hand rub, pembersih tangan (hand sanitizer), dan sejenisnya yang berbasis alkohol (ex HS.3004.90.30);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali (ex HS.3808.94.10); hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.20);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.90).

Selain itu, juga bahan baku masker yang terdiri dari kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.11.00), dan kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.91.00).

Alat Pelindung Diri (APD) yang dilarang sementara ekspornya terdiri dari pakaian pelindung medis (ex HS.6210.10.19) dan pakaian bedah (HS.6211.43.10). Sedangkan, untuk masker adalah masker bedah (HS.6307.90.40) dan masker lainnya dari bahan bukan tenunan (nonwoven), selain masker bedah (ex HS. 6307.90.90).

"Permendag ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan serta masyarakat di Indonesia. Kemendag akan lakukan pengawasan di pasar dan bagi eksportir yang melanggar ketentuan Permendag ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan," pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMNEWS.COM, NASIONAL: Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal  ekosistem logistic dibanding negara-negara tetangga. Jum'at, (20/03/2020)

“Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa Logistics Performance Index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46,” katanya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi (18/3), dari Istana Merdeka, Jakarta.

Hal tersebut, tekait persoalan mengenai ekosistem logistik nasional yang perlu diakui masih belum sepenuhnya memadai menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia.

Beberapa negara lain yang berada di atas Indonesia di antaranya ialah Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India. Sama halnya dengan kondisi yang tergambar dalam Indeks Trading Across Borders yang mencatat waktu dan biaya terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni:

Kepatuhan perbatasan, Pemenuhan dokumen, dan Transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor - impor barang yang masih belum mengalami peningkatan berarti.

Hal itu berpengaruh terhadap proses kemudahan berusaha di Indonesia. “Kita masih stagnan di peringkat ke-116. Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya,” jelasnya.

Biaya logistik Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lain. Padahal, biaya logistik dan transportasi yang tidak reliabel membuat biaya inventori akan semakin meningkat.

Presiden menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya ialah adanya proses birokrasi berbelit dalam hal itu. “Saya mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi. Masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih kuatnya ego sektoral. Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai ke hilir,” ungkapnya.

Selain memangkas birokrasi berbelit, menurutnya saat ini pemerintah butuh akan adanya platform logistik terpadu mulai dari hulu hingga hilir di mana platform tersebut haruslah menerapkan teknologi dan pemanfaatan tata ruang logistik yang lebih efisien.

“Ekosistem logistik nasional harus kita perbaiki. Kita harus memulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun untuk impor. Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya,” ucapnya.

Dengan kerja yang fokus dan upaya maksimal untuk merancang platform logistik terpadu tersebut, Kepala Negara meyakini bahwa di masa mendatang ekosistem logistik nasional akan jauh lebih efisien dibanding saat ini. Hal itu pada akhirnya akan membuat sistem logistik yang transparan, lebih kompetitif, dan berbiaya murah.

“Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan perubahan yang jelas dan terukur, maka ekosistem logistik nasional negara kita akan menjadi lebih efisien,” pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, NASIONAL - Pandemi Corona di Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memberikan lima arahan kepada Jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rabu, (18/03/2020)

Berikut arahan Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan:

Jajaran Kemenhub segera mendata individu di lingkungan Kemenhub yang berpotensi terinfeksi virus Covid 19 untuk mendapatkan prioritas pemeriksaan kesehatan.

Sterilisasi ruangan kerja di Kemenhub agar segera dimulai selama 2 (dua) hari kedepan. Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas pejabat dan pegawai Kemenhub ke luar negeri.

Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian diminta mengutamakan kebersihan semua moda transportasi publik, antara lain dengan penyemprotan disinfektan tiga kali sehari.

Hal serupa agar dilaksanakan di daerah-daerah. Diharuskan ada sosialisasi publik/pengumuman di titik-titik utama transportasi publik tentang gejala (symptom) Corona dan himbauan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan, serta himbauan untuk menghindari perjalanan bagi yang merasa sakit.

"Jajaran Kemenhub agar memastikan arus transportasi logistik tetap lancar, utamanya untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin," tutupnya pada saat melakukan rapat koordinasi melalui video conference (15/3) di Jakarta. (H/DI)

MARITIMNEWS.COM, KEPRI - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang, Mu'Min, S.E., M.M menjelaskan hasil Operasi SAR Kecelakaan Kapal KM. Lintas Laut 3 Tenggelam di Perairan Pulau Mapur - Bintan. Senin, (16/03/2020)

Berawal dari informasi dari agen Kapal, bahwa empat korban dalam pencarian telah ditemukan oleh awak Kapal KM. Ketemu Jaya 3, dalam kondisi selamat.

Selanjutnya, RB 209 dan Tim Rescue Kansar Tanjungpinang berkoordinasi bersama Kapten KM. Ketemu Jaya 3 untuk melaksanakan Intercept empat orang korban pada koordinat 01°53'79.1"N 105° 0'22.996"E.

"Korban di evakuasi menuju dermaga utama Basarnas Sekupang - Batam, pada pukul 23.30 WIB (15/3). Dan pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB, dilaksanakan serah terima empat orang korban kepada pihak agen kapal," terangnya.

Dengan telah ditemukannya korban dalam keadaaan selamat, Operasi SAR dinyatakan selesai/ditutup seluruh unsur dikembalikan kesatuannya masing - masing.

Berikut informasi data Kapal dan korban yang berhasil dihimpun dari Kantor SAR Kelas A Tanjungpinang:
Nama Kapal: KM Lintas Laut 3,
Jenis: Kayu GT 6/Biru,
Muatan: Bubu tangkap kepiting,
Total awak Kapal: 7 orang.

Korban selamat: Junaidi (Pria, 30 Tahun-Nahkoda), Isak Doli (Pria, 30 Tahun-ABK), Jafersus Wetang (Pria, 26 Tahun-ABK), dan Danil (Pria, 35 Tahun-ABK), Avis (25 Tahun-ABK), Miran (Pria, 24 Tahun-ABK), Hamdan (35 Tahun-ABK).

Sebelumnya, akibat dari terpaan angin kencang dan ombak dari samping pada dini hari (12/3), yang dengan cepat kapal miring dan langsung terbalik. Ke tujuh ABK tidak sempat menyelamatkan kapal dan muatan, yang tidak lama kemudian langsung tenggelam.

Awalnya, awak kapal semua berkumpul berpegangan pada balok kayu dan masih sempat telpon, SMS ke perusahaan, namun dikarenakan angin dan ombak yang makin kencang sebagian awak terpisah. Dan korban selamat, berenang menghampiri kapal MSC Carla 3 yang posisi sedang Lego jangkar di perairan selatan Mapur, Bintan - Kepri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Delegasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang terdiri dari Kepala OPD, Tokoh Masyarakat serta Pelaku Usaha mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Minggu, (15/03/2020)

Dalam pertemuan, Konjen RI Johor Bahru Sunarko menyampaikan prioritas pelaksanaan tugas Perwakilan RI di luar negeri yang mencakup, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Sedangkan wilayah kerja KJRI Johor Bahru mencakup empat Negeri, yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Ditambahkannya bahwa peluang kerjasama ekonomi di Johor dan sekitarnya cukup terbuka luas.

Termasuk potensi dan peluang pasar berbagai produk pertanian, kerja sama peningkatan konektivitas dan perhubungan, bidang kepelabuhanan, transportasi laut berupa Roro, serta Pariwisata khususnya Wisatawan Asing yang berkunjung ke Malaysia dan juga warga Negara Malaysia sendiri.

Ia berharap kedepan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Johor dapat memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Riau. Ditegaskan pula bahwa KJRI Johor Bahru siap mendukung dan mendorong, serta memfasilitasi tindak lanjut kerja sama secara konkrit yang memberikan kemanfaatan masyarakat kedua pihak.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini sangat memiliki ruang dan peluang bagi perkembangan Kepariwisataan di Kepulauan Riau, menggerakkan wisatawan dari Johor dan Negara negara lainnya yang berada di Malaysia.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti permintaan kelapa seperti apa yang di sampaikan oleh Konjen Republik Indonesia di Johor sebelumnya. Kunjungan ini perlu segera di tindaklanjuti oleh Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat agar mampu menggenjot perekonomian khususnya di Kepulauan Riau.

Ini persoalan serius yang harus di Tangani oleh semua pihak secara bersama sama. Membangun konektivitas antara Kepulauan Riau dan Johor Bahru dengan berbagai instrumen yang bisa di gunakan seperti Sosek Malindo, IMT-GT dan hubungan bilateral.

"Kepualauan Riau terus berbenah dengan penataan kawasan - kawasan sesuai peruntukannya, seperti Batam akan diarahkan kepada Industri Hi-tech Dan Jasa, Tanjung Balai Karimun sebagai kawasan industri berat, Bintan Pariwisata dan Pengolahan," terangnya mewakili Plt Gubernur Kepri, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Biro Kesra, Staff Khusus Gubernur Kepri, dan Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal, (12/3) di Johor Bahru - Malaysia. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang, mengerahkan helikopter dalam pencarian empat awak kapal yang hilang di perairan Bintan - Kepulauan Riau. Sabtu, (14/03/2020)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang Mu'Min, S.E., M.M menuturkan dari pukul 11.30 WIB (12/3) pencarian dengan Helikopter BO 105/HR 1522, KN SAR Purworejo 101 dan Rubber Boat (RB) melaksanakan pencarian di lokasi kejadian.

Di hari berikutnya, mulai dari pukul 06.00 WIB (13/3) Tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dengan luas 413 NM pada koordinat : 1°8'52.80"U - 105°39'46.00"T, 1°8'52.80"U - 105°31'22.80"T, 0°50'12.00"U - 105°31'22.80"T, 0°50'12.00"U - 105°8'54.00"T, hingga pukul 17.00 WIB.

"Hingga kini hasil pencarian masih nihil," terangnya terkait operasi pencarian yang melibatkan unsur SAR Gabungan, Basarnas TPI, MPA Singapure, Lanudal Tanjungpinang, alut yang digunakan KN SAR Purworejo 1013, Heli BO 105/HR 15224, Rubber Boat (RB) 2092 dan Satu sett alat Selam, Palkom.

Berikut kronologi kejadian dan korban dalam pencarian, yang diterima dari Kantor SAR Kelas A Tanjung Pinang:

Dari keterangan korban selamat, tiba-tiba datang angin kencang dan ombak dari samping yang dengan cepat kapal miring dan langsung terbalik. Ke tujuh ABK tidak sempat menyelamatkan kapal dan muatan yang tidak lama kemudian langsung tenggelam.

Awalnya, awak kapal semua berkumpul berpegangan pada balok kayu dan masih sempat telpon, SMS ke perusahaan, namun dikarenakan angin dan ombak yang makin kencang sebagian awak terpisah. Dan korban selamat, berenang menghampiri kapal MSC Carla 3 yang posisi sedang Lego jangkar di perairan selatan Mapur.

Korban dalam pencarian, Junaidi (Pria, 30 tahun - Nahkoda) , Avis (Pria, 25 tahun - ABK), Miran (Pria, 24 tahun - ABK), Hamdan (Pria, 35 tahun - ABK).




(DI)

MARITIMRAYA.COM - BATAM: Kepala Bagian Tata usaha Kantor Kesyahbanndaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Libertinus Tampubolon menyampaikan wilayah bebas korupsi (WBK) terlaksana dengan baik, perlu di benahi faktor pendukung, diantaranya sarana prasarana dalam melayani masyarakat. Kamis, (12/03/2020)

"Hal - hal yang membuat kami gagal mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang optimal sebenarnya itu adalah pelayanan dokumen kapal, barang dan lainnya di KSOP Batam cukup minim, tertutama sarana prasarana kantor. Kondisi kantor KSOP Khusus Batam kurang layak, sementara kita ini satu unit kerja pada Dirjen perhubangan laut yang ada kata Khusus," terangnya.

Hal tersebut disampaikannya pada perayaan hari jadi ke 20 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), "2 Dekade Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik", (11/3) di Gedung Graha Pena, Batam Centre - Batam.

Ia melanjutkan, ini butuh sinergiritas, dimana kata Khusus sebagaimana diketahui adalah kelanjutan dari Otorita/BP Batam yang mana disitu ada unit kerja yang namanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya adalah melakukan penyelenggaraan pelabuhan di Batam.

Disini ada benang merahnya, menurutnya Tupoksi KSOP memang lebih kepada pengawasan keselamatan, keamanan pelayaran disamping itu juga mengkoordinasi urusan pemerintahan di pelabuhan.

"Sektor wilayah pelayanan di Batam ini cukup luas, dari sisi aturan ada hal - hal yang perlu di koordinasikan. Seperti Tupoksi dengan institusi lainnya, karena terdapat tumpang tindih kewenangan yang menjadi kendala/benang merah di lapangan," ungkapnya.

Sebenarnya ini bukan sekedar Tupoksi, karena yang dilakukan adalah hal - hal yang sebagian besar itu mandatory/wajib, jadi cukup berbeda memang dengan institusi lain. Karena yang namanya transpotasi itu memang ada unit organisasi dunianya.

"Kita harus secara pelaksanaan, dan aturan itu komplit terhadap aturan - aturan yang telah di tetapkan oleh International Maritim Organitation, jadi hal - hal tersebut mandatory. Sebagai regulator dalam melakukan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran," tutup Kabag Tata Usaha KSOP Khusus Batam.

MARITIMRAYA.COM - BINTAN: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang Mu'Min, S.E., M.M menyampaikan terkait pencarian hari ke dua korban kecelakaan kapal, di perairan Pulau Cepedak, Bintan - Kepulauan Riau (Kepri). Selasa, (10/03/2020)

"Pencarian hari ke dua, dengan metode penyisiran sekitar lokasi kejadian hingga pukul 13.00 WIB. Tim SAR Gabungan menemukan korban (Sahip, (Laki - laki, 57 Tahun) dalam keadaan meninggal dunia/MD (Mike Delta) 2 NM dari lokasi kejadian," ungkapnya.

Korban langsung di evakuasi menuju rumah duka di Kampung Manok Desa Kelong, Bintan Pesisir - Bintan. Lanjutnya dengan telah ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai/ditutup.

Sebelumnya, awal kejadian, sekitar pukul 17.00 WIB (8/3) salah satu warga pergi melaut memancing ikan seorang diri menggunakan kapal jenis sampan. Keesokan harinya (9/3) sekitar pukul 05.00 WIB Kantor SAR mendapat informasi dan pada pukul 07.00 WIB tim langsung melakukan pencarian.

Berdasarkan saksi bahwa sampan yang digunakan korban mengapung tanpa orang, diduga korban terjatuh dan hingga saat ini korban belum di temukan masih dalam pencarian.

.

maritimraya.com - Batam, Kobaran api melalap kios - kios seken berdekatan dengan kantor Navigasi perhubungan laut di tanjung Singkuang Batam pada Jumat (31/1) malam.

Apii membesar hingga meluluh lantakan kios - kios yang terbuat dari kayu, kejadian sekitar pukul 19.°° Wib, namun penyebab terjadi kebakaran belum di ketahui .
" Saya tadi dirumah mendengar teriakan kebakaran dari warga, jadi saya bergegas datang api sudah terlihat membesar" ujar salah satu warga di lokasi kebakaran.

Sejumlah mobil pemadam kebakaran berdatangan dan petugas pemadam kebakaran di bantu aparat serta masyarakat saling membantu memadamkan api yang banyak berisi barang seken/ bekas.

Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran yang meludeskan sedikitnya 8 kios tersebut **Adi

Maritimraya.com – Batam, Gugus Keamanan Laut Komando Armada 1 (Guskamla Koarmada 1 ) TNI Al menggelar acara coffe morning bersama stakeholder maritim dalam rangka memperingati  hari Armada RI 2019, di Mako Guskamla Armada 1 Batam, pada senin  (2/12) di Mako  Guskamla Armada 1 Batam.

Dalam acara ramah tamah tersebut Danguskamla Koarmada 1, Laksamana Pertama Yayan Sofiyan ST, mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergitas dalam pengamanan laut di Selat Malaka yang melintasi perairan Sumatera, guna menciptakan kondisi keamanan laut yang kondusip dan mendukung peningkatan ekonomi di kawasan perairan lalu lintas kapal terpadat no 2 di dunia tersebut.

“Indonesia memiliki wilayah maritim yang cukup luas terutama
di Selat Malaka, kita harus rebut kembali kedaulatan ekonomi maritime wilayah
ini,” ujarnya.

Danguskamla Koarmada 1 selanjutnya menyampaikan  pentingnya membangun sinergitas pemangku kepentingan, hal ini diharapkan dapat menjadi momentum terjalin komunikasi antara pemangku keamanan laut dengan para pengguna laut dan industry maritim.

Sebagai implementasi dalam mewujudkan sinergitas, Laksamana
Pertama TNI Yayan Sofiyan ST, meluncurkan safety sailing dan pembentukan  Forum Komunikasi Komunitas Pengguna Laut &
Industri Maritim, yang mana diharapkan wadah ini akan membangun sinergi yang
kuat terutama pengguna laut di wilayah perairan Selat Malaka.

Lebih lanjut disampaikanya bahwa keberhasilan pembangunan
ekonomi maritim bisa terwujud apabila sinergitas regulator sebagai paying hukum
dan operator  sebagai pengguna  laut 
berjalan secara professional, “Dengan peluncuran safety sailing akan
lebih meningkatkan sinergi pemangku keamanan laut dan pengguna  jasa maritim di Selat Malaka “ Tegasnya.

Dalam rangkaian acara coffe morning petinggi TNI AL  dan  Kantor Pelayanan Utama  (KPU) Bea Cukai Batam  serta instansi terkait  memberikan secara simbolis kartu anggota  FKKPLIM (Forum Komunikasi Komunitas  Pengguna Laut & Industri Maritim ) kepada para pengusaha diantaranya, Bakty Basuki yang menerima dari kepala KPU Bea Cukai Batam Susila Brata.

Kepada maritimraya .com Bakti basuki mengatakan terbentuknya FKKPLIM memberikan perlindungan dunia usaha maritim dalam menghadapi era globalisasi.

“Tadi beberapa pengusaha menerima kartu anggota FKKPLIM baik
dari petinggi TNI AL dan Instansi lainnya, kalau saya menerima dari kepala KPU
Bea cukai Batam,”terangnya. **A mursalim

Maritimraya.com – Batam, Aksi penanggulangan pencemaran limbah slog oil oleh tim  dari petugas Pos Syahbandar Pulau Sambu bersama petugas Pertamina Pulau Sambu   di perairan  belakang padang yang terjadi minggu ( 17/11 ) terpotret  di beberapa titik lokasi pencemaran limbah cair dengan menggunakan berbagai macam peralatan

Kepalah Wilayah Kerja Syahbandar Pulau Sambu Aidil Rohman
mengatakan pada maritimraya.com pihaknya secara resmi melayangkan surat kepada
pertamina Pulau sambu untuk mengerahkan Tim dan peralatan penanggulangan
pencemaran limbah di perairan belakang padang .” Ada dua unit kapal yakni
Marine Surveyor dari Syahbandar Pulau Sambu dan speedboat Pertamina Pulau Sambu
“ Ujar Aidil.

Dikatakanya operasi penyelamatan lingkungan dilakukan Selama
dua hari (Minggu, Senin )  guna menanggulangi
pencemaran limbah di perairan Belakang padang  menggunakan peralatan penyemprotan Dispersan
dan mencedok oli kental masuk ke karung _karung goni.

“Sample Limbah telah dibawah ke laborotorium “Ujar Aidil.

Ditegaskan  Aidil
bahwa limbah tersebut bukan tumpahan minyak dari kapal yang sedang bongkar muat
di pertamina Sambu karna Saat terjadi pencemaran tidak ada kapal yang sandar di
pertamina Sambu, Hal ini menepis berbagai dugaan yang berspekulasi pencemaran
limbah cair terjadi akibat :kapal bocor, tumpahan minyak dan sengaja di buang
ke laut.

“ Tidak ada kapal sandar dan bongkar muat di Pertamina Pulau
Sambu, dan ini limbah kotor kemungkinan di buang kapal yang lewat malam hari “
Ujarnya.

Pencemaran limbah cair di perairan belakang padang yang dikenal sebutan pulau penawar rindu hampir setiap tahun terjadi dan berdampak bagi kerusakan lingkungan dan terancam kehidupan biota laut, serta mengancam  pencaharian nelayan tradisional.

Aleng ketua rumpun nelayan Belakang Padang pada maritimraya.com saat di hubungi mengatakan badan  kapal jenis pancung miliknya kotor dilumuri minyak hitam akibat tumpahan minyak , selain itu kolong – kolong rumah masih banyak limbah cair tebal tergenang di kolong –kolong pasar da rumah –rumah di belakang padang. “Kita susah mau klaim (Ganti Untung ), dan berharap pencemaran limbah  ini tidak terjadi lagi”Tutupnya. ** A.Mursalim

Maritimraya.com-Batam, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 khusus Batam, bersama  Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batam, dan  Anggota DPC INSA Batam menggelar Gerakan Bersih Laut dan Pantai seluruh kawasan pelabuhan dan galangan di Batam pada kamis (12/9). Sebelumnya diawali dengan upacara apel bersama seluruh peserta  yang di Pimpin Kepala KSOP kelas 1khusus Batam Capt. Barlet S

Sejumlah armada patroli KNP.330, KNP.376,KNP.592, RBB KPLP milik KSOP Kelas 1 Khusus Batam, 1 unit kapal Patroli Pol airud Polda Kepri, dan puluhan kapal pancung dikerahkan menyisir  perairan Sekupang, Tanjungriau, dan beberapa petugas dengan menggunakan peralatan mencedok sampah yang dibuang di laut keatas kapal.

Pantauan maritimraya.com diatas kapal KNP.592 yang dinahkoda Capt.Taupik, KNP.592 menyisir di kolam Bandar pelabuhan dan galangan  untuk mencedok   sampah yang dikomando Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum KSOP Kelas 1 khusus Batam Letkol Marinir Eko Priyono  Handoyo, Sementara di sepanjang pantai  perairan Sekupang dan Galangan kapal sejumlah petugas berjalan memungut sampah –sampah berupa kayu, rumput , plastic yang hanyut ke pantai.

Aksi gerakan bersih laut dan pantai ini dilakukan serentak
di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)
2019

Kepala KSOP kelas 1 Khusus Batam Capt. Barlet S didampingi Eko Priyono H, Ketua DPC Insa Oshman Hasyim  kepada Awak media mengatakan Gerakan bersih laut dan pantai di mulai pukul 7.30 sampai 9 pagi secara optimal, jadi untuk  aktivitas di kantor di hentikan sementara  dalam rangka melakukan gerakan bersama bersih laut dan pantai dengan melibatkan Instansi Vertikal, Assosiasi Galangan, INSA dan BUP. " Jadi seluruh pelabuhan dan galangan di Provinsi Kepulauan Riau ikut bersih-bersih pantai," Ujar mantan KSOP Ambon.

Dikatakanya,kebersihan laut dan pantai sangatlah penting, karena dengan lingkungan perairan bersih berdampak positif bagi kehidupan biota laut dan lalulalang kapal, dari penyisiran   di laut dan pantai  banyak ditemukan material sampah berupa, Kayu, Plastik, rumput laut diangkat keatas kapal dan dimasukan kedalam karung, “Kami menghimbau kepada operator kapal dan penumpang kapal untuk menghindari membuang sampah dilaut,” Ujar Barlet.

Selain itu dampak kebakaran hutan di Jambi, Pekanbaru dan Kalimantan pandangan di laut sedikit gelap, dihimbau kapal yang hendak berangkat untuk lebih waspada dan mengaktifkan navigasi agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, " Jarak pandang sekitar 1000 M masih aman," Terangnya.

.Sementara Ketua DPC INSA Kota Batam Osman Hasyim  mengatakan dukunganya terhadap kegiatan yang
dilakukan KSOP Batam, hal ini karena laut disamping sebagai lalulalang kapal
juga memiliki potensi hewani yang tak habis-habisnya, sehingga tugas kita untuk
menjaga kebersihan laut dan pantai bersama-sama

kegiatan dilakukan secara serentak gerakan bersih laut dan
pantai  sangat bagus dan merupakan
kampanye atas kesadaran cinta laut, sehingga masyarakat  semangkin peduli pentingnya menjaga laut dari
pencemaran limbah sampah terutama sampah plastic, “Semua yang berbisnis dengan
laut termasuk pariwisata harus bersama-sama ikut terlibat kegiatan ini,tentunya
jika laut dan pantai kita bersih dapat menarik wisatawan datang ke
Batam”Ujarnya.**Redaksi