MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.IP bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. melaksanakan Kunjungan kerja (Kunker) Rumah Sakit (RS) Khusus Virus, di Pulau Galang, Batam - Kepulauan Riau. Kamis, (26/03/2020)

Terkait kunker tersebut, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menjelaskan bahwa pembangunan RS Covid-19 ini memiliki dua fasilitas yaitu fasilitas untuk observasi dan fasilitas isolasi.

Termasuk pendukung untuk tenaga medis dan sarana lainya diantaranya adalah ruang farmasi, radiologi, gizi dan juga termasuk laundry. Panglima TNI juga menjelaskan bahwa kesiapan pembangunan RS ini sudah 78 % yang mana 3 hari lagi RS ini akan siap pengerjaanya.

“Namun kita masih perlu melatih tenaga medis agar bisa mengoperasikan rumah sakit ini dengan efektif dan dapat di operasionalkan dengan baik. Pembangunan tetap di laksanakan sampai dengan target yg diinginkan tercapai,” terangnya saat berada di Eks Camp Vietnam Kecamatan Galang - Batam (25/3).

Dalam kunjungan itu, Kapolri dan Panglima TNI melakukkan pengecekan langsung ke Gedung Farmasi, Gedung Sterilisasi, Laundry, Gizi, Power House, perkantoran, Gudang, Mess Dokter, Asrama Perawat A, Asrama Perawat B, Asrama Perawat C, dan Asrama Petugas.

Saat ini, untuk ruang observasi sudah siap 340 tempat tidur dan untuk ruang isolasi itu sendiri sudah siap 20 tempat tidur. Ruang isolasi yang dibangun adalah ruang isolasi ICU sehingga dilengkapi dengan tekanan negative untuk ruanganya, AC standar HEPA, oksigen dan kamar mandi didalam.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Kepri, Pangdam 1 Bukit Barisan, Danrem 033/Wira Pratama, Dandim Kota Batam, Danlanud Hang Nadim, Danden POM Kota Batam, Kapolesk Kawasan Bandara Hang Nadim, Direktur Bubu Hang Nadim dan Pejabat Utama Polda Kepri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kota Batam kembali menerima bantuan dari Singapura untuk penanganan corona virus disease (covid-19). Rabu, (25/03/2020)

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam, Achmad Farchanny mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Batam yang telah memfasilitasi, ikut membantu proses bantuan dari pemerintah Singapura.

Empat unit thermal scanner atau pemindai suhu tubuh diserahkan kepada KKP Kelas I Batam, penyerahan bantuan dilaksanakan di Dataran Engku Putri Batam Centre - Batam (24/3).

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat Batam tapi pengoperasionalnya melalui KKP. Sambungnya terkait bantuan ini, KKP sudah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan laporan disampaikan bahwa alat telah diterima dengan selamat dan lancar.

Satu di antaranya sudah terpasang di salah satu pelabuhan internasional. Namun, saat ini Batam juga masih membutuhkan bantuan lain untuk penanganan Covid-19. Satu di antara yang mendesak adalah test kit atau perlengkapan tes virus.

“Kita sudah mengoperasikan thermal scanner di semua pelabuhan internasional dan bandara, kita pasang di pintu kedatangan. Di pintu keberangkatan belum ada dan alat bantuan ini akan dipasang di pintu keberangkatan pelabuhan internasional Batam Centre, Harbour Bay, Nongsa, Sekupang," terangnya.

"Jadi, saat warga akan berangkat ke Singapura, akan diawasi dengan thermal scanner. Mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan Indonesia khusus Kota Batam dan masyarakat Singapura,” paparnya.

Di tempat yang sama Konsul Jenderal Singapura di Batam, Mark Low mengatakan Pemerintah Singapura masih berkomitmen bersama Pemerintah Kota Batam berjuang untuk menyelesaikan Covid-19. Sama seperti Batam, Singapura juga berharap krisis ini segera berakhir.

“Kalau ini sudah tenang, kita bisa maju lagi untuk kerja sama di sektor lainnya. Sehingga ekonomi bisa cepat sembuh. Dan pertukaran orang yang sekarang tertahan bisa jalan lagi," ungkapnya.

Berikutnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Batam mengucapkan terima kasih kepada Singapura.

“Pemko dan KKP mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita Singapura khususnya Kementerian Kesehatan Singapura. Alat thermal scanner ini akan sangat membantu kami di daerah dalam upaya mencegah dan meminimalisir Covid-19,” ujarnya

Sama seperti pihak lainnya, Pemko Batam juga berharap bantuan berikutnya bisa segera diterima. Agar persoalan ini dapat semakin cepat dituntaskan. Sehingga hubungan antara Singapura dan Batam akan berjalan baik kembali.

“Mudah-mudajan dalam waktu tak terlalu lama kami dapat berita bahagia sehingga upaya kita untuk menyelesaikan persoalan ini semakin cepat tuntasnya. Dan hubungan antara Singapura-Batam akan berjalan baik kembali sehingga aktivitas ekonomi bergerak,” tuturnya. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam terapkan social distancing dan Penyesuaian jadwal Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT), mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Selasa, (24/03/2020)

Penyesuaian dini dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Waktu Pelayanan di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan.

Melalui Surat Edaran ini, Direktur BUP Batam, Nelson Idris menyampaikan bahwa Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BUP mengalami penyesuaian jadwal mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 menjadi pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.

"Meski berlaku penyesuaian jadwal layanan tatap muka, pengguna jasa kepelabuhanan, tetap dapat mengakses pelayanan secara online (24 jam) dengan menghubungi helpdesk di nomor WhatsApp +62811-669-666," katanya.

Selain menyesuaikan jadwal pelayanan, lanjutnya BUP juga menerapkan social distancing atau pembatasan sosial di PAT. Hal ini diterapkan dengan mengatur jarak antarkursi bagi pengguna jasa kepelabuhanan yang akan mengurus administrasi.

Nelson juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal ini. "Kami memohon maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal dan pengaturan jarak antarkursi di ruang PAT. Kami harap aturan ini dapat dipatuhi guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan," pintanya.

Sebagai pengelola ruang publik, BUP turut bertanggung jawab memberi rasa aman di tengah mewabahnya Covid-19 bagi para pengguna transportasi laut. Sebelumnya, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan social distancing di Pelabuhan penumpang.

Seperti, di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Terminal Ferry Domestik Sekupang, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry Internasional Nongsapura dan Terminal Ferry Internasional Harbour Bay.

Adapun beberapa titik di pelabuhan yang diterapkan pembatasan sosial ini, antara lain kursi di ruang tunggu keberangkatan yang diberi jarak dua bangku, tanda panduan berdiri di dalam lift, dan jarak antrian di konter tiket maupun saat menunggu lift.

Direktur BUP berharap setiap pengunjung mematuhi aturan ini demi menekan penyebaran Virus Corona di ruang publik.

"Saya harap semua pengguna transportasi laut yang melewati pelabuhan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer yang telah kami siapkan di beberapa lokasi di pelabuhan penumpang,” terangnya.

Dimana petugas kebersihan di setiap pelabuhan juga telah dikerahkan untuk rutin membersihkan area-area yang rentan menjadi media penularan virus seperti tombol lift, pegangan eskalator, loket konter tiket hingga kursi tunggu.

Selain itu, bahwa pelabuhan penumpang juga telah dilakukan penyemprotan desinfektan yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Tim Gabungan Polda Kepri, Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Polda Kepri kawal proses penyelidikan kecelakaan (laka) kerja  yang menewaskan satu orang pekerja dan beberapa lainnya mengalami luka bakar, akibat ledakan di kapal Tugboat/TB Maju Jaya yang sedang dalam perbaikan di perusahan galangan kapal PT. Bandar Abadi kawasan Tanjung Uncang Batam, pada beberapa hari lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Darmanto menegaskan kecelakaan (laka) kerja yang terjadi di perusahaan tersebut, telah menjadi perhatian Kapolda Kepri.

"Sesuai arahan Kapolda, kita pantau tiap perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan laka kerja di PT Bandar Abadi Tanjunguncang,” terangnya pada Senin petang (23/3) di Mapolda Kepri, Nongsa - Batam.

Kasus laka kerja di PT Bandar Abadi Tanjunguncang yang terjadi pada Sabtu (14/3) lalu. ditenggarai Ledakan tabung di kapal TB Maju Jaya yang sedang perbaikan di perusahaan tersebut, menewaskan RA (Pria, 55 Tahun) beserta  beberapa orang karyawan lainnya mengalami luka bakar.

Lanjutnya, Laka kerja yang terjadi kali ini disinyalir kuat karena kesalahan bukan kelalaian dan minimnya alat keamanan dari manajemen sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja perusahaan tersebut. Pasalnya, laka kerja telah beberapa kali terjadi di perusahaan itu.

Pada Agustus 2014 silam, 4 orang pekerja meregang nyawa dan 17 lainnnya luka-luka setelah kapal tongkang SWTPP meledak tiba-tiba, di kawasan perusahaan galangan kapal itu.

Tak hanya itu. Pada Sabtu (8/6/2018) beberapa tahun lalu, kembali dilaporkan dua orang pekerja tewas di PT Bandar Abadi. Keduanya adalah JS dan MR, yang dinyatakan tewas setelah membuka tutup tangki tongkang yang akan mereka kerjakan.

Kedua korban merupakan karyawan PT Sukses Jonatan yang disubkon-kan di PT Bandar Abadi. Keduanya ditemukan tewas di dalam tangki. Sementara kecelakaan kerja yeng merenggut nyawa RA, juga menyebabkan 5 orang rekannya mengalami luka bakar, yang saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Embung Fatimah.

Dirreskrimum Polda Kepri juga menegaskan, sesuai arahan dari Kapolda, penyelidikan dan penyidikan laka kerja PT Bandar Abadi Tanjunguncang akan ditanggani Polresta Barelang.

“Kalau tidak ada halangan, pekan ini akan dilakukan gelar perkara di Polda. Sudah saya arahkan Polresta Barelang untuk menjadwalkan gelar perkara disini (Polda Kepri),” katanya.

Lebih dari satu pekan paska kejadian naas tersebut, polisi telah memeriksa lebih dari 20 orang. Mereka yang diperiksa bagian Safety, Bidang informan, Manajemen, HRD serta Direktur PT Bandar Abadi Tanjunguncang Maslina Simanjuntak.

"Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil labfor Tim Forensik Mabes Polri Cabang Medan yang turun ke TKP bersama Tim Identifikasi Polresta Barelang," tutup Dirreskrimum Polda Kepri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meminta seluruh fasilitas umum, pusat perbelanjaan, taman dan tempat keramaian lainnya di seluruh Provinsi Kepri dilakukan penyemprotan disinfektan. Selasa, (24/03/2020)

Guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri, Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto menyampaikan untuk di Provinsi Kepri telah dilakukan penyemprotan baik itu di pusat perkantoran pemerintahan, rumah ibadah, sekolah dan lainnya.

"Saya harap semua fasilitas umum juga dilakukan penyemprotan disinfektan tersebut. Baik itu, pusat perbelanjaan, gedung-gedung perkantoran swasta, rumah makan atau Restoran, kedai kopi dan semua yang menyangkut adanya masyarakat disana," katanya.

"Kita tidak ingin disatu sisi kita semprot dan bersihkan, namun ditempat lain tidak dan menyebar disana, sama saja. Maka dari itu untuk menghindarinya kita minta semua eleme untuk melakukan hal yang sama yakni disinfektan," tutupnya di Tanjungpinang - Kepri.

Dengan peran serta semua pihak dan elemen masyarakat untuk disiplin dan melakukan antisipasi yang dilakukan sesuai aturan, maka dapat secara cepat menutup dan memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA: Produk pertanian seperti buah dan sayur mampu meningkatkan kekebalan (imunitas) tubuh, utamanya dalam menghadapi penyebaran Covid 19. Senin, (23/03/2020)

Ahli gizi masyarakat dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS menghimbau masyarakat agar mengkonsumsi produk pertanian secara rutin.

"Setidaknya masyarakat wajib mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin C dan E. Kan WHO juga sudah menganjurkan agar kita mengkonsumsi sayuran sebanyak 150 gram dan buah 250 gram per hari," katanya.

Ia melanjutkan vitamin C bisa didapatkan dari buah papaya, jeruk, dan jambu biji. Sementara untuk sumber vitamin E bisa didapatkan dari produk sayuran tauge seperti wortel, bayam, lobak hijau dan brokoli.

"Agar tubuh kita mampu menangkal penyerbu-penyerbu asing (virus, kuman, dan bakteri), maka limfosit (sel darah putih) harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi vitamin C dosis tinggi dapat meningkatkan produksi limfosit. Vitamin C bekerja seperti antibiotika di dalam tubuh untuk menghancurkan virus penyebab penyakit," terangnya.

Vitamin C, lanjutnya juga mampu meningkatkan kadar glutation di dalam tubuh yang bekerja setiap hari. Glutation adalah antioksidan pada tubuh yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Konsumsi vitamin C 500 mg sehari dapat meningkatkan kadar glutation tubuh sampai 50 persen.

"Masalahnya konsumsi harian penduduk Indonesia per hari rata-rata hanya sekitar 100 gram. Ini menjadi tanggung jawab kita betapa pentingnya produk pertanian bagi imun tubuh," katanya.

Terkait dengan Covid-19, menurutnya Vitamin C punya kemampuan untuk memperbaiki sistem kerja paru-paru. Mereka yang rajin mengonsumsi vitamin C berpeluang ada di level bugar dan segar, serta terhindar dari derita bronchitis kronis. Apalagi, virus Covid 19 cendrung menyerang saluran napas dan paru-paru.

Meski demikian, ia menekankan perlunya edukasi konsumsi dengan pola gizi seimbang, dimana di dalamnya juga menekankan bahwa hidup sehat adalah hidup yang tidak melupakan konsumsi buah dan sayuran.

"Setiap keluarga hendaknya menyediakan buah setiap hari sebagai bagian dari snack, dengan keuntungan Indonesia yang beriklim tropis dan dapat menghasilkan beragam buah maka hendaknya masyarakat bisa memanfaatkan sumberdaya yang melimpah ini untuk mengembangkan pola konsumsi buah dan sayur yang baik untuk kesehatan," tutupnya.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Pertanian terus melakukan konsolidasi penguatan produksi kebun dan buah. Konsolidasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mendorong terbentuknya satu kawasan satu varietas, baik di lahan terbuka maupun pekarangan rumah tangga secara berkelompok.

Di samping itu, Kementan juga mendorong kebun sayur dan buah yang ada agar dilakukan registrasi dan sertifikasi kebun untuk menjamin produksi yang berkualitas. Setidaknya, tahun ini Ditjen Horti menargetkan 2.200 kebun dan lahan usaha hortikultura yang diregistrasi. (MC/AP)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan dua arahan penting kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang. Senin, (23/03/2020)

Kedua arahan tersebut ialah komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan penguatan budidaya. Selanjutnya Menteri menggelar rapat pembahasan Road Map Pembangunan Perikanan Budidaya 2020 - 2024.

Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebut, ia meminta jajarannya untuk berani berpikir di luar kebiasaan. “Budidaya ini sangat diharapkan Presiden untuk memutus masalah. Kita tidak bisa mengatasi masalah seperti biasanya. Kita harus out of the box,” katanya di ruang rapat hari Senin Pagi ini, Gedung Mina Bahari IV - Jakarta.

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya pun bertransformasi, dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perubahan paradigma tersebut juga tetap mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya.

Di tempat yang sama Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memaparkan strategi pembangunan perikanan budidaya 2020 - 2024 memiliki empat aspek, yakni peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan kawasan berkelanjutan dan integrasi lintas sektor.

Di antara komoditas unggulan yang masuk dalam fokus perikanan budidaya ialah udang, rumput laut, lobster, ikan patin, ikan hias, ikan sidat serta salah satu pakan, yakni magot.

“Target produksi lobster dari Rp 330 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp 1,73 triliun pada 2024. Volume produksi lobster dari 1.377 ton di tahun 2020 menjadi 7.220 ton pada 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk masyarakat perkotaan, jajarannya akan fokus pada budidaya ikan hias. Pengelolaan usaha budidaya ikan hias akan dilakukan dalam bentuk klaster, dimana skala ekonomi 1 klaster minimal 10 kelompok dengan masing-masing 6 paket. “Visi perikanan budidaya ke depan ialah peningkatan ekspor, ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan,” tutupnya. (DI)

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Dinkes Kepri) menetapkan 506 orang sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Dan mengingatkan pejabat pemerintahan untuk tidak keluar daerah agar terhindar dari penularan COVID-19. Senin, (23/03/2020)

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana merincikan, ODP di Kepri terdiri dari Batam 248 orang, Tanjungpinang 56 orang, Bintan 15 orang, Karimun 155 orang, Anamnas 5 orang, Natuna 27 orang.

Sementara 52 orang lainnya berstatus sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam penanganan Covid-19. Mereka terdiri dari Batam sebanyak 31 orang, Tanjungpinang 12 orang, Bintan satu orang, Karomun 5 orang, Anambas 2 orang, Natuna satu orang.

Jumlah pasien yang dirawat di Batam sebanyak 14 orang, Tanjungpinang 5 orang, Bintan satu orang, dan Karimun satu orang. Sedangkan pasien PDP yang pulang ke rumah di Batan sebanyak 17 orang, Tanjungpinang 7 orang, Karimun 4 orang, Anambas 2 orang, dan Natuna satu orang.

"Di Batam jumlah pasien yang sudah diambil sampelnya sebanyak 31 orang, sebanyak 17 orang di antaranya negatif, sedangkan sisanya masih menunggu hasil dari Kemenkes," ungkapnya di Tanjung Pinang - Kepri.

Ia melanjutkan, pejabat rentan tertular karena berhubungan dengan banyak pihak, dan staf yang bertugas melayani masyarakat juga rentan tertular COVID-19.

"Karena itu, mereka juga menggunakan alat untuk melindungi diri seperti masker dan cairan pencuci tangan. Selain itu, harus memiliki kesadaran diri untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah. Sebaiknya dihindari, dan kalau bisa tidak ke luar daerah," terangnya.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga mengurangi pertemuan dengan orang, termasuk dengan kepala daerah dan pejabat di kabinet. Hal itu untuk mencegah penularan COVID-19.

Rapat dengan kepala daerah yang biasanya dilaksanakan di Jakarta diganti dengan rapat melalui sambungan telekomunikasi. Besok Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto "teleconference" membahas soal penanganan COVID-19.

Cara-cara seperti itu, menurut dia paling ideal ditiru pejabat dan staf pemerintahan di daerah untuk mencegah penularan COVID-19. "Plt gubernur 'kan sudah mengingatkan juga agar tidak melakukan perjalanan dinas, dan menghindari keramaian. Semestinya itu dilaksanakan," ucapnya.

Ia juga mendukung rencana Plt Gubernur Kepri Isdianto untuk memeriksa seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. "Itu bagus untuk memastikan kesehatam mereka, terutama yang telah melakukan perjalanan ke luar kota," tutup Tjetjep Yudiana. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan terus berupaya mengutamakan pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di tengah kondisi merebaknya virus Corona (COVID-19). Sabtu, (21/03/2020)

Salah satu caranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 23 Tahun 2020, tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa Permendag ini telah diundangkan dan mulai diberlakukan pada 18 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020.

"Permendag No. 23 Tahun 2020 ini adalah kebijakan larangan sementara untuk ekspor yang diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Produk kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perlindungan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia," tegasnya.

Lanjutnya, jenis-jenis barang yang dilarang sementara ekspornya yaitu: antiseptik yang terdiri dari antiseptik hand rub, pembersih tangan (hand sanitizer), dan sejenisnya yang berbasis alkohol (ex HS.3004.90.30);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali (ex HS.3808.94.10); hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.20);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.90).

Selain itu, juga bahan baku masker yang terdiri dari kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.11.00), dan kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.91.00).

Alat Pelindung Diri (APD) yang dilarang sementara ekspornya terdiri dari pakaian pelindung medis (ex HS.6210.10.19) dan pakaian bedah (HS.6211.43.10). Sedangkan, untuk masker adalah masker bedah (HS.6307.90.40) dan masker lainnya dari bahan bukan tenunan (nonwoven), selain masker bedah (ex HS. 6307.90.90).

"Permendag ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan serta masyarakat di Indonesia. Kemendag akan lakukan pengawasan di pasar dan bagi eksportir yang melanggar ketentuan Permendag ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan," pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Dalam rangka penanganan Covid-19 atau virus corona, Polda Kepri gelar operasi terpusat Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Seligi-2020 selama 30 hari ke depan. Sabtu, (21/03/2020)

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Harry Goledenhardt menyampaikan operasi akan digelar selama 30 hari kedepan yang dimulai pada tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020.

"Dalam tugas pokoknya Polda Kepri dan jajaran berkoordinasi dengan BNPB, TNI dan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam rangka penanganan Covid-19 diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan langkah pencegahan penanggulangan serta gakkum," tuturnya.

Langkah pencegahan yang dilakukan, lanjutnya yaitu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat dan didalam operasi ini juga akan diberikan tindakan tegas kepada pelaku penimbunan masker, sembako dan lainnya. Selain itu, tindakan tegas juga akan kita berikan bagi pelaku penyebar hoax tentang covid-19.

Untuk jumlah kekuatan yang dikerahkan dalam Operasi ini, sebanyak 399 Personel Polda Kepri ditambah Polres/Ta jajaran. "Personil yang dilibatkan dalam gelar Operasi Terpusat Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Seligi-2020 sebanyak 399 Personil Polda Kepri dan ditambah seluruh Personel Polres/TA jajaran," tutup Kabid Humas Polda Kepri. (DI)

MARITIMNEWS.COM, NASIONAL: Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal  ekosistem logistic dibanding negara-negara tetangga. Jum'at, (20/03/2020)

“Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa Logistics Performance Index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46,” katanya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi (18/3), dari Istana Merdeka, Jakarta.

Hal tersebut, tekait persoalan mengenai ekosistem logistik nasional yang perlu diakui masih belum sepenuhnya memadai menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia.

Beberapa negara lain yang berada di atas Indonesia di antaranya ialah Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India. Sama halnya dengan kondisi yang tergambar dalam Indeks Trading Across Borders yang mencatat waktu dan biaya terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni:

Kepatuhan perbatasan, Pemenuhan dokumen, dan Transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor - impor barang yang masih belum mengalami peningkatan berarti.

Hal itu berpengaruh terhadap proses kemudahan berusaha di Indonesia. “Kita masih stagnan di peringkat ke-116. Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya,” jelasnya.

Biaya logistik Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lain. Padahal, biaya logistik dan transportasi yang tidak reliabel membuat biaya inventori akan semakin meningkat.

Presiden menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya ialah adanya proses birokrasi berbelit dalam hal itu. “Saya mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi. Masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih kuatnya ego sektoral. Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai ke hilir,” ungkapnya.

Selain memangkas birokrasi berbelit, menurutnya saat ini pemerintah butuh akan adanya platform logistik terpadu mulai dari hulu hingga hilir di mana platform tersebut haruslah menerapkan teknologi dan pemanfaatan tata ruang logistik yang lebih efisien.

“Ekosistem logistik nasional harus kita perbaiki. Kita harus memulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun untuk impor. Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya,” ucapnya.

Dengan kerja yang fokus dan upaya maksimal untuk merancang platform logistik terpadu tersebut, Kepala Negara meyakini bahwa di masa mendatang ekosistem logistik nasional akan jauh lebih efisien dibanding saat ini. Hal itu pada akhirnya akan membuat sistem logistik yang transparan, lebih kompetitif, dan berbiaya murah.

“Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan perubahan yang jelas dan terukur, maka ekosistem logistik nasional negara kita akan menjadi lebih efisien,” pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kepala Pemeritahan Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih atas peran aktif pengusaha Batam, atas bantuan dana untuk percepatan penanganan Covid-19.

"Saat ini kami hanya menerima pasien yang punya indikasi terpapar corona, misal batuk, pilek, demam, ada riwayat ke negara terjangkit. Dan itu yang berobat yang diperiksa. Tapi, yang tidak berobat ke rumah sakit karena tak punya uang, siapa yang akan selesaikan," terang Walikota Batam.

Pengusaha di Kota Batam, dukung upaya pemerintah mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona. Dukungan ditunjukkan dengan sokongan dana untuk penanganan corona virus disease (Covid-19) yang jumlahnya mencapai Rp 6.47 miliar.

Penggalangan dana berlangsung dalam pertemuan Wali Kota sekaligus menjabat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi bersama pengusaha (18/3), di Golden Prawn Bengkong, Bengkong - Batam.

"Dana ini nantinya akan digunakan untuk tes corona masyarakat Batam. Tapi tes baru bisa dilakukan setelah alat datang. Kita sudah bentuk gugus tugas. Tapi baru bekerja pembersihan fasilitasn publik. Belum manusianya," jelasnya.

"Untuk tes manusianya kita sedang tunggu alat. Dana ada, alat ada, maka saya rasa dua tiga hari selesai kita sisir secara utuh. Batam ini harus kita redam, supaya bisa kita nyatakan Batam aman dari virus corona," tutup Kepala BP Batam. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan aturan penghapusan sanksi ini dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS.234/HK/III/2020. Kamis, (19/03/2020)

“Penghapusan bunga dan/atau denda PBB-P2 ini khusus untuk periode pajak tahun 1994 sampai dengan 2019, penghapusan denda pajak ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kota Batam," terangnya

Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Keputusan tersebut, berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020. Dan berakhir pada 30 Juni 2020 mendatang. Berdasarkan data BPPRD, piutang denda PBB-P2 pada periode 1994-2019 sebesar Rp 176 miliar, sedangkan piutang pokok pajak PBB-P2 mencapai Rp 450 miliar," terangnya.

"Penghapusan denda sebesar 100 persen diberikan dengan cara membayar pokok pajak terhutang. Jadi wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya saja, tidak pakai denda," tutup Kepala BPPRD Kota Batam, (18/3) di Batam Centre - Batam.

Dengan adanya keputusan Wali Kota Batam, kami mengimbau wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 periode 1994-2019 agar bisa segera menyelesaikan kewajibannya, karena pajak ini sangat bermanfaat untuk pembangunan Kota Batam.

Peran PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam sangat besar. Dari sembilan pajak daerah yang dipungut di Kota Batam, PBB-P2 menyumbangkan 16-20 persen pendapatan dari sektor pajak daerah. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, TANJUNG PINANG - Hand sanitizer atau pembersih tangan serta masker kini sudah tak dapat ditemukan lagi di Tanjungpinang. Rabu, (18/03/2020)

Pada masa Pandemi virus corona, berdasarkan hasil pantauan, dua swalayan di Batu 10 tidak lagi menjual pembersih tangan. Begitu juga dengan swalayan di Tanjungpinang City Center, Selasa malam (17/3). Serta, tiga toko obat yang didatangi, juga tak lagi menjual pembersih tangan.

“Kosong,” ujar penjaga toko obat yang tidak ingin namanya di publis. Sedangkan toko obat lainnya, memajang pemberitahuan bahwa hand sanitizer/pembersih tangan dan masker sedang kosong. Tak sedikit warga Tanjungpinang yang mencari pembersih tangan.

Salah satu warga/pembeli, Andryas mengatakan hand sanitizer dipandang efektif untuk membersihkan tangan, karena tidak bisa setiap waktu mencuci tangan dengan sabun. “Kalau kita lagi diluar rumah kan susah mau cuci tangan. Habis pegang pintu, pegang uang, pencet nomor pin di ATM,” katanya.

Di tempat terpisah, Warga/Pembeli, Icha mengungkapkan cukup kesulitan, setelah ke beberapa toko dan apotik mencari hand sanitizer. “Kemaren tuh sempat dapat 15 botol, itupun harganya sudah Rp 25 ribu, yang biasanya Rp 11 ribu.

Selain itu, lanjutnya mau cari alkohol pun susah, karena dapat dibuat menjadi pembersih tangan. Namun, alkohol kini tak lagi bisa ditemukan di Tanjungpinang. “Alkohol, kasih baby oil dikit, atau minyak kayu putih yang sejenisnya, bisa jadi hand sanitizer,” tutupnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, NASIONAL - Pandemi Corona di Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memberikan lima arahan kepada Jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Rabu, (18/03/2020)

Berikut arahan Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan:

Jajaran Kemenhub segera mendata individu di lingkungan Kemenhub yang berpotensi terinfeksi virus Covid 19 untuk mendapatkan prioritas pemeriksaan kesehatan.

Sterilisasi ruangan kerja di Kemenhub agar segera dimulai selama 2 (dua) hari kedepan. Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas pejabat dan pegawai Kemenhub ke luar negeri.

Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian diminta mengutamakan kebersihan semua moda transportasi publik, antara lain dengan penyemprotan disinfektan tiga kali sehari.

Hal serupa agar dilaksanakan di daerah-daerah. Diharuskan ada sosialisasi publik/pengumuman di titik-titik utama transportasi publik tentang gejala (symptom) Corona dan himbauan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan, serta himbauan untuk menghindari perjalanan bagi yang merasa sakit.

"Jajaran Kemenhub agar memastikan arus transportasi logistik tetap lancar, utamanya untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin," tutupnya pada saat melakukan rapat koordinasi melalui video conference (15/3) di Jakarta. (H/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) membentuk gugus tugas penanganan virus corona. Selasa, (17/03/2020)

Gugus tugas ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden melalui Keppres No.7 Tahun 2020. Dan yang ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas adalah Wakil Wali Kota Batam.

Usai dibentuk, gugus tugas ini langsung melakukan rapat perdana, dan terdapat beberapa poin, antara lain dibentuknya tiga Kelompok kerja (Pokja) Gugus Tugas, yaitu Pokja pencegahan, Pokja penindakan, serta Pokja sosialisasi dan publikasi.

Dalam Rapat yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam (16/3). Terdapat juga kesepakatan merekomendasikan ke Wali Kota Batam, untuk 14 hari ke depan tidak ada aktivitas massal.

"Dalam waktu dekat itu antara lain musrenbang, MTQ, peringatan isra’ mi’raj, dan Nyepi. Semua akan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan,” kata Ketua Gugus Tugas.

Hal ini, sambungnya sejalan dengan surat Wali Kota Batam yang memerintahkan kegiatan belajar mengajar dari PAUD sampai SMP dilakukan dari rumah. Begitu juga surat edaran Gubernur Kepulauan Riau yang memutuskan tidak ada kegiatan belajar mengajar SMA di sekolah sampai dua pekan ke depan.

Wakil Wali Kota Batam melanjutkan persoalan virus ini, ada pada kecepatan penyebarannya. Oleh karena cepat menyebar itu, maka mata rantainya harus diputus dengan mengurangi kontak langsung antar individu. “Semua sepakat untuk melakukan gerak cepat dalam meminimalisir atau menghalangi sebaran virus corona yang kencang ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, sampai hari ini Batam masih steril. Dalam artian, dari beberapa sampel yang dikirim untuk pemeriksaan, hasilnya dinyatakan negatif virus corona.

“Mudah-mudahan dengan gugus tugas ini bisa kita tekan lagi. Tak hanya yang mungkin terpapar, tapi juga orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan,” katanya.

Kemudian, gugus tugas ini juga akan turun ke masyarakat untuk mengantisipasi pembelian berlebih (panic buying) dan penumpukan stok bahan pangan. Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan penimbunan.

“Termasuk desinfeksi dan cairan sanitasi tangan (hand sanitizer) yang sudah mulai sulit ditemukan. Padahal kita sudah dorong kantor camat dan lurah jadi yang terdepan untuk mencontohkan cuci tangan, tapi rupanya barangnya ini sulit dicari,” terangnya.

Dalam penanganan virus corona ini, pemerintah akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga. Besaran yang tersedia yakni sekitar Rp3-4 miliar. “Paling tidak untuk dua bulan ke depan kita gunakan berapa yang ada, yang penting sebaran virus ini harus benar-benar kita cut,” tutup Amsakar Achmad. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Safari Ramadhan mengatakan sebagaimana di pahami bersama Ranperda perkampungan tua, merupakan inisiatif dari DPRD kota Batam dimaksudkan menjadi solusi sekaligus payung hukum. Selasa, (17/03/2020)

Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden merespon perkampungan tua di kota Batam dengan mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan permasalahan legalitas perkampungan tua tersebut.

Selanjutnya di bentuk tim teknis penyelesaian perkampungan tua. Dan di ketahui bersama pada bulan Desember 2019, telah diserahkan sekitar 1300 sertifikat tanah di tiga titik kampung tua, Tanjung Riau - Sekupang, Tanjung Gundap - Sagulung, Sei Binti - Sagulung.

Masih sekitar 34 titik perkampungan tua yang harus di selesaikan legalitas hukumnya dan lainnya, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa materi dan subtansi Ranperda perkampungan tua belum memungkinkan untuk di selesaikan karena sangat berakitan dengan kerja tim teknis penyelesaian perkampungan tua.

Hasil koordinasi Bapemperda dan tim teknis, menyimpulkan bahwa tim teknis masih bekerja dan belum menyelesaikan semua permasalahan yang berkenaan dengan perkampungan tua.

"Untuk itu Bapemperda meminta kepada tim teknis penyelesaian kampung tua/Pemko Batam dan BP Batam harus memperhatikan melaksanakan instruksi pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan perkampungan tua," ungkapnya.

"Atas kondisi tersebut, Bapemperda meminta kepada rapat Paripurna untuk kiranya dapat memperpanjang waktu harmonisasi atau pengkajian Ranperda perkampungan tua dapat di selesaikan dengan baik, serta dapat menjadi payung hukum sekaligus pedoman dalam melakukan pengembangan perkampungan tua di kota Batam," pungkasnya.

Hal tersebut, di sampaikan pada rapat Paripurna ke IV Masa Persidangan II tahun sidang 2020, Laporan Bapemperda atas pengkajian/harmonisasi Ranperda perkampungan tua sekaligus pengambilan keputusan, (16/3) di Gedung DPRD Batam, Batam Centre - Batam.

Selanjutnya selaku pimpinan rapat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Nuryanto menyampaikan pembahasan Ranperda perkampungan tua dilakukan oleh Pansus pada rapat Paripurna ke 20 masa persidangan 1 tahun sidang 2020, sesuai tahapan.

"Berdasarkan keputusan DPRD, Ranperda perkampungan tua dilanjutkan pembahasannya dengan mekanisme penggkajian harmonisasi oleh Bapemperda, hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri tentang produk hukum daerah," terangnya.

Menanggapi apa yang di sampaikan Juru bicara Bapemperda, Selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan perpanjang waktu harmonisasi atau pengkajian Ranperda perkampungan tua, dapat disetujui.

Hal tersebut setelah mendapat persetujuan dari 34 anggota dewan yang hadir, dan di hadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Wakil Ketua DPRD Batam, Sekda dan OPD Pemko Batam, Ketua LAM Kota Batam, serta Stackholder terkait. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Antasipasi penyebaran Covid-19, Personel Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menjalani pemeriksaan suhu Tubuh dan penggunaan cairan pembersih tangan. Senin, (16/03/2020)

Suasana Apel Pagi di Mapolda Kepri pada hari Senin pagi ada sedikit perbedaan, selesai pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol. Andap Budhi Revianto S.IK.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si mengatakan kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, untuk melihat langsung kondisi Personel, apabila ditemukan ada yang demam untuk segera disarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Selain di periksa, setiap personel yang masuk di Polda Kepri wajib membersihkan tangannya dengan menggunakan cairan Hand Sanitizer," katanya di Mapolda Kepri, Nongsa - Batam.

Tidak hanya personel Polri, lanjutnya masyarakat yang datang di Polda Kepri juga disarankan untuk membersihkan tangan dengan cairan Hand Sanitizer yang telah disediakan disetiap pintu-pintu masuk diruangan Polda Kepri dan alat Digital Infrared Thermometer untuk mengukur suhu tubuh.

"Prosedur ini juga diberlakukan pada semua Polres/Ta jajaran Polda Kepri, dan pelayanan publik di Mako Polri sebagai bentuk antisipasi pencegahan penyebaran virus Covid-19 atau virus Corona," terangnya.

Dalam pemeriksaan suhu tubuh pada hari ini terlihat Wakapolda Kepri ikut serta melakukan pengecekkan suhu tubuh masing-masing Personel, tidak luput juga para pejabat utama Polda Kepri ikut menjalani pemeriksaan suhu tubuh.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ada ditemukan personel Polda Kepri yang mengalami suhu tubuh yang tinggi dan diindikasikan Suspect Covid 19. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Delegasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang terdiri dari Kepala OPD, Tokoh Masyarakat serta Pelaku Usaha mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Minggu, (15/03/2020)

Dalam pertemuan, Konjen RI Johor Bahru Sunarko menyampaikan prioritas pelaksanaan tugas Perwakilan RI di luar negeri yang mencakup, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Sedangkan wilayah kerja KJRI Johor Bahru mencakup empat Negeri, yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Ditambahkannya bahwa peluang kerjasama ekonomi di Johor dan sekitarnya cukup terbuka luas.

Termasuk potensi dan peluang pasar berbagai produk pertanian, kerja sama peningkatan konektivitas dan perhubungan, bidang kepelabuhanan, transportasi laut berupa Roro, serta Pariwisata khususnya Wisatawan Asing yang berkunjung ke Malaysia dan juga warga Negara Malaysia sendiri.

Ia berharap kedepan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Johor dapat memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Riau. Ditegaskan pula bahwa KJRI Johor Bahru siap mendukung dan mendorong, serta memfasilitasi tindak lanjut kerja sama secara konkrit yang memberikan kemanfaatan masyarakat kedua pihak.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini sangat memiliki ruang dan peluang bagi perkembangan Kepariwisataan di Kepulauan Riau, menggerakkan wisatawan dari Johor dan Negara negara lainnya yang berada di Malaysia.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti permintaan kelapa seperti apa yang di sampaikan oleh Konjen Republik Indonesia di Johor sebelumnya. Kunjungan ini perlu segera di tindaklanjuti oleh Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat agar mampu menggenjot perekonomian khususnya di Kepulauan Riau.

Ini persoalan serius yang harus di Tangani oleh semua pihak secara bersama sama. Membangun konektivitas antara Kepulauan Riau dan Johor Bahru dengan berbagai instrumen yang bisa di gunakan seperti Sosek Malindo, IMT-GT dan hubungan bilateral.

"Kepualauan Riau terus berbenah dengan penataan kawasan - kawasan sesuai peruntukannya, seperti Batam akan diarahkan kepada Industri Hi-tech Dan Jasa, Tanjung Balai Karimun sebagai kawasan industri berat, Bintan Pariwisata dan Pengolahan," terangnya mewakili Plt Gubernur Kepri, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Biro Kesra, Staff Khusus Gubernur Kepri, dan Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal, (12/3) di Johor Bahru - Malaysia. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Pers Gathering, 4 tahun (14 Maret 2016 - 2020) kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Pada Sabtu (14/3) di lantai IV kantor walikota Batam.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa kota Batam awal mulanya di bangun oleh Bapak BJ Habibie dengan hadirnya kawasan industri ringan dan berat kelangsungannya ini tidak semulus seperti yang dibayangkan.

"Untuk itu kita harus sehati untuk melanjutkan pembangunan ini. Kapada yang punya pena tajam ayolah kita berjalan sesuai dengan kepentingan, bukan pribadi. Tapi kepentingan uuntuk membangun kota Batam yang kita cintai ini," terangnya.

Di hadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Kepala Dinas dan Asisten Pemerintah Kota Batam, dan Pimpinan Media Batam, dan sejumlah wartawan cetak dan elektrinik di Kantor Walikota Batam, Batam Centre .

Ia melanjutkan, tulisan - tulisan ini, pengaruhnya besar sekali buat pembangunan kota Batam, Maka jika sesuatu yang positif maka akan menghasilkan suatu yang positif juga, Jika negatif maka akan terganggulah pembangunan kota Batam ini.

"Terima kasih telah menulis sesuai dengan fakta dan kejadian, tapi bukan pesanan/by order. Karena apa yang kita tulis itu yang harus di pertanggung jawabkan. Sama seperti saya dalam menggunakan APBD Kota Batam dan BP Batam mempertanggung jawabkannya dunia akhirat," katanya yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam.

Dengan memimpin dua pemerintahan, dan terdapat kewenangan BP Batam, serta dua sumber anggaran di padukan menjadi satu untuk membangun kota Batam, salah satunya membangun Sumber Daya Manusia (Pegawai, Pendidikan Umum).

"Dalam saya membangun dan merencanakan pembangunan kota Batam, butuh kritikan hinngga betul - betul sempurna. Apa yang kita buat untuk generasi penerus, dan tidak usah lagi ada yang menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka saya butuh dukungan, karena Batam ini milik kita," pungkasnya. (DI)