MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan total peserta yang akan mengikuti pelatihan yaitu 1.083 orang, terdiri dari 595 pencari kerja (Pencaker) dan 488 pekerja. Jum'at, (13/03/2020)

Tahun ini, ada 19 jenis pelatihan untuk pencari kerja dan 24 pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Adapun anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 9,8 miliar lebih.

Jumlah tersebut, menurun 40 persen dibanding tahun lalu. Pada 2019, anggaran yang digunakan untuk pelatihan mencapai Rp17 miliar. “Anggaran pelatihan ini kita dapat dari dana IMTA (perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing)," terangnya.

"Perolehan IMTA tahun lalu turun, sekitar Rp15 miliar. Januari-Februari tahun ini baru Rp 3,7 miliar. Kita berharap ke depan IMTA akan lebih banyak,” tutupnya, pada pembukaan pelatihan yang diadakan (12/3), di Aula PIH Batam Centre - Batam.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Batam, Muhamad Rudi menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah, di antaranya tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan, serta kebijakan pemerintah terkait masalah virus corona yang tengah berkembang saat ini.

Adapun jenis pelatihan yang diberikan kepada Pencaker adalah jenis pelatihan dasar, antara lain pelatihan keselamatan kerja K3 Madya, pelatihan dasar K3 Muda, pelatihan teknik komputer, house keeping, scaffolding, AutoCAD Muda, tata rias salon kecantikan, HRD pariwisata, akuntansi MYOB, dan bengkel motor roda dua.

Kemudian pelatihan tanaman sayur hidroponik, menjahit pola tingkat dasar, menjahit garmen, food and beverage waiter, sekuriti pratama, operator komputer, web deployment, dan welder 3G/4G.

MARITIMRAYA.COM - BATAM: Kepala Bagian Tata usaha Kantor Kesyahbanndaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Libertinus Tampubolon menyampaikan wilayah bebas korupsi (WBK) terlaksana dengan baik, perlu di benahi faktor pendukung, diantaranya sarana prasarana dalam melayani masyarakat. Kamis, (12/03/2020)

"Hal - hal yang membuat kami gagal mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang optimal sebenarnya itu adalah pelayanan dokumen kapal, barang dan lainnya di KSOP Batam cukup minim, tertutama sarana prasarana kantor. Kondisi kantor KSOP Khusus Batam kurang layak, sementara kita ini satu unit kerja pada Dirjen perhubangan laut yang ada kata Khusus," terangnya.

Hal tersebut disampaikannya pada perayaan hari jadi ke 20 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), "2 Dekade Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik", (11/3) di Gedung Graha Pena, Batam Centre - Batam.

Ia melanjutkan, ini butuh sinergiritas, dimana kata Khusus sebagaimana diketahui adalah kelanjutan dari Otorita/BP Batam yang mana disitu ada unit kerja yang namanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya adalah melakukan penyelenggaraan pelabuhan di Batam.

Disini ada benang merahnya, menurutnya Tupoksi KSOP memang lebih kepada pengawasan keselamatan, keamanan pelayaran disamping itu juga mengkoordinasi urusan pemerintahan di pelabuhan.

"Sektor wilayah pelayanan di Batam ini cukup luas, dari sisi aturan ada hal - hal yang perlu di koordinasikan. Seperti Tupoksi dengan institusi lainnya, karena terdapat tumpang tindih kewenangan yang menjadi kendala/benang merah di lapangan," ungkapnya.

Sebenarnya ini bukan sekedar Tupoksi, karena yang dilakukan adalah hal - hal yang sebagian besar itu mandatory/wajib, jadi cukup berbeda memang dengan institusi lain. Karena yang namanya transpotasi itu memang ada unit organisasi dunianya.

"Kita harus secara pelaksanaan, dan aturan itu komplit terhadap aturan - aturan yang telah di tetapkan oleh International Maritim Organitation, jadi hal - hal tersebut mandatory. Sebagai regulator dalam melakukan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran," tutup Kabag Tata Usaha KSOP Khusus Batam.

maritimraya.com - Batam, Proyek pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Batam sebagai pusat logistik berstandar internasional kembali di optimalkan, BP Batam menggandeng PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/ IPC (Indonesia Port Corporation ), melakukan pengembangan infrastruktur dan penataan Pelabuhan Batu Ampar, yang merupakan pelabuhan utama di Batam,
Adapun proyek nasional ini akan menggarap perluasan lapangan penumpukan peti kemas, penambahan 2 unit Crane Container dan alat berat pendukung di dermaga utara, pendalaman kolam pelabuhan, serta pelebaran jalan sebagai akses keluar masuk transportasi darat.

Direktur Utama Pelindo II Elvin G Magsaysay dalam konprensi pers pada Rabu (12/2) di Kantor BP Batam kepada awak media mengatakan pengembangan infrastruktur ini akan melibatkan beberapa konsorsium antaranya : Wika karya, Persero Batam, Pelindo I Medan.

"Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas kepelabuhanan, terutama di sisi utara pelabuhan, yang akan dimulai pada bulan Maret 2020" ujarnya.

Dikatakanya sebelumnya, pada 7 Januari 2020 Pelindo II dan BP Batam telah menandatangani perjanjian awal (head of agreement) tentang penyiapan kerja sama pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar beserta area pendukungnya.

Elvyn menjelaskan Pelabuhan Batu Ampar sangat potensial dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan pasar baru, mengingat posisinya yang strategis di Selat Malaka. Dengan pengelolaan pelabuhan yang berstandar international diharapkan kapal besar dapat sandar dan bongkar muat petikemas di pelabuhan Batu Ampar dan hal ini tentunya Akan membawa dampak positip untuk kemajuan perekonomian di Batam dan sekitarnya.

"Kita upayakan semaksimal mungkin kapal kontainer ukuran besar yang banyak melintasi Selat Malaka bisa sandar di dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar. Untuk itu Pelundo II akan melakukan pengerukan kolam pelabuhan menjadi 12 meter di bawah permukaan laut," jelasnya.

Area penumpukan kontainer juga akan diperluas, dari yang ada sekarang 2.5 hektar menjadi 11 hektar. Di sisi operasi, aktipitas bongkar muat peti kemas akan ditingkatkan dengan penambahan 2 unit Crane Container dan alat - alat berat pendukung lainya.

"Penambahan 2 unit Crane Container ini sangat penting agar pelayanan bongkar muat lebih cepat, lebih mudah dan efisien," Ujarnya.

Menurut Elvyn, pengembangan tahap awal Pelabuhan Batu Ampar ditargetkan selesai September 2020, dengan kapasitas bongkar muat meningkat dari 350.000 TEUs ( Twentt Foot Equivalent Unit ) menjadi 600.000 TEUs dalam setahun. Sistem operasi pelabuhan juga distandarisasi sebagaimana pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo II

"Ke depan, Pelabuhan Batu Ampar akan menerapkan gate system. Alur keluar masuk truk kontainer bisa lebih cepat dan teratur. Area terminal peti kemas yang merupakan area terbatas (restricted area) menjadi lebih steril dan aman," katanya.

Di sisi laut pelabuhan, lanjutnya, Pelindo II akan menerapkan aplikasi MOS (Marine Operating System), yang merupakan aplikasi digital pelayanan kapal pandu dan kapal tunda agar efisien. Kemudian di area terminal bongkar muat, Pelabuhan Batu Ampar akan dilengkapi Terminal Operating System yang juga berbasis digital untuk mempercepat proses bongkar muat peti kemas dari kapal ke area penumpukan peti kemas maupun sebaliknya berjalan dengan baik.

Hal ini akan berdampak positip bagi kelancaran arus barang, serta ketepatan waktu kedatangan kapal dan keberangkatan kapal . ** Red

Maritimraya.com –Batam, dalam rangka  perayaan Natal 2019 dan tahun baru masehi 2020,  Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam  bersama instansi terkait, Penyedia jasa,dan  Assosiasi Pelayaran menggelar APEL SIAGA angkutan laut natal 2019 dan tahun baru 2020 yang di pimpin Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet Silalahi, pada rabu (18/12 di lapangan parkir KSOP Khusus Batam, adapun ikrar/moto yang diangkat pada perayaan kali ini “Keselamatan Pelayaran Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama”.

Capt. Barlet S, membacakan amanat Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  kementerian Perhubungan pada apel kesiapan angkutan natal 2019 dan tahun baru masehi 2020 terkait konsolidasi  untuk memantapkan koordinasi kepada regulator dan operator di pelabuhan sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan liburan dengan lancar, aman, selamat, tertib dan nyaman.

Dikatakannya peningkatan mobilisasi masyarakat yang menggunakan moda transportasi termasuk moda transportasi laut di Batam cukup tinggi baik yang akan merayakan Natal ataupun pergi liburan, sehingga ketentuan kelaikan kapal, penggunaan tiket penumpang dan kapasitas muat barang merupakan unsur penting dalam keselamatan dan keamanan pelayaran. ”Keamanan dan keselamatan orang dan barang menggunakan kapal ke pelabuhan tujuan tanggung jawab kita bersama” Ujarnya.

Kepada maritimraya.com kepala kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Capt. Barlet S, yang akan menempati tugas baru di KSOP Klelas 1 Tanjung Balai Karimun ini mengatakan, apel siaga dilaksanakan supaya semua instansi terkait dan pihak operator pelabuhan dalam implementasi di lapangan bisa  terkoordinir dan bersinergi dengan baik, "Pelaksanaan dimulai tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2020." terangnya.

Selain itu beberapa titik posko di pelabuhan bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang mau mudik dapat merasakan kenyamanan acara Natal dan Tahun baru liburan ”Semoga tahun ini pengguna jasa benar-benar dapat merasakan Kenyamanan dan selamat sampai tujuan.” Ucap Barlet.

Diterangkannya jumlah Posko yang tersebar di Batam ada 5 Pelabuhan yakni Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Umum Harbourbay, Pelabuhan Domestik Telaga Punggur, Pelabuhan Roro Telaga Punggur, Pelabuhan Internasional Batam Centre.

Guna optimalisasi pelayanan pihak KSOP Batam telah mengizinkan Armada yang laik beroperasi untuk kebutuhan mudik dan tahun baru 2020  sebanyak 90 armada yang siap melayani kebutuhan pengguna jasa “Jika nanti kapal penumpang tidak mencukupi, kita akan menggunakan kapal milik pemerintah seperti kapal Navigasi, Patroli KPLP.” Jelasnya.

Tampak Hadir pada acara apel Siaga tersebut tantara lain, jajaran KPLP, TNI AL, KPPP, Dishub Kota Batam, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, Basarnas, Ditpam BP Batam, Penyedia Jasa Pelabuhan, Assosiasi Pelra, Ketua INSA Kota Batam Osman Hasyim. ** A Mursalim

Maritimraya.com – Batam, Gugus Keamanan Laut Komando Armada 1 (Guskamla Koarmada 1 ) TNI Al menggelar acara coffe morning bersama stakeholder maritim dalam rangka memperingati  hari Armada RI 2019, di Mako Guskamla Armada 1 Batam, pada senin  (2/12) di Mako  Guskamla Armada 1 Batam.

Dalam acara ramah tamah tersebut Danguskamla Koarmada 1, Laksamana Pertama Yayan Sofiyan ST, mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergitas dalam pengamanan laut di Selat Malaka yang melintasi perairan Sumatera, guna menciptakan kondisi keamanan laut yang kondusip dan mendukung peningkatan ekonomi di kawasan perairan lalu lintas kapal terpadat no 2 di dunia tersebut.

“Indonesia memiliki wilayah maritim yang cukup luas terutama
di Selat Malaka, kita harus rebut kembali kedaulatan ekonomi maritime wilayah
ini,” ujarnya.

Danguskamla Koarmada 1 selanjutnya menyampaikan  pentingnya membangun sinergitas pemangku kepentingan, hal ini diharapkan dapat menjadi momentum terjalin komunikasi antara pemangku keamanan laut dengan para pengguna laut dan industry maritim.

Sebagai implementasi dalam mewujudkan sinergitas, Laksamana
Pertama TNI Yayan Sofiyan ST, meluncurkan safety sailing dan pembentukan  Forum Komunikasi Komunitas Pengguna Laut &
Industri Maritim, yang mana diharapkan wadah ini akan membangun sinergi yang
kuat terutama pengguna laut di wilayah perairan Selat Malaka.

Lebih lanjut disampaikanya bahwa keberhasilan pembangunan
ekonomi maritim bisa terwujud apabila sinergitas regulator sebagai paying hukum
dan operator  sebagai pengguna  laut 
berjalan secara professional, “Dengan peluncuran safety sailing akan
lebih meningkatkan sinergi pemangku keamanan laut dan pengguna  jasa maritim di Selat Malaka “ Tegasnya.

Dalam rangkaian acara coffe morning petinggi TNI AL  dan  Kantor Pelayanan Utama  (KPU) Bea Cukai Batam  serta instansi terkait  memberikan secara simbolis kartu anggota  FKKPLIM (Forum Komunikasi Komunitas  Pengguna Laut & Industri Maritim ) kepada para pengusaha diantaranya, Bakty Basuki yang menerima dari kepala KPU Bea Cukai Batam Susila Brata.

Kepada maritimraya .com Bakti basuki mengatakan terbentuknya FKKPLIM memberikan perlindungan dunia usaha maritim dalam menghadapi era globalisasi.

“Tadi beberapa pengusaha menerima kartu anggota FKKPLIM baik
dari petinggi TNI AL dan Instansi lainnya, kalau saya menerima dari kepala KPU
Bea cukai Batam,”terangnya. **A mursalim

Maritimraya.com-Batam, Sejumlah operator keagenan kapal Fery pelabuhan Domestik Sekupang Batam mengeluhkan  tingginya kenaikan pungutan sewa –menyewa berbagai fasilitas pelabuhan serta sempitnya ruang - ruang loket,  untuk itu mengharapkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelolah pelabuhan   untuk perbaikan ruang loket yang memadai serta membuat kebijakan terkait pungutan pelabuhanan.

Hal ini maritimraya.com ketahui saat konpirmasi kepada Dewan
Pembina assosiasi pelayaran Rakyat Kota Batam Asmadi pekan lalu di pelabuhan domestic
sekupang Batam.

Dikatakanya sejak terminal pelabuhan di pugar dengan
membangun gedung baru berlantai dua,kenaikan tariff sewa menyewa loket dan pungutan
jasa lainya naik hingga  mencapai 500%,
selain itu penyediaan loket dan kantor agen ruanganya sempit sehingga pihaknya  beberapa kali menemui deputi bidang sarana
prasarana pelabuhan BP Batam untuk mengakomodir keluhan agen kapal namun belum direspon.

“Kami ingin terciptanya harmonisasi antara agen dengan
pengelolah, jadi keluh kesah ini harus kami inpormasikan kepada pengelolah
pelabuhan” Ujarnya.

Asmadi mengatakan   terutama di ruang loket ukuran 2.5 M X 3 M
dengan tenaga kerja berjumlah 5 hingga 6 orang  hal ini tentu tidak nyaman.

“ ada 10 loket yang dibangun untuk agen –agen kapal, di
dalam ruang tersebut kami gunakan membuat laporan kedatangan dan keberangkatan
kapal, pernyataan nahkoda, membuat draft penumpang, Kru list dan tiket
penumpang tentu ini  perlu tempat yang
memadai “ Sebutnya.

Adapun  Sewa– menyewa dan
pungutan jasa pelabuhanan lainya agen kapal dikenakan sebagai berikut  loket Rp.1.9 Jt/bln, Listrik Rp. 1.7 Jt/bln,
Pas Orang Rp.350 Rb/bln dan parkir mobil Rp.135 Rb/bln.

“Listrik sebelumnya di pungut Rp. 300 rb/bln untuk loket
yang tidak punya Ac dan Rp.500 rb untuk loket yang punya AC, sekarang di patok
Rp.1.75 Jt katanya untuk membantu pendingin ruangan penumpang ,begitu juga pas
orang kalau pegawai punya 6 orang kali Rp. 350 rb/bln” Tuturnya.

Dia mengharap pihak pengelolah pelabuhan domestic sekupang
Batam mengevaluasi kembali fasilitas dan pungutan pelabuhan yang dinilai tidak
wajar.

Guna perimbangan berita maritimraya.com menghubungi kepala Badan Pengelolah Pelabuhan Batam Nasrul Amri latief namun hp tidak diangkat dan mengirim WA hingga kini belum di balas.

Pelabuhan domestic Sekupang Batam beroperasi mulai jam 07
pagi hingga jam 18.00 adapun rute yang dilayari : Tanjung Balai Karimun, Dumai,
Tanjung Batu, Moro, Tembilahan, Kuala Tungkal (Jambi). **A Mursalim.

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri mengadakan rapat tentang sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Jum'at, (09/08/2019)

Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Kerpi, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan tentang sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas Ditpolairud Polda Kepri menuju WBK. Dalam kegiatan rapat bersama tersebut, sambutan dan pemaparan oleh Dir Polairud Polda Kepri Kombes Pol Benyamin Sapta T., S.I.K., M.Si

"Selanjutnya diadakan penandatangan maklumat pelayanan publik dan pencanangan pembangunan zona integritas dilingkungan Ditpolairud Polda Kepri, serta penandatanganan komitmen bersama dengan instansi dan stakeholder Kemaritiman serta masyarakat.," Terangnya.

Dalam rapat bersama di hadiri oleh, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Ka Ksop Batam, Kasubdit Humas Bakamla Batam, KKP Batam, Kasi program Bea dan Cukai tipe B Batam, Ka PSDKP Batam, Kastasiun Karantina Ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Batam.

Imigrasi Batam, Ka Kantor kesehatan pelabuhan kelas I Batam, Ka Balai Karantina Kelas 1, BP Batam, Ka Stasiun BMKG Batam, Lanud Hang Nadim, Lanal Batam, INSA Batam, HNSI Batam, Dinas Kehutanan Kota Batam dan dari JasaTransportasi Perairan Batam, (8/9) di Ballroom Pluto Hote Planet Holiday, Lubuk Baja - Batam. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Republik Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dalam rangka meningkatkan kerjasama pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai mengadakan Bilateral Meeting Indonesia - Malaysia. Kamis, (08/08/2019)

Pertemuan Bilateral Meeting ke-17 (7/8) yang berlangsung di Batam, merupakan kelanjutan dari Bilateral Meetingke–16 yang diselenggarakan di Penang, Malaysia pada tahun 2018.

Dalam pertemuan, dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan mendiskusikan beberapa topik, antara lain pertukaran informasi, sharing informasi pengenaan cukai minuman berpemanis, pengawasan dan penegakan aturan cigarette illegal, kebijakan pabean terkait e-commerce dan pengawasan penyelundupan sampah plastik.

Pertemuan kali ini mencapai hasil sebagai berikut, DJBC dan JKDM memastikan untuk menindak lanjuti hasil pertemuan yang lalu dan setuju untuk menindak lanjuti rencana program ke depan, khususnya menindak lanjuti diskusi inisiatif dog breeding facilities dalam the 26th ASEAN Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG) meeting pada bulan Agustus 2019.

DJBC dan JKDM setuju untuk melanjutkan Joint Task Force di tahun 2019 dan akan membicarakan secara lebih detail skema operasi tersebut dengan strategi yang lebih baik di tingkat teknis. DJBC dan JKDM akan merumuskan implementasi pertukaran data outward dan inward manifest secara elektronik dengan cara yang aman dan mudah.

RMCD berbagi pengalaman terkait pengenaan cukai terhadap sugar sweetened beverages (SSB) yang akan mejadi referensi DJBC dalam menyiapkan aturan pengenaan cukai di Indonesia. DJBC dan JKDM menyetujui pentingnya pertukaran informasi dalam implementasi kebijakan e-commerce dan akan mendiskusikannya lebih lanjut.

DJBC dan JKDM akan merumuskan kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters yang akan menjadi payung hukum kerjasama pabean kedua negara.

Menurutnya, MoU tersebut akan dimanfaatkan untuk memayungi kerjasama pertukaran data manifest ekspor dan imporsecara real time guna meningkatkan risk management. Risk management akan bermanfaat untuk menanggulangi penyelundupan rokok, miras, baran gelektronik, dll. Dan akan direalisasikan dalam tahun ini.

Selain itu, Ia melanjutkan DJBC dan JKDM berkomitmen untuk melanjutkan penjajakan kerjasama Mutual Recognition Agreement (MRA) on Authorized Economic Operator (AEO)untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan arus barang ekspor dan impor.

Terkait issue impor sampah yang marakakhir-akhirini, DJBC dan JKDM menyadari perlunya kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka menangani importasi sampah plastic. Oleh karena itu, DJBC dan JKDM setuju untuk menyampaikan isu ini dalam pertemuan ASEAN CECWG mendatang.

"DJBC dan JKDM memastikan untuk menyelenggarakan Bilateral Meeting ke 18 di Malaysia untuk mempererat hubungan kerjasama. Tanggal dan agenda pertemuan akan disusun kemudian melalui konsultasi kedua administrasi pabean," tutupnya pada kegiatan Patkor Kastima di Pelabuhan Batu Ampar - Batam. (*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, sejak empat tahun ini produk perikanan Indonesia yang tadinya hanya diterima di 111 negara sekarang sudah naik menjadi diterima di 147 negara. Minggu, (04/08/2019)

“Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara,” kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, (30/1) di Istana Negara, Jakarta.

Pemerintah, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan itu, saat ini juga mendorong agar pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden dengan komitmen penuh telah menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian diakui Menteri, berdasarkan evaluasi terhadap kapal perikanan Indonesia yang dilakukan dalam dua tahun terakhir, 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik.

Ia menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.

“Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulated fishing,” jelasnya

Perlu Data Yang Benar

Terkait pertanyaan Presiden mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 – 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.

“Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported,” ungkap Susi.

Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada.

“Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini,” jelas Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengemukakan, dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai USD 4.894,81 juta. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar di tahun 2018. (*)

MARITIMRAYA.COM - SUMUT : Bea Cukai Sibolga menyelenggarakan kegiatan forum Focus Group Discussion dengan tema “Menggali Potensi Perekoniamn Daerah Dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga” bersama dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Sibolga serta Pemerintah Daerah Setempat. Kamis, (01/08/2019)

Kegiatan ini terbentuk sesuai dengan misi Kementerian Keuangan yang berbunyi “Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21”. (30/7) di Terminal Penumpang Pelabuhan Sibolga - Sumatera Utara.

Serta merupakan perwujudan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Industrial Asistance dan Trade Fasilitator yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri di Indonesia.

Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Kurnia S, dalam memberikan sambutannya, mengatakan bahwa Bea Cukai saat ini dituntut untuk lebih berperan aktif dalam perekonomian negara. Jika diibaratkan, pajak negara itu seperti buah dari suatu pohon.

Sehingga Bea Cukai diharapkan tidak hanya sebagai penuai/ pemetik buah (pemungut pajak) saja, namun juga turut serta dalam mencari bibit pohon baru, menggali, menanam, memberi pupuk, membantu merawat pohon sehingga berbuah lebat dan berkembang terus.

Forum diskusi ini dihadiri oleh pemimpin daerah yaitu Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, serta Instansi Kedinasan terkait dan para Pengusaha/ Eksportir terkait, dan Agen Sarana Pengangkut.

Dalam sambutannya, Syarfi Hutauruk menyatakan dukungannya terhadap program penggalakan ekspor melalui Pelabuha Sibolga ini.

“Kami dari Pemkot Sibolga siap mendukung program pengembangan yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Sibolga. Sinergitas antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah harus terjalin dengan baik, agar bisa sama-sama bergerak,” ucapnya.

Syarfi juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini tidak hanya melibatkan wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah saja, tetapi dapat dilakukan dengan gaung yang lebih besar, seperti melibatkan Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumatera Utara, dan juga mendatangkan pebisnis Sumatera Utara dan Jawa.

Banyak masalah dan hambatan yang teridentifikasi melalui forum diskusi ini, baik dari pihak pengusaha/ eksportir maupun dari pihak pengangkutan.

Produksi yang kurang memenuhi target serta beberapa persyaratan lainnya juga yang belum dapat ditunaikan menjadi salah satu penyebab vakumnya kegiatan ekspor impor saat ini melalui pelabuhan Sibolga ini. Sementara potensi ekspor komoditas di kota Sibolga maupun Tapanuli Tengah cukup memadai.

Oleh karena itu, setelah dilakukannya forum diskusi ini diharapkan selanjutnya semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi agar Pelabuhan Sibolga dapat diberdayakan menjadi pelabuhan ekspor.

“Kami siap menerima kapal yang masuk melalui Pelabuhan Sibolga ini. Asalkan semua peraturan persyaratan yang ditetapkan sudah dipenuhi”, tegas Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga, Augustia Waruwu.

Dalam acara ini juga turut disajikan tema peduli lingkungan atau Go Green yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan namun menggunakan gelas dan teko saja. (*)

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Kapal Motor Penumpang (KMP) Sembilang terbakar saat docking di Karimun Marine Shipyard (KMS), Tanjung Balai Karimun - kepulauan Riau, tim SAR mendapati korban dalam keadaan selamat dan meninggal dunia. Kamis, (01/08/2019)

Dijelaskan Kasi Ops SAR Tanjungpinang, Eko Suprianto menyampaikan saat pekerja sedang melakukan aktifitas pemotongan materil besi di bagian dek depan/haluan kapal dengan menggunakan Las Acetelin (tabung gas) untuk pemotongan materil jenis besi KMP.

Saat pemotongan, diduga percikan api dari Cuting (pemotongan) mengenai/jatuh ke gudang material jenis cat, tiner dan mengakibatkan terjadi ledakan dan kebakaran, hingga api menjalar ke seluruh bagian lantai 1, 2 dan 3 (anjungan).

"Selanjutnya mobil pemadam kebakaran datang kelokasi kejadian dibantu dengan lori Warga 2 unit. Dan sekitar pukul 12.30 WIB (31/7) api dapat dipadamkan, namun asap kecil mashi keluar dari dalam badan kapal. Pada kecelakaan ini Korban secara Keseluruhan terdapat sebanyak 22 orang dan Meninggal Dunia (MD) tiga (3) Orang," terangnya.

Berikut data korban selamat dan meninggal dunia dari Kantor SAR Tanjungpinang:

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti penyeludupan minuman keras (mikol) ke luar kota Batam - Kepulauan Riau (Kepri). Selasa, (30/07/2019)

Dijelaskan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menyampaikan berawal dari Laporan Informasi yang didapat bahwa seorang Staf Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota Batam yang menggunakan kewenangannya untuk meloloskan pengeluaran minuman beralkohol dari Batam ke luar Kota Batam.

"Pengeluaran barang tersebut tanpa prosedur dan berdasarkan peraturan yang berlaku, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Sat Rekrim Polresta Barelang di Pelabuhan Rakyat "Pak Amat" - Sekupang," terangnya, melalui siaran pers.

Ia melanjutkan, pada tanggal (27 /7) sekira pukul 10.00 WIB, Anggota Satreskrim Polresta Barelang melihat Inisial AC bersama dengan Saudara Adriansyah (Supir) dan Inisial EF disebuah Warung Kopi yang berlokasi Pasar Sungai Harapan - Sekupang.

Dilokasi tersebut AC menyerahkan amplop berwarna coklat kepada EF. Selanjutnya EF bersama Adriansyah (supir) meninggalkan tempat tersebut dan menuju kepelabuhan dengan membawa enam (6) Kardus minuman milik Inisial AC.

Saat hendak memuat 6 kardus minuman ke kapal pompong. sambungnya mengatakan penyidik Satreskrim Polresta Barelang melakukan penagkapan terhadap EF dan mengamankan Barang Bukti berupa 6 (enam) kardus botol minuman keras dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-.

"Setelah dilakukan interogasi tentang kepemilikan barang tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap pemilik, namun sudah tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Pasal yang dilanggar : Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." pungkas Kabid Humas Polda Kepri

Barikut data informasi dari Polda Kepri terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap 1 (satu) orang staf Perhubungan Laut di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam:

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata menyampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai berkurangnya volume plastik scrap di salah satu kontainer pada saat dilakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi III DPR-RI. Kamis, (25/07/2019)

KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa pemeriksaan fisik terhadap plastik scrap tersebut telah dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan fisik, antara lain di dahului dengan pengecekan keutuhan segel pelayaran dan di lanjutkan dengan pembukaan segel pelayaran dengan disaksikan pemilik barang atau perwakilannya.

Dilakukan pengambilan foto terhadap kontainer sebelum dibuka maupun setelah dibuka, Pengambilan barang contoh dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup, menutup dan menyegel kembali kontainer, Dibuatkan berita acara pemeriksaan bersama dan ditanda-tangani oleh seluruh pejabat dari instansi yang melakukan pemeriksaan.

Ia menjelaskan, selama pemeriksaan sampai dengan saat ini terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Polda Kepri untuk pendampingan. Bahwa kondisi terakhir pada saat kontainer dibuka untuk di saksikan oleh anggota Komisi III DPR RI adalah sama dengan kondisi kontainer pada saat pertama kali dibuka dan di saksikan beberapa instansi pada saat pemeriksaan bersama, dimana kontainer tersebut memang terdapat rongga.

"Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi perubahan isi kontainer pada saat barang tersebut diperiksa oleh beberapa instansi terkait dengan isi kontainer pada saat dilakukan kunjungan oleh anggota Komisi III DPR RI. Pelaksanaan kegiatan reekspor plastic scrap akan kami lakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI H.Desmond Junaidi Mahesa, SH., M.H mengatakan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk meminta kejelasan tentang keberadaan 65 Kontainer yang dikatakan sampah menurut berita yang beredar, namun menurut pemilik barang itu adalah bahan baku plastik dan dalam proses peraturan ada beberapa Kontainer ditemukan tidak termasuk dalam konteks bahan baku karena mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Tentunya ini harus dikembalikan ketempat asal menurut peraturan Kementerian Perdagangan, tapi menurut hukum melanggar Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan harus dilakukan penindakan. Pada pertemuan hari ini dilakukan pengkajian tentang hal tersebut," terangnya.

Turut hadir pada peninjauan tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; dan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, (23/7) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam - Kepulauan Riau. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Ketua Kelompok Kerja IV, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Pokja IV Satgas PKE) menyampaikan memacu pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena hanya dapat menyumbang sebesar 15%. Rabu, (24/07/2019)

"Untuk itu di Batam terdapat dua hal yang sangat penting yaitu, ekspor dan Investasi. Namun, sangat erat kaitannya dengan birokrasi, perijinan, dalam hal ini Pokja IV di tugaskan yang mana suatu lembaga, badan yang dibentuk Menko Perekonomian. Bagaimana birokrasi tersebut, dapat memuluskan semua hal-hal yang jadi penyumbat terhalangnya invesatasi," jelasnya.

Hal tersebut, disampaikan pada Focus group discussion penyelesaian pemasalahan kebijakan dan regulasi yang menajdi kendala pelaksanaan operasional investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Dihadiri oleh, Kepala BP Batam, Setda Pemko Batam, Kadisnaker Pemko Batam, Kepala Imigrasi Batam, Kepala Bea dan Cukai Batam, Kepala Kadin Kepri, dan Stackholder terkait lainnya di Grand I Hotel, Nagoya - Batam.

Jika ingin memajukan Batam menjadi central ekonomi, menurutnya harus duduk bersama-sama, bersatu. Karena Batam mempunya potensi yang sangat besar dan Kepri punya Bintan, Batam, Karimun. ini bila menjadi provinsi ekonomi khusus akan lebih dahsyat lagi, khususya Pemerintah ingin Batam menjadi kawasan invesatsi.

Dengan banyaknya investasi yang terganggu di Batam, Ia sangat mengharapkan dalam hal ini lembaga, instansi dan stacholder terkait melakukan suatu keberanian bertindak, karena pemerintah akan membackup jika tujuannya betul-betul untuk menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan investasi yang ada.

"kapada stackholder yang ada di Batam mari kita menyatukan langkah untuk menyelesaikan sesuatu dalam foscus gropu discussion ini, tindakan apa yang diperlukan, regulasi apa yang dibutuhkan, instansi mana yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya, harus diputuskan disini, dan rekomendasi ini dibahas bersama Menko Perekonomian atau akan diteruskan ke Presiden." Pungkasnya yang juga menjabat sebagai Menkumham RI.

Berikut beberapa permasalahan Kota Batam, yang disampaikan kepada Pokja IV Satgas PKE : Terkait kewenangan tentang penempatan ketenaga kerjaan asing tertentu untuk kebutuhan tenaga ahli, kebutuhan invesatsi. Perizinan Amdal diluar kawasan industri tapi masih dalam pengwasan KPBPB Batam.

Permasalahan persyaratan HGB dalam pengurusan perizinan, Permasalahan peraturan tata niaga impor, ekspor yang berlaku dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KPBPB Batam, Permasalahan pemberlakuan KPBPB Batam sebagai wilayah FTA, Permasalahan penindakan status HPL yang menjadi wilayah kerja BP Batam, Permasalahan kerjasama pengamanan, pengesahan dan pengambil alih lahan yang terlantar dan mangkraknya inventasi.(*)

MARITIMRAYA.COM - TANJUNGPINANG : Badan Pusat Statistik Kepuluan Riau (BPS Kepri), pada bulan Juni 2019 perkembangan nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 39,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rabu, (17/07/2019)

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, Zulkifli menuturkan Ekspor Kepri pada bulan Juni 2019 mencapai US$ 787,29 Juta atau menurun dari bulan Mei 2019 sebesar US$ 1.303,19 Juta.

"Penurunan ekspor Kepri ini, dipengaruhi penurunan Ekspor Migas dan Non Migas pada Juni 2019," ungkapnya di Tanjungpinang.

Ia melanjutkan, untuk Ekspor Migas pada Juni 2019 sebesar US$ 114,22 Juta atau sebesar 78,90 persen dibandingkan Mei 2019. Sedangkan non Migas Juni 2019 mencapai US$673,07 Juta atau turun 11,67 persen dibanding Mei 2019.

Ekspor Non Migas menjadi penyumbang terbesar pada perkembangan ekspor di Provinsi Kepri sebesar 60,80 persen, sedangkan Migas menjadi penyumbang terbesar ekspor Kepri periode Januari sampai dengan Juni 2019.

"Sementara untuk komoditas terbesar pada ekspor Kepri adalah komoditas minyak dan lemak hewan/nabati (HS15), Komoditas kapal laut (HS 89), Komoditas kokoa/coklat (HS 18) dan Komoditas ikan dan udang (HS 03)," tutup Kepala BPS Kepri. (*)