Oktober 2019
no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman





maritimraya.com - Batam, Sejalan dengan Nawacita Presiden RI, “arsip” diharapkan menjadi simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat menjadi bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Oleh karna itu membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam menyadari pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya pengarsipan di lingkungan BP Batam.





Badan Pengusahaan Batam melalui Biro Umum dan Sekretariat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Kearsipan Unit Kerja bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada Rabu, 23 Oktober 2019, di ruang Balairungsari BP Batam, Bimbingan Kearsipan diikuti oleh lebih dari 50 peserta perwakilan tata usaha dan arsiparis dari 22 unit kerja di lingkungan BP Batam.





Kepala Biro Umum dan Sekretariat, Ilham Eka Hartawan dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi BP Batam dalam mewujudkan pelayanan jasa perizinan yang andal bagi masyarakat tentu perlu didukung oleh sistem administrasi yang baik, profesional, berteknologi, dengan sumber daya manusia kearsipan yang loyal, berdedikasi tinggi, dan berkualitas.





“Pengelola arsip membutuhkan kualifikasi dan kompetensi untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip yang profesional, mandiri dan independen. Untuk itu menjadi tanggung jawab bagi kami untuk memberdayakan sumber daya manusia kearsipan sehingga arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dapat ditata dan dikelola dengan baik, sekaligus sebagai aplikasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, Open, Clean and Good Governance,” ungkap Ilham.
Bimbingan ini menghadirkan narasumber Kasubdit Pusat 1 ANRI, Yayan Daryan. Ia mengatakan Arsip sebagai bukti otentik pelaksanaan kegiatan pemerintahan memiliki peran sangat strategis dalam Reformasi Birokrasi.





Sesuai dengan Undang-Undang tentang Kearsipan (UU 43 Tahun 2019), arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip miliki negara, termasuk arsip BP Batam.





Pengarsipan yang baik akan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengambilan keputusan (kebijakan publik yang tepat dan transparan), menjadi bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan bukti otentik terpercaya dalam pertanggungjawaban, serta menjamin keberlanjutan kegiatan yang konsisten dan terintegrasi.





“Kita berada di lingkungan yang sifatnya melakukan tata laksana pemerintahan dan berhubungan dengan tata naskah dinas, agar arsip menjadi akuntabilitas kinerja yang transparan maka penting pelaksanaan pengelolaan arsip. Maka diaturlah arsip itu dikelola dengan baik bukan hanya untuk kebutuhan internal BP, tapi akuntabilitas kinerja bagi masyarakat luas dan stakeholders BP Batam,” jelas Yayan.





Yayan menambahkan bahwa pengelolaan arsip yang dikelola dengan baik benar bukan hanya untuk kepentingan internal organisasi, melainkan untuk kebutuhan masyarakat luas atau stakeholders BP Batam. Pengelolaan arsip terus dikembangkan untuk memenuhi akuntabilitas dan kredibilitas instansi. **Mc red.


no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman





maritimraya.com - Batam, Dalam rangka peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BP Batam menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE Versi 4.3 menuju penerapan Penerapan 100% E-Procurement, pada Selasa (8/10) yang bertempat di Conference Room, IT Center BP Batam.





E-Procurement atau Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.





“Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan setelah adanya Nota Kesepahaman antara BP Batam bersama LKPP pada Agustus lalu,” ujar Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Sylvia J. Malaihollo, selaku penanggung jawab LPSE BP Batam.





Sylvia J. Malaihollo menambahkan, “dengan adanya Aplikasi SPSE Versi 4.3, mulai dari SIRUP dengan seluruh model pengadaan, baik itu tender, pengadaan langsung, dsb secara menyeluruh sudah dapat kita lihat di ujung akan menjadi sama sehingga ke depannya kita bisa melihat realisasi perencanaan yang kita sudah tetapkan di SIRUP yang sudah ditentukan di awal.”





“Dari sana kita dapat melihat untuk ke depannya, di tahun-tahun berikutnya kita dapat melakukan estimasi supaya merencanakan sesuatu lebih optimal,” tambahnya.





Lebih lanjut Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE, Ichwan Makmur Nasution, selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3, mengapresiasi dan bangga terhadap minat BP Batam untuk secara 100% E-Procurement, karena memang sejalan dengan LKPP yang ingin agar penghargaan tidak hanya tender yang dilakukan perusahaan elektronik, tetapi seluruh pengadaan yang 5 metode tadi.





Ichwan Makmur Nasution berharap PPK, Pokja bisa melakukan pengadaan elektronik secara 100%, tidak hanya tender, pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tetapi juga swakelola.





Sosialisasi yang diikuti oleh lebih dari 50 peserta tersebut, terdiri dari Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan BP Batam dan LPSE Bintan. **(MC red)


no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

.





maritimraya.com- Batam, Pasca pelantikan Kepala Badan Pengusahaan Batam ex-offcio sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang telah dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang dilaksanakan pada Jumat, 26 September 2019, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, maka Edy Putra Irawady resmi mengakhiri jabatannya selaku Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan digantikan oleh Muhammad Rudi.









Serah terima Jabatan Pimpinan BP Batam dari Pejabat Lama, Edy Putra Irawady, kepada Pejabat Baru, Muhammad Rudi, dilaksanakan pada Rabu, (2/10) di Gedung Balairung Sari, BP Batam.





Sebelumnya, mantan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tanggal 7 Januari 2019 di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.





Dalam sambutannya, Edy Putra Irawady mengungkapkan rasa syukurnya karena telah mendapat kesempatan bertugas untuk memimpin BP Batam dan melihat kegiatan investasi, serta ekspor dengan dimensi yang luas dan sistemik. Ia juga menyampaikan, dengan 3 tugas yang diberikan Dewan Kawasan PBPB, yaitu harmonisasi perizinan, meningkatkan kenyamanan berusaha, dan menyusun pedoman Ex-Officio, Edy berpikir pekerjaannya lebih ringan dari yang sebelumnya.





“Namun ketika saya sudah memetakan dan memahami kedudukan tugas fungsi dan kewenangan BP Batam, ternyata tugas saya sangat menantang dan penuh peluang ibadah,” aku Edy.





Selama mengemban jabatan sebagai Kepala BP Batam, Edy juga merasa diberi amanah untuk bertanggung jawab menggerakkan, memanfaatkan, membina, dan mengembangkan kapasitas 2.728 karyawan yang ada di BP Batam. Selain itu, mengelola secara transparan dan akuntabel BP Batam selaku BLU, serta membuat, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kerjasama usaha dan konsesi juga menjadi bagian dari tanggungjawab Edy.





“Dalam 8 bulan bersama BP Batam, saya berpikir pengembangan investasi dan kegiatan ekspor termasuk pariwisata sangat membutuhkan: kredibilitas, konsistensi dan kepatuhan agar BP Batam cepat tumbuh berkembang maju menjadi andalan perekonomian Nasional. Untuk itu, restrukturisasi dan revitalisasi pengembangan KPBPB Batam juga harus segera ditindaklanjuti,” Kata Edy.





Ia turut mengucapkan selamat kepada para pimpinan yang telah dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jumat lalu. Ungkapan rasa terima kasih juga Edy haturkan kepada kedua rekan Edy selama lebih dari 8 bulan mengabdi di BP Batam, yaitu Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum periode sebelumnya, Purwiyanto, yang kini resmi menjadi Wakil Kepala BP Batam, dan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha periode sebelumnya, Dwianto Eko Winaryo.





Tak lupa, Edy berpesan, baik kepada para pemimpin baru dan seluruh karyawan agar dapat bersinergi guna menjaga, meningkatkan dan menyejahterakan BP Batam.





“Saya mohon Pak Rudi dapat memberikan kasih sayang dan bimbingan yang sama bagi karyawan BP Batam dan Pemkot yang tentu kompetensinya berbeda. Namun jika kedua lembaga ini dapat bersama mengedepankan tanggung jawab dengan kewenangan sebagai pelaksanaan tanggung jawab, maka ini akan menjadi leverage dan selling point Batam,” tutup Edy Putra Irawady.





Turut hadir dalam sertijab itu Sekretaris Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidjo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengusahaan Shahril Japarin, Ketua Otorita Batam periode 1998—2005 Ismeth Abdullah, mantan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Ketua PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi, Ibu Sri Redjeki Edy Putra Irawady, para undangan serta sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan BP Batam dan Pemko Batam.** (MC Red )