maritimraya.com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Edy Putra Irawady, didampingi Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni; Direktur Promosi dan Humas, Dendi Gustinandar; Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana, Purnomo Andiantono, Kasubdit Pengamanan Aset, Edi Santoso, melakukan peninjauan lahan dan aset BP Batam pada Sabtu dan Minggu lalu (14-15/9).
Kepala BP Batam beserta rombongan juga menyempatkan untuk turun dan melihat langsung keadaan yang ada di lapangan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pulau Batam.
Adapun kegiatan peninjauan yang dimulai dari pagi hari hingga sore tersebut dilakukan untuk melihat dari dekat keadaan Pulau Batam secara keseluruhan mulai dari kawasan Industri Sekupang, Tanjung Uncang, Kabil, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim Batam serta Bengkong Laut.
Edy Putra Irawady menginstruksikan kepada jajarannya untuk memasang papan peringatan, tidak hanya berupa larangan, tetapi juga informasi mengenai ancaman pidana jika ada yang melanggar peraturan. Hal tersebut guna menghindari adanya “Invisible Authority” di wilayah otoritas BP Batam yang sangat mengganggu kegiatan investasi di Batam.(MC red)
maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan permohonan perizinan lahan, dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kini pengajuan permohonan dokumen lahan dapat diakses melalui sistem yang bernama Land Management System (LMS) online.
LMS online sendiri merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan lahan yang ada di Kantor Pengelolaan Lahan.
“Tujuannya supaya lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam kepengurusan dokumen lahan,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni, melalui Kepala Bagian Administrasi dan Informasi Lahan, Yarmanis.
Sebelum LMS online, sudah ada sistem pendahulunya sebagai pintu masuk dari kepengurusan dokumen lahan yang dipakai, yaitu Batam Single Window (BSW).
BSW sendiri dikenal sebagai aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah pengelolaan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mobile apps BSW ditujukan bagi masyarakat/publik untuk mempermudah pengajuan perizinan dan melakukan tracking/monitoring secara daring menggunakan smartphone.
Terhitung mulai 1 Oktober 2019, terhadap BSW ini akan dilakukan pengembangan dan pelayanan perizinan lahan akan dialihkan ke sistem LMS online, dan LMS satu-satunya platform kepengurusan lahan BP Batam.
Awalnya, kata Imam Bachroni, BP Batam memberlakukan kepengurusan dokumen lahan menggunakan BSW. Namun seiring dengan penggunaannya, kami menangkap kebutuhan user yang tidak terakomodir dalam BSW. “Oleh karena itu dikembangkan sistem ini untuk menjawab keluhan user.”
Imam menjelaskan, pengguna LMS online dibagi menjadi tiga, yaitu pengembang (developer), notaris, dan individu. Jika dulu saat penggunaan BSW developer harus berulangkali mengunggah dokumennya ketika mengajukan dokumen pecah PL atau IPH yang jumlahnya ratusan, kini pemohon cukup mengunggah sekali, namun pengajuannya bisa dilakukan berulang-ulang.
“Itu yang kami disebut Dokumen Sentris. Pemohon nantinya masing-masing memiliki master document yang bisa digunakan untuk mengajukan permohonan berulang kali. Jadi tidak setiap pengajuan diunggah. Ada library tersendiri untuk dokumen-dokumen pemohon,” ujarnya.
LMS online, juga dikatakannya lebih interaktif. Informasi hasil verifikasi dapat langsung dibaca oleh pemohon mengenai kekurangan dokumen atau lainnya. Semua komunikasi telah terekam di LMS online.
Selain itu, LMS online juga lebih informatif. Status permohonan yang diajukan kini dapat dipantau dari aplikasi. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam untuk mencetak fakturnya atau surat pemberitahuan. “Pemohon dapat mencetak sendiri dokumennya di LMS online,” kata Imam.
Untuk dapat mengakses LMS online, pengguna harus memiliki akun yang dapat didaftarkan dengan mencantumkan NPWP apabila dia pengembang atau perusahaan, akta notaris atau akta PPAT apabila Notaris, dan Nomor KTP apabila individu (perseorangan).
Kantor Pengelolaan Lahan meyakini, LMS online sangat berdampak pada percepatan kepengurusan dokumen lahan. LMS online sudah berjalan sejak awal tahun 2018 dan mampu melayani 40 hingga 60 dokumen per hari dari rata-rata 150 dokumen yang masuk secara keseluruhan.
“Karena yang tadinya proses dokumen bisa mencapai hitungan bulan, sekarang rata-rata kepengurusan dokumen lahan hanya tiga hari untuk IPH,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan.
Untuk dokumen yang telah selesai, namun terdapat kesalahan, harus dikoreksi terlebih dahulu atau dilakukan perubahan data. Ada dua metode dalam perbaikan dokumen tersebut. Pertama, dapat dilakukan melalui email yang disertai dengan penjelasan permasalahan dan melampirkan dokumen pendukung.
Kedua, perbaikan dapat dilakukan dengan mendatangi ruang konsultasi yang berada di Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam dengan mengisi form permohonan perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung.
“Selain itu, pembayaran juga sudah bisa dengan saluran yang kami sediakan, seperti ATM, M-banking, dan lain-lain. Jadi tidak perlu setor langsung ke bank tertentu. Sistemnya sudah host-to-host dan langsung tercatat di penerimaan BP Batam,” jelas Imam. Secara bertahap LMS online akan disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dalam penggunaannya.** (MC red)
maritimraya.com - Batam Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi salah satu penerima penghargaan “Apresiasi Mitra Pemberi Beasiswa”, kategori Bronze dari Universitas Indonesia (UI).
Ajang apresiasi yang dilaksanakan pada Kamis (12/9/2019) di Balai Sidang UI kampus Depok, merupakan bentuk apresiasi kepada mitra yang berdedikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Tridarma melalui beasiswa tugas belajar.
Ajang apresiasi ini dihadiri oleh ratusan perwakilan institusi maupun perorangan yang telah berpartisipasi menunjang kelancaran proses belajar mengajar di UI melalui dukungan beasiswa.
Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met., menyampaikan ucapan terima kasih kepada BP Batam, selaku institusi pemerintah, yang mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada karyawannya yang lolos uji menjadi mahasiswa UI. Apresiasi Mitra Pemberi Beasiswa ini diterima oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia BP Batam, Lilik Lujayanti, mewakili Kepala Badan Pengusahaan Batam.
Menurut Rektor UI, SDM unggul adalah salah satu kunci kesuksesan bangsa. Untuk mencapai kualitas yang ditetapkan diperlukan dukungan finansial kepada para mahasiswa berprestasi agar dapat mencapai cita-citanya. Karena itu, atas nama civitas akademika, apresiasi ini kami sampaikan kepada para mitra pemberi beasiswa.
Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Lilik Lujayanti, mengatakan bahwa BP Batam telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Tercatat 29 pegawai lolos uji dan disiapkan untuk menjalani program belajar S2 di beberapa universitas ternama, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan Intitut Teknologi Bandung. Sembilan di antaranya adalah karyawan penerima beasiswa yang diterima di Universita Indonesia.
Lilik menuturkan, hal ini sesuai dengan harapan pimpinan BP Batam yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas SDM, dengan harapan SDM BP Batam mampu menjadi generasi yang memenangkan persaingan global serta menjaga estafet pembangunan Batam ke depan melalui optimalisasi aset yang dimiliki BP Batam.
“Hal ini merupakan harapan besar para pimpinan BP Batam. SDM unggul merupakan eksosistem investasi. Peranannya sangat penting bagi pengembangan Batam sebagai tujuan kawasan investasi yang berdaya saing di Asia tenggara,” ungkap Lilik saat ditemui di ruang kerjanya.
Lilik Lujayanti juga mengungkapkan pengarahan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Purwiyanto, yang mengatakan bahwa Batam merupakan daerah yang unik dan penuh tantangan.
“Batam memiliki pekerjaan yang tidak mudah dan lebih sulit bila dibandingkan dengan sejumlah kementerian yang lain. Tantangan yang dihadapi Batam juga bukan tantangan yang mudah, melainkan persaingan dunia internasional yang harus dihadapi. Dirinya meyakini bahwa kualitas SDM atau pegawai di dalam organisasi, secara otomatis akan menentukan arah pembangunan dan perkembangan daerah,” kata Lilik Lujayanti mengutip pernyataan Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam.
Selain peningkatkan kualitas SDM di internal organisasi, BP Batam juga berkomitmen terhadap pengembangan kualitas SDM yang ada di Batam. Pentingnya SDM sebagai bagian dari ekosistem, membuat BP Batam kini terus mencoba menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang berniat mendirikan sekolah vokasi khusus yang menghasilkan lulusan SDM dengan skill khusus yang dibutuhkan oleh industri kini dan ke depan.
Sebagai langkah awal yang besar, pada tahun ini, Apple Developer Academy dan Kirana Angkasa Polytechnic hadir di Batam untuk mendukung dunia penididikan Batam agar tercipta tenaga kerja andal yang dibutuhkan industri Batam, khususnya di bidang logistik, aero, dan teknologi.* (MC red)
maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018. Penghargaan ini adalah yang ketiga kalinya diterima BP Batam di Tahun 2019.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt. dan diterima oleh Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam, Agung Presetya Adi mewakili Kepala BP Batam, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9) lalu.
Menurut Agung Prasetya Adi kesuksesan BP Batam dalam meraih penghargaan WTP selama tiga tahun berturut-turut adalah karena komitmen tinggi pimpinan untuk menjaga kualitas laporan keuangan instansi. Ia juga mengapresiasi usaha pimpinan yang tanggap dalam menindaklanjuti temuan BPK di BP Batam.
“Penghargaan WTP merupakan akuntabilitas laporan keuangan yang tertinggi. Dengan adanya akuntabilitas entitas tersebut, pertanggungjawaban laporan sudah terselenggara sesuai dengan standard akuntansi. Ini tidak lain adalah buah hasil dari komitmen pimpinan dan kerja sama dari seluruh pihak di BP Batam,” jelas Kepala SPI BP Batam.
Ia meyakini, dengan dasar komitmen inilah akan timbul efek domino kepada unit-unit terkait, baik unit akuntansi maupun unit pelaporan, yang bekerja keras untuk mengadakan pertanggungjawaban berupa pencatatan, pengikhtisaran, penglasifikasian, hingga terwujudnya laporan akuntansi.
“Arahan dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, ke depan para intansi pemerintahan diminta peralihan dari tangible asset menjadi intangible asset. Artinya, ada kreatifitas, ide-ide, serta gebrakan-gebrakan di bidang SDM sehingga lebih maju dan berani untuk meningkatkan performa instansi. Karena saat ini, laporan keuangan sifatnya masih historis. Jadi, kita butuh lebih daripada itu,” kata Agung.
Dalam prosesnya, Agung menambahkan, BPK akan memeriksa catatan laporan keuangan yang menghasilkan opini dan catatan lain. Adapun yang dimaksud dengan catatan lain tersebut adalah pertama, berupa pemeriksaan terhadap ketaatan, yaitu seberapa jauh entitas itu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah sistem pengendalian internal, yakni apabila sistem pengendalian internalnya juga baik, maka akan selaras dengan kualitas instansi terkait.
“Kita harapkan kerja keras ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak boleh lengah, semua laporan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan setiap ada kelemahan, harus segera dilaporkan. Itu yang terpenting,” tutup Agung. **(MC/red)
Maritimraya.com- Batam, Guna berjalanya roda organisasi agar tidak terjadi kevakuman, Sejumlah Perusahaan Pelayaran Rakyat Batam yang tergabung dalam wadah Assosiasi perusahaan Pelayaran Rakyat (Pelra ) sekota Batam menggelar silahturahmi guna memantapkan eksistensi organisasi PELRA Batam, dengan melakukan perombakan (reshuffle) kepengurusan di tubuh Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Pelra Batam, serta menyusun persiapan Muscab Pelra Batam, acara yang di gagas Dewan Pembina dan penasehat serta tiga (3) Anggota ini dilaksanakan pada sabtu (14/9) di Batam.
Dewan Penasehat DPC Pelra Batam, Asmadi menerangkan kepengurusan DPC Pelra Batam masa bakti 2014 -2019 telah berakhir sejak Januari yang lalu, untuk mengisi kekosongan kepengurusan maka diambil inisiatif agar kevakuman ini segera berakhir dengan melakukan pertemuan secara intens bersama anggota, “ Pertemuan sudah berlangsung lima (5) kali guna memilih ketua Harian dan menyusun persiapan Muscab 2019 -2024 dikonsolidasikan ke DPP” Ujarnya.
Dikatakanya selama ini hampir tidak terlihat keberadaan pelra, hal ini karena kurangnya pembinaan dari pemerintah, nawacita dan program poros maritim dunia tampak masih jauh dari tujuan dan belum menyentuh pelra yang merupakan urat nadi transportasi sungai, danau dan penyeberangan antar pulau.
Selain itu Pelra melayari jalur –jalur tradisional terpencil dan terisolasi dengan jarak tempuh jauh dan memakan waktu lama , berbagai sembako, dan material bangunan diangkut kepelosok memenuhi kebutuhan masyarakat.”Pelra ini kontribusinya luar biasa, tapi saya prihatin seakan di anak tirikan keberadaanya,”Ujarnya.
Sementara, Ketua DPC Pelra Batam( Demisioner) Andi Masadiyat kepada maritimraya.com mengatakan pertemuan ini mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang selama ini mungkin ada terbengkalai sehingga perlu dilakukan pembenahan internal, pertemuan silahturahmi yang dihadiri dewan penasehat, Pembina dan Anggota/pengurus untuk menyusun kepengurusan yang baru karna ada yang meninggal dunia dan di pandang perlu diadakan reshuffle.
Dijelaskanya reshuffle antara lain pembentukan ketua harian yang dijabat oleh Wandi, adapun perusahaan yang tergabung di DPC Pelra berjumlah 28 perusahaan.
Secara terpisah Wandi kepada maritimraya.com mengatakan siap menerima mandat sebagai ketua harian dan akan mewujudkan DPC Pelra Batam sebagai organisasi berwibawa dan bermartabat seperti kejayaan masa lalu, untuk merealisisasi kan hal tersebut dirinya mintak dukungan semua pihak, ‘Dukung, kalau berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing, maju sama-sama,”Ucapnya.
Selanjutnya Direktur PT. Batam Putra Tempatan ini memiliki agenda selama 38 hari kerja akan melakukan Revitalisasi, Legalitas kantor DPC Pelra Batam, memediasikan legalitas perusahaan anggota ke instansi terkait supaya memenuhi syarat dan bisa mandiri, dan menjalankan arahan walikota Batam, M. Rudi untuk mendirikan Koperasi Pelra,”Agenda ini kami akan lakukan, agar semangat rekan-rekan Pelra tumbuh kembali dengan perubahan yang lebih baik,”Ujar Wandi.**red
Maritimraya.com-Batam, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 khusus Batam, bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batam, dan Anggota DPC INSA Batam menggelar Gerakan Bersih Laut dan Pantai seluruh kawasan pelabuhan dan galangan di Batam pada kamis (12/9). Sebelumnya diawali dengan upacara apel bersama seluruh peserta yang di Pimpin Kepala KSOP kelas 1khusus Batam Capt. Barlet S
Sejumlah armada patroli KNP.330, KNP.376,KNP.592, RBB KPLP milik KSOP Kelas 1 Khusus Batam, 1 unit kapal Patroli Pol airud Polda Kepri, dan puluhan kapal pancung dikerahkan menyisir perairan Sekupang, Tanjungriau, dan beberapa petugas dengan menggunakan peralatan mencedok sampah yang dibuang di laut keatas kapal.
Pantauan maritimraya.com diatas kapal KNP.592 yang dinahkoda Capt.Taupik, KNP.592 menyisir di kolam Bandar pelabuhan dan galangan untuk mencedok sampah yang dikomando Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum KSOP Kelas 1 khusus Batam Letkol Marinir Eko Priyono Handoyo, Sementara di sepanjang pantai perairan Sekupang dan Galangan kapal sejumlah petugas berjalan memungut sampah –sampah berupa kayu, rumput , plastic yang hanyut ke pantai.
Aksi gerakan bersih laut dan pantai ini dilakukan serentak di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) 2019
Kepala KSOP kelas 1 Khusus Batam Capt. Barlet S didampingi Eko Priyono H, Ketua DPC Insa Oshman Hasyim kepada Awak media mengatakan Gerakan bersih laut dan pantai di mulai pukul 7.30 sampai 9 pagi secara optimal, jadi untuk aktivitas di kantor di hentikan sementara dalam rangka melakukan gerakan bersama bersih laut dan pantai dengan melibatkan Instansi Vertikal, Assosiasi Galangan, INSA dan BUP. " Jadi seluruh pelabuhan dan galangan di Provinsi Kepulauan Riau ikut bersih-bersih pantai," Ujar mantan KSOP Ambon.
Dikatakanya,kebersihan laut dan pantai sangatlah penting, karena dengan lingkungan perairan bersih berdampak positif bagi kehidupan biota laut dan lalulalang kapal, dari penyisiran di laut dan pantai banyak ditemukan material sampah berupa, Kayu, Plastik, rumput laut diangkat keatas kapal dan dimasukan kedalam karung, “Kami menghimbau kepada operator kapal dan penumpang kapal untuk menghindari membuang sampah dilaut,” Ujar Barlet.
Selain itu dampak kebakaran hutan di Jambi, Pekanbaru dan Kalimantan pandangan di laut sedikit gelap, dihimbau kapal yang hendak berangkat untuk lebih waspada dan mengaktifkan navigasi agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, " Jarak pandang sekitar 1000 M masih aman," Terangnya.
.Sementara Ketua DPC INSA Kota Batam Osman Hasyim mengatakan dukunganya terhadap kegiatan yang dilakukan KSOP Batam, hal ini karena laut disamping sebagai lalulalang kapal juga memiliki potensi hewani yang tak habis-habisnya, sehingga tugas kita untuk menjaga kebersihan laut dan pantai bersama-sama
kegiatan dilakukan secara serentak gerakan bersih laut dan pantai sangat bagus dan merupakan kampanye atas kesadaran cinta laut, sehingga masyarakat semangkin peduli pentingnya menjaga laut dari pencemaran limbah sampah terutama sampah plastic, “Semua yang berbisnis dengan laut termasuk pariwisata harus bersama-sama ikut terlibat kegiatan ini,tentunya jika laut dan pantai kita bersih dapat menarik wisatawan datang ke Batam”Ujarnya.**Redaksi
Maritimraya.com- Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam berupaya menggaet investor dalam ajang China International Fair for Investment and Trade (Pameran Internasional China untuk Investasi dan Perdagangan/CIFIT) 2019 yang digelar di Xiamen International Conference and Exhibition Centre, Xiamen, China pada 8 - 11 September 2019.
Kegiatan tahunan ini dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung dan peserta pameran yang berasal dari institusi pemerintahan, agen promosi investasi asosiasi bisnis dan prusahaan multinasional yang berasal dari 100 negara.
Keikutsertaan BP Batam dalam kegiatan CIFIT 2019 ini merupakan kegiatan bersama yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian. Delegasi Indonesia, dalam ajang ini, selain BP Batam, juga mengikutsertakan beberapa kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwiyanto Eko Winaryo, di hadapan para investor memaparkan tentang potensi, peluang dan kemudahan investasi yang ditawarkan di Batam sehingga diharapkan mampu menarik investor asal Tingkok untuk berinvestasi di Batam, khususnya di Bidang Kelautan, Pertanian dan Eco/Toyyiban City. Ia juga memaparkan tentang SEZ Batam dan kesiapan Batam dalam Industri 4.0.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Fujian, Guo Ningning, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya konektivitas yang terintegrasi antara kedua negara, China - Indonesia. Ia juga berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dan RRT, dalam hal ini Provinsi Fujian, lebih erat ke depannya terutama di bidang logistik, keuangan dan investasi.
Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, mengatakan kerjasama RI dan Fujian di bidang investasi dan perdagangan harus lebih ditingkatkan. “China akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan Indonesia aka, jadi ke-6 di dunia,” katanya.
“Tidak ada pilihan lain selain merekatkan kerjasama yang lebih dari kedua negara,” tambah dia.
Djauhari Oratmangun juga menegaskan pernyataan Wakil Gubernur Fujian, bahwa kerjasama Provinsi Fujian di bidang investasi dan perdagangan sangatlah baik. “Fujian juga merupakan daerah maritim, sama dengan Indonesia,” katanya.
CIFIT saat ini merupakan acara promosi investasi internasional China yang bertujuan memfasilitasi investasi bilateral. Ini juga merupakan acara investasi global terbesar yang menampilkan pameran investasi dan perdagangan, Forum Investasi Internasional (IIF), serangkaian seminar tentang isu-isu investasi panas, dan symposium proyek investasi. (MC/ red)
maritimraya.com - Batam, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (5/9). Agenda Kunjungan kerja ini dalam rangka diskusi terkait tata pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Bp Batam. Rombongan diterima oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, Kepala SPI BP Batam Agung Prasetya Adi, Direktur Rumah Sakit BP Batam Sigit Riyarto, serta perwakilan unit kerja di lingkungan BP Batam.
Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dewi Pusporini mengemukakan bahwa tujuan kunjungan ke BP Batam adalah dalam rangka meninjau sistem tatakelola PNBP yang ada di BP Batam secara keseluruhan sehingga menjadi good and clean Government.
Dewi Pusporini mengatakan, dalam Bidang Keuangan dan Perencanaan ini, lebih difokuskan kepada pengelolaan yang digunakan serta saran dan masukan monev kinerja yang lebih kepada proses seperti penggunaan aplikasi.
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, menjelaskan Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2011 bahwa seluruh penerimaan dikelola sendiri.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ialah rujukan bagaimana Pengelolaan Layanan Umum kemudian Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pembayaran Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BP Batam.
Siswanto memaparkan, sumber PNBP BP Batam berasal dari Pengelolaan Lahan, Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pengelolaan Air dan Limbah, Rumah Sakit, dan Kantor Pusat.
“Dengan pengelolaan keuangan BP Batam yang sistematis mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penata usahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Perumusan Kebijakan guna meraih good and clean government sehingga dalam Laporan Keuangan BP Batam sudah tiga kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” kata Siswanto.
“Mekanisme penanggulangan piutang yang bermasalah adalah dengan menerbitkan surat peringatan atas piutang yang belum dibayar, pengenaan denda terhadap faktur yang terlambat dibayarkan, melakukan tindakan penyerahan Piutang di atas 2 tahun kepada KPKNL,” jelas Siswanto lagi.
Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dewi Pusporini mengungkapkan, “Kami menginginkan informasi dari BP Batam mengenai pengelolaan PNBP terkait piutang, tetapi yang kami terima itu sungguh luar biasa ternyata di sini sudah systemize sekali dan kami sangat menginginkan kerjasama lebih lanjut agar ada perbaikan pada sistem penerimaan kami di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,” kata Dewi Pusporini.
Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, mengapresiasi kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan mengatakan bahwa BP Batam siap untuk membantu secara keseluruhan perbaikan sistem di sana, sehingga bisa memberi efek yang positif di DPR RI.* (rillis Red)
Maritimraya.com – Batam, Sejumlah Nelayan yang tergabung Tim Investigasi di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam mengeluhkan kegiatan pekerjaan bawah air oleh perusahaan Salvage dan keagenan kapal PT. Snepac, pekerjaan aktifitas pemotongan bangkai kapal yang tenggelam di perairan perbatasan Batam – Singapura, kawasan perairan tersebut merupakan salah satu tempat nelayan mencari ikan.
Hal ini dikatakan Ketua Tim Investigasi HNSI Kota Batam Ridwan kepada maritimraya.com pada rabu (4/9) yang juga berprofesi sebagai nelayan, Ridwan mengatakan perusahaan salvage yang melakukan aktifitas pemotongan bangkai kapal kargo MV. Thorco Cloud tidak pernah berkoordinasi dengan nelayan Batam, khususnya Nelayan Tanjung Uma dan sekitarnya yang terkena dampak, “Kami mintak perusahaan salvage PT. Snefac membuka diri dengan nelayan yang ada diseputaran perairan yang terkena dampak,” Ucapnya.
Selain itu Ridwan mempertanyakan perizinan terutama dari aspek analisa dampak lingkungan (Amdal) dan Dinas Perikanan Kota Batam, karena pekerjaan pemotongan bangkai kapal serta muatan dikerjakan malam hari, “Kapal pompong nelayan berserakan disitu,itu wilayah tempat kami mencari ikan terutama pada malam hari, seharusnya kami diberitahu dan dilibatkan,” Kata Ridwan.
Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan khusus Batam, Capt, Barlet S saat di hubungi dan melalui pesan singkat terkait kebenaran aktifitas pemotongan bangkai kapal MV. Thorco Cloud sampai saat ini belum memberi keterangan.
Sementara Satuan Kerja (Satker) Perairan Badan Pengelolah Pelabuhan Batam Hadi Wibowo saat dimintak keterangan maritimraya.com terkait nama kapal pengankut bangkai kapal MV. Thorco Cloud menjelaskan ada satu set kapal yakni Tongkang Hong Bong dan tagboat Mengseng. “Ini saja yang bisa saya inpormasikan, terkait perizinana silahkan ke KSOP Khusus Batam, ujarnya.
Dikatakanya sebelumnya kapal Tongkang Hong Bong dan Tagboat Mengseng berangkat dari Singapura menuju Batam, “ kedua kapal asing tersebut Berlabuh sudah satu bulan lebih diperairan Batam,”Jawabnya.
Bangkai kapal dan muatanya berupa pipa dan barang lainya diangkut ke PT. Galaxy di tanjung Uncang Batam, bangkai kapal dan muatan sudah dikategorikan limbah tersebut diletakan di lapangan penumpukan,”Sekarang sedang olah gerak ke PT. Galaxy” Tutup Hadi.
Kilas balik insiden MV.Thorco Cloud kapal kargo berbendera asing tenggelam pada rabu (16/12/2015) awalnya berangkat dari pelabuhan umum Batu Ampar Batam menuju Singapura, setelah memuat berbagai jenis barang dan pipa besi dan mengantongi Surat Persetujuan Berlayar dari kesyabandaran dan Instansi terkait, namun beberapa mil berlayar kapal naas tersebut berubrukan dengan kapal Tangker MT. Stolt Comitmen hingga tenggelam ke dasar laut.*(Red)
Maritimraya.com – Jakarta, China baru saja mengumumkan master plan untuk enam wilayah baru kawasan Free Trade Zone (FTZ), Hal itu ditempuh Negara dengan sebutan Republik rakyat Tiongkok ini sebagai langkah strategis untuk terus maju di era reformasi yang baru. Wilayah baru FTZ tesebutkan berlokasi d ienam wilayah yakni, Provinsi Shandong, Jiangsu, Hebei,Yunnan, dan Heeilongjiang termasuk daerah otonomi Guabxi Zhuang, sesuai dengan rencana yang disuarakan dewan Negara (Parlemen).
“Membangun pilot (Wilayah) baru FTZ adalah keputusan terbanyak anggota partai komunis dari China Central Comitee beserta dewan Negara dan langkah untuk mengembangkan reformasi di era baru” bunyi rencana tersebut.
Dengan ini, total Negara yang menjadi kawasan FTZ sebanyak 18 wilayah.Seluruhnya menjadi pelopor bagi reformasi birokrasi dan juga metode baru dalam sistem pelayanan managemen dan invetasi asing yang masuk ke China.
Hal ini juga akan menambah fasilitasi pedagangan dan transportasi fungsi pemerintahan serta ekonomi yang lebih baik, termasuk hubungannya dengan dunia internasional. Perwakilan dari enam wilayah tersebut menyampaikan masing-masing wilayah FTZ baru akan menjalankan tugas dalam menata sistem pelayanan dan reformasi birokrasinya.
“Dan juga mengatasi masalah sistematik yang dianggap menghambat investasi, termasuk masalah dalam hal perdangangan dan keuangan dan juga untuk memperkuat kerjasama dengan kawasan regional dan Negara tetangga,” Pungkas perwakilan dalam acara peresmian 6 kawasan baru FTZ pada senin, (2/9)di China.
Lantas bagaimana dengan Batam, hingga saat ini wacana untuk mengganti FTZ masih bergulir, padahal amanat UU jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan FTZ Batam berlaku selama 70 tahun, istimewanya lagi, pengelolaan FTZ Batam langsung dibawah pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait.
Wacana pemerintah yang akan mengalihkan pengelolaan FTZ Batam di bawah pemerintah daerah dikhawatirkan membuat daya saing Batam menurun. Padahal sebagai kawasan tujuan investasi, hal pertama dibutuhkan investor adalah kepastian berusaha, terlebih posisi Batam yang strategis berada di jalur perdagangan dunia dan berhadapan dengan Singapura serta Malaysia. Selain itu status FTZ yang melekat pada Batam juga diakui telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Visinya harus dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dengan spesialisasi tertentu sesuai dengan karakter daerah, jadi tidak bisa terpisah” Ungkap Yani Motik, wakil ketua Kadin Indonesia, seperti dilansir 45terkini.com.
Yani mengungkapkan, kawasan FTZ Batam sebaiknya tetap di bawah pengelolaan pemerintah pusat agar pengelolaan Batam sebagai kawasan tujuan investasi menjadikan Batam mampu bersaing dan lebih kompetitif. Pengelolaanya menurut Yani, akan lebih professional dan lebih berkepastian hukum.
Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menambahkan, kawasan FTZ Batam akan lebih menarik bagi investor asing bila dikelolah secara professional dan orang dari kalangan professional. Enny menyoroti rencana pemerintah yang akan menerapkan ex-officio dengan begitu FTZ akan dikelolah pemerintah daerah.
“Hal itu akan berdampak bagi iklim investasi di Batam, Karena pergantian itu otomatis juga akan diikuti dengan pergantian kebijakan atau regulasi. Nah, jika seperti ini, tentu bisa menimbulkan ketidakpastian bagi investor, padahal kita ketahui bahwa Batam adalah kawasan industri dimana investor sangat membutuhkan namanya kepastian dalam berusaha,”Ungkapnya.
Terlebih letak Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, menjadikan Batam banyak dilirik investorkarena status FTZ yang banyak memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk insentif, “Pemerintah harus bisa menangkap suasana kebatinan investor, yang mereka butuhkan adalahkepastian hukum, kepastian dalam berusaha, mereka butuh kenyamanan berusaha, agar perekonomian juga bisa bergerak dan meningkat, “Tutupnya. (Red)
Maritimraya.com Batam - Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan menggelar Uji Standar Pelayanan Publik (SPP), pada Rabu (28/8/2019) pagi, di Marketing Center BP Batam.
Uji SPP ini diikuti oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari praktisi akademisi, masyarakat umum, notaris, dan DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam selaku pengguna jasa, serta pejabat Kementerian PAN RB yang membidangi Pelayanan Publik.
Kepala Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan BP Batam Asep Lili Holilulloh mengatakan Uji Publik dilaksanakan mengingat perlunya standar pelayanan pada sebuah instansi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Uji Publik SPP kali ini dilaksanakan pada layanan Perpustakaan di bawah unit Biro Umum dan Sekretariat dan layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam.
“Ini merupakan sebuah amanat dari UU dan peraturan bahwa setiap layanan akan diterbitkan harus melalui Uji Standar Pelayanan Publik terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada di lingkungan BP Batam, sehingga diperoleh pelayanan yang berkualitas dan transparan, mudah dan cepat” kata Asep Lili Holilulloh dalam pemaparan pembukaan.
Dikatakan Asep, sebelumnya Uji Publik SPP sudah dilakukan juga terhadap 9 unit kerja di lingkungan BP Batam pada 2017 lalu. Ia berharap, Uji Publik SPP ini mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam dan layanan yang akan BP Batam lakukan sudah bisa mewakili harapan dan keinginan masyarakat.
Pentingnya keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam penetapan standar pelayanan adalah untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I-2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Noviana Andrina mengatakan, proses pelibatan masyarakat dilakukan mulai dari pembahasan rancangan Standar Pelayanan, Berita Acara hasil pembahasan, publikasi rancangan Standar Pelayanan yang sudah dibahas, hingga penetapan Standar Pelayanan.
“Perlu menjadi perhatian bersama, karena masyarakat menginginkan pelayanan publik yang berkualitas menjadikan Standar Pelayanan salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat penting,” kata Noviana.
Adapun SPP Perpustakaan BP Batam terdapat empat layanan, yaitu Layanan Tanda Keanggotaan, Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan, Layanan Photo Copy, dan Penyewaan Area Komersil dengan rata-rata waktu penyelesaian berkisar 10 hingga 18 menit.
Untuk saat ini, Perpustakaan BP Batam belum memberlakukan tarif bagi pelayanannya, namun ke depan akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang akan diatur oleh Bagian Perencanaan Pelayanan dan Pentarifan BP Batam sebagai pengganti biaya operasional dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, mudah, murah dan cepat.
Sedangkan untuk Standar Pelayanan Publik Kantor Pengelolaan Lahan terdapat tiga layanan, yaitu Rekomendasi Hak Atas Tanah, Perijinan Peralihan Hak, dan Perijinan Pembebanan Hak Tanggungan, dengan rata-rata waktu penyelesaian selama tujuh hari kerja.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan oleh para pihak yang hadir .(rillis)
maritimraya.com, Batam - Rumah Makan (RM ) Santalia kini hadir melengkapi wisata kuliner kota Batam dengan menyajikan berbagai menu masakan nusantara dan juga menawarkan masakan andalanya khas melayu.
Bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, hal ini pula yang menjadi pedoman untuk mengenalkan RM Santalia kepada khalayak dengan menggelar Grand Opening Pekan lalu dengan mengundang kolega, mitra kerja serta pengurus dan anak panti Asuhan untuk hadir menikmati masakan Bunda Nurlia.
Bunda Nurlia adalah pemilik RM. Santalia yang beralamat : Ruko Kurnia Mas Maju Sei Harapan Blok A No.01 Sekupang (Simpang Indosat ) Batam.
Ia merupakan sosok pekerja keras, “Saya waktu Gadis kerja di Rumah makan, berbagai cara memasak masakan nusantara saya dapat pelajaran disitu, dan dengan baca Bismillah RM. Santalia siap melayani konsumen” Kata Bunda Nurlia.
Tempat ini juga menyediakan Wifi dan RM. Santalia di buka mulai pukul 10.00 pagi sampai pukul 10.00 malam Wib setiap harinya, adapun Beberapa menu makanan istimewah yang disediakan RM. Santalia berupa : Soup Tulang (Daging Tulang Segar), Soup ayam, Soup Ayam Kampung, Pecel Lele, Ayam PEnyet, Ayam Kecap, Ayam Sauce,Ayam Rawit,Nasi Goreng Spesial, Nasi Goreng Kampung,Mie Goreng, Kwetiaw Goreng, Cap cai, sedangkan andalan di sini yakni, Asam Pedas, Ikan Bakar, dan Sayur Jantung.
“Kami juga melayani Catering, hubungi kami no Hp.0812-6877-8520” Ujar Bunda Nur.
Sementara Sang Suami Bunda Nurlia, Said Indra menambahkan RM. Santalia menyediakan ala Prasmanan, dan ada juga dihidangkan, “ Mengenai harga sama dengan rumah makan biasa, mau pesan perbungkus Rp. 10.000 kami layani, tentu dengan menu terbatas” **Redaksi