1 Tewas 11 Delegasi 19 Pelatihan 2 Kapal Malaysia 2 Pelaku 2019 - 2024 2024 Penumpang 24 Pelatihan 30 Hari 3000 Penyelam 4 Awak Kapal 4 Korban Selamat 4 Tahun Kepemimpinan 4 Tersangka 6 Tersangka 74 TH 78% Pembangunan ABK ABK WNI Ahli Gizi Masyarakat AIS Alkes ALKI Aman Nusa II Anambas Anggaran Angkasa APBN 2020 Arahan Menhub Area Publik Badara Bahan Makanan Bakamla Batam Bakamla RI Bali Bandar Bandar Abadi Shipyard Bandara Hang Nadim Batam Bantuan Dana Bapelitbangda Bapemperda Batam Batu Ampar Bawang Putih Bea Cukai Batam Bea Cukai Sibolga Benih Lobster Berita Batam Bersih-bersih Bilateral Meeting Bintan Bintan Pesisir Birokrasi BP Batam BPBatam BPJS Ketenagakerjaan BPPRD Batam BPS Batam BPSK Batam Buah dan Sayur Budaya BUP BP Batam BUTIK BP Batam Cairan Tangan Cars City Covid-19 Covid-19 Batam DAM Tembesi Delegasi Singapura Dermaga Layang Dinkes Kepri Direktur Hukum Direktur Kenavigasian Direktur Keuangan Dishub Batam Disinfektan Ditpolairud Polda Kepri DJBC DPRD RI Edy Putra Ekonomi Ekspor dan Import Barang Ekspor Ikan Ekspor Kepri Ekspor Naik Fashion Fasilitas Umum Fish Mart Foods Forum Diskusi Forum Satu Data Frontliners Gaji Bulanan Galang Galeri Gallery Gelar Rapat GMNC IX Graphic Design GWR Hang nadim Hang Nadim Batam Hapus Denda Hari Jadi Ke 20 Harris Resort Waterffront Batam Headline Helikopter SAR Himbauan Himbauan Covid-19 Hukum HUT RI IAID 2019 Idul Adha 1440H Idul Fitri IFC Singapore IHK Ikan Ikan Sidat Ilegal Fishing Impor Import APD dan Alkes Indeks Trading Across Borders Indonesia Industri Inflasi Internasional Investasi IPB IPPOB Jaga Jarak Jajaran Kemenhub Januari-Maret Jaring Apung Jatuh Kelaut Jepang Jilid II JKDM Joko Widodo Juni 2019 Kadin Kadis Budpar Kadisperindag Kepri Kampung Tua Kapal Bubu Tangkap Kepiting Kapal Fiber Kapal Rusia Kapal Tenggelam Kapolresta Barelang Kapolri Karimun Karya Anak Bangsa Kawasan Pusat Bisnis Batam Kebakaran Kebutuhan Pangan Kegiatan Keagamaan Kejuaraan Taekwondo Keluar Rumah Kemaritiman Kemenko Marves Kementrian Agama Batam Kemnhub RI Kenaikkan Kepala BKIPM Kepri Kepulauan riau Kerjasama Kesultanan Tidore Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam Ketua Gugus Tugas Khusus Penyakit Menular Kijing Kirana angkasa KJRI Johor Bahru KKP KKP Kelas 1 Batam KM Kelud KM Lintas Laut 3 KM. Satoni KMP Sembilang KMS KN Tanjung Datu 301 Kolam Renang Kominfo Komisi III DPRD RI Konjen Singapura-Batam Kosong Kota Batam KPBPB Batam KPK KRI Kakap - 881 KSB KSOP Batam KSOP Kelas I Dumai Kunjungan Kehormatan Kunker Lapas Batam Larangan Ekspor Limbah Plastik Lingga Lockdown Logistik Luhut Binsar Pandjaitan Mahasiswa Mako Lantamal VI Malaysia Mamin Man Over Boat Manado Marina Line Maritim raya Masa Covid-19 Masa Pandemi Covid-19 Masker Media Batam Meninggal Dunia Menkeu RI Menko Maritim Menko Maritim RI Menko Marves Menko PMK Menlu Menperin Mentarau Menteri Agama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Menteri Susi Migas Mikol Motion Design Movies Music MV. Nika Nagoya Narkoba Nasional Nelayan Nelayan Bintan Net1 No.23 Tahun 2020 Non Migas Nongsa ODP Oknum Oknum PNS Operasi Aman Nusa II Operasi Terpusat ORI Kepri OTT Pademi Corona Pangkalan udara Panglima TNI Paripurna DPRD Batam Pasar Tutu PAT Patroli PBB-P2 PDP Pejabat dan Staff Pelabuhan Pelabuhan Batam Pelabuhan Batam Centre Pelabuhan Maumere Pelabuhan Tanjung Buton Pelabuhan Tanjung Pinggir Pelajar Pelatihan Pelatihan Kerja Pelayaran Pembahasan Road Map Pembersih Tangan Pemerintahan Batam Pemindai Suhu Tubuh Pemkab Lingga Pemko Batam Pemuda Pemulangan Penanganan Penanganan Covid-19 Penanganan Persebaran Covid-19 Pencarian Korban Pencemaran Pengamanan Pengukur Suhu Tubuh Pengunjung Kurang Pengurangan Jam Kerja Pengusaha Batam Penyeludupan Penyesuaian Jadwal People Perairan Bintan Perairan Nongsa Perairan Selat Malaka Percepat Layanan Import Peresmian Perhotelan Batam Perikanan Perjalanan Dinas Permendag RI Pers Gathering Perusahaan Phone Plt Gubernur Plt Gubernur Kepri PM No.7 2019 PMI PNS Pokja IV Polda Kepri Politeknik politik Polres Karimun Polresta Barelang Polsek Belakang Padang Polsek KKP Batam Pos Perbatasan Presiden Print Design Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan Promo Harrisku PSDKP PT. Angkasa Pura II Pulau Kanaan Pulau Terdepan Pulau Terong Puluhan WNI Qurban Ragam Ramadhan Ranperda Kampung Tua Rapat Finansial Rapat Sosialisasi Rapat Tingkat Menteri RAPBN Regulasi Rekor Dunia RI 1 Rice Cooker Rp 14 Miliar Rp 9.8 Miliar RS Khusus Virus RS Virus RTM Ruli Simpang DAM Sabu Sabu 2.3 Gram SAR Gabungan SAR Tanjungpinang SAR TPI Satgas PKE Satreskrim Satwas PSDKP Sayur Mayur SB Tenggiri IV Scrap Impor SDM SDM Unggul Indonesia Maju Sekolah Sekolah vokasi batam Sekupang Semakin Meningkat Semprot Disinfektan Server Short Singapura Sistem Manajemen Keselamatan Kapal SMAN 1 Batam Sosial Distancing Speed Boat Speedboat Sport Sports Sterilisasi Bakteri sumut Surakarta Surat Edaran Surat Kapolri Taekwondo Taekwondo Indonesia Tanjung Balai Karimun Tanjung uban Tanjung Uncang Tanjungpinang Tanki Meledak Tax Amnesty Technology Teluk Mata Ikan Telur Penyu Test Thermal Scanner Tiban Tidore Tiga Pokja Tiket Turun Tim Pengarah Gugus Tugas Tim Teknis Title Toko Obat TPI Online Travel TTS Tuan Rumah Tumpang Tindih Kewenangan Turun Udang UKM Taekwondo UNS United States Coast Guard Universitas Sebelas Maret Update US 350 USCG UTC6 Video Video Conerence Virus Corona Vitamin C Wabah Covid-19 Wajib Masker Wali Kota Batam Warga Nato Warga Ruli Muka Kuning WASI WBK Web Design WNI Workshop Zona Integritas

Kadin Indonesia : FTZ Batam Lebih Baik di Bawah Naungan Pemerintah Pusat.


Maritimraya.com – Jakarta, China baru saja mengumumkan
master plan untuk enam wilayah baru kawasan Free Trade Zone (FTZ), Hal itu
ditempuh Negara dengan sebutan Republik rakyat Tiongkok  ini sebagai langkah strategis untuk terus
maju di era reformasi yang baru. Wilayah baru FTZ tesebutkan berlokasi d ienam
wilayah yakni, Provinsi Shandong, Jiangsu, Hebei,Yunnan, dan Heeilongjiang
termasuk daerah otonomi Guabxi Zhuang, sesuai dengan rencana yang disuarakan
dewan Negara (Parlemen).





“Membangun pilot (Wilayah) baru FTZ adalah keputusan
terbanyak anggota partai komunis dari China Central Comitee beserta dewan Negara
dan langkah untuk mengembangkan reformasi di era baru” bunyi rencana tersebut.





Dengan ini, total Negara yang menjadi kawasan FTZ sebanyak
18 wilayah.Seluruhnya menjadi pelopor bagi reformasi birokrasi dan juga metode
baru dalam sistem pelayanan managemen dan invetasi asing yang masuk ke China.





Hal ini juga akan menambah fasilitasi pedagangan dan
transportasi fungsi pemerintahan serta ekonomi yang lebih baik, termasuk
hubungannya dengan dunia internasional. Perwakilan dari enam wilayah tersebut
menyampaikan masing-masing wilayah FTZ baru akan menjalankan tugas dalam menata
sistem pelayanan dan reformasi birokrasinya.





“Dan juga mengatasi masalah sistematik yang dianggap menghambat
investasi, termasuk masalah dalam hal perdangangan dan keuangan dan juga untuk
memperkuat kerjasama dengan kawasan regional dan Negara tetangga,” Pungkas
perwakilan dalam acara peresmian 6 kawasan baru FTZ pada senin, (2/9)di China.





Lantas bagaimana dengan Batam, hingga saat ini wacana untuk
mengganti FTZ masih bergulir, padahal amanat UU jelas menyebutkan bahwa
pelaksanaan FTZ Batam berlaku selama 70 tahun, istimewanya lagi, pengelolaan
FTZ Batam langsung dibawah pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait.





Wacana pemerintah yang akan mengalihkan pengelolaan FTZ Batam di bawah pemerintah daerah dikhawatirkan membuat daya saing Batam menurun. Padahal sebagai kawasan tujuan investasi, hal pertama dibutuhkan investor adalah kepastian berusaha, terlebih posisi Batam yang strategis berada di jalur perdagangan dunia dan berhadapan dengan Singapura serta Malaysia. Selain itu status FTZ yang melekat pada Batam juga diakui telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.





“Visinya harus dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dengan spesialisasi tertentu sesuai dengan karakter daerah, jadi tidak bisa terpisah” Ungkap Yani Motik, wakil ketua Kadin Indonesia, seperti dilansir 45terkini.com.





Yani mengungkapkan, kawasan FTZ Batam sebaiknya tetap di
bawah pengelolaan pemerintah pusat agar pengelolaan Batam sebagai kawasan
tujuan investasi menjadikan Batam mampu bersaing dan lebih kompetitif. Pengelolaanya
menurut Yani, akan  lebih professional dan
lebih berkepastian hukum.





Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menambahkan, kawasan FTZ
Batam akan lebih menarik bagi investor asing bila dikelolah secara professional
dan orang dari kalangan professional. Enny menyoroti rencana pemerintah yang
akan menerapkan ex-officio dengan begitu FTZ akan dikelolah pemerintah daerah.





“Hal itu akan berdampak bagi iklim investasi di Batam,
Karena pergantian itu otomatis juga akan diikuti dengan pergantian kebijakan
atau regulasi. Nah, jika seperti ini, tentu bisa menimbulkan ketidakpastian
bagi investor, padahal kita ketahui bahwa Batam adalah kawasan industri dimana
investor sangat membutuhkan namanya kepastian dalam berusaha,”Ungkapnya.





Terlebih letak Batam yang berada dekat dengan Singapura dan
Malaysia, menjadikan Batam banyak dilirik investorkarena status FTZ yang banyak
memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk insentif, “Pemerintah harus bisa
menangkap suasana kebatinan investor, yang mereka butuhkan adalahkepastian hukum,
kepastian dalam berusaha, mereka butuh kenyamanan berusaha, agar perekonomian
juga bisa bergerak dan meningkat, “Tutupnya. (Red)


Label:

Posting Komentar

[facebook]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.