MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meminta seluruh fasilitas umum, pusat perbelanjaan, taman dan tempat keramaian lainnya di seluruh Provinsi Kepri dilakukan penyemprotan disinfektan. Selasa, (24/03/2020)

Guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri, Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto menyampaikan untuk di Provinsi Kepri telah dilakukan penyemprotan baik itu di pusat perkantoran pemerintahan, rumah ibadah, sekolah dan lainnya.

"Saya harap semua fasilitas umum juga dilakukan penyemprotan disinfektan tersebut. Baik itu, pusat perbelanjaan, gedung-gedung perkantoran swasta, rumah makan atau Restoran, kedai kopi dan semua yang menyangkut adanya masyarakat disana," katanya.

"Kita tidak ingin disatu sisi kita semprot dan bersihkan, namun ditempat lain tidak dan menyebar disana, sama saja. Maka dari itu untuk menghindarinya kita minta semua eleme untuk melakukan hal yang sama yakni disinfektan," tutupnya di Tanjungpinang - Kepri.

Dengan peran serta semua pihak dan elemen masyarakat untuk disiplin dan melakukan antisipasi yang dilakukan sesuai aturan, maka dapat secara cepat menutup dan memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Dalam rangka Operasi Terpusat Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Seligi-2020, personel Polda Kepri melaksanakan patroli dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Selasa, (24/03/2020)

Dir Sabhara Polda Kepri, Kombes Pol Sarif Rahman, S.I.K mengatakan operasi ini adalah operasi kemanusiaan yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat menghindari berkembang dan menularnya virus corona.

Operasi Aman Nusa II, Satuan tugas (Satgas) melaksanakan patroli dan himbauan dilokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Di kota Batam meliputi Welcome To Batam, Batu Aji hingga kawasan Nagoya.

Dilokasi kegiatan, kepada masyarakat dihimbau semua agar segera kembali ke rumahnya masing-masing guna mencegah semakin berkembangan virus corona. Guna jaga keluarga, putuskan mata rantai penyebaran virus covid-19.

"Himbauan ini dilaksanakan demi kita bersama, demi keluarga kita di rumah, demi kota Batam dan Demi indonesia, patuhi aturan dari Pemerintah dan Personel keamanan," terangnya.

Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Seligi-2020 berlangsung selama 30 hari ke depan yang dimulai pada tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA: Produk pertanian seperti buah dan sayur mampu meningkatkan kekebalan (imunitas) tubuh, utamanya dalam menghadapi penyebaran Covid 19. Senin, (23/03/2020)

Ahli gizi masyarakat dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS menghimbau masyarakat agar mengkonsumsi produk pertanian secara rutin.

"Setidaknya masyarakat wajib mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin C dan E. Kan WHO juga sudah menganjurkan agar kita mengkonsumsi sayuran sebanyak 150 gram dan buah 250 gram per hari," katanya.

Ia melanjutkan vitamin C bisa didapatkan dari buah papaya, jeruk, dan jambu biji. Sementara untuk sumber vitamin E bisa didapatkan dari produk sayuran tauge seperti wortel, bayam, lobak hijau dan brokoli.

"Agar tubuh kita mampu menangkal penyerbu-penyerbu asing (virus, kuman, dan bakteri), maka limfosit (sel darah putih) harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi vitamin C dosis tinggi dapat meningkatkan produksi limfosit. Vitamin C bekerja seperti antibiotika di dalam tubuh untuk menghancurkan virus penyebab penyakit," terangnya.

Vitamin C, lanjutnya juga mampu meningkatkan kadar glutation di dalam tubuh yang bekerja setiap hari. Glutation adalah antioksidan pada tubuh yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Konsumsi vitamin C 500 mg sehari dapat meningkatkan kadar glutation tubuh sampai 50 persen.

"Masalahnya konsumsi harian penduduk Indonesia per hari rata-rata hanya sekitar 100 gram. Ini menjadi tanggung jawab kita betapa pentingnya produk pertanian bagi imun tubuh," katanya.

Terkait dengan Covid-19, menurutnya Vitamin C punya kemampuan untuk memperbaiki sistem kerja paru-paru. Mereka yang rajin mengonsumsi vitamin C berpeluang ada di level bugar dan segar, serta terhindar dari derita bronchitis kronis. Apalagi, virus Covid 19 cendrung menyerang saluran napas dan paru-paru.

Meski demikian, ia menekankan perlunya edukasi konsumsi dengan pola gizi seimbang, dimana di dalamnya juga menekankan bahwa hidup sehat adalah hidup yang tidak melupakan konsumsi buah dan sayuran.

"Setiap keluarga hendaknya menyediakan buah setiap hari sebagai bagian dari snack, dengan keuntungan Indonesia yang beriklim tropis dan dapat menghasilkan beragam buah maka hendaknya masyarakat bisa memanfaatkan sumberdaya yang melimpah ini untuk mengembangkan pola konsumsi buah dan sayur yang baik untuk kesehatan," tutupnya.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Pertanian terus melakukan konsolidasi penguatan produksi kebun dan buah. Konsolidasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mendorong terbentuknya satu kawasan satu varietas, baik di lahan terbuka maupun pekarangan rumah tangga secara berkelompok.

Di samping itu, Kementan juga mendorong kebun sayur dan buah yang ada agar dilakukan registrasi dan sertifikasi kebun untuk menjamin produksi yang berkualitas. Setidaknya, tahun ini Ditjen Horti menargetkan 2.200 kebun dan lahan usaha hortikultura yang diregistrasi. (MC/AP)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan dua arahan penting kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang. Senin, (23/03/2020)

Kedua arahan tersebut ialah komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan penguatan budidaya. Selanjutnya Menteri menggelar rapat pembahasan Road Map Pembangunan Perikanan Budidaya 2020 - 2024.

Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebut, ia meminta jajarannya untuk berani berpikir di luar kebiasaan. “Budidaya ini sangat diharapkan Presiden untuk memutus masalah. Kita tidak bisa mengatasi masalah seperti biasanya. Kita harus out of the box,” katanya di ruang rapat hari Senin Pagi ini, Gedung Mina Bahari IV - Jakarta.

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya pun bertransformasi, dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perubahan paradigma tersebut juga tetap mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya.

Di tempat yang sama Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memaparkan strategi pembangunan perikanan budidaya 2020 - 2024 memiliki empat aspek, yakni peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan kawasan berkelanjutan dan integrasi lintas sektor.

Di antara komoditas unggulan yang masuk dalam fokus perikanan budidaya ialah udang, rumput laut, lobster, ikan patin, ikan hias, ikan sidat serta salah satu pakan, yakni magot.

“Target produksi lobster dari Rp 330 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp 1,73 triliun pada 2024. Volume produksi lobster dari 1.377 ton di tahun 2020 menjadi 7.220 ton pada 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk masyarakat perkotaan, jajarannya akan fokus pada budidaya ikan hias. Pengelolaan usaha budidaya ikan hias akan dilakukan dalam bentuk klaster, dimana skala ekonomi 1 klaster minimal 10 kelompok dengan masing-masing 6 paket. “Visi perikanan budidaya ke depan ialah peningkatan ekspor, ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan,” tutupnya. (DI)

MARITIMRAYA.COM, KEPRI - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Dinkes Kepri) menetapkan 506 orang sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Dan mengingatkan pejabat pemerintahan untuk tidak keluar daerah agar terhindar dari penularan COVID-19. Senin, (23/03/2020)

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana merincikan, ODP di Kepri terdiri dari Batam 248 orang, Tanjungpinang 56 orang, Bintan 15 orang, Karimun 155 orang, Anamnas 5 orang, Natuna 27 orang.

Sementara 52 orang lainnya berstatus sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam penanganan Covid-19. Mereka terdiri dari Batam sebanyak 31 orang, Tanjungpinang 12 orang, Bintan satu orang, Karomun 5 orang, Anambas 2 orang, Natuna satu orang.

Jumlah pasien yang dirawat di Batam sebanyak 14 orang, Tanjungpinang 5 orang, Bintan satu orang, dan Karimun satu orang. Sedangkan pasien PDP yang pulang ke rumah di Batan sebanyak 17 orang, Tanjungpinang 7 orang, Karimun 4 orang, Anambas 2 orang, dan Natuna satu orang.

"Di Batam jumlah pasien yang sudah diambil sampelnya sebanyak 31 orang, sebanyak 17 orang di antaranya negatif, sedangkan sisanya masih menunggu hasil dari Kemenkes," ungkapnya di Tanjung Pinang - Kepri.

Ia melanjutkan, pejabat rentan tertular karena berhubungan dengan banyak pihak, dan staf yang bertugas melayani masyarakat juga rentan tertular COVID-19.

"Karena itu, mereka juga menggunakan alat untuk melindungi diri seperti masker dan cairan pencuci tangan. Selain itu, harus memiliki kesadaran diri untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah. Sebaiknya dihindari, dan kalau bisa tidak ke luar daerah," terangnya.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga mengurangi pertemuan dengan orang, termasuk dengan kepala daerah dan pejabat di kabinet. Hal itu untuk mencegah penularan COVID-19.

Rapat dengan kepala daerah yang biasanya dilaksanakan di Jakarta diganti dengan rapat melalui sambungan telekomunikasi. Besok Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto "teleconference" membahas soal penanganan COVID-19.

Cara-cara seperti itu, menurut dia paling ideal ditiru pejabat dan staf pemerintahan di daerah untuk mencegah penularan COVID-19. "Plt gubernur 'kan sudah mengingatkan juga agar tidak melakukan perjalanan dinas, dan menghindari keramaian. Semestinya itu dilaksanakan," ucapnya.

Ia juga mendukung rencana Plt Gubernur Kepri Isdianto untuk memeriksa seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. "Itu bagus untuk memastikan kesehatam mereka, terutama yang telah melakukan perjalanan ke luar kota," tutup Tjetjep Yudiana. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona ( Covid 19 ), Personil Kepolisian Sektor (Polsek) Belakang Padang melakukan himbauan berkeliling  menggunakan alat transportasi berupa Becak, Motor dan speedboat hal ini sesuai kondisi wilayah pulau yang bergelar Penawar rindu, petugas menggunakan pengeras suara menghimbau anjuran pemerintah kepada masyarakat terkait Covid 19 pada Minggu, (22/03/2020)

Kapolsek Belakang Padang, AKP. Sulam mengatakan dengan menaiki speetboat menggunakan pengeras suara Personel Polsek Belakang padang berkeliling di peraiaran Belakang Padang menghimbau warganya yang tinggal di tepi laut.

Personel Bhabinkamtibmas Polsek Belakang Padang, terdiri dari Brigadir M.Zuhri, Brigadir M.Roayni,Brigadir Riki.M, Brigadir yonar menyampaikan himbauan secara bergantian kepada Warga yang tinggal ditepi laut dan pelabuhan yang ada di belakang padang agar jangan panik dan selalu menjaga keberaihan dan kesehatan.

Selain itu, mereka juga menghimbau kepada warga yang tinggal di tepi laut agar mengurangi aktifitas diluar rumah dan menjauhi tempat keramaian serta warga yang mempunyai anak yang diliburkan agar selalu memantau anak untuk tidak keluar dan belajar dirumah saja.

"Himbauan ini kita lakukan mulai dari darat, personel berkeliling menggunakan Becak dan sekarang Personel Polsek Belakang Padang menghimbau warga Belakang Padang dari pesisir pantai menggunakan soeedboat" terangnya.

"Kegiatan Himbauan Pencegahan Covid-19 ini semua kita lakukan agar warga Belakang Padang Tidak Panik dengan Penyebaran virus Covid-19, serta menerapkan pola hidup sehat mengurangi aktifitas diluar rumah dan menjauhi tempat keramian.”Kami Bekerja Untuk Kamu, Kamu Dirumah Untuk Semua Untuk Indonesia,"Ujarnya.

Kecamatan belakang Padang merupakan daerah perairan yang unik, karena tidak memiliki kendaraan mobil, transportasi darat di kota tua tersebut yang tersedia yakni, Becak pada umumnya dan ojek motor, selain itu transportasi air menggunakan perahu pancung. (Di)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan terus berupaya mengutamakan pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat di tengah kondisi merebaknya virus Corona (COVID-19). Sabtu, (21/03/2020)

Salah satu caranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 23 Tahun 2020, tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri dan Masker.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan bahwa Permendag ini telah diundangkan dan mulai diberlakukan pada 18 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020.

"Permendag No. 23 Tahun 2020 ini adalah kebijakan larangan sementara untuk ekspor yang diterbitkan sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. Produk kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan perlindungan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia," tegasnya.

Lanjutnya, jenis-jenis barang yang dilarang sementara ekspornya yaitu: antiseptik yang terdiri dari antiseptik hand rub, pembersih tangan (hand sanitizer), dan sejenisnya yang berbasis alkohol (ex HS.3004.90.30);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali (ex HS.3808.94.10); hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.20);

Hand rub, hand sanitizer, dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol (ex HS.3808.94.90).

Selain itu, juga bahan baku masker yang terdiri dari kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.11.00), dan kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25g/m2 (ex HS.5603.91.00).

Alat Pelindung Diri (APD) yang dilarang sementara ekspornya terdiri dari pakaian pelindung medis (ex HS.6210.10.19) dan pakaian bedah (HS.6211.43.10). Sedangkan, untuk masker adalah masker bedah (HS.6307.90.40) dan masker lainnya dari bahan bukan tenunan (nonwoven), selain masker bedah (ex HS. 6307.90.90).

"Permendag ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan serta masyarakat di Indonesia. Kemendag akan lakukan pengawasan di pasar dan bagi eksportir yang melanggar ketentuan Permendag ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan," pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Dalam rangka penanganan Covid-19 atau virus corona, Polda Kepri gelar operasi terpusat Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Seligi-2020 selama 30 hari ke depan. Sabtu, (21/03/2020)

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Harry Goledenhardt menyampaikan operasi akan digelar selama 30 hari kedepan yang dimulai pada tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020.

"Dalam tugas pokoknya Polda Kepri dan jajaran berkoordinasi dengan BNPB, TNI dan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam rangka penanganan Covid-19 diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan langkah pencegahan penanggulangan serta gakkum," tuturnya.

Langkah pencegahan yang dilakukan, lanjutnya yaitu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat dan didalam operasi ini juga akan diberikan tindakan tegas kepada pelaku penimbunan masker, sembako dan lainnya. Selain itu, tindakan tegas juga akan kita berikan bagi pelaku penyebar hoax tentang covid-19.

Untuk jumlah kekuatan yang dikerahkan dalam Operasi ini, sebanyak 399 Personel Polda Kepri ditambah Polres/Ta jajaran. "Personil yang dilibatkan dalam gelar Operasi Terpusat Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Seligi-2020 sebanyak 399 Personil Polda Kepri dan ditambah seluruh Personel Polres/TA jajaran," tutup Kabid Humas Polda Kepri. (DI)

MARITIMNEWS.COM, NASIONAL: Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun diamankan polisi karena terlibat dengan kasus Narkotika, Obat-obatan Berbahaya (Narkoba). Jum'at, (20/03/2020)

Waka Polres Karimun, Kompol. M Chaidir menerangkan bahwa Satresnarkoba Polres Karimun berhasil mengungkap enam kasus tindak pidana narkotika dalam rentang waktu seminggu.

Dari enam kasus tersebut, jumlah pelaku yang berhasil diamankan sebanyak sembilan orang berjenis kelamin laki-laki, di dua tempat kejadian perkara yang berbeda, yakni di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing.

Untuk Kecamatan Karimun ada lima kasus yang berhasil diungkap dengan delapan orang pelakunya berinisial MA, LE, SW, RS, IR, EK, MAL dan HM. Sementara di Kecamatan Tebing, Satresnarkoba Polres Karimun berhasil satu orang berinisial SR.

“Salah seorang dari sembilan pelaku yang berhasil diamankan Satgas Narkoba Polres Karimun merupakan ASN (inisial SW) di lingkungan Pemkab Karimun. Total barang bukti yang diamankan seberat 9,03 gram sabu,” tutupnya pada ungkap kasus.

Seluruh tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) subsider pasal 113 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana denda sebesar Rp 800 juta sampai dengan Rp 10 miliar. (DI)

MARITIMNEWS.COM, NASIONAL: Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal  ekosistem logistic dibanding negara-negara tetangga. Jum'at, (20/03/2020)

“Data yang saya miliki memperlihatkan bahwa Logistics Performance Index negara kita di tahun 2018 berada di peringkat ke-46,” katanya saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi (18/3), dari Istana Merdeka, Jakarta.

Hal tersebut, tekait persoalan mengenai ekosistem logistik nasional yang perlu diakui masih belum sepenuhnya memadai menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia.

Beberapa negara lain yang berada di atas Indonesia di antaranya ialah Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan India. Sama halnya dengan kondisi yang tergambar dalam Indeks Trading Across Borders yang mencatat waktu dan biaya terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni:

Kepatuhan perbatasan, Pemenuhan dokumen, dan Transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor - impor barang yang masih belum mengalami peningkatan berarti.

Hal itu berpengaruh terhadap proses kemudahan berusaha di Indonesia. “Kita masih stagnan di peringkat ke-116. Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya,” jelasnya.

Biaya logistik Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lain. Padahal, biaya logistik dan transportasi yang tidak reliabel membuat biaya inventori akan semakin meningkat.

Presiden menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya ialah adanya proses birokrasi berbelit dalam hal itu. “Saya mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi. Masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih kuatnya ego sektoral. Kementerian atau lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai ke hilir,” ungkapnya.

Selain memangkas birokrasi berbelit, menurutnya saat ini pemerintah butuh akan adanya platform logistik terpadu mulai dari hulu hingga hilir di mana platform tersebut haruslah menerapkan teknologi dan pemanfaatan tata ruang logistik yang lebih efisien.

“Ekosistem logistik nasional harus kita perbaiki. Kita harus memulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun untuk impor. Pangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya,” ucapnya.

Dengan kerja yang fokus dan upaya maksimal untuk merancang platform logistik terpadu tersebut, Kepala Negara meyakini bahwa di masa mendatang ekosistem logistik nasional akan jauh lebih efisien dibanding saat ini. Hal itu pada akhirnya akan membuat sistem logistik yang transparan, lebih kompetitif, dan berbiaya murah.

“Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan perubahan yang jelas dan terukur, maka ekosistem logistik nasional negara kita akan menjadi lebih efisien,” pungkasnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kepala Pemeritahan Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih atas peran aktif pengusaha Batam, atas bantuan dana untuk percepatan penanganan Covid-19.

"Saat ini kami hanya menerima pasien yang punya indikasi terpapar corona, misal batuk, pilek, demam, ada riwayat ke negara terjangkit. Dan itu yang berobat yang diperiksa. Tapi, yang tidak berobat ke rumah sakit karena tak punya uang, siapa yang akan selesaikan," terang Walikota Batam.

Pengusaha di Kota Batam, dukung upaya pemerintah mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona. Dukungan ditunjukkan dengan sokongan dana untuk penanganan corona virus disease (Covid-19) yang jumlahnya mencapai Rp 6.47 miliar.

Penggalangan dana berlangsung dalam pertemuan Wali Kota sekaligus menjabat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi bersama pengusaha (18/3), di Golden Prawn Bengkong, Bengkong - Batam.

"Dana ini nantinya akan digunakan untuk tes corona masyarakat Batam. Tapi tes baru bisa dilakukan setelah alat datang. Kita sudah bentuk gugus tugas. Tapi baru bekerja pembersihan fasilitasn publik. Belum manusianya," jelasnya.

"Untuk tes manusianya kita sedang tunggu alat. Dana ada, alat ada, maka saya rasa dua tiga hari selesai kita sisir secara utuh. Batam ini harus kita redam, supaya bisa kita nyatakan Batam aman dari virus corona," tutup Kepala BP Batam. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan aturan penghapusan sanksi ini dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS.234/HK/III/2020. Kamis, (19/03/2020)

“Penghapusan bunga dan/atau denda PBB-P2 ini khusus untuk periode pajak tahun 1994 sampai dengan 2019, penghapusan denda pajak ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kota Batam," terangnya

Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Keputusan tersebut, berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020. Dan berakhir pada 30 Juni 2020 mendatang. Berdasarkan data BPPRD, piutang denda PBB-P2 pada periode 1994-2019 sebesar Rp 176 miliar, sedangkan piutang pokok pajak PBB-P2 mencapai Rp 450 miliar," terangnya.

"Penghapusan denda sebesar 100 persen diberikan dengan cara membayar pokok pajak terhutang. Jadi wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya saja, tidak pakai denda," tutup Kepala BPPRD Kota Batam, (18/3) di Batam Centre - Batam.

Dengan adanya keputusan Wali Kota Batam, kami mengimbau wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 periode 1994-2019 agar bisa segera menyelesaikan kewajibannya, karena pajak ini sangat bermanfaat untuk pembangunan Kota Batam.

Peran PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam sangat besar. Dari sembilan pajak daerah yang dipungut di Kota Batam, PBB-P2 menyumbangkan 16-20 persen pendapatan dari sektor pajak daerah. (MC/DI)