MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM - Surakarta, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Sebelas Maret (UNS) secara resmi membuka pendaftaram kejuaraan UNS Taekwondo Championship yang ke enam atau yang lebih dikenal dengan UTC VI. Hal ini dapat dilihat melalui akun resmi instagram @utc_official dan @taekwondouns yang telah mempublikasikan pengumuman resmi tersebut. Kejuaraan tersebut akan diadakan pada tanggal 1-3 November 2019 di Sritex Arena Surakarta dengan tema see towards the culture in braveness.

Pendaftaran kejuaraan UTC VI ini dibuka sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019. Adapun target peserta pada kejuaraan ini adalah 1.200 peserta dengan rincian 730 peserta untuk kyorugi pelajar A & B, 300 peserta untuk
kyorugi pelajar C & mahasiswa dan 170 peserta untuk poomsae.

Muhammad Tegar Anadyasa selaku ketua panitia UTC VI yang diwawancarai oleh maritimraya.com berharap agar kejuaraan ini dapat menjadi wadah bagi atlet taekwondo Indonesia untuk mengasah bakat serta kemampuannya. Kejuaraan terbuka untuk pelajar dan mahasiswa ini merupakan kejuaran bagi para atlet prestasi untuk mengasah bakatnya di arena pertandingan. Selanjutnya, Tegar pun berharap agar kejuaraan ini dapat diberi kelancaran hingga pada penghujung acara "Tentu saja harapan besar kami saat ini adalah acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga ke akhir acara"pungkasnya.**Soechi

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Pemerintah Kota Batam sedang menyusun rencana pembentukan Forum Satu Data Batam. Forum Satu Data ini merupakan amanah Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jum'at, (02/08/2019)

Pembentukan Forum Satu Data Batam ini nantinya akan dikuatkan dengan Peraturan Walikota Batam. Adapun unsur yang tergabung di dalamnya yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam sebagai pembina, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) sebagai Ketua Forum, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku walidata.

Sementara yang menjadi produsen data adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dalam rapat, Kamis (1/8). Kepala Bidang P4EP Bapelitbangda Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto mengatakan melalui forum ini diharapkan dapat tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan. Seperti data kependudukan, perikanan, usaha mikro kecil menengah, pariwisata, dan sebagainya.

“Dengan terbentuknya Forum Satu Data Batam ini diharapkan ke depan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan bisa berbasis data yang akurat,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Batam, Desman Wardi mengatakan Dinas Kominfo siap mendukung rencana pembentukan Forum Satu Data Batam ini.

“Kominfo siap mendukung dan mengembangkan portal satu data Batam dengan sistem host to host dan integrasi sistem. Sehingga memudahkan kerja produsen data. Dan mempercepat proses interoperabilitas data bagi pengguna yang akan didukung sepenuhnya oleh tim teknis di Dinas Kominfo,” tuturnya.

Selanjutnya Kepala BPS Batam, Rahyudin menyatakan kesiapan serupa. BPS, kata dia, siap membina dan mensukseskan program pemerintah pusat ini.

“Kita juga nanti akan membekali produsen data terkait metadata dan pembuatan infografis. Agar data yang dihasilkan jadi lebih menarik dan sesuai dengan kaidah NSPK yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria,” kata pungkasnya. (*)

MARITIMRAYA.COM - BOGOR : Kepatuhan stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim terhadap pemenuhan kewajiban memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) saat di perairan Indonesia. Kamis, (01/08/2019)

Tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 akan meningkatkan keselamatan dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Adapun PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem AIS bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019.

Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa Pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran yang salah satunya dilakukan dengan memberlakukan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS di kapal-kapal yang berlayar di Perairan Indonesia baik kapal Nasional maupun kapal Asing.

Selain itu, AIS memberikan dukungan terhadap implementasi penetapan Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok mengingat perhatian utama kapal-kapal asing yang melintas adalah terkait pengaturan penggunaan dan pengaktifan terhadap kapal non SOLAS.

"Dengan mengaktifkan AIS juga mempermudah pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang ilegal seperti penyeludupan, narkoba maupun illegal fishing," ujar Basar. usai acara Sosialisasi Implementasi PM No.7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan AIS di Bogor - Jawa Barat.

Basar mengatakan dengan mengaktifkan AIS tentunya dapat mempermudah kegiatan SAR dan investigasi jika terjadi kecelakaan kapal mengingat data kapal telah terekam.

"AIS juga mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur lainnya seperti di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," katanya mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Selain di Indonesia, lanjut Basar beberapa negara lain juga sudah mewajibkan kapal yang masuk ke perairannya untuk mengaktifkan AIS.

"AIS berbeda dengan VMS (Vessel Monitoring System) karena AIS menggunakan frekuensi sangat tinggi dan dapat menyampaikan laporan secara real time serta dalam pengoperasiannya tidak dikenakan pembayaran bulanan karena menggunakan Radio Very High Frequency (VHF) 156 Mhz - 162 Mhz," jelasnya.

Dalam pengoperasiannya, AIS dapat langsung terdeteksi oleh stasiun Vessel Traffic Service (VTS) terdekat sedangkan VMS tidak terdeteksi oleh stasiun VTS terdekat karena peralatab VMS tidak menggunakan gelombang radio Very High Frequency (VHF).

Basar menjelaskan bahwa sebelumnya, Pemerintah telah meminta masukan dan tanggapan dari stakeholder pelayaran juga masyarakat maritim sehingga substansi dari PM No. 7 tahun 2019 ini tentunya telah mengakomodir dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan dan pada akhirnya diundangkan tanggal 20 Februari 2019.

"Jadi, Pemerintah tidak serta merta membuat suatu aturan dengan tidak melibatkan stakeholder juga masyarakat maritim," tegasnya.

Terlepas dari adanya kekurangan yang terjadi pada saat pemberlakuan dan implementasi PM Nomor 7 tahun 2019 tersebut, Basar mengatakan bahwa Pemerintah tentunya tidak menutup mata dan semua masukan dalam pelaksanaannya akan menjadi langkah korektif untuk kedepannya sehingga PM No. 7 tahun 2019 akan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya.

"Kami berharap agar stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim dapat mendukung salah satu upaya Pemerintah untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan pemberlakuan PM Nomor 7 tahun 2019 tentang kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS yang diberlakukan mulai 20 Agustus 2019," katanya.

"Kami juga meminta agar masyarakat memahami pemberlakuan PM 7 tahun 2019 ini semata-mata untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta untuk memperkuat kedaulatan dan menunjukan Indonesia sebagai negara hukum disamping sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," tutup Direktur Kenavigasian.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019 yang mewajibkan semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia memasang dan mengaktifkan AIS.

Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) yang selanjutnya disebut AlS adalah sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun Vessel Traffic Services (VTS), dan/atau stasiun radio pantai (SROP).

Ada dua kelas tipe AIS yang yaitu AIS Kelas A dan AIS Kelas B. AIS Kelas A, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan antara lain, Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi berukuran paling rendah GT 35, serta Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B adalah Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing. (*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Delegasi Singapura dipimpin Comander of Maritime Security Task Force (MSTF) RADM Seah Poh Yeen bertemu dengan Kepala Bakamla RI/IDNCG Laksdya Bakamla A. Taufiq R. Kamis, (01/08/2019)

Dalam kunjungan kehormatan ke Mabes Bakamla RI/Indonesian Coast Guard Head Quarter (IDNCG HQ), Gedung Perintis Kemerdekaan, (31/7 ) Jalan Proklamasi No. 56, Menteng - Jakarta Pusat.

Anggota delegasi Singapura yaitu Operations Group Commander Col Ang Jeng Kai, Branch Head Major Jaon Lim Leong Tat, Section Head Major Wee Hong Tat, Executive Officer RSS Kallang Cpt Sudhir Anand Sunthrsan, dan Wong Ngian Tong.

Kedatangan delegasi disambut hangat oleh Kepala Bakamla RI yang didampingi oleh Sestama Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., Direktur Data dan Informasi Laksma Dwi Aris Priyono, S.T. dan Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Satya Pratama, S.Sos., M.Sc.

Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama antara Bakamla RI/IDNCG dengan Information Fusion Centre (IFC) Singapore di bidang information sharing/pertukaran informasi.

Berkaitan hal tersebut, rencananya dalam waktu dekat delegasi Singapura akan melakukan kunjungan ke Kantor Bakamla RI/IDNCG di wilayah Zona Maritim Barat di Batam.

Usai pertemuan, delegasi Singapura berkunjung pula ke Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) diterima oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla RI dan didampingi oleh Kasie Pemantauan Data dan Jaringan Satelit.

Letkol Bakamla Tuti Ida Halida, S.T., M.I.T.M. dalam kesempatan itu, delegasi Singapura menyatakan kekagumannya atas tampilan KPIML dan berjanji akan memberi akses aplikasi berbasis web bernama IRC Realtime Information Sharing (IRIS). (*)

MARITIMRAYA.COM - SUMUT : Bea Cukai Sibolga menyelenggarakan kegiatan forum Focus Group Discussion dengan tema “Menggali Potensi Perekoniamn Daerah Dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga” bersama dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Sibolga serta Pemerintah Daerah Setempat. Kamis, (01/08/2019)

Kegiatan ini terbentuk sesuai dengan misi Kementerian Keuangan yang berbunyi “Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21”. (30/7) di Terminal Penumpang Pelabuhan Sibolga - Sumatera Utara.

Serta merupakan perwujudan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Industrial Asistance dan Trade Fasilitator yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri di Indonesia.

Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Kurnia S, dalam memberikan sambutannya, mengatakan bahwa Bea Cukai saat ini dituntut untuk lebih berperan aktif dalam perekonomian negara. Jika diibaratkan, pajak negara itu seperti buah dari suatu pohon.

Sehingga Bea Cukai diharapkan tidak hanya sebagai penuai/ pemetik buah (pemungut pajak) saja, namun juga turut serta dalam mencari bibit pohon baru, menggali, menanam, memberi pupuk, membantu merawat pohon sehingga berbuah lebat dan berkembang terus.

Forum diskusi ini dihadiri oleh pemimpin daerah yaitu Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, serta Instansi Kedinasan terkait dan para Pengusaha/ Eksportir terkait, dan Agen Sarana Pengangkut.

Dalam sambutannya, Syarfi Hutauruk menyatakan dukungannya terhadap program penggalakan ekspor melalui Pelabuha Sibolga ini.

“Kami dari Pemkot Sibolga siap mendukung program pengembangan yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Sibolga. Sinergitas antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah harus terjalin dengan baik, agar bisa sama-sama bergerak,” ucapnya.

Syarfi juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini tidak hanya melibatkan wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah saja, tetapi dapat dilakukan dengan gaung yang lebih besar, seperti melibatkan Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumatera Utara, dan juga mendatangkan pebisnis Sumatera Utara dan Jawa.

Banyak masalah dan hambatan yang teridentifikasi melalui forum diskusi ini, baik dari pihak pengusaha/ eksportir maupun dari pihak pengangkutan.

Produksi yang kurang memenuhi target serta beberapa persyaratan lainnya juga yang belum dapat ditunaikan menjadi salah satu penyebab vakumnya kegiatan ekspor impor saat ini melalui pelabuhan Sibolga ini. Sementara potensi ekspor komoditas di kota Sibolga maupun Tapanuli Tengah cukup memadai.

Oleh karena itu, setelah dilakukannya forum diskusi ini diharapkan selanjutnya semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi agar Pelabuhan Sibolga dapat diberdayakan menjadi pelabuhan ekspor.

“Kami siap menerima kapal yang masuk melalui Pelabuhan Sibolga ini. Asalkan semua peraturan persyaratan yang ditetapkan sudah dipenuhi”, tegas Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga, Augustia Waruwu.

Dalam acara ini juga turut disajikan tema peduli lingkungan atau Go Green yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan namun menggunakan gelas dan teko saja. (*)

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Kapal Motor Penumpang (KMP) Sembilang terbakar saat docking di Karimun Marine Shipyard (KMS), Tanjung Balai Karimun - kepulauan Riau, tim SAR mendapati korban dalam keadaan selamat dan meninggal dunia. Kamis, (01/08/2019)

Dijelaskan Kasi Ops SAR Tanjungpinang, Eko Suprianto menyampaikan saat pekerja sedang melakukan aktifitas pemotongan materil besi di bagian dek depan/haluan kapal dengan menggunakan Las Acetelin (tabung gas) untuk pemotongan materil jenis besi KMP.

Saat pemotongan, diduga percikan api dari Cuting (pemotongan) mengenai/jatuh ke gudang material jenis cat, tiner dan mengakibatkan terjadi ledakan dan kebakaran, hingga api menjalar ke seluruh bagian lantai 1, 2 dan 3 (anjungan).

"Selanjutnya mobil pemadam kebakaran datang kelokasi kejadian dibantu dengan lori Warga 2 unit. Dan sekitar pukul 12.30 WIB (31/7) api dapat dipadamkan, namun asap kecil mashi keluar dari dalam badan kapal. Pada kecelakaan ini Korban secara Keseluruhan terdapat sebanyak 22 orang dan Meninggal Dunia (MD) tiga (3) Orang," terangnya.

Berikut data korban selamat dan meninggal dunia dari Kantor SAR Tanjungpinang:

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi menjadi tuan rumah dalam diskusi Afternoon Tea Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019. Selasa, (30/07/2019)

“Kita perlu mendiskusikan hal-hal konkret yang akan dibicarakan dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika bulan depan,” ujar Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengenai tujuan pertemuan sore hari itu (24/7) di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar, Konsul kehormatan negara-negara Afrika, kalangan pengusaha dan perwakilan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia itu, mendiskusikan persiapan dilaksanakannya Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Bali.

Menko Luhut berharap dengan digelarnya IAID, Indonesia dapat memperoleh pasar ekspor yang lebih luas selain dari pasar tradisional yang sebelumnya telah dimasuki. “Sekarang kita sudah mulai menjalankan supply chain untuk industri yang ada di Morowali dan Weda Bay, saya kira market yang bisa kita share ke rekan-rekan kita di Afrika cukup besar,” jelasnya.

Ia melanjutkan dengan jumlah penduduk Benua Afrika terdapat kurang lebih sekitar 1.3 miliar, bisa menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor indonesia. “Spirit hubungan Indonesia Afrika yang telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu sangat penting, saya lihat banyak kemajuan yang dicapai dari dialog tahun lalu,” tegasnya.

Untuk menindak-lanjuti hasil IAID 2019, Menko Luhut mengatakan akan mengunjungi Afrika pada akhir Bulan September atau awal Oktober 2019. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau pelaksanaan kerja sama INKA dengan perusahaan di Afrika.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno mengatakan bahwa dialog yang digelar selama dua hari itu akan membahas isu-isu konektifitas, farmasi, pariwisata, energi dan sumber daya serta skema pembiayaan.

Ia memperkirakan sekitar 700 peserta akan menghadiri IAID di Bali bulan depan. “Selain peserta dari Indonesia, delegasi yang hadir berasal dari 53 negara di Afrika yang berasal dari kalangan pemerintah maupun pengusaha,” jelasnya.

IAID kali ini, lanjut Menlu Retno, merupakan lanjutan dari IAID yang diselenggarakan tahun lalu. “Hasilnya cukup positif, banyak terobosan-terobosan kerja sama di bidang ekonomi yang telah dilakukan tahun lalu,” pungkasnya. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti penyeludupan minuman keras (mikol) ke luar kota Batam - Kepulauan Riau (Kepri). Selasa, (30/07/2019)

Dijelaskan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menyampaikan berawal dari Laporan Informasi yang didapat bahwa seorang Staf Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota Batam yang menggunakan kewenangannya untuk meloloskan pengeluaran minuman beralkohol dari Batam ke luar Kota Batam.

"Pengeluaran barang tersebut tanpa prosedur dan berdasarkan peraturan yang berlaku, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Sat Rekrim Polresta Barelang di Pelabuhan Rakyat "Pak Amat" - Sekupang," terangnya, melalui siaran pers.

Ia melanjutkan, pada tanggal (27 /7) sekira pukul 10.00 WIB, Anggota Satreskrim Polresta Barelang melihat Inisial AC bersama dengan Saudara Adriansyah (Supir) dan Inisial EF disebuah Warung Kopi yang berlokasi Pasar Sungai Harapan - Sekupang.

Dilokasi tersebut AC menyerahkan amplop berwarna coklat kepada EF. Selanjutnya EF bersama Adriansyah (supir) meninggalkan tempat tersebut dan menuju kepelabuhan dengan membawa enam (6) Kardus minuman milik Inisial AC.

Saat hendak memuat 6 kardus minuman ke kapal pompong. sambungnya mengatakan penyidik Satreskrim Polresta Barelang melakukan penagkapan terhadap EF dan mengamankan Barang Bukti berupa 6 (enam) kardus botol minuman keras dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-.

"Setelah dilakukan interogasi tentang kepemilikan barang tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap pemilik, namun sudah tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Pasal yang dilanggar : Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." pungkas Kabid Humas Polda Kepri

Barikut data informasi dari Polda Kepri terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap 1 (satu) orang staf Perhubungan Laut di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam:

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan dalam surat edaran pertanggal 22 Juli 2019. Setiap bangunan publik di Kota Batam, seperti perkantoran, hotel, restoran, mal, sekolah, perguruan tinggi, klinik, puskesmas, dan rumah sakit.

Diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan. Pengibaran bendera dilakukan mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus, pukul 06.00-18.00 WIB.

Selain itu juga diimbau untuk melakukan pembersihan, pengecatan, dan pemasangan umbul-umbul berlogo HUT ke-74 Republik Indonesia. Logo dan desain umbul-umbul dapat diunduh di website Pemerintah Kota Batam, www.batam.go.id.

Pada momen perayaan kemerdekaan RI ini, Pemko Batam kembali menggelar Pawai Pembangunan, Pawai Budaya, dan Pawai Kendaraan Hias Semarak Kemerdekaan.

Pawai akan dilaksanakan pada 18 Agustus mendatang. Dan Rudi berharap partisipasi elemen masyarakat dalam acara ini. Baik dari paguyuban, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga instansi pemerintah dan swasta.

Pemko Batam juga akan mengadakan lomba pembuatan gapura dengan corak penampilan semarak merdeka. Spesifikasi kendaraan hias dan kriteria gapura bisa diunduh di website Pemko Batam juga.

Adapun tema peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI tahun ini adalah ''SDM Unggul Indonesia Maju''. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Saat berada di Pulau Nipah, Batam - Provinsi Kepulauan Riau. Panglima TNI-Polri memberikan pengarahan kepada Prajurit dalam pelaksanaan tugas di pulau terdepan Indonesia. Minggu, (28/07/2019)

Hal tersebut pada Kunjungan kerja (Kunker, Sabtu 27/7) dalam melaksanakan pemantauan 22 Pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia menggunakan Helly Super Puma dan Helly EC 725 Caracal.

Dalam pengarahannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menyampaikan tujuan kunjungan ke pulau Nipa adalah untuk melihat permasalahan-permasalahan apa yang ada di Pulau Nipa terutama permasalahan peralatan, karena pulau nipa merupakan tempat yang strategis untuk mengawasi wilayah perairan.

"Menjadi bahan evaluasi di Mabes TNI untuk memperkuat peralatan-peralatan dan meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu untuk memonitor lalu lintas Kapal yang melalui kawasan Pulau terdepan, baik aktifitas kapal dari negara-negara lain maupun dari dalam negeri. Dari Pantai Timur Sumatera sampai dengan selat Philip kita upayakan untuk Radar yang dapat menjangkau aktifitas lalu lintas perairan." ungkapnya.

Sebelumnya, rencana kunjungan ke Pulau Nipah sudah direncanakan, untuk melihat langsung fasilitas apa saja yang harus ditingkatkan, hal ini karena pulau yang langsung berhadapan dengan kawasan internasional, sehingga dapat memantau aktifitas atau niat yang kurang baik seperti penyelundupan Narkoba, Miras dan sebagainya dan ditindak selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Ditempat yang sama Kapolri Jenderal Polisi Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D menyampaikan untuk menjaga keutuhan NKRI, karena teritorial wilayah NKRI adalah kewajiban bersama, dalam tugas pokoknya TNI adalah Garda terdepan menjaga keutuhan wilayah NKRI namun tidak berarti unsur-unsur lain harus diam, Polri berusaha mendukung dengan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Terkait dengan masalah Transnasional Crime, wilayah kita berbatasan dengan Singapura dan Malaysia maka kejahatan lintas batas bisa saja terjadi seperti penyelundupan Narkoba, Human Trafficking dan penyelundupan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan masalah Bea dan Cukai. Pulau Nipa ini menjadi sangat penting karena jarak lokasinya yang berdekatan dengan Negara tetangga," terangnya.

Turut mendampingi pada kunker Panglima TNI-Polri, Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Kepri, Kabaharkam Polri, Asops TNI, Pangkoops I, Pangkoarmada I, Dankormar, Asops Kapolri, Karo Penmas Polri, Danrem 033/WP, Danlantamal IV TPI, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Mabes TNI, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Polda Kepri, serta Komandan satuan TNI.

Selesai pelaksanaan Kunjungan ke Pulau Nipa Panglima TNI dan Kapolri berserta rombongan menuju Polda Kepri disambut dengan Jajar Hormat kemudian pemasangan Tanjak Melayu dan pengalungan bunga oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Bapak Abdul Razak, selanjutnya disambut dengan Tarian Persembahan Melayu sekapur sirih yang merupakan persembahan atau penghormatan terhadap Tamu.(*)

MARITIMRAYA.COM - MANADO : Lebih dari 3000 penyelam dari seluruh dunia akan mencatatkan sejarah di laut Indonesia. Tepatnya di Pantai Manado, Kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2019 mendatang. Minggu, (28/07/2019)

Kehadiran para penyelam tersebut dalam rangka Pemecahan Rekor Dunia Selam Guinness World Records (GWR) yang diselenggarakan oleh Wanita Selam Indonesia (WASI). Ada tiga kategori dunia yang akan dipecahkan.

Di antaranya, penyelaman massal terbanyak (Longest Human Chain Underwater), lalu rangkaian penyelam terpanjang dibawah air (Most People Scuba Diving), dan terakhir pembentangan bendera terbesar dibawah air (Largest Unfurled Flag Underwater).

Ketua Umum WASI Ny Tri Tito Karnavian bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto, PJU Polda Sulut, dan panitia penyelenggara, sebelumnya telah menggelar rapat kesiapan acara pemecahan rekor dunia penyelaman massal GWR. Rapat tersebut digelar di Hotel Four Point, Kota Manado pada 19 Juni 2019.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa rangkaian acara akan dimulai pada 30 Juli 2019 dengan daftar ulang peserta dari Sulawesi Utara dan pemeriksaan medis pada pukul 10.00 – 20.00 WITA di De Selmar Cafe Megamas.

Dilanjutkan pelaksanaan pemecahan rekor Penyelaman Massal Terbanyak (Longest Human Chain Underwater) pada 1 Agustus 2019 dari pukul 07.00 hingga 12.00 WITA.

Lalu, peserta daftar ulang peserta dari luar Sulawesi Utara dan pemeriksaan medis pada 1-2 Agustus 2019, pukul 10.00 – 20.00 WITA di De Selmar Cafe Megamas.

Pada 2 Agustus 2019 pukul 09.00 WITA, peserta mulai merakit peralatan scuba dan dapat di titipkan di masing-masing tenda grup. Pukul 15.00 WITA, Technical Meeting tiap grup yang dipimpin leader grup masing-masing. Lokasi di masing-masing tenda grup area persiapan peserta di Megamas.

Baru pada 3 Agustus 2019 pemecahan rekor Rangkaian Penyelam Terpanjang di bawah air (Most People Scuba Diving) dan Pembentangan bendera terbesar dibawah air (Largest Unfurled Flag Underwater) dimulai pukul 06.00 WITA.

Diketahui pemecahan rekor dunia (Guiness World Records) “the Most People Scuba Diving Simultanously” bukan kali pertama dilakukan WASI. Sebelumnya pemecahan rekor tersebut pernah diselenggarakan pada 17 Agustus 2009 di Indonesia diikuti oleh 2.486 penyelam.(*)

MARITIMRAYA.COM - TANJUNGPINANG : Kepala Seksi Operational SAR, Eko Suprianto membenarkan atas tenggelamnya kapal Speed Baot (SB) Tenggiri IV di perairan Pulau Tikus, Tanjung Balai Karimun - Kepulauan Riau (Kepri). Minggu, (28/07/2019)

"Dikarenakan gelombang kuat sekira pukul 12.30 WIB tadi, SB Tenggiri IV tiba di perairan Pulau Tikus pada koordinat 0°55.632" N-103°19.824" E. Dan kapal mengalami kebocoran di bagian buritan menabrak karang sehingga air tidak dapat di pompa atau di timba dan menyebabkan kapal tenggelam," terangnya.

Lanjut, Eko Suprianto menjelaskan sebelumnya kapal SB Tenggiri IV bermuatan sayur mayur campuran (209 Kotak) bertolak dari pelabuhan Tanjung Buton, Pekan Baru - Riau tujuan pelabuhan Tanjung riau, Batam - Kepri.

"Atas kejadian tersebut, kemudian Nahkoda Dan Anak Bawah Kapal (ABK) memanggil nelayan yang melintas dan meminta bantuan. Sekira 10 menit kemudian kapal bantuan datang dari masyarakat nelayan untuk di tarik ke bibir pantai Pulau Kenipaan, Tanjung Balai Karimun - Kepri," jelasnya.

Berikut identitas Crew SB TENGGIRI IV yang berhasil dihimpun dari Kantor SAR Tanjunpinang Kepri.
Nama : Abdul Jamil (Nahkoda, 39 tahun)
Nama : Mahadar (ABK Kapal, 24 tahun)
Nama : IJAL (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Ayib (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Yuda (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Sarifudin (ABK Kapal, 25 tahun)

"Korban jiwa nihil, Person On Boat (POB) lima (5) orang semua sudah diselamatkan oleh nelayan, KPLP, dan Polair. Hingga saat ini Kegiatan evakuasi SB Tenggiri 4 masih berlangsung untuk ditarik pantai terdekat," tutupnya melalui sambungan telekomunikasi. (*)

Andi