MARITIM RAYA

SINGAPURA, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa, menjadi pembicara pada sesi Industry Suppliers Networking Session dalam acara Medical Fair Asia 2024 & Medical Manufacturing Asia yang dihelat pada 12 September 2024 di Marina Bay Sands, Singapura.

Digelar oleh Medical Fair Asia (MFA) yang berkolaborasi dengan Economic Development Board of Singapore (EDB)  dengan mengusung tema “Navigating the MedTech and Healthcare Landscape: Regional Insight” dan “Driving Growth : Optimising Supply Chain For The Southeast Asian Healthcare Markets”, pihak penyelenggara meyakini kehadiran BP Batam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi 1000 perusahaan dari 62 negara serta lebih dari 14.000 pengunjung yang hadir untuk mencari akses ke perangkat medis mutakhir dan sistem rekayasa medtech.

Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, instansi ini berhasil mendorong Pemerintah Pusat pada bulan Mei 2024 lalu untuk mengeluarkan aturan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

"Pembangunan dan pengembangan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ini tak lepas dari tangan dingin Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi yang salah satu fokusnya adalah pelayanan kesehatan berstandar internasional sejak awal masa kepemimpinannya di tahun 2019," ujar Irfan Syakir dalam sambutannya.

KEK dengan luasan total 47,17 Ha ini akan berada di kawasan Sekupang seluas 23,10 Ha sebagai area Wisata Kesehatan Terpadu dan kawasan Nongsa seluas 24,08 Ha untuk area Pariwisata. 

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp 6,91 triliun sampai dengan 2032 dan akan menyerap tenaga kerja hingga 105.406 orang selama 80 tahun. KEK ini dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan 100% dengan investor utama yakni Apollo Hospitals India dan Mayapada Group untuk Rumah Sakit Internasional.

Irfan Syakir berharap kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan secara rutin agar seluruh pihak yang hadir dapat mengetahui update perkembangan dunia medis beserta teknologinya secara keseluruhan.

"Lewat kegiatan seperti ini, kita semua khususnya bagi kami di BP Batam bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan industri hingga alat kesehatan di dunia dan harapannya kedepan kemajuan ini bisa diterapkan pada KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang kami kelola," pungkas Irfan Syakir.

Di kesempatan berbeda, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi merespon positif partisipasi BP Batam pada acara ini dan berharap kedepannya instansi yang dipimpinnya sejak 2019 ini dapat terus membawa pengaruh positif bagi perekonomian dan masyarakat.

"Partisipasi kami dalam acara ini tidak lain adalah untuk mempromosikan Batam yang hari ini telah berkembang pesat dari berbagai sektor," terang Muhammad Rudi.

"Harapannya keunggulan Batam dan Indonesia yang tidak kalah dari negara lain dapat menjadi peluang bagi masuknya berbagai investasi yang akan memberikan dampak positif pada perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat," pungkas orang nomor satu di Batam ini.

MFA 2024 yang secara resmi dibuka Wakil Perdana Menteri Singapura dan Menteri Perdagangan dan Industri, Tuan Gan Kim Young dan Direktur Pelaksana Operasi, Messe Dusseldorf, Mr. Marius Berlemann turut dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryo Pratomo. * Hms/red

BALI, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Satuan Pemeriksaan Intern BP Batam menggelar kegiatan Focus Group Discussion Gelar Hasil Pengawasan Intern Tahun 2024 dengan mengusung tema “Sinergitas Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Untuk Menguatkan Fondasi Keuangan Negara Menuju Batam Kota Baru”.

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang merupakan pejabat dan pegawai dari 24 unit kerja di lingkungan BP Batam dan acara berlangsung selama dua hari, tanggal 12 dan 13 September 2024 di Hotel Four Points by Sheraton Ungasan, Bali

 “FGD ini kami laksanakan untuk penyampaian informasi hasil pengawasan APIP, evaluasi atas temuan yang belum ditindaklanjuti, dan sosialisasi kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik,” ujar Kepala Pemeriksaan Intern, Imbuh Agustanto.

 Ia melanjutkan, FGD ini juga menjadi wadah diskusi untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di unit kerja BP Batam.

 "Selain mempercepat tindak lanjut, kami harap kegiatan ini memberikan informasi terkait Tata Kelola dan Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif dan efisien,” harapnya.

 

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain mengatakan kegiatan merupakan salah satu wujud komitmen pimpinan dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern BP Batam.

 “Komitmen ini akan kami jaga, tentunya sesuai dengan panduan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.

 Pada kesempatan ini, Alex turut menyerahkan apresiasi kepada 11 Unit Kerja yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut dengan Progres 100 persen, antara lain:

 1.        Biro Humas, Promosi dan Protokol;

2.        Biro Hukum dan Organisasi

3.        Biro Keuangan;

4.        Biro Sumber Daya Manusia;

5.        Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta;

6.        Pusat Data dan Sistem Informasi;

7.        Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja;

8.        Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal;

9.        Direktorat Pengaman Aset;

10.  Direktorat Pengelolaan Pertanahan; dan

11.  Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 “Saya ucapkan selamat kepada 11 Unit Kerja tersebut atas pencapaian dan penghargaannya. Kepada Unit Kerja lainnya saya harap dapat ditingkatkan lagi kinerjanya agar penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan rampung terlaksana,”

 Selain penyerahan apresiasi,  pada FGD ini juga diluncurkan Aplikasi B-Audit yang bertujuan untuk memudahkan Unit Kerja dalam melakukan Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut.

 Tranformasi manual menuju digital ini dikatakan Alex sebagai langkah konkret BP Batam dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan pengawasan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan menuju Batam Kota Baru.

 "Kepada para pengguna aplikasi B-Audit yang telah ditunjuk berikan konstribusi yang terbaik agar mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di masing-masing unit kerja,” pungkas Alex.

 Kegiatan ini menghadirkan enam narasumber untuk memberikan pemaparan, diantaranya Kepala Auditorat V.A BPK RI, Arman Syifa; Pemeriksa Ahli Muda BPK RI, Reza Yushardiyansyah; Ahli Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BPK RI, Ahmad Feri Tanjung; Koordinator Perencanaan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat Jakarta, Jontigor Ferdinand Hutapea.

 Kemudian Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program; Pelaporan serta Pembinaan APIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Tri Dasa Warsanto, dan Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Siswanto.* Hms/ red

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Badan Pengusahaan (BP Batam)  terus menggesa pengerjaan rumah baru untuk warga yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City.

Berdasarkan tinjauan tim di Tanjung Banon, pengerjaan bangunan yang memiliki tipe 45 dengan luas tanah 500 meter persegi itu pun hingga saat ini masih terus berlangsung.

"Alhamdulillah, pengerjaan beberapa unit rumah sudah selesai. Sebagian lainnya ada yang masih dalam tahap penyelesaian dan proses pematangan lahan," ujar Kepala Bagian Humas BP Batam, Sazani saat meninjau lokasi, Kamis (12/9/2024).

Sazani mengatakan, pihaknya pun berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan 350 unit rumah baru warga Rempang hingga akhir tahun 2024 nanti.

Hal tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab BP Batam dalam mendukung realisasi Rempang Eco-City sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

"Arahan Presiden, BP Batam memiliki tugas untuk menyediakan rumah baru bagi dan menyelesaikan hak-hak warga terdampak. Alhamdulillah, keduanya berjalan sebagaimana mestinya. Semoga tidak ada kendala berarti dalam prosesnya ke depan," tambah Sazani.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kabar yang berhembus terkait rencana investasi di Rempang.

Di samping itu, Sazani juga mengingatkan seluruh komponen daerah untuk dapat mendukung pengembangan Rempang sebagai proyek strategis sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 6 Tahun 2024.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, kami juga selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan investasi ini," pungkasnya. (*)

Pengurus DPP SP PLN menyerahkan surat penolakan ke Dirjen EBTKE

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Power Wheeling, sebuah konsep dikenal dalam  struktur liberalisasi pasar ketenagalistrikan, kini kembali menjadi sorotan tajam dan  perdebatan  dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU-EBTB) dan dinilai akan menggaggu sendi- sendi  kelistrikan Indonesia

DPP Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) menolak keras rencana Program Skema Power Wheling yang nantinya akan diterapkan dalam ruang lingkup PT PLN di seluruh Infonesia

Apalagi Skema yang menciptakan mekanisme Mul/ Buyer Mul/ Seller (MBMS) ini memungkinkan pihak swasta dan negara untuk menjual energi listrik di pasar terbuka atau langsung ke konsumen akhir.

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, M.Abrar Ali, power wheeling terdiri dari dua jenis transaksi, yakni Wholesale Wheeling dan Retail Wheeling.

Wholesale Wheeling terjadi ketika pembangkit listrik (baik milik swasta maupun negara) menjual energi listrik dalam jumlah besar ke perusahaan listrik atau konsumen di luar wilayah usahanya. 

Sementara itu, Retail Wheeling memungkinkan pembangkit listrik menjual energi listrik langsung ke konsumen akhir di luar wilayah operasinya. "Kedua model ini menggunakan jaringan transmisi 

dan distribusi sebagai "jalan tol" dengan skema open access, di mana semua pembangkit listrik 

dapat menggunakannya dengan membayar "Toll Fee,  kata Abrar dalam jumpa pers yang digelar SP PLN di kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (06/09/2024) kemarin.

Dikatakanya, penerapan Power Wheeling dipandang dapat menimbulkan dampak negatif secara signifikan, baik dari segi keuangan, hukum, teknis, maupun ketahanan energi.

Kami sudah menyampaikan surat ke fraksi-fraksi di DPR-RI, kami juga menyampaikan surat kepada Ketua DPD-RI Bapak La Nyala Mataliti, karena beliau juga punya hak konstitusi. Dan ke Ditjen EBTKE kita sampaikan juga surat, termasuk juga ke Istana. Saya juga akan menyampaikan surat ke Menteri Pertahanan, cq Presiden Indonesia terpillih,” tegas Abrar.

Ditempat terpisah, kepada awak media ini Jumat (12/09), Ketua DPD SP PLN Batam Toni Yuliansyah dan Ketua DPC Serikat Pekerja PLN (Persero) HALEYORA POWERINDO BATAM Bambang Herawan mengatakan mendukung penuh  dan tegak lurus satu komando dengan  DPP SP PT PLN menolak skema Power wheeling.

Berikut analisis dampak Power Wheeling berdasarkan berbagai perspektif

A. Dampak Keuangan :

1. Penurunan Permintaan Organik dan Non-Organik

Power Wheeling dapat menggerus permintaan listrik organik hingga 30% dan permintaan non-organik dari pelanggan Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) hingga 50%. 

Hal ini akan berujung pada lonjakan beban APBN karena biaya yang harus ditanggung negara.

2. Beban Keuangan Negara

SeJap 1 GW (gigawaX) pembangkit listrik yang masuk melalui skema Power Wheeling diperkirakan akan menambah beban biaya hingga Rp 3,44 triliun (biaya ToP + Backup cost), yang akan semakin memberatkan keuangan negara. Dampak akumulatif hingga 2030 diperkirakan akan meningkatkan beban Take or Pay (ToP) dari Rp 317 triliun menjadi Rp 429 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp 112 triliun.

B. Dampak Hukum

1. Kontradiksi dengan UU No. 20 Tahun 2022

Power Wheeling merupakan implementasi dari skema MBMS yang melibatkan unbundling. Namun, hal ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2022 yang ttelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004. 

2. Mereduksi Peran Negara

Skema ini juga akan menciptakan kompetisi di pasar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang berpotensi mengurangi peran negara dalam menjaga 

kepentingan umum di sektor ketenagalistrikan.

3. Potensi Sengketa

Power Wheeling dapat memicu perselisihan terkait harga, losses, frekuensi, dan volume yang dapat berdampak pada terhentinya pasokan listrik (blackout) dan merugikan masyarakat luas.

C. Dampak Teknis

1. Memperparah Oversupply

Saat ini, sistem ketenagalistrikan di Jawa dan Bali telah mengalami oversupply. Penerapan Power Wheeling berpotensi memperburuk kondisi ini, terutama karena pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) bersifat intermiten dan tidak stabil.

2. Meningkatkan Risiko Blackout

Power Wheeling yang bersumber dari EBT memerlukan spinning reserve tambahan untuk menjaga keandalan sistem, yang justru akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dan harga jual listrik kepada konsumen.

D. Dampak Terhadap Ketahanan Energi

1. Ketersediaan Akses Listrik

Dengan meningkatnya risiko blackout, jaminan pasokan listrik yang stabil semakin sulit dicapai. Hal ini dapat menghambat akses terhadap listrik yang andal bagi masyarakat.

2. Harga Listrik yang Tidak Terjangkau

Penambahan beban akibat skema ToP dan investasi untuk spinning reserve akan meningkatkan BPP, yang pada akhirnya membuat harga listrik melonjak dan membebani konsumen serta APBN.

3. Emisi Rendah

Dengan prioritas Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 pada pembangunan pembangkit EBT sebesar 51,6%, Jdak ada urgensi untuk mmenerapkan power Wheeling. Hal ini sesuai dengan rencana Net Zero Emission 2060 tanpa menambah risiko dari berbagai aspek.

Konsep Power Wheeling dikhawatirkan akan digunakan dalam skema liberalisasi penyediaan listrik untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 

1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 

orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Latar Belakang Legal Power Wheeling dan Privatisasi Energi

Power Wheeling berakar pada pola unbundling, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 

2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun, Mahkamah KonsJtusi (MK) telah membatalkan konsep 

unbundling ini melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, karena dianggap bertentangan 

dengan peran negara dalam sektor kelistrikan. Kemunculan kembali skema Power Wheeling

dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dipandang sebagai upaya 

liberalisasi yang melanggar konstitusi, yang dapat mengurangi kontrol negara atas sektor strategis 

ini.

Selain itu, terdapat indikasi adanya upaya privatisasi besar-besaran di sektor kelistrikan melalui 

pasal – pasal tertentu dalam RUU EBT. Privatisasi ini memungkinkan peran swasta lebih dominan 

dalam penyediaan energi terbarukan, meskipun tujuan awal dari RUU tersebut adalah untuk 

mendorong transisi energi menuju netral karbon pada tahun 2060. Liberalisasi ini dapat 

mereduksi peran negara dan berpotensi membahayakan ketahanan energi nasional.

Studi Kasus Filipina: Pelajaran dari PrivaSsasi dan Power Wheeling

Filipina telah lebih dahulu menerapkan skema Power Wheeling dan privatisasi sektor 

ketenagalistrikan melalui Electric Power Industry Reform Act (Epira) pada tahun 2001. 

Pengalaman Filipina ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan 

Power Wheeling. Berikut beberapa tantangan yang dialami Filipina yang perlu diperhatikan dalam 

konteks Indonesia:

1. Kenaikan Harga Listrik

Sejak penerapan skema Power Wheeling di Filipina, harga listrik mengalami kenaikan sebesar 55%. Jika hal ini terjadi di Indonesia, masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, akan menghadapi beban finansial yang berat, terutama jika harga listrik ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

2. Potensi Terbentuknya Kartel

Power Wheeling memungkinkan produsen listrik swasta menjual langsung ke konsumen dan menetapkan harga sesuai dengan dinamika pasar. Hal ini membuka peluang bagi pembentukan kartel yang dapat memonopoli harga dan mengurangi persaingan sehat di 

sektor ketenagalistrikan.

3. Keberlanjutan Pasokan Listrik

Filipina menghadapi krisis energi dan sering mengalami pemadaman listrik setelah privatisasi sektor kelistrikan. Tantangan serupa bisa terjadi di Indonesia jika pasokan listrik tidak dijaga dengan baik, dan intermitensi dari pembangkit energi baru terbarukan dapat mengganggu keandalan sistem.

4. Beban APBN

Di Indonesia, Power Wheeling berpotensi menambah beban APBN secara signifikan. 

Skema ini diperkirakan akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30% dan non-organik hingga 50%. Akibatnya, biaya produksi listrik naik, sementara pemerintah harus menanggung kompensasi besar untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau.

Tantangan-Tantangan Lain yang Dihadapi Indonesia

Selain belajar dari pengalaman Filipina, Indonesia perlu menghadapi beberapa tantangan utama 

dalam implementasi Power Wheeling, termasuk:

1. Regulasi yang Mendukung:

Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara PLN, produsen listrik swasta, dan konsumen. Regulasi yang ttepat juga diperlukan untuk menghindari potensi pembentukan kartel di sektor 

ketenagalistrikan.

2. Keberlanjutan Investasi

Power Wheeling membutuhkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah harus memastikan adanya kepastian investasi yang cukup untuk mendorong minat produsen listrik swasta dalam berinvestasi.

3. Beban Subsidi Listrik

Dengan skema Power Wheeling, tarif listrik akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran (demand and supply). Ketika permintaan tinggi dan pasokan tetap, tarif listrik pasti naik, yang berakibat pada kenaikan subsidi listrik yang harus ditanggung oleh APBN.

4. Keberlanjutan Pasokan

PLN harus menanggung beban tambahan dari spinning reserve dan intermitensi  pembangkit energi baru terbarukan. Ini akan mempengaruhi biaya pokok produksi (BPP) 

listrik, yang dapat berujung pada kenaikan tarif listrik untuk konsumen atau peningkatan subsidi dari APBN.

Penerapan Power Wheeling justru dapat merugikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), APBN, 

dan konsumen secara akumulatif. Oleh karena itu, Power Wheeling dinilai lebih sebagai "benalu" dalam transisi energi, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi negara.

Dengan memperhatikan berbagai perspektif ini, kebijakan Power Wheeling sebaiknya ditinjau  kembali agar dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalisir, demi menjaga kestabilan ketahanan energi nasional serta melindungi kepentingan ekonomi negara dan masyarakat.

*Adv

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA),  Dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1446 Hijriah, Polresta Barelang mengadakan kegiatan bakti religi di beberapa tempat Ibadah di Kota Batam. Jumat (13/09/2024) yang dimulai pukul 07.00 WIB.

Kegiatan ini di pimpin oleh Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, SIK, MH, MM dan dilaksanakan oleh personel Polresta Barelang beserta Polsek Jajaran dengan melibatkan pengurus tempat ibadah setempat.

Bakti Religi membersihkan masjid di Kota Batam dengan mengunjungi Masjid Nurul Iman Kampung Tua Belian Kel. Belian Kec. Batam Kota, Masjid Darul Hikmah Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja, Masjid Annur Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja. Sedangkan Polsek Jajaran melaksanakan Bakti Religi membersihkan Masjid di wilayahnya masing-masing. 

"Kegiatan bakti religi ini merupakan bagian dari upaya Polresta Barelang dan Polsek Jajaran untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menunjukkan kepedulian kami terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah menjelang peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, 

Kegiatan membersihkan masjid ini juga sebagai upaya agar Polri lebih dekat dengan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas. Serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan dan menghormati tempat ibadah.

Selama kegiatan, seluruh personil Polresta Barelang melakukan gotong royong membersihkan Masjid dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas yang dilakukan termasuk penyapuan dan pembersihan halaman masjid serta pembersihan bagian dalam masjid, seperti karpet, jendela, dan mihrab.

Kegiatan bakti religi ini berjalan dengan lancar dan Partisipasi aktif dari masyarakat sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala untuk menjaga hubungan baik antara Polri dan masyarakat serta untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan keamanan.

Sementara itu Pengurus Masjid mengucapkan terima kasih kepada Polresta Barelang yang telah melaksanakan kerja bhakti bersih bersih di Masjid. 

Polresta Barelang berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dalam bidang keamanan tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan untuk menunjukkan dedikasi dan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.(*)

JAKARTA, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu sore (11/9/2024).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji, dan membahas Finalisasi Penyesuaian RKA BP Batam TA 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

"Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI." Tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan. 

"Semoga anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi misi pembangunan pemerintahan ke depan dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat." Pungkasnya kepada seluruh Pimpinan Badan yang hadir.

Usai pemaparan dari Kepala BSN dan Ketua KPPU, Kepala BP Batam Muhammad Rudi memaparkan secara singkat desain Pagu Belanja BP Batam Tahun 2025 dan Rencana Kerja yang akan dilakukan. 

Ia mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak Tahun 2019 saat dirinya mulai memimpin Batam.

Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%; Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44 %; dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar  0,29%.

Pagu Belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu: 

*A. Program Dukungan Manajemen*  45,49 %; dan 

*B. Program Pengembangan Kawasan Strategis* 54,51 %.

Muhammad Rudi menjabarkan dalam Program yang pertama yaitu Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam Program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perijinan bagi investor, logistik serta Program Prioritas berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.

Dalam Program Pengembangan Kawasan Strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan Kepelabuhanan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Sakit dan lainnya.

Serta, tak kalah penting yakni  pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu Pembangunan Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman.

"Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang  menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing." Ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi juga mengatakan tema Pembangunan KPBPB Batam Tahun 2025 adalah *Percepatan Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur*.

Hal tersebut sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Program BP Batam turut  mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.** Hms BP/red

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi mengundang seluruh masyarakat yang beragama Islam untuk hadir dalam peresmian revitalisasi Masjid Agung Batam Center pada 15 September 2024 nanti.

Selain untuk melihat wajah baru Masjid Agung yang kini tampil lebih megah, lanjut Rudi, kegiatan ini sekaligus bertujuan mempererat tali silaturahmi antar umat muslim di Kota Batam.

"Mari bersama-sama kita ramaikan kegiatan yang juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Semoga tali persaudaraan kita selalu terjaga," ujar Rudi, Rabu (11/9/2024).

Muhammad Rudi mengatakan, Masjid Agung akan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sekaligus ikon wisata religi Kota Batam.

Selain tempat ibadah, lanjut Rudi, masjid yang saat ini lebih modern dengan perpaduan warna biru dan putih tersebut juga akan menjadi pusat pendidikan agama dalam rangka pembinaan umat.

"Peran masjid dalam memperkuat silaturahmi dan meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Batam sangat penting. Mudah-mudahan masjid ini menjadi kebanggaan kita semua," tambah Rudi.

Bangunan Masjid Agung memang tampil lebih elegan usai proses renovasi. Hadir dengan warna utama putih, masjid ini diperkirakan dapat menampung 1.780 jemaah. Secara keseluruhan, masjid diperkirakan bisa menampung sekitar 14.500 jemaah.

"Saya siapkan pembangunan ini untuk umat muslim Kota Batam. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kebaikan," tutup Rudi. (*)

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Guna meningkatkan  kemampuan dan profesionalitas anggota Polri dalam melaksanakan tugas, Polresta Barelang menggelar Pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian setiap hari Selasa setelah Apel Pagi, di Lapangan Tenis Polresta Barelang, Selasa (10/09/2024).

Hari ini personil Polresta Barelang menerima Pelatihan Fungsi Teknis Samapta yang dipimpin Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, SIK, MH, MM dan didampingi Kasat Samapta AKP Satri Putra, SE, MH serta diikuti seluruh personil Polresta Barelang dan ASN. 

Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, SIK, MH, MM mengatakan pelatihan fungsi teknis Kepolisian sebagai upaya penyegaran kemampuan, difokuskan kepada para personel Polresta Barelang untuk kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.

Penyampaian materi pelatihan fungsi teknis minggu ini adalah fungsi Samapta antara lain terkait pengendalian massa. Pelatihan Fungsi Teknis Samapta ini untuk meningkatkan kemampuan bagi personel baik secara materi dan teknik dalam melaksanakan tugas kepolisian dan penggunaan peralatan, disamping itu juga untuk memberikan dan menyamakan persepsi kepada seluruh personel dalam melaksanakan tugas kepolisian. 

"Jadi saya minta peserta pelatihan untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya, pahami setiap materi yang di paparkan atau diajarkan, karena fungsi Samapta merupakan fungsi terdepan dalam pengendalian massa atau memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, SIK, MH, MM. 

Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, SIK, MH, MM berharap kepada seluruh personel Polresta Barelang, setelah selesainnya pelatihan ini para personel terus mengaplikasikan dalam tugas saat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dalam menghadapi situasi Kamtibmas yang selalu dinamis.

“Diharapkan Pelatihan Fungsi Teknis yang di lakukan setiap hari selasa setelah apel pagi ini, para personel dapat memahami Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) dalam memberikan pelayanan. Terus tingkatkan kinerja dan jangan merasa puas dalam mencapai sesuatu karena dinamika perkembangan situasi akan selalu berubah dan menuntut peningkatan kualitas baik pengetahuan maupun skill,” tutup Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, SIK, MH, MM.(*)

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan (BU Fasling) menggelar Coffee Morning bertema "Bersama Bersinergi" dengan beberapa perusahaan rekanan BU Fasling pada Selasa (10/9/2024) di Marketing Centre.

Coffee Morning yang dibuka oleh General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman (HGAT), Andi Yunus ini dihelat dalam rangka mengundang partisipasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari enam perusahaan yang hadir untuk bersinergi dalam program penghijauan yang digagas oleh Unit Usaha HGAT.

Keenam perusahaan tersebut yaitu PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, PT. Kencana Makmur Lestari, Batamindo Industrial Park, PT. Jasaraharja Putera, dan Panbil Industrial Estate yang seluruhnya merespon positif dan bersedia mendukung program penghijauan ini sebagai bagian dari program CSR masing-masing perusahaan.

“Taman Rusa dan Taman Kolam yang dikelola BU Fasling merupakan etalase pariwisata Batam di kawasan Sekupang, kita sering kali menerima kunjungan wisatawan mancanegara baik dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya tidak hanya pada akhir pekan namun juga di hari kerja,” ujar Andi Yunus dalam sambutannya.

“BU Fasling juga telah menggelar berbagai jenis kegiatan berlandaskan budaya Indonesia yang bertujuan mengenalkan budaya kita dari Sabang sampai Merauke kepada wisatawan mancanegara yang datang,” terang Andi Yunus.

Harapannya, dengan program penghijauan ini kawasan Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang bisa semakin rindang dan teduh sehingga baik wisatawan mancanegara serta wisatawan lokal dan masyarakat Batam akan senang berkunjung untuk bersantai di kedua objek wisata yang dikembangkan secara masif di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi tersebut.

Program penghijauan ini rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2024 sebagai rangkaian kegiatan Hari Bakti BP Batam ke-53 dengan menanam sebanyak 100 pohon Baobab dan Tambulampot di Taman Rusa dan Taman Kolam Sekupang.

Melalui pertemuan ini, Andi Yunus menyampaikan terima kasih atas respon positif dari perwakilan perusahaan yang hadir dan berharap sinergi ini akan berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata di Batam.

"Terima kasih atas dukungan dari Bapak/Ibu perwakilan perusahaan yang hadir, semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk mewujudkan kemajuan pariwisata di Batam," pungkas Andi Yunus.

Dengan fasilitas wisata dan edukasi yang semakin berkembang di Taman Rusa dan Taman Kolam, kedua objek wisata yang berlokasi di Sekupang ini patut menjadi pilihan masyarakat Batam untuk melepas penat di akhir pekan.

Jika terdapat sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai tarif, penyewaan fasilitas, dan berbagai pertanyaan lainnya, BU Fasling terbuka untuk menjawab melalui kontak di nomor +62 838 9499 9303 atau kunjungi Instagram @faslingbpbatam. (*)

INTER, MARITIMRAYA.COM-(MARA), Komitmen Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, dalam mengembangkan Terminal Umum Batu Ampar sebagai hub logistik internasional telah membuahkan hasil yang signifikan.

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan ini telah memberikan dampak luas terhadap perekonomian Batam. Masyarakat dan pelaku usaha di Batam dapat merasakan langsung dampak positif dari peningkatan tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, saat menjadi pembicara dalam ajang bergengsi *3rd Port Development South East Asia Summit (PDSEAS) 2024* yang berlangsung di Hotel Hilton, Bangkok, Thailand, pada Selasa, 10 September 2024.

Dalam paparannya, Dendi menyebutkan bahwa keberhasilan transformasi Pelabuhan Batu Ampar tidak lepas dari tangan dingin Muhammad Rudi serta kolaborasi BP Batam dengan PT Persero Batam. Langkah awal transformasi tersebut adalah pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar menjadi terminal berstandar internasional dan lebih modern.

Sejak mulai dioperasikannya satu unit Ship to Shore Crane dan dua unit Mobile Harbor Cranes untuk melayani bongkar muat kapal peti kemas, produktivitas di TPK Batu Ampar meningkat tajam menjadi 40-50 box per jam, dibandingkan sebelumnya yang hanya mencapai 8-10 box per jam dengan crane konvensional. 

“Ini dilakukan sebagai upaya mengubah wajah Batu Ampar agar sesuai dengan kebutuhan investor akan cost logistic yang lebih efisien,” ujar Dendi.

Menurut data yang dihimpun Badan Usaha Pelabuhan, kinerja bongkar muat peti kemas pada Semester I Tahun 2024 mencapai 313 ribu TEUs, naik 7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. 

“Modernisasi alat bongkar muat dan digitalisasi sistem tersebut telah memberikan nilai tambah bagi investor dalam bentuk efisiensi biaya logistik dan waktu yang lebih efektif,” seru Dendi.

Keberhasilan ini juga memungkinkan TPK Batu Ampar melayani kapal Direct Call internasional, dengan rute perdana Batam-China yang dimulai pada Maret 2024. 

“Pada Agustus 2024 kemarin, rute Direct Call Batam-Yangon, Myanmar, juga telah dimulai yang membuka peluang baru dalam distribusi barang internasional,” imbuhnya.

Dendi optimis bahwa pengembangan berkelanjutan Terminal Peti Kemas Batu Ampar kedepannya akan meningkatkan daya saing Batam sebagai tujuan investasi dan hub logistik internasional, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota Batam.

Sementara, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyebut kehadiran BP Batam di PDSEAS 2024 atas undangan langsung dari penyelenggara yang dilaksanakan 10-11 September 2024.

"Kontribusi BP Batam dalam mendukung ekosistem pelabuhan mendapat apresiasi dari dunia internasional," sebut Tuty. 

Mengangkat tema “Membangun Pelabuhan Hijau Cerdas Masa Depan melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Keberlanjutan”. Ajang bergengsi di kancah Internasional ini menghadirkan 30 narasumber dari negara-negara ASEAN dan India, serta diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari 100 perusahaan global yang berpartisipasi. 

PDSEAS sendiri menjadi sebuah forum penting bagi pemerintah, otoritas pelabuhan, dan perusahaan untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan menjalin kolaborasi guna mendukung pertumbuhan industri pelabuhan dan perkapalan di masa depan.(*)

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Pengerjaan flyover Sei Ladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder, Selasa (10/9/2024). Pelaksanaan pemasangan balok girder ini, ditargetkan akan rampung pada minggu ke-3 bulan Oktober 2024.

Project Engineering Manager flyover Sei Ladi, Reyzansza Anandio Syahputra mengatakan, total ada 18 balok girder yang akan dipasang. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter.

Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Sei Ladi. 

"Disini kita ada tiga span yang masing-masing span, akan dipasang 6 balok girder panjang 40 meter," katanya.

Ia menambahkan, untuk penyelesaian proyek flyover Sei Ladi akan terus digesa. Sehingga, secara fungsional akan beroperasi penuh dan bisa mengurai kemacetan dari Tiban menuju Batam Center.

"Jadi di sini, pemasangan balok girder itu tidak bisa langsung secara menyeluruh. Karena akses jalan yang harus kita tetap buka. Jadi, kita tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, Pembangunan flyover Sei Ladi diharapkan dapat mengurai salah satu titik kemacetan yang paling signifikan, yakni arah Sekupang – Batam Centre. 

Ia optimis, pembangunan flyover akan menjadi infratsruktur vital yang selain mengurai kemacetan, juga akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik industri dari dan ke pelabuhan ataupun ke bandara.

"Hal ini tentu saja, akan kami selesaikan pembangunannya, tidak lain untuk menarik investasi masuk ke Batam. Perekonomian kita akan semakin baik, konektivitas lancar, mobilitas kita juga semakin nyaman," Kata Muhammad Rudi. (*)

BATAM, MARITIMRAYA.COM - (MARA), Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah baru warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City yang berlokasi di Tanjung Banon akhirnya terbit.

BP Batam melalui Kepala Bagian Humas, Sazani menjelaskan, penerbitan SHM terhadap 133 persil tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah mendukung rencana investasi di Kawasan Rempang.

"Alhamdulillah, Kantor Pertanahan Batam telah menerbitkannya. Saat ini yang sudah terkonfirmasi ada 133 persil. Jumlah ini akan terus bertambah seiring proses yang masih terus berlangsung," ujar Sazani, Selasa (10/9/2024).

Ia mengatakan, penerbitan SHM ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah melalui BP Batam dalam menyelesaikan hak-hak warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

"Ini juga menjadi jawaban bagi yang meragukan komitmen BP Batam. Mari kita dukung agar seluruh tahapannya bisa berjalan lancar dan maksimal," tambah Sazani.

Untuk tahap awal, lanjut Sazani, pihaknya masih terus menggesa pengerjaan rumah baru di Tanjung Banon sesuai target yang ada.

Dimana, pengerjaan terhadap 100 rumah di kampung tersebut masih terus berlangsung. Beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tahap penyelesaian.

"BP Batam juga telah menargetkan, tanggal 25 September nanti sebanyak tiga kepala keluarga akan kami pindahkan ke rumah yang sudah jadi. Ini kami lakukan bertahap," pungkasnya. (*)