MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan paket kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II menyusul pelaksanaan program Tax Amnesty jilid I yang dilakukan pada Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu. Sabtu, (03/08/2019)

“Sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Kadin Talks yang dipandu oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, di Kadin Lounge (2/8) , Jakarta.

Pertimbangan untuk melaksanakan Tax Amnesty jilid II, menurut Menkeu, didasari pertimbangan banyaknya pengusaha yang mengaku menyesal karena tidak memanfaatkan program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah 3 (tiga) tahun lalu.

“Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi,” terangnya.

Menkeu menjelaskan, pelaksanaan Tax Amnesty jilid II harus dilaksanakan secara matang mengingat partisipasi pada pelaksanaan Tax Amnesty jilid I lalu sangat rendah, yaitu hanya 1 juta Wajik Pajak (WP), sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak.

Menurut Menkeu, pada program tax amnesty pertama persiapan pemerintah masih kurang, seperti data yang tidak lengkap, dan belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi.

“Dulu saya belum tahu persis data-data mereka (Wajib Pajak), kalau sekarang ada Automatic Exchange of Information (AEoI),” ungkap Sri Mulyani.

Dengan adanya pelaksanaan sistem keterbukaan informasi dan pertukaran informasi yang bekerja sama dengan 90 negara, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, saat ini pemerintah bisa dengan mudah melacak informasi aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Dalam acara Kadin Talks tersebut, Menkeu Sri Mulyani menceritakan banyaknya masukan dari pengusaha mengenai tarif pajak. Ia menegaskan, bahwa pengusaha adalah partner kerja pemerintah dan diharapkan pengusaha juga tidak melihat pemerintah sebagai pengganggu kemajuan usaha.

Menkeu pun sempat mengungkapkan mengenai formula pajak yang sedang digodog terkait pajak dividen usaha. Baginya pengusaha adalah mesin pertumbuhan (engine of growth). Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha memikirkan upaya agar pengusaha dapat terus meningkatkan investasinya.

“Kita ingin bekerja sama dengan pengusaha yang kredibel, yang ingin memajukan usahanya tetapi juga memajukan ekonomi Indonesia,” tutupnya. (*)

humas/Andi

MARITIMRAYA.COM - SUMUT : Bea Cukai Sibolga menyelenggarakan kegiatan forum Focus Group Discussion dengan tema “Menggali Potensi Perekoniamn Daerah Dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga” bersama dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Sibolga serta Pemerintah Daerah Setempat. Kamis, (01/08/2019)

Kegiatan ini terbentuk sesuai dengan misi Kementerian Keuangan yang berbunyi “Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21”. (30/7) di Terminal Penumpang Pelabuhan Sibolga - Sumatera Utara.

Serta merupakan perwujudan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Industrial Asistance dan Trade Fasilitator yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri di Indonesia.

Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Kurnia S, dalam memberikan sambutannya, mengatakan bahwa Bea Cukai saat ini dituntut untuk lebih berperan aktif dalam perekonomian negara. Jika diibaratkan, pajak negara itu seperti buah dari suatu pohon.

Sehingga Bea Cukai diharapkan tidak hanya sebagai penuai/ pemetik buah (pemungut pajak) saja, namun juga turut serta dalam mencari bibit pohon baru, menggali, menanam, memberi pupuk, membantu merawat pohon sehingga berbuah lebat dan berkembang terus.

Forum diskusi ini dihadiri oleh pemimpin daerah yaitu Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk, serta Instansi Kedinasan terkait dan para Pengusaha/ Eksportir terkait, dan Agen Sarana Pengangkut.

Dalam sambutannya, Syarfi Hutauruk menyatakan dukungannya terhadap program penggalakan ekspor melalui Pelabuha Sibolga ini.

“Kami dari Pemkot Sibolga siap mendukung program pengembangan yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Sibolga. Sinergitas antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah harus terjalin dengan baik, agar bisa sama-sama bergerak,” ucapnya.

Syarfi juga mengharapkan agar kegiatan seperti ini tidak hanya melibatkan wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah saja, tetapi dapat dilakukan dengan gaung yang lebih besar, seperti melibatkan Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumatera Utara, dan juga mendatangkan pebisnis Sumatera Utara dan Jawa.

Banyak masalah dan hambatan yang teridentifikasi melalui forum diskusi ini, baik dari pihak pengusaha/ eksportir maupun dari pihak pengangkutan.

Produksi yang kurang memenuhi target serta beberapa persyaratan lainnya juga yang belum dapat ditunaikan menjadi salah satu penyebab vakumnya kegiatan ekspor impor saat ini melalui pelabuhan Sibolga ini. Sementara potensi ekspor komoditas di kota Sibolga maupun Tapanuli Tengah cukup memadai.

Oleh karena itu, setelah dilakukannya forum diskusi ini diharapkan selanjutnya semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi agar Pelabuhan Sibolga dapat diberdayakan menjadi pelabuhan ekspor.

“Kami siap menerima kapal yang masuk melalui Pelabuhan Sibolga ini. Asalkan semua peraturan persyaratan yang ditetapkan sudah dipenuhi”, tegas Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga, Augustia Waruwu.

Dalam acara ini juga turut disajikan tema peduli lingkungan atau Go Green yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan namun menggunakan gelas dan teko saja. (*)

humas/Andi

MARITIMRAYA.COM - KEPRI : Kapal Motor Penumpang (KMP) Sembilang terbakar saat docking di Karimun Marine Shipyard (KMS), Tanjung Balai Karimun - kepulauan Riau, tim SAR mendapati korban dalam keadaan selamat dan meninggal dunia. Kamis, (01/08/2019)

Dijelaskan Kasi Ops SAR Tanjungpinang, Eko Suprianto menyampaikan saat pekerja sedang melakukan aktifitas pemotongan materil besi di bagian dek depan/haluan kapal dengan menggunakan Las Acetelin (tabung gas) untuk pemotongan materil jenis besi KMP.

Saat pemotongan, diduga percikan api dari Cuting (pemotongan) mengenai/jatuh ke gudang material jenis cat, tiner dan mengakibatkan terjadi ledakan dan kebakaran, hingga api menjalar ke seluruh bagian lantai 1, 2 dan 3 (anjungan).

"Selanjutnya mobil pemadam kebakaran datang kelokasi kejadian dibantu dengan lori Warga 2 unit. Dan sekitar pukul 12.30 WIB (31/7) api dapat dipadamkan, namun asap kecil mashi keluar dari dalam badan kapal. Pada kecelakaan ini Korban secara Keseluruhan terdapat sebanyak 22 orang dan Meninggal Dunia (MD) tiga (3) Orang," terangnya.

Berikut data korban selamat dan meninggal dunia dari Kantor SAR Tanjungpinang:

Data Kapal :
Nama : KMP. Sembilang
Jenis : Roro ASDP
Status : Docking di Galangan PT. KMS Tanjung Balai Karimun - Kepri.

Meninggal Dunia:
Nama : Mudai (MD di Kapal, 54 Tahun)
Nama : Hendrik (MD di Kapal, 35 Tahun)
Nama : Surja Bin Kasmin (MD di RS. Sei Baiti, 26 Tahun)

Korban selamat, diantaranya:
Nama : Mardanis (30 tahun, Parit Lapis, Parit Benut - Karimun)
Status : Welder Piping (Karyawan PT. KMS)

Nama : Deri darmadi (42 tahun, Parit Benut - Karimun)
Status : Helper (Subkon PT. Niko Indah Perkasa)

Nama : M. Nur (37 tahun, Desa Pangke Barat)
Status : Helper (Subkon PT. Niko Indah Perkasa)

Nama : Rahman (20 tahun, Dabo Singkep)
Status : Plonter (KMP Sembilang)

Nama : Solikun (30 tahun, Magelang, Jawa Tengah)
Status : Oliman (Bagian Mesin KMP. Sembilang)

Nama : M. Arsyad (34 tahun, Jawa)
Status : Mandor (Kepala Mesin KMP. Sembilang)
Kondisi Kritis di Pindahkan ke RSUD HM Sani

Nama : Agung (29 tahun)
Status : Oiler (Juru Minyak KMP Sembilang)

Nama : Saparudin (50 tahun, Padang)
Status : Bosun (bagian Dek KMP. Sembilang)

Nama : Firman Yahya, (25 tahun, Jawa)
Status : Masinis II (KMP Sembilang). (*)




Andi

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi menjadi tuan rumah dalam diskusi Afternoon Tea Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019. Selasa, (30/07/2019)

“Kita perlu mendiskusikan hal-hal konkret yang akan dibicarakan dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika bulan depan,” ujar Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengenai tujuan pertemuan sore hari itu (24/7) di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar, Konsul kehormatan negara-negara Afrika, kalangan pengusaha dan perwakilan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia itu, mendiskusikan persiapan dilaksanakannya Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Bali.

Menko Luhut berharap dengan digelarnya IAID, Indonesia dapat memperoleh pasar ekspor yang lebih luas selain dari pasar tradisional yang sebelumnya telah dimasuki. “Sekarang kita sudah mulai menjalankan supply chain untuk industri yang ada di Morowali dan Weda Bay, saya kira market yang bisa kita share ke rekan-rekan kita di Afrika cukup besar,” jelasnya.

Ia melanjutkan dengan jumlah penduduk Benua Afrika terdapat kurang lebih sekitar 1.3 miliar, bisa menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor indonesia. “Spirit hubungan Indonesia Afrika yang telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu sangat penting, saya lihat banyak kemajuan yang dicapai dari dialog tahun lalu,” tegasnya.

Untuk menindak-lanjuti hasil IAID 2019, Menko Luhut mengatakan akan mengunjungi Afrika pada akhir Bulan September atau awal Oktober 2019. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau pelaksanaan kerja sama INKA dengan perusahaan di Afrika.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno mengatakan bahwa dialog yang digelar selama dua hari itu akan membahas isu-isu konektifitas, farmasi, pariwisata, energi dan sumber daya serta skema pembiayaan.

Ia memperkirakan sekitar 700 peserta akan menghadiri IAID di Bali bulan depan. “Selain peserta dari Indonesia, delegasi yang hadir berasal dari 53 negara di Afrika yang berasal dari kalangan pemerintah maupun pengusaha,” jelasnya.

IAID kali ini, lanjut Menlu Retno, merupakan lanjutan dari IAID yang diselenggarakan tahun lalu. “Hasilnya cukup positif, banyak terobosan-terobosan kerja sama di bidang ekonomi yang telah dilakukan tahun lalu,” pungkasnya. (*)

Andi

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Ketua Kelompok Kerja IV, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Pokja IV Satgas PKE) menyampaikan memacu pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena hanya dapat menyumbang sebesar 15%. Rabu, (24/07/2019)

"Untuk itu di Batam terdapat dua hal yang sangat penting yaitu, ekspor dan Investasi. Namun, sangat erat kaitannya dengan birokrasi, perijinan, dalam hal ini Pokja IV di tugaskan yang mana suatu lembaga, badan yang dibentuk Menko Perekonomian. Bagaimana birokrasi tersebut, dapat memuluskan semua hal-hal yang jadi penyumbat terhalangnya invesatasi," jelasnya.

Hal tersebut, disampaikan pada Focus group discussion penyelesaian pemasalahan kebijakan dan regulasi yang menajdi kendala pelaksanaan operasional investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Dihadiri oleh, Kepala BP Batam, Setda Pemko Batam, Kadisnaker Pemko Batam, Kepala Imigrasi Batam, Kepala Bea dan Cukai Batam, Kepala Kadin Kepri, dan Stackholder terkait lainnya di Grand I Hotel, Nagoya - Batam.

Jika ingin memajukan Batam menjadi central ekonomi, menurutnya harus duduk bersama-sama, bersatu. Karena Batam mempunya potensi yang sangat besar dan Kepri punya Bintan, Batam, Karimun. ini bila menjadi provinsi ekonomi khusus akan lebih dahsyat lagi, khususya Pemerintah ingin Batam menjadi kawasan invesatsi.

Dengan banyaknya investasi yang terganggu di Batam, Ia sangat mengharapkan dalam hal ini lembaga, instansi dan stacholder terkait melakukan suatu keberanian bertindak, karena pemerintah akan membackup jika tujuannya betul-betul untuk menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan investasi yang ada.

"kapada stackholder yang ada di Batam mari kita menyatukan langkah untuk menyelesaikan sesuatu dalam foscus gropu discussion ini, tindakan apa yang diperlukan, regulasi apa yang dibutuhkan, instansi mana yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya, harus diputuskan disini, dan rekomendasi ini dibahas bersama Menko Perekonomian atau akan diteruskan ke Presiden." Pungkasnya yang juga menjabat sebagai Menkumham RI.

Berikut beberapa permasalahan Kota Batam, yang disampaikan kepada Pokja IV Satgas PKE : Terkait kewenangan tentang penempatan ketenaga kerjaan asing tertentu untuk kebutuhan tenaga ahli, kebutuhan invesatsi. Perizinan Amdal diluar kawasan industri tapi masih dalam pengwasan KPBPB Batam.

Permasalahan persyaratan HGB dalam pengurusan perizinan, Permasalahan peraturan tata niaga impor, ekspor yang berlaku dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KPBPB Batam, Permasalahan pemberlakuan KPBPB Batam sebagai wilayah FTA, Permasalahan penindakan status HPL yang menjadi wilayah kerja BP Batam, Permasalahan kerjasama pengamanan, pengesahan dan pengambil alih lahan yang terlantar dan mangkraknya inventasi.(*)

Andi

MARITIMRAYA.COM - TANJUNGPINANG : Badan Pusat Statistik Kepuluan Riau (BPS Kepri), pada bulan Juni 2019 perkembangan nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 39,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rabu, (17/07/2019)

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, Zulkifli menuturkan Ekspor Kepri pada bulan Juni 2019 mencapai US$ 787,29 Juta atau menurun dari bulan Mei 2019 sebesar US$ 1.303,19 Juta.

"Penurunan ekspor Kepri ini, dipengaruhi penurunan Ekspor Migas dan Non Migas pada Juni 2019," ungkapnya di Tanjungpinang.

Ia melanjutkan, untuk Ekspor Migas pada Juni 2019 sebesar US$ 114,22 Juta atau sebesar 78,90 persen dibandingkan Mei 2019. Sedangkan non Migas Juni 2019 mencapai US$673,07 Juta atau turun 11,67 persen dibanding Mei 2019.

Ekspor Non Migas menjadi penyumbang terbesar pada perkembangan ekspor di Provinsi Kepri sebesar 60,80 persen, sedangkan Migas menjadi penyumbang terbesar ekspor Kepri periode Januari sampai dengan Juni 2019.

"Sementara untuk komoditas terbesar pada ekspor Kepri adalah komoditas minyak dan lemak hewan/nabati (HS15), Komoditas kapal laut (HS 89), Komoditas kokoa/coklat (HS 18) dan Komoditas ikan dan udang (HS 03)," tutup Kepala BPS Kepri. (*)

Kominfo/Andi