MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM - BATAM: Kepala Bagian Tata usaha Kantor Kesyahbanndaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Libertinus Tampubolon menyampaikan wilayah bebas korupsi (WBK) terlaksana dengan baik, perlu di benahi faktor pendukung, diantaranya sarana prasarana dalam melayani masyarakat. Kamis, (12/03/2020)

"Hal - hal yang membuat kami gagal mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang optimal sebenarnya itu adalah pelayanan dokumen kapal, barang dan lainnya di KSOP Batam cukup minim, tertutama sarana prasarana kantor. Kondisi kantor KSOP Khusus Batam kurang layak, sementara kita ini satu unit kerja pada Dirjen perhubangan laut yang ada kata Khusus," terangnya.

Hal tersebut disampaikannya pada perayaan hari jadi ke 20 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), "2 Dekade Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik", (11/3) di Gedung Graha Pena, Batam Centre - Batam.

Ia melanjutkan, ini butuh sinergiritas, dimana kata Khusus sebagaimana diketahui adalah kelanjutan dari Otorita/BP Batam yang mana disitu ada unit kerja yang namanya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya adalah melakukan penyelenggaraan pelabuhan di Batam.

Disini ada benang merahnya, menurutnya Tupoksi KSOP memang lebih kepada pengawasan keselamatan, keamanan pelayaran disamping itu juga mengkoordinasi urusan pemerintahan di pelabuhan.

"Sektor wilayah pelayanan di Batam ini cukup luas, dari sisi aturan ada hal - hal yang perlu di koordinasikan. Seperti Tupoksi dengan institusi lainnya, karena terdapat tumpang tindih kewenangan yang menjadi kendala/benang merah di lapangan," ungkapnya.

Sebenarnya ini bukan sekedar Tupoksi, karena yang dilakukan adalah hal - hal yang sebagian besar itu mandatory/wajib, jadi cukup berbeda memang dengan institusi lain. Karena yang namanya transpotasi itu memang ada unit organisasi dunianya.

"Kita harus secara pelaksanaan, dan aturan itu komplit terhadap aturan - aturan yang telah di tetapkan oleh International Maritim Organitation, jadi hal - hal tersebut mandatory. Sebagai regulator dalam melakukan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran," tutup Kabag Tata Usaha KSOP Khusus Batam.

Maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima lagi kunjungan investor asing dari Korea, yaitu Eco Electric Power Indonesia pada Senin (3/2/2020). Saat ini banyak perusahaan asing menaruh perhatian besar terhadap investasi di Batam. Hal ini terlihat dari beberapa kunjungan investor yang hadir dalam waktu hampir bersamaan di Gedung Marketing Center BP Batam.

Eco Electric Power Indonesia fokus pada energi terbarukan seperti Solar, Wind, dan ESS Business, yang menyediakan layanan satu atap dari pengembangan teknologi baru melalui R&D Center untuk konstruksi, manufaktur dan peralatan, manajemen pemeliharaan dan keselamatan, serta memiliki teknologi ECO Electric Power sendiri.

Delegasi Eco Electric Power Indonesia berjumlah 9 orang yang dipimpin langsung oleh Kyeong-ho, Jang dan diterima oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar bersama Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Biro Umum Kurnia Budi, Direktur Pengelolaan Lahan Ilham Eka Hartawan, dan Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko Asep Lili Holilulloh.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar mengatakan perusahaan asal Korea ini merupakan perusahaan efisien dan go green. “Mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Batam, karena Batam merupakan tempat yang sudah maju, dan mereka menawarkan efisiensi terhadap potensi aset-aset di BP Batam, jadi kita sama-sama membangun gagasan efisiensi dan go green,” kata Dendi.

Selanjutnya Eco Electric Power tertarik untuk langsung melakukan peninjauan ke aset-aset BP Batam seperti, Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batam, dan sejumlah Waduk serta Rusun BP Batam.

Dendi berharap, semakin banyaknya investasi baru akan membawa dampak positf dan signifikan dalam perkembangan ekonomi di Batam. “Kami harapkan semakin banyak investasi yang ada dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia, khususnya Batam,” ujar Dendi.** Hms

maritimraya.com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi secara khusus bertemu dengan jajaran manajemen PT McDermott Indonesia (PTMI) dan Qatar Gas pada Rabu (29/1) di PT McDermott Indonesia, Batu Ampar, Batam. Pertemuan ini dilakukan BP Batam untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi isu pailit PTMI yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, serta meninjau proyek yang sedang berlangsung.

Kunjungan ini juga sebagai bentuk komitmen BP Batam dalam mendukung peningkatan investasi di Batam. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan agar PTMI langsung menghubungi BP Batam sebagai langkah pertama apabila mengalami kendala.

“Dalam melaksanakan kegiatan (investasi) apa pun di Kota Batam jika ditemui kendala, langsung menghubungi saya atau Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Bapak Sudirman Saad yang menangani investasi. Kami akan tangani langsung,” kata Rudi.

Rudi mengimbau kepada seluruh karyawan PTMI untuk tidak mengkhawatirkan isu tersebut karena dalam empat bulan ke depan permasalahan restrukturisasi keuangan PTMI akan diselesaikan.

Senior Director of Batam Fabrication PTMI Stephen Thibodeaux, dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam mengatakan, saat ini restrukturisasi keuangan PTMI sedang dalam proses penyelesaian melalui Chapter 11 Undang-Undang Amerika (Chapter 11 of Federal Bankruptcy Law).

“PT McDermott Indonesia memastikan tidak terjadi pailit pada perusahaan. Kami hanya merestrukturisasi keuangan perusahaan. Semua proyek serta operasi pelanggannya akan terus berjalan tanpa hambatan selama restrukturisasi. Perusahaan akan tetap membayar upah karyawan, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, serta semua pemasok akan dibayar penuh selama restrukturisasi. Tidak ada masalah,” tegas Stephen.

Stephen melanjutkan, tidak akan ada perubahan berskala masif yang terjadi selama masa restrukturisasi dan proyek akan tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya telah menargetkan selama empat bulan ke depan permasalahan finansial ini dapat teratasi dan kinerja PTMI kembali prima secara menyeluruh.

Meski pada awal tahun 2018 PTMI sempat mengalami degradasi menjadi 300 pegawai, namun dengan masuknya 8 proyek dari Qatar Gas, PTMI mampu mendongkrak karyawan hingga 6.100 karyawan dan akan meningkat menjadi 8.000 pegawai. “Para pegawai tersebut didominasi oleh tenaga kerja yang berdomisili di Batam dan sebagian kecil lainnya merupakan tenaga kerja ahli yang berasal dari beberapa daerah lainnya di Indonesia,” kata Stephen.

NFE Offshore Senior Project Manager Qatar Gas Robert Faulds mengatakan, proses pengerjaan delapan proyek tersebut diketahui akan berlangsung sampai dengan 2022.

“Namun, kami (Qatar Gas) mengharapkan kerja sama jangka panjang dengan PTMI akan terus berlangsung hingga 2025,” ungkap Robert.(rillis)

MARITIMRAYA.COM-Batam, Ajang Pameran berbagai komponen industri maritim terbesar tahun 2019 di gelar mulai tanggal 20 sampai 22 Agustus 2019 di Swissbell hotel Harbour bay di Batam.

Perhelatan Akbar bertaraf internasional diresmikan oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, didampingi panitia penyelenggara, Kadin Kota Batam, Kadis Pariwisata Provinsi Kepri dan pejabat Bea Cukai, Imigrasi, KSOP khusus Batam, dan Karantina.

Ratusan booth ( Stan ) di ruang indoor menampilkan berbagai produk barang komponen pembuatan kapal, perusahaan jasa pelayaran dan booth media informasi siap menyambut pengunjung, serta acara seminar yang dipimpin para profesional maritim

Pihak PT. Fireworks selaku penyelenggara dalam press rilis menerangkan 4 Th Indonesia Marine Offshore Expo (IMOX) 2019 merupakan event tahunan dengan menyatukan perusahaan industri maritim serta perusahaan komponen pendukungnya memamerkan produk - produk unggulan.

IMOX awalnya diluncurkan pada tahun 2014, tetapi karena melemah industri pembuatan kapal lokal, maka di hentikan pada 2016.

Saat ini ada kenaikan dan tren bangkitnya industri maritim di Batam, ditengah pemulihan industri minyak dan gas.

Menyatukan kongegrasi perusahaan internasional menggelar industri maritim Indonesia,- Batam dengan galangan pembuatan kapal terbesar berjumlah sekitar 105 perusahaan galangan kapal di Batam.

Penyelenggara memprediksi pameran industri maritim IMOX 2019 selama tiga hari akan menyambut lebih dari 3000 pengunjung.**Redaksi

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (Polsek KKP) Batam melaksanakan apel pagi kedatangan penumpang kapal motor antar provinsi, di Dermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar - Batam. Rabu, (13/08/2019)

Selaku pimpinan kegiatan, Wakapolsek KKP, Iptu Nasri mengatakan tujuan dilaksanakan apel tersebut, yaitu sebagai persiapan pengamanan kedatangan KM Kelud dari Belawan - Medan.

"Kegiatan pengamanan rutin yang dilaksanakan oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna KM Kelud, selain dari 10 Personil kepolisian, pengamanan KM Kelud di bantu oleh Personil Kanpel Batam 10 petugas, Bea Cukai 10 petugas dan karantina kesehatan 4 petugas," Jelasnya.

Ia melanjutkan, KM Kelud sandar di dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar sekira puluk 10.00 WIB, selanjutnya personil Polsek KKP melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan barang bawaaan penumpang yang turun yang di curigai membawa barang terlarang seperti Narkoba dan barang terlarang lainya.

"Km Kelud Menurunkan Penumpang sebanyak 2024 orang, penumpang transit sebanyak 616 orang serta penumpang yang naik dari batam sebanyak 929 orang. Pukul 13:00 WIB, Km Kelud lepas tali dengan tujuan Tanjung Priok - Jakarta. Selama kegitan berlangsung keadaan aman terkendali," tutup Wakapolsek KKP Batam.(*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA: Presiden Joko Widodo menyampaikan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.

“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegasnya.

Hal tersebut, disampaikan Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/08/2019)

Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran.

"Investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujarnya.

Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan. Menurut Presiden harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.

Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.

Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang.

“Kita harus mendorong besar-besaran, investasi bisa tumbuh dengan baik. Sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, Seskab, Kepala Staf Kepresidenan, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham, Menteri Desa, PDTT & Transmigrasi.

Mensos, Menteri, Menhub, Menperin, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menlu, Menkop & UKM AAGN, Menhan. Menteri LHK, Menkominfo, Menteri PANRB, Menaker, Menkes, Mendag, Menteri PUPR Basuk, dan Menteri ATR/Kepala BPN. (*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, sejak empat tahun ini produk perikanan Indonesia yang tadinya hanya diterima di 111 negara sekarang sudah naik menjadi diterima di 147 negara. Minggu, (04/08/2019)

“Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara,” kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, (30/1) di Istana Negara, Jakarta.

Pemerintah, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan itu, saat ini juga mendorong agar pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden dengan komitmen penuh telah menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian diakui Menteri, berdasarkan evaluasi terhadap kapal perikanan Indonesia yang dilakukan dalam dua tahun terakhir, 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik.

Ia menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.

“Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulated fishing,” jelasnya

Perlu Data Yang Benar

Terkait pertanyaan Presiden mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 – 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.

“Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported,” ungkap Susi.

Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada.

“Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini,” jelas Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengemukakan, dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai USD 4.894,81 juta. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar di tahun 2018. (*)