MARITIMRAYA.Com, Batam - Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Cabang Batam menggelar rapat terkait posisi labuh jangkar/LayUp Kapal - kapal asing di perairan Galang yang di keluhkan nelayan pulau panjang kecamatan Galang Kota Batam diduga beberapa kapal tersebut keluar dari koordinat Lay Up sehingga mengganggu sejumlah nelayan menangkap ikan.
Acara yang dilaksanakan pada Selasa (12/10) dan mengundang pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, PT. Bias Delta Pratama, PT. Tridacna Intercargo Maritim, PT. BUP Provinsi Kepri, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) LKPI, PNTI dan sejumlah nelayan Pulau Panjang.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam, Isnur Fauzi saat dihubungi awak media mengatakan rapat ini diprakarsai oleh Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, dan pihaknya hanya memfasilitasi tempat acara, sehingga berjalan lancar.
Dikatakanya kegiatan Lay Up kapal- kapal diperairan Galang merupakan kawasan yang memiliki legalitas dari kementerian Perhubungan, sehingga keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan wewenang KSOP Khusus Batam, " Lokasi LayUp kapal disitu Legal, mungkin Selama ini kurang Sosialisasi" Katanya.
Menindak lanjuti keluhan nelayan beberapa Kapal LayUp posisinya mengganggu karena tempat tangkapan nelayan mencari ikan yang diduga keluar dari titik koordinat LayUp, Isnur mengatakan sebagai pembina nelayan akan merespon dan akan mendatangi area LayUp ." Minggu depan kami bersama instansi terkait akan ke Laut guna memastikan titik koordinat kapal- kapal LayUp" Ujarnya.
Saat disinggung awak media apakah nelayan sekitar mendapat bantuan CSR dari kegiatan kapal LayUp, Isnur mengatakan belum mengetahui, " kita sarankan kepada pengelolah dan pengusaha pelayaran agar diberi kompensasi kepada nelayan" Ucapnya.
Secara terpisah Direktur Bias Delta Pratama Capt. Ahmad Juhari menepis tudingan pihaknya tidak pernah memberikan bantuan kepada nelayan Hal ini dikatakanya saat dihubungi awak media melalui seluler, Capt Joo (biasa dipanggil) mengatakan telah membantu nelayan terutama keluarga nelayan yang memiliki kompetensi untuk bekarja di perusahaan baik sebagai Boat service, Sekuriti, Sopir maupun bekerja di kantor, selain itu bantuan CSR kita serahkan sama pengurus organisasi nelayan, " Seandainya seribu nelayan gak mungkin kita datangi satu persatu untuk memberi bantuan, jadi selama ini kita berikan kepada pengurus organisasi kenelayanan" Sebutnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( DPD-KNTI) Kota Batam, Amrah Fahnani SH mengatakan dengan tegas selama ini nelayan Tradisional belum pernah mendapat bantuan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelolah LayUp di perairan Galang dan ShipTo Ship (STS) di perairan Batu Ampar serta STS di perairan Nipa,
" kapal- kapal asing labuh jangkar ditempat nelayan Tradisional menangkap ikan sejak dahulu, dan kami secara resmi telah melayangkan surat kepada perusahaan BUP agar memberikan kompensasi kepada nelayan dan keluarganya, namun hingga kini belum terealisasi" Ungkapnya** Am
Posting Komentar