MARITIM RAYA

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Global Data Solution (GDS) Holdings Limited, yang merupakan pengembang dan operator pusat data terkemuka di Shanghai, RRT, mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk membeli lahan hijau yang akan digunakan untuk pembangunan pusat data di Nongsa Digital Park (NDP), pada Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (KEK Nongsa), Senin (15/11/2021). 

GDS holdings juga merupakan perusahaan publik dengan saham di Bursa New York (Nasdaq) yang bergerak di pengembangan dan pengoperasian Data Centre . Selain itu, GDS Holdings adalah penyedia layanan cloud yang  memungkinkan pelanggannya mengakses semua jaringan telekomunikasi utama serta cloud publik di RRT dan global.

Pembangunan yang direncanakan GDS Holdings mencakup dua gedung pusat data baru dengan total luas area sekitar 10.000 meter persegi dan total kapasitas daya TI sebesar 28 megawatt untuk mendukung dan mengoptimalkan kinerja pada pusat data. GDS berharap mendapatkan pasokan energi terbarukan untuk mendukung pusat data mereka.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) selaku lembaga pemerintah yang bertugas sebagai administrator KEK Nongsa menyambut baik kerja sama tersebut.  

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, Keputusan GDS Holdings untuk berinvestasi pada Pusat Data pertama mereka di KEK Nongsa menjadi bukti bagaimana Batam telah meningkatkan citra sebagai pelaku utama bagi Ekonomi Digital Indonesia.

Menurut Muhammad Rudi, pemberitahuan ini juga sejalan dengan visi Presiden RI, Joko Widodo, untuk menjadikan Batam sebagai “Jembatan Digital” yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan dunia. 

KEK Nongsa sendiri diketahui telah menandatangani investasi dari GDS Holdings yang  akan membangun Data Centre di NDP secara bertahap. 

“Investasi yang diumumkan oleh GDS akan menciptakan peluang kerja berketerampilan tinggi bagi para pekerja lokal dan semakin mengukuhkan posisi KEK Nongsa sebagai salah satu regional hub paling menarik untuk investasi Digital dan TI,” ujar Muhammad Rudi. 

Dengan hadirnya GDS Holdings di KEK Nongsa, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Muhammad Rudi optimis Batam mampu mencapai target pembangunan dan pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

"Tentunya investasi ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi Indonesia, khususnya Batam, untuk menjadi pionir pusat data center terkemuka di Asia Tenggara,” pungkas Muhammad Rudi. **Hms - red

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) meraih peringkat Terbaik I pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dalam gelaran Penganugerahan BMN Awards 2021 bertajuk “Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara”, Senin (15/11/2021) pagi secara daring. 

Penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro di Ruang Rapat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tersebut memuat lima kategori BMN Awards antara lain, Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, Sertifikasi BMN, Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Continuous Improvement), dan Kerjasama Tata Kelola Antar K/L (Peer Collaboration).

Adapun Penganugerahan BMN Awards 2021 kategori Sertifikasi BMN Terbaik I diraih oleh BP Batam, Terbaik II diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) dan Terbaik III diterima oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengungkapkan apresiasinya atas capaian yang berhasil diraih BP Batam dalam penganugerahan BMN Awards 2021.

“BP Batam alhamdulillah meraih Terbaik I dalam kategori Sertifikasi BMN. Sertifikasi ini sendiri merupakan bukti legalitas aset-aset yang dikelola BP Batam. Dari target 98 aset senilai Rp 51 triliun, BP Batam telah menyelesaikan 86 aset. Sisanya sedang kami selesaikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Wahjoe.

Upaya tersebut, dikatakan Wahjoe, merupakan bentuk dari komitmen BP Batam untuk mengelola aset secara akuntabel dengan baik, guna meminimalisir persoalan saling klaim atas aset BP Batam oleh pihak ketiga.

“BP Batam akan terus konsisten tentang tata kelola BMN, mulai dari pengadaan, pencatatan hingga pelaporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DJKN. Karena BMN diperoleh dari anggaran pemerintah, baik dari rupiah murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pungkas Wahjoe.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana dimuat di dalam laporan BMN Tahun 2020, nilai BMN di Indonesia saat ini tercatat sebesar Rp 6.585 triliun. Nilai ini merupakan 59,3 persen dari total aset dalam neraca  yaitu sebesar Rp 11.098 triliun.

Gelaran Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2021 ini selain merupakan rangkaian peringatan HUT ke-15 DJKN, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kualitas kerja dan koordinasi seluruh K/L dan stakeholders. Apresiasi tersebut dilaksanakan melalui “BMN Awards” kepada K/L yang berprestasi dalam pengelolaan BMN, serta “Lelang Awards” kepada stakeholders yang berprestasi di bidang lelang.

Selanjutnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengajak para K/L untuk memaksimalkan potensi dan pemanfaatan BMN yang telah dimiliki untuk menghindari aset-aset yang menganggur.

“BMN diperoleh melalui sebuah upaya dan proses keuangan negara yang tidak mudah. Ini juga menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu aset-aset tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Sehingga K/L dituntut untuk melakukan perubahan yang fleksibel, responsif dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan BMN tidak hanya terjadi pada saat aset tersebut dibangun, melainkan bermula semenjak BMN tersebut direncanakan. Ia berharap penggunaan uang negara untuk aset BMN dapat terwujud dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, hingga pengawasan aset-aset tersebut.**Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Data dan informasi merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana data merupakan susunan yang mendeskripsikan suatu fakta yang kemudian berlanjut dengan pengolahannya yang akan menghasilkan sebuah informasi.

Data dan informasi sangat krusial dan penting kevalidannya, khususnya yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan masyarakat, baik itu pengusaha, peneliti, maupun akademisi. 

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan pengambilan keputusan, khususnya dalam pengembangan Batam, maka kualitas data dan informasi yang dikeluarkan harus dipastikan keakuratannya sehinga dapat dipercaya oleh masyarakat dan tidak menimbulkan misinformasi.

Terkait hal tersebut, untuk menyatukan dan menghasilkan data yang sesuai dan valid, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perencanaan dan Sinkronisasi Data Industri, yang digelar pada Sabtu, (13/11/2021), di Harris Resort Barelang.

Kegiatan ini juga untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antara BP Batam dengan instansi pemerintah lainnya yang ada di Batam dan Kepulauan Riau.

Kegiatan FGD menghadirkan narasumber Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam, Rahmad Iswanto dan Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Denny Tondano. 

FGD tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Hasfarizal Handra; Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana; Kepala Pusat PDSI BP Batam, Sylvia J. Malaihollo; perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota Batam, serta sejumlah pegawai BP Batam.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, dalam sambutannya mengatakan, penggunaan data statistik dan informasi sangat penting dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pimpinan dan digunakan juga untuk promosi Batam saat ini, utamanya, hal ini dibutuhkan untuk calon investor.

“Informasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan kita dan digunakan oleh masyarakat, baik itu pengusaha, peneliti maupun akademisi, di mana informasi tersebut tentunya harus sudah dapat diyakini kevalidanya oleh masyarakat, ujar Ariastuty.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam, Rahmad Iswanto, bahwa partisipasi stakeholder, perusahaan dan lainya sangat diperlukan demi mewujudkan data industri yang lebih baik. 

“Oleh karena itu, demi menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan pengambilan keputusan dalam pengembangan Batam, maka kualitas data dan informasi yang kita keluarkan haruslah akurat, valid dan dapat dipercaya, ujar Rahmad Iswanto.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Denny Tondano mengemukakan, pihaknya berharap Batam dapat memiliki satu data yang dapat digunakan bersama. 

Hal ini diperlukan, sehingga akan ada keseimbangan data dan lebih mudah mendapatkannya, ujar Denny Tondano, yang juga menjadi harapan yang sama bagi narasumber dan peserta yang hadir pada kegiatan FGD tersebut.

Dalam FGD tersebut juga disepakati antara BP Batam dan BPS Kota Batam untuk bersama-sama mewujudkan program One Data untuk Kota Batam, yang akan disinergikan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam. ** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Layanan Informasi Melalui Platform Digital”, Jumat (12/11/2021). 

Kegiatan ini dihelat di Ruang Pertemuan Harris Resort Barelang Batam, yang dihadiri para Person In Charge (PIC) Kehumasan yang juga bertindak sebagai pengelola website sub domain unit penghasil dan pelayanan publik di lingkungan BP Batam sebanyak 40 orang.  

Kegiatan ini juga  menghadirkan Chief Executive Officer (CEO) dan Founder Batamnews, Muhammad Zuhri serta CEO dan Founder Sindikat Otak Kanan, Bagustian Iskandar sebagai narasumber. 

FGD diawali dengan sambutan mewakili Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, yang disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia BP Batam, Lilik Lujayanti.

Lilik mengatakan, pemanfaatan platform digital mampu menjembatani komunikasi dua arah antara instansi dan masyarakat dengan baik, efektif dan efisien. 

Penyampaian informasi yang efektif dan efisien tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM Kehumasan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi secara daring guna mendukung pelayanan, penyajian, dan pengelolaan informasi.

“Tujuan dilaksanakannya FGD ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan SDM Kehumasan di lingkungan BP Batam mengenai peningkatan kualitas layanan informasi secara daring dan penyajian konten digital yang menarik,” ujar Lilik. 

Ia berharap, melalui FGD ini, para PIC Kehumasan yang juga bertindak sebagai pengelola website sub domain di lingkungan BP Batam dapat menyajikan informasi yang aktual dan atraktif. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, peran website dan media sosial di era digital dewasa ini sangat krusial, mengingat status BP Batam sebagai lembaga pemerintah yang kerap memberikan informasi seputar pelayanan publik. 

“Dari FGD ini kami simpulkan beberapa hal, diantaranya kebutuhan akan ketersediaan SDM dan kapabilitas masing-masing PIC unit kerja dalam pengelolaan website dan konten media sosial. Ini harus kita tingkatkan lagi,” ujar Ariastuty. 

FGD kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Chief Executive Officer (CEO) dan Founder Batamnews, Muhammad Zuhri, tentang peningkatan kualitas layanan informasi secara daring. 

Sedangkan CEO dan Founder Sindikat Otak Kanan, Bagustian Iskandar berkesempatan untuk memaparkan tips dan trik penyajian konten digital yang menarik. ** Hms - red.

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Institut Teknologi Batam (ITEBA) menggelar acara  workshop dan seremonial penyerahan enam unit solar panel, PLTS (Pusat Listrik Tenaga Surya ) yang telah beroperasi sekitar satu bulan menerangi rumah nelayan di pulau kenon dan Pulau Batu Sedeng kecamatan Sei beduk Batam pada Sabtu (13/11) di Auditorium ITEBA Batam.

Adapun Thema yang diangkat dalam acara tersebut yakni, "Workshop dan Penyerahan Sistem Kelistrikan untuk  Rumah Nelayan Tradisional Berbasis Solar Panel"

Alat penerang bertenaga Surya yang  dirakit oleh mahasiswa - mahasiswi  jurusan manajemen rekayasa ITEBA berkerjasama dengan yayasan Vitka Batam dengan pembiayaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) merupakan  skema Produk Teknologi Dideminasikan ke Masyarakat (PTDM) Tahun  2020 -2021.

Hadir dalam acara tersebut antara lain:  Anggota DPR RI komisi VII Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Dr. H. Asman Abnur SE M.Si, Perwakilan BRIN, Leli Nurleli (Virtual), Rektor ITEBA, Dr. Ing Moch Sukrisno Mardiyanto DEA. Dipl Ing,  Pjs Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITEBA Alhamidi S.Kom, M. Kom, Wakil -wakil Rektor berbagai bidang Studi,  Kaprodi Jurusan Manajemen Rekayasa, Dipl Ing Heri Sunarsono DEA, Ketua Pelaksana dan pengabdian, Muqimuddin ST MT, Mahasiswa ITEBA, Koperasi Nelayan Prima KNTI Batam, Nelayan Pulau Kenon dan Pulau Batu Sedeng Batam.

Ketua Pelaksana dan Tim Pengabdian dan penelitian ITEBA, Muqimuddin ST MT dalam laporannya menyampaikan kegiatan studi rekayasa dan perakitan enam unit  solar panel yang pengerjaan diselesaikan selama enam bulan hingga siap beroperasi awal Oktober 2021 menerangi rumah nelayan di Pulau Kenon dan Pulau Batu Sedeng.

Dikatakanya  selama ini nelayan pulau tersebut mengunakan mesin jenset dengan bahan bakar premium dan solar yang kadang sulit mendapatkannya, " Alat ini bertenaga  listrik 1300 Watt, dan bisa  digunakan  selama 12 Jam" Terangnya.

Rektor ITEBA, Dr Ing Moch Sukrisno Mardiyanto dalam sambutanya mengatakan terima kasih kerja tim mulai dari dukungan yayasan Vitka Batam dan semangat mahasiswa yang terlibat rekayasa dan perakitan solar panel hingga bisa digunakan masyarakat nelayan di pulau Kenon dan Batu Sedeng.

 Selain itu ucapan terima kasih dan sangat apresiasi atas  bantuan  pembiayaan BRIN mendanai guna memfasilitasi proyek pengabdian masyarakat ini diberikan kepada ITEBA.

" Mudah - mudahan kedepan kami bisa menghasilkan lebih luas lagi teknologi yang kami kuasai untuk bisa bermanfaat baik bagi masyarakat Batam, Riau, mungkin lebih luas lagi secara nasional" Ucapnya.

Perwakilan BRIN, Leli Nurleli melalui Virtual menyampaikan PTDM merupakan proses hilirisasi produk teknologi hasil lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat hingga meningkatkan sinergi IPTEK dari pusat hingga daerah yang bernilai tambah baik kualitas maupun daya saing produk berbasis  IPTEK, dimanfaatkan oleh masyraakat baik ekonomi maupun sosial, hal ini sesuai program ssaaran ekonomi tepat guna.

 Ditambahkanya tingginya minat  masyarakat berbasis teknologi untuk melakukan pengembangan produk teknologi sesuai program BRIN, namun dari 940 proposal masuk yang dapat terealisasi baru 105 proposal, dan untuk program BRIN di Kepri merupakan aspirasi dari Bapak Asman Abnur, anggota DPR RI komisi VII Daerah Pemilihan Kepri.

Dr. H. Asman Abnur SE M.Si dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada BRIN karena telah membantu keluarga nelayan dalam hal penerangan dengan teknologi tenaga Surya yang ramah lingkungan.

Mantan MenPAN -RB ini mengajak ITEBA agar meningkatkan teknologi dan inovasi sehingga nantinya diharapkan Mahasiswa memiliki daya saing serta bermanfaat bagi negara, bangsa, Selain itu komunikasi dan kerjasama dengan BRIN harus terus kita jaga, " Saya terus berkomunikasi dgn BRIN, pokoknya moving terus, bergerak terus, semoga mahasiswa ITEBA maju dan menjadi ilmuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat"  Ucapnya ** Am

 

 

MARITIMRAYA.Com - BATAM, Sebanyak 81 orang Aparat Sipil Negara (ASN) kementerian perindustrian penugasan Badan Pengusahaan (BP) Batam  mengikuti sosialisasi Kepegawaian PNS yang digelar Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Sumber Daya Manusia BP Batam , pada Kamis (11/11/2021) ruang Balairung Sari BP Batam di Batam Center.

 Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam, Lilik Lujayanti. Ia mengungkapkan, keberadaan ASN di Batam merupakan inisiasi dari B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

 “Pegawai ASN dari Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam tersebar pada 13 unit kerja di lingkungan BP Batam sebanyak 81 orang,” tutur Lilik saat memberikan sambutannya.

 Adapun Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang bertugas di BP Batam tercatat sebanyak 81 orang, yang tersebar pada unit-unit kerja di Direktorat Pengamanan Aset, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Bandar Udara, Biro Umum, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Direktorat Infrastruktur Kawasan, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Biro Humas, Promosi dan Protokol, Biro Keuangan dan Direktorat Restrukturisasi.

 “ASN Kementerian Perindustrian yang bertugas di lingkungan BP Batam berkisaran umur 30-40 tahun terdiri 11 orang, 41-50 tahun terdiri 60 orang dan 51-57 tahun terdiri dari 10 orang,” ungkap Lilik.

 Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pembinaan dan bimbingan sekaligus meninjau Pegawai ASN Kementerian Perindustrian RI yang bertugas di BP Batam.

 "Sosialisasi pembinaan seperti ini dapat berlanjut tiap tahunnya untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam dengan menyampaikan terkait dengan aturan dan larangan sebagai pegawai ASN,” harap Lilik.

 Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Organisasi dan SDM, Yulia Astuti, Analis Kepegawaian Madya, Desi Pujilestari.

Pada sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Organisasi dan SDM, menjelaskan terkait Peran dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perindustrian.

 "Arah kebijakan pembangunan SDM Kementerian Perindustrian menjadikan ASN yang profesional dalam memiliki pola pikir dan perencana yang baik, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab dan bekerja secara cepat dan tuntas, berwawasan global, berkinerja tinggi dan mampu mengelola Kesehatan, waktu, kontributif serta mampu mengevaluasi secara mandiri,” jelas Yulia.

 Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia BP Batam terhadap pembinaan yang sudah optimal khususnya kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian RI yang ditugaskan di BP Batam.

 “Kepada Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam agar dapat mendukung kinerja dan memberikan kontribusi yang positif bagi Batam khususnya di BP Batam,” harap Yulia.

 Sementara, sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian RI, Analis Kepegawaian Madya, Desi Pujilestari, menjelaskan terkait Aturan Kepegawaian di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

 Pada waktu yang bersamaan, sebanyak 19 orang Pegawai ASN Kementerian Perindustrian yang ditugaskan di BP Batam mengikuti Ujian Dinas Tingkat II, ujian ini diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI yang dilaksanakan di BP Batam.** Hms - red

 

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Manajemen Risiko pada Selasa (2/11/2021) bertempat di Conference Hall IT Center BP Batam.

 Kegiatan ini menghadirkan Inspektur VII Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Alexander Zulkarnaen dan Auditor Madya Inspektorat VII Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dr. Dedhi Suharto sebagai narasumber dan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro sebagai moderator.

 Dalam sambutannya, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan menyampaikan Pelaksanaan manajemen risiko dalam hal pengambilan keputusan dan pengembangan risiko merupakan suatu program yang akan dilaksanakan di BP Batam, pelaksanaan tersebut sangat membantu dan sangat perlu dilakukan dalam hal pencegahan risiko-risiko demi mewujudkan tujuan kinerja di BP Batam.

 “BP Batam sebelumnya telah melaksanakan bagian dari manajemen risiko yaitu melakukan pemetaan risiko terhadap unit unit kerja BP Batam. Namun hal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh sebagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah dilakukan selama ini oleh kementerian Keuangan Republik Indonesia,” tutur Endry Abzan.

 Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan dalam arahannya, Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Yang dilaksanakan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai BP Batam.

 “Hal tersebut dilakukan guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, sehingga menjadi unsur penting dalam mengelola terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dan menghambat tercapainya tujuan masing-masing Unit Kerja yang langkah-langkah pengelolaannya dilakukan melalui Manajemen Risiko,” kata Purwiyanto.

 

Lebih lanjut ia menambahkan, penilaian risiko ini dilakukan dengan maksud mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan, diwujudkan dalam bentuk memberikan peringatan dini demi meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BP Batam, serta sebagai perwujudan dari prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).

 Turut hadir Dalam kegiatan perwakilan dari 24 Unit Kerja di Lingkungan BP Batam yang terdiri dari eselon II dan eselon III masing-masing unit dengan total 48 peserta.** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Dalam rangka meningkatkan standar pelayanan di badan publik, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) PPID BP Batam dengan mengusung tema “Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik” di Hotel Harmoni One Batam Centre, pada Senin (8/11/2021) pagi.

Pada tahun 2020 dan 2021, dua kali berturut-turut BP Batam menerima Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada kualifikasi Badan Publik Informatif. Hal tersebut menjadi motivasi bagi BP Batam untuk tetap konsisten berinovasi memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo, mewakili Anggota Bidang Administasi dan Keuangan BP Batam, dalam kesempatan itu, mengatakan kegiatan tersebut atas upaya  implementasi UU No. 14 Tahun 2008 sebagai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

“BP Batam berupaya untuk terus mengedepankan semangat transparansi dan mengelola informasi yang dikemas dengan baik, efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” kata Budi Susilo saat memberikan sambutan acara tersebut.

Budi berharap sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan kepada para pengurus PPID badan publik khususnya pihaknya dalam memahami serta mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang ditetapkan dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

"Dengan harapan dapat semakin mempererat silatuhrahmi serta media saling berbagi ilmu dan informasi mengenai pengelolaan layanan informasi yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi BP Batam kepada masyarakat ,” harapnya.

Pelaksanaan FGD tahun ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya, selain mengundang pengelola PPID yang berasal dari unit-unit kerja di lingkungan BP Batam, BP Batam turut melibatkan Pemerintah Kota Batam, Kepolisian daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, Perwakilan OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, BPS Kota Batam, Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.

FGD Sosialisasi PERKI 1 Tahun 2021 ini menghadirkan narasumber dari Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Cecep Suryadi, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Manalu, dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum. 

Adapun tiga paparan pokok materi. Pertama, Pengelolaan Informasi Publik sebagai wujud Good Governance. Kedua, Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi sesuai PERKI 1 Tahun 2021. Ketiga, Muatan Materi Baru dalam PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Cecep Suryadi, menjelaskan terkait pengenalan Informasi Publik dan mandat terpenting sebagai pengelola badan publik.

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, dengan adanya keterbukaan informasi maka dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tutur Cecep.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Manalu, menyampaikan beberapa hal terkait Pentingnya Uji Konsekuensi Berdasarkan PERKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Pengujian Konsekuensi perlu dilakukan apabila terdapat pengecualian informasi publik, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. PPID Menutup Informasi diberikan kepada masyarakat jika merasa informasi tersebut berpotensi dikecualikan,” jelas Ferry.

Sedangkan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum berkesempatan memaparkan beberapa hal terkait Dasar Hukum Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pusat serta Garis Besar Peraturan Komisi Informasi. *Hms - red

 

  

MARITIMRAYA.Com - Internasional, Pada hari Sabtu sore (6/11/2021) waktu Abu Dhabi – United Arab Emirates (UAE), Kepala BP Batam melanjutkan lawatannya dengan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Persatuan Emirates Arab (PEA). Kunjungan ini merupakan upaya koordinasi dengan Duta Besar RI di Abu Dhabi, usai pertemuannya dengan Presiden Direktur sekaligus pendiri Thumbay Group.

 Dalam kunjungan ini Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan jajaran BP Batam diterima langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Y.M. Husin Bagis, di Wisma Duta Besar, Abu Dhabi.

 Dalam pokok-pokok pembicaraan, Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang secara serius melakukan upaya jemput bola calon investor asal Dubai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KBRI sebagai inisiator kegiatan Indonesia Investment Day 2021 yang Agustus lalu digelar bekerjasama dengan IIPC Abu Dabhi dan Bank Indonesia Tokyo yang membawahi United Arab Emirates.

 “melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada KBRI yang telah menginisiasi kegiatan (Indonesia Investment Day) yang akhirnya mempertemukan kami dengan jalinan persaudaraan kami dengan Thumbay Group”, ungkap Rudi.

 Lebih lanjut Rudi menjelaskan, saat itu BP Batam berkesempatan untuk mempresentasikan project KEK Kesehatan Sekupang, dan melalui apa yang telah dipaparkan, Thumbay Group yang diperoleh melalui hasil screening dari KBRI dan IIPC, menunjukkan minatnya untuk bisa berkolaborasi dengan BP Batam dalam membangun KEK Kesehatan Sekupang yang terintegrasi.

 Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Y.M. Husin Bagis, menyampaikan semangat yang sama.

 Dirinya juga memberikan dukungan dengan langkah BP Batam untuk berkolaborasi dengan investor asal negara dengan peringkat 8 penghasil minyak terbesar di dunia.

 Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh project ini kedepan harus dilakukan secara clean and clear. Dubes RI untuk PEA siap menjadi fasilitator untuk jalinan bisnis yang baik antara BP Batam dan perusahaan UEA kedepan, ditambah lagi keberadaan BP Batam yang begitu sentral sebagai pengelola kawasan strategis Batam.

 Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Siarit, mengakhiri lawatan ini berharap, koordinasi ini diharapkan menjadi momentum yang baik, tidak hanya jalinan persaudaraan antara kedua belah pihak (BP Batam dan Kedubes RI di PEA) tetapi juga hubungan diplomatik kedua negara, yakni Indonesia – PEA (Persatuan Emirates Arab) yang telah dimulai sejak tahun 1976. 

 Sementara itu, menanggapi apa yang telah dilakukan BP Batam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melalui keterangan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakkan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, yang juga merupakan Anggota Dewan Pengawas,  memberikan apresiasi kepada BP Batam yang secara aktif telah melakukan upaya-upaya strategis untuk menarik investasi ke Batam dalam masa pemulihan ekonomi negeri. 

 BP Batam senantiasa  melakukan koordinasi aktif dengan Dewan Pengawas dalam upaya menarik investasi baru serta formulasi insentif yang dapat ditawarkan sehingga Batam menjadi  kota yang semakin strategis untuk investor, sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo.** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berkunjung ke Konsul Jenderal RI di Dubai K. Candra Negara untuk membahas tindak lanjut atas penyampaian minat investasi dari Thumbay Group di Batam pada Jumat (5/11/2021) bertempat di Gedung Konjen RI, Al Hudaiba, Dubai, UEA. 

“Kami baru saja selesai bertemu dengan Pak Konjen RI Dubai, Pak Candra dan jajarannya, untuk menindaklanjuti investasi yang mau kita kembangkan dan kita tarik masuk ke kota Batam. Kita harap tentunya pertemuan kita dengan Thumbay Group kemarin, dapat dilanjuti oleh pak Konjen, sehingga proses bisnisnya bisa lebih cepat,” kata Muhammad Rudi.

Pertemuan dengan Konjen RI di Dubai itu adalah rangkaian lawatan Rudi ke Dubai, UEA setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Direktur Thumbay Group dan mengikuti Dubai Expo 2020.

"Selanjutnya tim teknis akan bekerja dan menjalin koordinasi dengan KJRI guna merealisasikan minat investasi investor asal Dubai ini,” harap Muhammad Rudi.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan terkait pengembangan SDM di Kota Batam pasca mengenyam pendidikan dibidang perhotelan dan pariwisata untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja di Negara yang memiliki gedung pencakar langit, Burj Khalifa itu. 

“Pak Konjen menyampaikan salah satu kriteria nya harus bisa bahasa inggris. Nanti sekembalinya saya ke daerah, kita akan dudukan bersama pihak terkait. Harapannya kita siapkan anak-anak kita yang telah selesai pendidikan di kota Batam punya kompetensi dan bisa disalurkan bekerja di Dubai,” jelasnya.

Perkembangan terbaru di sektor ini ialah menghadirkan landmark baru di Dubai, seperti seperti Museum of the Future, Deep Dive Dubai, telaga penyelaman terdalam di dunia, dan Dubai Eye, Roda Observasi Tertinggi di dunia.

Senada, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait meyakini kunjungan pihaknya ke Dubai, UEA akan menghasilkan hasil yang positif bagi pengembangan Batam kedepan.  

"Dalam kunjungan ini ada tiga hal yang disampaikan, yaitu pengembangan pelabuhan, persiapan KEK Kesehatan, dan SDM perhotelan dan pariwisata. Serta Pak Kepala juga minta bantuan Pak Konjen untuk bisa menghubungi BP Batam apabila ada investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam,” pungkas Ariastuty. **(Hms - red)

 

MARITIMRAYA.Com - Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, pada Senin (25/10/2021) pagi.

Kegiatan dihelat di Marketing Center BP Batam dihadiri oleh Anggota Bidang Keuangan dan Administrasi BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiyono beserta jajaran; Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Alex Sumarna dan jajaran serta para pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan BP Batam.

Anggota Bidang Keuangan dan Administrasi BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, dalam sambutannya menyampaikan, perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk dari sinergi kerja sama antara BP Batam dengan Kejati Kepri. 

Kerja sama mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara ini sendiri dikatakan Wahjoe sudah berjalan sejak Tahun 2018 dan kembali diperbarui kembali setelah berakhir pada tanggal 24 Agustus 2021.

“BP Batam bertugas untuk mengelola kawasan dan investasi tentu membutuhkan dukungan dari Kejati Kepri dalam menangani masalah perdata dan tata usaha negara. Kami juga telah menerima banyak sekali manfaat dari kerja sama ini dalam rangka sama-sama menjaga iklim investasi Batam tetap kondusif,” ujar Wahjoe.

Ia kemudian merinci, beberapa manfaat tersebut mencakup pengamanan, pemberian kajian hukum, fasilitas narasumber, pendampingan hukum, audit hukum dan mediator.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, yakni mulai tanggal 25 Oktober 2021 hingga 25 Oktober 2023.

Sementara itu, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,Hari Setiyono, pengembangan kawasan Batam menjadi pusat industri, perniagaan, jasa pelabuhan dan pariwisata yang memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan hukum, perdata dan tata usaha negara.

“Oleh karena itu, dalam rangka penanganan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, BP Batam telah mempercayakan kepada kami, Kejati Kepri, sebagai lembaga yang menyelesaikan hal tersebut,” kata Hari Setiyono, mengapresiasi.

Ia berharap, kerja sama ini mampu menjadi langkah yang baik untuk menciptakan sinergitas, memperkuat keberhasilan menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan program strategis nasional, demi kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan di Batam. 

Kegiatan ini diakhiri dengan proses penandatanganan kerja sama oleh Anggota Bidang Keuangan dan Administrasi BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiyono. ** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com,Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan dalam Stakeholders Award dengan kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok Koordinator Wilayah peringkat Terbaik II, pada Rabu (27/10/2021).

Penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro didampingi oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo di Ruang Rapat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam.

Kegiatan dihelat atas inisiasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam (KPKNL Batam), melalui virtual zoom dengan tema "Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh". 

Adapun Penghargaan kategori Pengelolaan BMN Kelompok Koordinator Wilayah Terbaik I diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Terbaik II diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Terbaik III diterima oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. 

Stakeholders Award dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-75 dan Hari Ulang Tahun ke-15 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi, Penganugerahan Stakeholder Award (BMN Award, Valuation Award, dan Auction Award) dan Open House lelang produk-produk UMKM Batam.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengungkapkan apresiasinya atas penghargaan yang telah diraih oleh BP Batam.

 “Terimakasih kepada KPKNL Batam yang telah membina BP Batam menjadi lebih baik lagi. Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari seluruh karyawan BP Batam.” Ujar Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Wahjoe berharap, KPKNL Batam mampu memberikan dorongan kepada BP Batam untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

“Komitmen kita untuk mengelola BMN juga harus ditingkatkan untuk menghasilkan pengelolaan yang baik.” kata Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

 Ia juga berharap agar BP Batam mendorong peningkatan pengelolaan aset sehingga mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder.

Adapun Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.** Hms - red