MARITIM RAYA

 

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Penyelenggaraan rapat yang diprakasai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Selasa (12/10) yang dihadiri instansi perhubungan Laut/ darat, Badan Usaha Pelabuhan, Agen Pelayaran dan berbagai organisasi nelayan  diduga tidak transparan dan daftar undangan dimanipulasi .

Hal ini dikatakan Ketua  Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( DPD - KNTI) Kota Batam Amrah Fahnani  SH menyoroti daftar undangan dalam acara hajat hidup nelayan - nelayan menangkap ikan yang terganggu oleh posisi kapal  asing LayUp/parkir.diperairan Galang.

Persoalannya di daftar undangan tercantum nama KNTI Kota Batam namun tidak diundang., " Daftar undangan kami terima setelah dua jam acara selesai ini perlu penjelasan"  Ujarnya 

Selain KNTI, ada  juga dua organisasi nelayan yang nasibnya sama dengan KNTI, yakni, PNTI dan  LKPI yang tidak disampaikan undangannya  " Organisasi nelayan yang menerima undangan dalam pertemuan rapat hanya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini ada apa" Tanya Amrah.

Amrah berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri  merupakan  orang tua bagi nelayan - nelayan dan tentu terbuka bagi semua organisasi kenelayanan tanpa pilih kasih.

Dijelaskanya Selama ini DPD - KNTI Kota Batam aktip bersosialisasi  untuk  kesejahteraan nelayan tradisional dan kecil dan melaporkan semua kegiatan ke Pemko Batam, Dinas Perikanan Kota Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri." Dengan bersinergi  tentu kesejahteraan nelayan tradisional dan kecil akan terujud" Ujarnya.

Seperti diketahui Sebelumnya acara dilaksanakan di ruang rapat kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Batam guna menanggapi keluhan nelayan terhadap kapal - kapal asing LayUp  diperairan Galang Batam .

Ditenggarai posisi beberapa  Kapal  diluar titik koordinat berdekatan dengan nelayan menangkap ikan, tentu tidak nyaman, serta riskan bagi kapal tradisional** Am

 

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi meninjau progres kesiapan pembangunan Gerbang Masuk Terminal Batu Ampar yang terintegrasi dengan Auto Gate System, yang merupakan bagian dari Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada Selasa (12/10/) pagi.

Auto Gate System sendiri merupakan fasilitas pelabuhan yang menggunakan sistem otomasi sehingga pengguna jasa yang akan masuk dan keluar dari area pelabuhan akan terekam secara otomatis di sistem tanpa perlu mengantre, yang kerap menyebabkan kemacetan di ruas jalan Batu Ampar.

“Peninjauan Auto Gate System Batu Ampar ini dalam rangka menyempurnakan peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang rencananya akan rampung pada akhir bulan Oktober,” Ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi, menambahkan, jika penyempurnaan sistem BLE selesai pada akhir bulan Oktober, maka dapat difungsikan dengan sempurna untuk pemeriksaan keluar masuk barang secara otomatis yang terintegrasi dengan sistem Bea Cukai.

Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebelumnya telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Maret 2021 lalu, nantinya BLE ini digunakan untuk kegiatan layanan ship to ship/Floating Storage Unit (FSU) dan layanan kegiatan penataan logistik, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa agar lebih efisien dalam pengisian data dan berimplikasi pada penurunan biaya logistik di Pelabuhan Batu Ampar.

BLE yang merupakan bagian dari National Logistics Ecosystem (NLE) ini menjadi wadah yang mempertemukan komunitas logistik. Platform ini memfasilitasi importir dan eksportir untuk dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan truk, vessel, dan warehouse dalam satu aplikasi, dari hulu hingga hilir.

Tak hanya itu, pelayanan berbasis online pada Pelabuhan Batu Ampar dapat menggunakan aplikasi B-SIMS (BP Batam Seaport Information Management System) yang terintegrasi dengan Auto Gate System dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online, yang juga bagian dari BLE, bertujuan untuk mempercepat alur masuk dan keluar barang di Pelabuhan. 

B-SIMS juga terintegrasi dengan system TPS Online milik Bea Cukai sehingga pengguna jasa dapat melacak informasi lokasi kontainer yang ditimbun di TPS Pelabuhan Batu Ampar.

“Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar ini harus segera kita selesaikan, dalam mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar berdaya saing Internasional,” Tutur Muhammad Rudi.

Adapun progres pembangunan Pelabuhan Batu Ampar diantaranya, pemasangan rangka baja gerbang, pengecoran sirkulasi alur keluar masuk, pekerjaan drainase kawasan gerbang, pembangunan pos jaga dan pemasangan instalasi jalur kabel fiber optik.

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin mengatakan pembangunan fisik untuk Gerbang Masuk Pelabuhan Batu Ampar telah terealisasi 80 persen hingga hari ini dan dalam kurun waktu akhir Oktober kita akan siap untuk pemasangan software.

“Kita berharap dengan pembangunan ini, Pelabuhan Batu Ampar dapat menjadi salah satu Pelabuhan Percontohan di Indonesia, khususnya Kota Batam,” Harap Syahril Japarin.

Proyek dengan nilai kontrak Rp. 6.080.457.005,20 ini, dalam waktu pelaksanaannya memakan waktu selama 120 hari kalender dengan kontraktor pelaksana PT. Royal Unions serta konsultan supervisi PT. Ganesha Geo Solusi.

Turut hadir mendampingi peninjauan tersebut, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, dan Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. ** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam telah resmi meluncurkan Sistem Perizinan Online Terpadu pada akhir September lalu. Sebagaimana diketahui, peluncuran ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ada total 67 jenis perizinan dari 8 sektor usaha yang berada di bawah kewenangan BP Batam.

“Nanti akan dibangun gedung PTSP terpadu. Seluruh perizinan instansi vertikal nanti bisa diletak di gedung baru tersebut. Nanti urusan perizinan tidak perlu ke saya lagi, tapi cukup di Direktur PTSP. Ini kita lakukan untuk songsong Batam kedepan agar lebih baik,” kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi setelah meluncurkan Sistem Perizinan Online Terpadu.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan implementasi PP 41 tahun 2021, BP Batam menggelar sosialisasi Sistem Perizinan Online Terpadu pada aplikasi IBOSS khususnya sektor transportasi bidang kepelabuhanan, dalam hal ini perizinan Surat Pernyataan Kerja Bongkar Muat (SPKBM) kepada lebih dari 100 pelaku usaha yang terdiri dari asosiasi dan pengusaha bongkar muat Indonesia di Gedung PDSI BP Batam, Batam Centre, pada (12/10/2021) pagi.

"Ini wujud implementasi dari PP 41 tahun 2021 dan rangkaian dari peluncuran sistem online terpadu akhir September lalu oleh Kepala BP Batam, bahwa dengan aplikasi ini proses perizinan bagi pelaku dan perusahaan bongkar muat sektor transportasi bidang kepelabuhanan di wilayah kerja BP Batam akan lebih cepat transparan, akuntable, murah, dan terintegrasi,” terang Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam Harlas Buana.

Harlas menambahkan sejak serah terima pemberkasan dari KSOP khusus Batam pada pertengahan Agustus lalu, BP Batam telah menerbitkan lebih dari 2940 perizinan SPKBM sampai dengan kemarin (selasa). Ia menilai hal itu lebih memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan dengan efisiensi waktu. “Sebelum kemarin launching kita kan masih manual, itu manual saja teman-teman pelaku usaha sudah mengapresiasi karena kita lebih cepat,” ucap Harlas.

Dalam sosialisasi tersebut, BP Batam memaparkan alur perizinan SPKBM pada aplikasi IBOSS oleh Kasubbid Sistem Informasi Perizinan BP Batam Ronny Ansis selaku narasumber.

Dukungan regulasi sesuai PP nomor 41 tahun 2021, terdapat 8 sektor usaha yang ditangani BP Batam mulai dari Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan, Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan, Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan, Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan, Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan. ** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com, Batam - Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Cabang Batam menggelar rapat  terkait posisi labuh jangkar/LayUp Kapal - kapal asing di perairan Galang yang di keluhkan nelayan pulau panjang kecamatan Galang Kota Batam diduga beberapa kapal tersebut keluar dari koordinat Lay Up sehingga mengganggu sejumlah nelayan menangkap ikan.

Acara yang dilaksanakan pada Selasa (12/10) dan mengundang pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, PT. Bias Delta Pratama, PT. Tridacna Intercargo Maritim, PT. BUP Provinsi Kepri, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) LKPI, PNTI dan sejumlah nelayan Pulau Panjang.

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam, Isnur Fauzi saat dihubungi awak media mengatakan rapat ini diprakarsai oleh Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, dan pihaknya hanya memfasilitasi tempat  acara, sehingga berjalan lancar.

Dikatakanya kegiatan Lay Up kapal- kapal diperairan Galang merupakan kawasan yang memiliki legalitas dari kementerian Perhubungan, sehingga keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan wewenang KSOP Khusus Batam, " Lokasi LayUp kapal disitu Legal, mungkin Selama ini kurang Sosialisasi" Katanya.

Menindak lanjuti  keluhan nelayan beberapa Kapal LayUp posisinya mengganggu karena tempat tangkapan nelayan mencari ikan yang diduga keluar dari titik koordinat LayUp, Isnur mengatakan sebagai pembina nelayan akan merespon dan akan mendatangi area LayUp ." Minggu depan kami bersama instansi terkait akan ke Laut guna  memastikan titik koordinat  kapal- kapal LayUp" Ujarnya.

Saat disinggung awak media apakah nelayan sekitar mendapat bantuan CSR dari kegiatan kapal LayUp, Isnur mengatakan belum mengetahui, " kita sarankan kepada pengelolah dan pengusaha pelayaran agar diberi kompensasi kepada nelayan" Ucapnya.

Secara terpisah Direktur Bias Delta Pratama Capt. Ahmad Juhari menepis tudingan pihaknya tidak pernah memberikan bantuan kepada nelayan Hal ini dikatakanya saat dihubungi awak media melalui seluler, Capt Joo (biasa dipanggil) mengatakan telah membantu nelayan terutama keluarga nelayan yang memiliki kompetensi untuk bekarja di perusahaan baik sebagai Boat service, Sekuriti, Sopir maupun bekerja di kantor, selain itu bantuan CSR kita serahkan sama pengurus organisasi nelayan, " Seandainya seribu nelayan gak mungkin kita datangi satu persatu untuk memberi bantuan, jadi selama ini kita berikan kepada pengurus organisasi kenelayanan" Sebutnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( DPD-KNTI) Kota Batam, Amrah Fahnani SH mengatakan dengan tegas selama ini nelayan Tradisional belum pernah mendapat bantuan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelolah LayUp di perairan Galang dan ShipTo Ship (STS) di perairan Batu Ampar serta STS di perairan Nipa, 

"  kapal- kapal asing labuh jangkar ditempat nelayan Tradisional menangkap  ikan sejak dahulu, dan kami secara resmi telah melayangkan surat  kepada perusahaan BUP agar memberikan kompensasi kepada nelayan dan keluarganya, namun hingga kini belum terealisasi" Ungkapnya** Am

 

MARITIMRAYA.Com, BATAM - Dalam rangka melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di KPBPB Batam sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2021 untuk mewujudkan KPBPB Batam sebagai destinasi investasi yang berdaya saing, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada hari Kamis (7/10) bertempat di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Kegiatan FGD dengan mengangkat tema Kebijakan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi di KPBPB Batam dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa mewakili Kepala BP Batam. 

Pada sambutannya Irfan Syakir Widyasa menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2021, BP Batam memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP Batam diberikan kewenangan untuk menerbitkan seluruh perizinan berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB.

“Adapun yang masuk ke dalam 15 (lima belas) sektor ekonomi antara lain kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, telekomunikasi, logistik, sumber daya air, limbah dan lingkungan”, papar Irfan.

 BP Batam juga terus berupaya sejalan dengan semangat pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam berperan menjadi kawasan ekonomi dan kawasan strategis nasional untuk mendukung terget investasi Indonesia sebesar 5000 triliyun sampai dengan Tahun 2024. 

 “Diketahui realisasi investasi di Batam dalam 5 tahun terakhir berkembang cukup pesat. Di masa Covid-19 ini pun investasi di Batam tetap tumbuh positif. Nilai investasi semester I tahun 2021 tumbuh 10,69% secara year on year dibanding tahun 2020”, tambah Irfan.

 Kegiatan FGD ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber diantaranya Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Anna Nurbani, Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF, Ahmad Heri Firdaus dengan dimoderatori oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman.

Sementara itu, Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengungkapkan bahwa “Batam memiliki posisi yang baik. Dari dulu, Batam direncanakan sebagai lokomotif untuk investasi Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional dan juga nasional”.

“Berdasarkan hasil dari FGD yang telah berlangsung, kami menyarankan catatan-catatan itu bisa disampaikan ke BP Batam dan nanti akan dibahas di Pusat oleh Tim yang melakukan reviu terhadap semua peraturan-peraturan yang sudah ada. Saya yakin, bahwa kalo kita mempunyai koordinasi yang baik di daerah baik dari Pemerintah Daerah maupun seluruh Badan Pengusahaan, itu akan menjadi kunci keberhasilan investasi di Kepulauan Riau”, ungkap Wahyu. 

Turut hadir secara virtual, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, Presiden Korea Indonesia Management Association, Mr. Kim Yook Chan, Korea Trade-Investment Promotion Agency, Mr. Shin Sung Cheol, serta para undangan dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi dan pejabat tingkat II, III, dan IV BP Batam yang hadir secara aktual.** Hms - red

 

 

MARITIMRAYA.Com , BATAM -  Bersempena dengan Hari Bakti BP Batam ke 50 Tahun, BP Batam bersama Persatuan Istri Karyawan (PIKORI) BP Batam menyelenggarakan vaksinasi massal untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas yang dilaksanakan pada 5 s.d. 13 Oktober 2021 bertempat di Asrama Haji Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, Pemberian vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pihaknya memulihkan perekonomian  dan mendukung program vaksinasi di Batam dapat tercapai seratus persen hingga bulan November ini.   

"Bulan November saya targetkan sasaran sudah divaksin semua, terutama yang dosis satu. Ini kita gesa terus tidak lain untuk memulihkan kembali perekonomian di Batam," kata  Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang hadir dalam pembukaan kegiatan vaksinasi BP Batam bersama PIKORI BP Batam, (5/10/2021) siang.

 “Vaksinasi memberikan manfaat bagi kita semua dalam menurunkan angka penyebaran dan kematian akibat Covid-19. Saat ini hanya tinggal 1 orang yang terpapar dan dirawat di Rumah Sakit, angka ini sudah sangat menurun dan Batam sudah berada pada PPKM level 2. Pintu-pintu masuk baik dari udara dan laut harus semakin diperketat untuk menghindari gelombang penyebaran berikutnya. Namun, seluruh masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan,” jelas Muhammad Rudi.

Wakil Ketua III Pikori BP Batam, Nur Indrayati Sudirman, mengatakan, kunci terwujudnya keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi  oleh banyak faktor,  salah satunya adalah program vaksinasi yang memegang peran yang sangat penting. Karena itulah, BP Batam dan PIKORI BP Batam menyelenggarakan program vaksinasi massal untuk masyarakat. 

“Dengan vaksinasi  tidak  berarti  kita  kebal dan  terbebas  dari  Covid-19,  vaksinasi  juga  tidak  serta merta menggantikan implementasi protokol kesehatan. Tetapi vaksinasi mampu mengurangi tingkat  keparahan seseorang apabila terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Nur Indrayati.

 Ia menambahkan, sampai dengan kemarin sudah tercatat 982 orang yang telah mendaftarkan diri secara online untuk melakukan vaksinasi, angka ini diharapkan akan terus bertambah dari masyarakat luas. Pihaknya juga akan melakukan vaksinasi bagi ibu hamil yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2021 di Rumah Sakit BP Batam Sekupang.

 Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, dr. Muhammad Yanto menyampaikan dalam laporannya, terkait target penyuntikan vaksin serta dukungan tenaga medis RSBP BP Batam. 

“Vaksinasi massal ini ditargetkan 1.000 vial vaksin Moderna per hari, kita menyiapkan 10 orang tenaga medis untuk melaksanakan pengecekan dan 10 orang tenaga medis untuk menyuntikkan vaksin,” kata dr. Muhammad Yanto.

"Kami berikan pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas, dengan tempat pelaksanaan yang nyaman dan telah diatur jarak sehingga tidak terjadi kerumunan pada saat melakukan vaksinasi. Tentunya kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dan kerjasama seluruh pihak internal maupun ekternal," ucapnya. ** Hms - red

 

.

MARITIMRAYA.Com - BATAM, Badan Usaha dan Direktorat di lingkungan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam menggelar Rapat Kerja Evaluasi Progres Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2021 dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 serta Target Pendapatan tahun 2022, Kamis (30/9/2021) pagi, di Harris Resort Barelang Batam.

Acara ini dibuka oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin dan para pejabat eselon serta staf Direktorat dan Badan Usaha di lingkungan BP Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan target penerimaan unit kerja di bawah Anggota Bidang Pengusahaan pada Tahun 2022 hampir mencapai Rp 1,39 triliun.

Menurutnya, dengan kondisi Covid-19 masih melanda Batam, target tersebut terhitung cukup tinggi.

"Dari total pagu alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI sejumlah Rp2,27 triliun dua pertiganya ada di bawah komando Anggota Bidang Pengusahaan. Maka dari itu saya titip kepada para Direktur Badan Usaha agar target ini mampu kita capai secara optimal,” harap Muhammad Rudi.

Di samping itu, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto mengatakan, sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-99/AG.7/2021 tanggal 24 Agustus 2021, target penerimaan PNBP BP Batam naik sebesar Rp 49,90 miliar yang rencananya akan dioptimalkan dalam peningkatan layanan air bersih.

“Sementara ini anggaran tersebut akan kita optimalkan di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam. Sedangkan capaian BP Batam selama Bulan Januari-Agustus 2021 lebih tinggi 20 persen secara year-on-year dari Tahun 2020,” jelas Purwiyanto.

Meski demikian, dengan sisa waktu yang ada, Purwiyanto optimis capaian BP Batam hingga akhir Tahun 2021 akan mengalami eskalasi hingga 35 persen.

“Masih ada proses penyelesaian SPAM hingga akhir tahun nanti dengan pendapatan tambahan di Tahun 2021 senilai Rp 300 miliar. Ini akan menambah capaian BP Batam sebesar 15 persen. Sehingga secara keseluruhan, total capaian pendapatan BP Batam diproyeksikan sebesar 35 persen,” terang Purwiyanto.

Direktur Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko BP Batam, Asep Lili Holilulloh, menyampaikan, kegiatan Raker tersebut digelar dalam rangka evaluasi kegiatan, capaian dan proyeksi pendapatan Badan Usaha Tahun 2021 serta penyusunan anggaran dan kegiatan Badan Usaha dan Direktorat Tahun 2022 dan proyeksi pendapatan Badan Usaha Tahun 2022.

“Pelaksanaan kegiatan ini jadwalkan selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu. Fokus pembahasannya juga kami bagi menjadi tiga bagian. Hari ini kami koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pada unit kerja terkait di bawah Anggota 1, Anggota 2 dan Anggota 3 dengan program dan kegiatan Badan Usaha dan Direktorat di bawah Anggota Bidang Pengusahaan,” ujar Asep.

Adapun masing-masing Badan Usaha akan memaparkan capaian pendapatan sampai dengan Bulan September 2021 dan proyeksi pendapatan sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2021.

Pemaparan selanjutnya berisikan usulan rencana kegiatan belanja dan target pendapatan Tahun 2022 yang dijadwalkan hingga Jum’at siang.

“Di sepanjang paparan pasti muncul diskusi dan masukan dari lintas Badan Usaha dan pimpinan BP Batam. Dari hasil masukan-masukan tersebut, pada hari terakhir (Sabtu) akan dirumuskan sumber-sumber pendapatan dan inisiatif strategi dari masing-masing Badan Usaha untuk mewujudkan target pendapatan BP Batam Tahun 2022,” jelas Asep. * Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com, JAKARTA -  Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan penggabungan atau merger empat BUMN yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV menjadi PT Pelindo telah disahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (1/10

Dikatakan Menteri BUMN, penggabungan Pelindo ini dilakukan untuk membuat industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan.

“Penggabungan akan dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global. Integrasi ini menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia,” kata Erick.

Sebelumnya, Pemerintah segera mewujudkan penggabungan atau merger empat BUMN sektor pelabuhan yaitu PT Pelindo I-IV Persero pada 1 Oktober 2021.

Dijelaskan juga, dalam merger ini, PT Pelindo II akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Penggabungan BUMN sektor pelabuhan dinilai sebagai langkah tepat dan relevan untuk menyesuaikan dengan kemajuan industri yang makin pesat seiring kemajuan teknologi dan informasi.

“Sebagai perusahaan operator pelabuhan yang memiliki peran besar dalam menjaga rantai distribusi logistik dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi negara, diperlukan terobosan melalui integrasi BUMN pelabuhan,” ujarnya.

Sebelumnya  Pelindo I  berkantor pusat di Medan, Pelindo II  di jakarta, Pelindo III  di Surabaya dan Pelindo IV di makasar . Sumber: Antara - red

 

MARITIMRAYA.Com -  Jakarta, Kemampuan komunikasi bagi para pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan tugas dan peran BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sangat esensial, sehingga kemampuan dalam berkomunikasi dengan mitra BP Batam baik investor, masyarakat umum dan instansi vertikal sangatlah penting. 

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan BP Batam, Purnomo Andiantono, pada pelatihan Public Speaking yang bertema “Find Your Leadership Voice” di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (30/9/2021), yang diikuti sebanyak 24 orang perwakilan masing-masing unit kerja di lingkungan BP Batam.  

Lebih lanjut, ia mengatakan pelatihan komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan, untuk memberikan kualitas komunikasi yang baik bagi para pegawai BP Batam, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kerja dengan adanya pola komunikasi yang baik.  

Andi menyampaikan kepada para peserta yang mengikuti pelatihan ini, nantinya dapat menjadi corong BP Batam untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan benar dan tepat, karena ke depan dengan adanya PP No. 41 Tahun 2021 dan program-program strategis pembangunan BP Batam perlu disampaikan ke masyarakat dengan baik.

"Para peserta diharapkan bisa mengimplementasikan pada kegiatan sehari-hari dalam bekerja dan bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan benar dan tepat, sehingga mudah dipahami dan masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam program-program BP Batam,” ungkap Andi. 

Pelatihan Public Speaking ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta, Inda Eka Permana, dan mengundang Riri Artakusuma, sebagai narasumber utama pada kegiatan tersebut, yang merupakan seorang Lecturer, Radio Host, Voice Coach dan Trainer membagikan tips dan trik yang dapat dilakukan untuk leadership voice.

Riri mengungkapkan, dalam dunia kerja, kegiatan berkomunikasi yang disebut sebagai public speaking, memiliki arti penting bukan hanya sekedar bicara, tetapi menyampaikan dengan maksud yang jelas sehingga orang lain terpengaruh dan teryakinkan atas apa yang disampaikan. 

“Komunikasi yang efektif akan memberikan manfaat antara lain, pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan yang kuat dan produktifitas yang meningkat,” ungkap Riri. 

Ia berharap para peserta pelatihan dapat mempraktekkan apa yang telah disampaikannya tentang mengelola suara agar lebih baik, sehingga dapat mendukung komunikasi yang jauh lebih baik, yang diterapkan di dunia kerja, baik dengan rekan kerja, pimpinan dan masyarakat. ** Hms -red

 

MARITIMRAYA.Com,BATAM - Sehubungan dengan kegiatan penataan dan pembangunan gerbang masuk kawasan di Pelabuhan umum Batu Ampar, BP Batam melalui unit kerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP) memberlakukan pengalihan  arus keluar masuk kendaraan melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 yang ditetapkan pada Kamis, 30 September 2021. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pengalihan ini berlangsung, terutama kepada  regulator Kepelabuhanan (CIQP) dan pengguna jasa yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Batu Ampar 

“Tujuan dari penataan gerbang ini adalah untuk mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan bertaraf internasional, dan tentunya kita mulai dengan pengembangan infrastruktur termasuk penataan gerbang masuk pelabuhan,” ujar Ariastuty dalam keterangan resminya, Kamis (30/9/2021).

Ia menambahkan, pengalihan arus keluar dan masuk Pelabuhan Batu Ampar akan dimulai pada Sabtu, 2 Oktober 2021 pukul 00.00 WIB hingga Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 24.00. Pengguna jasa maupun CIQP yang akan berkegiatan di Pelabuhan Batu Ampar dapat menggunakan akses Gate 2 di sebelah barat Gerbang Utama untuk masuk melalui dermaga selatan.

Dalam rancangan desain konstruksi penataan gerbang Pelabuhan Batu Ampar, gate baru akan dibangun berjarak 65 meter sebelah timur dari gerbang eksisting. Itu sebabnya, penumpang kapal Pelni tetap dapat menggunakan akses Gerbang Utama menuju ruang embarkasi (keberangkatan), begitu pun dengan CIQP yang berkantor di area gerbang eksisting Pelabuhan Batu Ampar.

“Pembangunan gerbang Pelabuhan Batu Ampar dilengkapi juga dengan fasilitas Auto Gate System yang terintegrasi dengan B-SIMS (BP Batam Seaport Information Management System) dan sistem TPS Online milik Bea Cukai Batam sehingga nantinya proses pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke pelabuhan akan lebih efisien dan dapat dimonitor melalui sistem,” tutup Ariastuty.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi telah meninjau progress Pembangunan Gerbang Masuk Pelabuhan Batu Ampar pada Rabu, 29/9/2021. 

Rudi berharap proyek pembangunan ini dapat selesai tepat waktu sehingga pelayanan prima bagi pengguna jasa yang berkegiatan di Pelabuhan Batu Ampar dapat lebih optimal.* Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com, Yokyakarta - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Pusat Pengembangan BP Batam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengembangan Sektor Pariwisata untuk Aset dalam Penguasaan (ADP) dan Barang Milik Negara (BMN) BP Batam di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta pada Rabu, (29/9/2021) siang.

FGD ini menghadirkan dua narasumber yaitu Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agus Rochiyardi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo, Sumadi dimoderatori oleh Kepala Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan KPBPBB BP Batam, Barlian Untoro. Hadir sebagai peserta delegasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah lstimewa Yogyakarta, DPD PUTRI Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV  di lingkungan BP Batam dan Konsultan.

Kepala Pusat Pengembangan BP Batam, Irfan Syakir Widyasa mewakili Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam arahan dan sambutanya secara hybird mengatakan BP Batam sebagai pengelola KPBPB Batam dan KEK Batam mempunyai misi salah satunya untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kota Batam.

"Kita ketahui bersama, saat ini Batam dan juga semua daerah di Indonesia sedang berjuang untuk pemulihan sendi-sendi ekonomi, pemerintah senantiasa mendorong agar bagaimana ekonomi Batam dapat terus bergerak tumbuh, salah satu cara dengan potensi yang dimiliki adalah meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata," kata Irfan.

“Usaha pemulihan tersebut memerlukan upaya pengembangan destinasi pariwisata baru di Batam dan sumber SDM yang mendukung sektor pariwisata Kota Batam agar tetap dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam," lanjutnya.

Pihaknya menilai dalam prosesnya saat ini diperlukan kesiapan sarana dan prasana dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga dibutuhkan penyamaan persepsi mengenai pengembangan sektor pariwisata untuk ADP dan BMN BP Batam.  

"Maka melalui FGD ini harapannya dapat memberikan wawasan, masukan keilmuan dan inovasi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Batam hingga dapat memberikan multiplier effect kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Batam ," harapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Kota Batam mulai memulih, hal ini didasarkan pada beberapa sinyal perbaikan ekonomi terekam, baik pada level global, nasional, maupun lokal. Pertama, membaiknya kinerja perdagangan internasional dan investasi kota Batam. Kedua, mulai tumbuhnya sektor industri pengolahan dan konstruksi pada triwulan II 2021 yang berperan sekitar 70 persen terhadap PDRB kota Batam. Ketiga, terus membaiknya perekonomian mitra dagang kota Batam, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dan Keempat, membaiknya perekonomian domestik yang teridentifikasi melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia.

"Salah satu inisiasi pemulihan perekonomian dengan menggenjot pariwisata adalah akan diterapkannya travel bubble di Batam. Kondisi tersebut dapat dijadikan momentum BP Batam untuk memberikan fokus perhatian terhadap sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan maupun optimalisasi potensi aset untuk dikembangkan," tuturnya.

Sementara dua narasumber menyatakan sepakat bahwa ADP dan BMN yang dimiliki harus dikelola secara baik dalam hal pemanfaatannya, 

perencanaan yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel dalam penyajian pelaporan dan pengawasannya. 

"Terus terang dalam pengelolaan aset yang dimiliki agar lebih dinamis untuk menyikapi kemajuan teknologi dalam pengembangan dunia pariwisata, dibutuhkan pendekatan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang up to date," pungkas Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agus Rochiyardi.* Hms- red

 

MARITIMRAYA.Com,BATAM - Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan memperhatikan tingkat penyebaran Covid-19 secara global, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Coffee Morning bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Asosiasi Pengusaha Batam, Rabu (29/9/2021).

Kegiatan yang berlangsung di Marketing Center BP Batam ini membahas mengenai ketentuan imigrasi dan perizinan dalam masa pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pertemuan ini juga merupakan tahap awal dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kegiatan diawali dengan paparan mengenai Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diterbitkan oleh BP Batam yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Verifikasi Teknis PTSP, Rakhmat Ikraldo.

Aldo menyampaikan, sebanyak 9.376 perizinan berusaha diterbitkan oleh BP Batam, dimana 9.115 diantaranya merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan 261 lainnya adalah perizinan berusaha.

"Untuk meningkatkan pelayanan, nantinya perizinan-perizinan tersebut akan terintegrasi secara terpadu dalam sistem aplikasi Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS) untuk memudahkan para pelaku usaha,” ujar Aldo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Ibnu Ismoyo, mengatakan orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku kini dapat masuk wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi setelah memenuhi protokol kesehatan.

“Seiring penurunan kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuka kembali akses bagi orang asing ke Indonesia. Jenis visa yang berkaitan dengan para pelaku usaha di Batam antara lain, visa kunjungan, visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas,” ujar Ismoyo.

Ia menambahkan, upaya ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan proyek strategis dan Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) di Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Kawasan Industri Batamindo, Kawasan Industri Kabil dan Panbil Industrial Estate. 

Permohonan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dapat diajukan secara elektronik dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan juga melampirkan Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia dan Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan.

“Mereka juga harus bersedia untuk dikarantina atau isolasi mandiri (isoman) apabila nantinya terkonfirmasi positif Covid-19 dan menanggung biaya hidup secara pribadi selama isoman,” kata Ismoyo.

Angin segar ini disambut baik oleh Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepulauan Riau, OK Simatupang. Ia berharap Permenkumham tersebut mampu mengakomodir dan mempermudah pengurusan visa dan izin tinggal para WNA yang bekerja di Batam.

Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng; Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; Kepala Bagian Promosi BP Batam, Yudi Haripurdaja; Perwakilan Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA); Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Batam Singapore Community Club, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam.**Hms- red