MARITIM RAYA

 

MARITIMRAYA.Com - BATAM, Pemerintah Pusat terus menggencarkan upaya pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pembentukan Indonesia Health Tourism Board (IHTB) (15/9), untuk mengembangkan wisata medis atau medical tourism nasional. 

Langkah yang sama dan sejalan, dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelumnya. Dimana, BP Batam mulai mengembangkan kawasan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sehat (KIS) di Sekupang, Batam.

Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengatakan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema, 'Inovasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Membangun KEK Kesehatan Bertaraf Internasional di Sekupang Batam pada Rabu (15/9) pagi, bahwa rencana pengembangan KEK KIS di Sekupang, Batam diharapkan, dapat menangkap peluang wisatawan medis. 

Melalui FGD itu, BP menerima masukan berkaitan model kerjasama yang bisa dikembangkan karena diharapkan Batam, mendapatkan partner internasional. Terutama yang selama ini berobat ke luar negeri. Wisata medis diharap dapat berkembang, tanpa mengganggu pelayanan medis yang ada saat ini.

“Pengembangan KEK KIS ini juga dapat menciptakan ekosistem medis yang mendukung kawasan kesehatan seperti industri farmasi, alat kesehatan dan jasa akomodasi," kata Enoh.

Diakui, pihaknya saat ini tengah menyusun rencana pengembangan KEK Kesehatan Internasional Sekupang. Hal ini ditujukan untuk menangkap potensi pasar kesehatan Indonesia, dimana sebelum kondisi pandemi, pengeluaran pasien untuk berobat ke Luar Negeri mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019.

"Untuk itu, perlu adanya suatu strategi pengembangan, pemasaran, dan model kerjasama kawasan kesehatan bertaraf internasional yang tepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia," harap Enoh.

Dalam FGD ini, tampil narasumber, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Khalimah. Kemudian, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)  Pusat dr. Lia G Partakusuma dan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Profesional KPBU Indonesia, Dr. Herawati Zetha Rahman, MT.

Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, menilai Kawasan Sekupang menjadi magnet baru sebagai wisata kesehatan. Terintegrasi dengan destinasi wisata baru lainnya yang akan dilaunching. "Yaitu Taman Rusa BP Batam dan di daerah Sekupang juga ada Kawasan Agribisnis Sekupang, Fisherism Tanjung Riau dan Kawasan Agro Marina," kata Irfan.

Sementara  Lia G Partakusuma menyatakan dukungan dari PERSI untuk kegiatan wisata medis pada KEK Kesehatan Bertaraf Internasional di Sekupang, Batam. Disampaikan masukan untuk mendorong lahirnya keunggulan yang lebih spesifik. 

"Pilihlah keunggulan yang spesifik, tidak sulit dengan SDM, alat, fasilitas semua tersedia di Batam. Saya yakin, proyek ini akan menjadi tujuan/destinasi wisata yang membanggakan di Indonesia," pesan Lia.

Sementara Herawati Zetha mengatakan, KEK Kesehatan, menjadi bagian visi Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk RPJMN 2020-2024. Menurutnya, di KPBU, Pemerintah dengan BU/Swasta bekerja sama untuk mengadakan aset. BU melakukan pelayanan kepada masyarakat selama jangka waktu yang disepakati dan setelah masa kerja sama berakhir, maka segala aset yang dibangun itu diserahkan kembali kepada Pemerintah," jelas Herawati.

"Untuk melihat efektif/efisiennya KPBU dapat melalui Value for Money, secara mudahnya diartikan sebagai salah satu metode menentukan suatu kegiatan penyediaan infrastruktur memiliki keuntungan lebih besar apabila dilakukan melalui skema KPBU atau oleh Pemerintah/Public Sector Comparator," himbaunya. **Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Unit Kerja di bawah Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam melaksanakan workshop service Excellence serta sesi motivasi yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting pada Rabu, 15 September 2021.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan unit usaha dan pejabat struktural di lingkungan Badan Usaha BP Batam dengan menghadirkan motivator Indonesia, Dr. Ary Ginanjar Agustian.

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin mengatakan, workshop service Excellence bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dalam rangka memberikan pelayanan dengan kualitas prima kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Saya juga meminta kepada seluruh jajaran Direktur dan General Manager Badan Usaha BP Batam untuk hadir pada sesi motivasi, guna menerima pembelajaran bagaimana pentingnya untuk mentransformasikan budaya birokrasi menjadi budaya korporasi dengan pelayanan yang excellence,” kata Syahril Japarin.

Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Asep Lili Holilulloh menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan workshop service excellence untuk RSBP Batam yang diikuti oleh para pegawai terutama pada Bagian pelayanan di RSBP Batam. 

“Meskipun dengan waktu singkat dalam memberikan motivasi, ada hal-hal penting yang bisa menjadi penyemangat kita dalam rangka meningkatkan pelayanan pengguna jasa seluruh Badan Usaha yang ada di Lingkungan BP Batam, khusus untuk Rumah Sakit BP Batam dalam rangka menjelang akan dibangunnya KEK Kesehatan Internasional Sekupang Batam,” ujar Asep Lili Holilulloh.

Ia menambahkan, investasi yang dikeluarkan oleh BP Batam untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit tidak hanya meningkatkan kecanggihan peralatan saja, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan hasil yang memuaskan.

“Workshop ini pada dasarnya menitikberatkan pada praktik pelaksanaan di rumah sakit, agar menurunkan jumlah warga Indonesia, khususnya Batam, yang berobat ke luar negeri. Hal ini nantinya akan bermuara pada elevasi devisa negara kita juga,” tutup Asep Lili Holilulloh.**Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Humas, Promosi dan Protokol mengadakan kompetisi fotografi untuk masyarakat umum. Kompetisi ini digelar untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berkarya dan menyalurkan kreativitasnya melalui fotografi. 

Pada kompetisi fotografi kali ini, BP Batam mengangkat tema "Infrastruktur" Mengingat BP Batam telah membangun Kota Batam sejak 26 Oktober 1971 yang kita kenal dengan Hari Bakti BP Batam.

Kompetisi tersebut akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 20 September s.d. 20 Oktober 2021, penjurian dilakukan pada 21 s.d. 25 Oktober 2021. Sedangkan pengumuman pemenang lomba dapat dilihat melalui akun instagram @bpbatam tanggal 26 Oktober 2021.

Adapun waktu pelaksanaan kompetisi foto pada tahun ini dilaksanakan dalam waktu yang lebih lama (1 bulan) dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan  pelaksanaan lomba pada situasi pandemi Covid-19 dan mengurangi intensitas pertemuan peserta dalam jumlah banyak (social distancing).

 Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, tujuan diadakannya kompetisi fotografi ini untuk memeriahkan Hari Bakti BP Batam ke 50 tahun melalui kacamata masyarakat Batam terhadap infrastruktur yang tersedia, serta menampilkan hasil karya BP Batam terhadap perkembangan pembangunan kini.

“Dengan diadakannya kompetisi fotografi ini dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan bibit-bibit baru serta mengembangkan kreatifitas masyarakat Batam dalam dunia fotografi. Kegiatan ini juga dapat secara langsung dan tidak langsung memperkenalkan berbagai perkembangan infrastruktur Batam kepada masyarakat luas”, kata Ariastuty Sirait.

Lebih lanjut, Tuty menyampaikan kategori dalam kompetisi ini terbagi atas 3 kategori, yakni foto menggunakan Drone, DSLR (Digital Single Lens Reflex) dan Smartphone. Dari setiap kategori akan dipilih pemenang 1, 2, 3 dan 5 orang pemenang favorit pada tiap kategori.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh peserta, diantaranya : Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pada link http://bit.ly/lombafotobpbatam,  wajib follow akun Instagram @bpbatam,  peserta bebas untuk mengambil gambar sesuai dengan tema yang telah ditentukan, pengiriman karya foto pada 20 September s.d. 20 Oktober 2021, setiap peserta paling banyak mengirimkan 3 buah foto per kategori, karya foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik sendiri, tidak direkayasa, belum pernah meraih penghargaan apapun, dilarang mengirimkan karya foto yang mengundang unsur pornografi, sadisme, dan SARA serta yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam kesempatan ini, Tuty mengajak masyarakat Batam untuk mengikuti kompetisi ini dalam mengabadikan secara dekat pembangunan Batam dalam rangka memeriahkan 50 Tahun Hari Bakti BP Batam.

Untuk imformasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman berikut ini: http://bit.ly/LombaFotoBPBatam50Tahun.

Nantinya, seluruh foto yang dikirimkan akan menjadi hak milik BP Batam sepenuhnya dan akan digunakan untuk kebutuhan promosi Batam ke depannya.

 **Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Journey Companionship (Joumpa) Airport VIP Service and Lounge kepada Anggota DPR RI, Minggu (12/9/2021) pagi.

Ketua Tim/Wakil Ketua BURT DPR RI, H. A. Bakri bersama 16 anggota lainnya diterima di VVIP Lounge Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Bakri mengatakan, pengawasan pelayanan Joumpa tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

“Kerja sama ini sudah terjalin cukup lama antara Joumpa dengan seluruh anggota DPR RI di seluruh Indonesia, termasuk Batam di Provinsi Kepri ini,” ujar Bakri.

Selain itu, Bakri juga menyambut baik pengembangan infrastruktur di Batam yang telah diinisiasi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

“Kebijakan pemerintah pusat secara penuh memang belum memberikan dampak optimal bagi daerah. Sehingga kami sepakat, Batam ini akan didorong dan diperlakukan lebih istimewa dari segala aspek dan kami persilahkan untuk BP Batam beraudiensi bersama DPR RI untuk membantu pembangunan Batam,” imbuh Bakri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sepakat pelayanan Joumpa di Batam harus terus ditingkatkan, sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur termasuk peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

“Kalau Batam dibangun sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ), tentu secara utuh kita ingin status tersebut secara utuh diberlakukan. Pemerintah sudah sangat bagus sekali, tapi memang karena lintas antar Kementerian dan Lembaga, prosesnya memang tidak mudah,” kata Muhammad Rudi.

Melalui pertemuan ini, Muhammad Rudi menitipkan hal tersebut dan berharap DPR RI agar mampu membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing Kawasan Batam.

Turut hadir dalam kegiatan, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin; GM PT. Gapura Angkasa Batam, Bombong Widiatmoko; Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim BP Batam, Amran; GM Unit Usaha Logistik dan Aerocity BP Batam, Benny Syahroni; GM Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim, Bambang Soepriono; Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Memet E. Rachmat dan Kepala Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta, Purnomo Andiantono. ** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Lantai basah dan licin  di pintu masuk Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam  oleh genangan  air hujan menggangu kenyamanan pengurus dokumen, hal ini dikarenakan atap gedung tersebut bocor,  sehingga  petugas dan pengurus dokumen ekstra hati - hati agar tidak terpeleset , Senin (13/9)

Terlihat  karpet basah ditumpuk  dan beberapa ember - ember   berjejer menghiasi pemandangan saat orang- orang memasuki MPP, namun banyaknya titik atap yang bocor  air liar menetes ke lantai  Gedung pelayanan puluhan perizinan atau yang disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu beberapa  perangkat komputer dimeja tampak dibungkus kantong plastik hitam  oleh petugas .

Sejumlah orang yang sedang mengurus perizinan di kantor tersebut tampak sebahagian berdiri karena kursi Kursi basah tak dapat di duduki 

Kondisi ini membuat komentar miring  sejumlah orang yang hadir, " melihat atap  gedung MP bocor, mengganggu kenyamanan  orang mau mengurus perizinan untuk Investasi" ujar Ari Junaidi.

Secara terpisah Suradi mengomentari kebocoran atap MPP tentu menjadi imej jelek bagi pengusaha asing dan lokal, untuk itu pemerintah seharusnya segera memperbaiki." Ini MPP mengurus perizinan, dengan puluhan bahkan ratusan peralatan komputer, sepatutnya hindari dari air" ucapnya

Salah satu petugas di Mall Pelayan Publik Dani Fiansyah saat dikonpirmasi awak media mengatakan  atap bocor di Mall Pelayanan Publik ini cukup lama," Untuk konpirmasi ke Lantai 2 aja pak, " Ujarnya.

Dikatakanya ada pihak ke Tiga yakni PT.911 ( nine One One ) yakni perusahaan pengelolah dan perawatan gedung MPP." Dari BP Batam, Pemko dan PT. nine One One " Sebutnya.**red

 

MARITIMRAYA.Com - JAKARTA, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Kepala BP Batam/Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Badan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Tinton Soeprapto mematangkan proses pembuatan Sirkuit Internasional Batam. 

Tidak hanya untuk balap F1 dan Moto GP, kawasan sirkuit ini juga bisa dipakai untuk berbagai kegiatan motorsport seperti offroad, rally, hingga motocross. Sekaligus menjadi destinasi sport automotive tourism yang mampu menggairahkan olahraga otomotif sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah Batam.

"Luas rencana sirkuit mencapai 154 hektar, berada di lokasi yang sangat strategis di Kecamatan Nongsa. Hanya memerlukan waktu sekitar 18 menit dari Bandara Hang Nadim, 30 menit dari pelabuhan Ferry Batam Centre, 40 menit dari Nagoya Pusat belanja, 45 menit dari Harbour Bay Batam,” ujar Bamsoet saat menerima Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Badan Pembina IMI Pusat Tinton Soeprapto di Jakarta, Kamis (9/9/21).

“Lokasi Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, menjadikan industri pariwisata di sana sangat kompetitif. Kehadiran sirkuit balap bertaraf internasional akan menjadi daya tarik tersendiri, sebagai destinasi sport tourism unggulan dalam mendukung pengembangan Batam menjadi salah satu kota wisata terbaik di Indonesia," lanjut Bamsoet.

Turut hadir dalam pertemuan dari Pengurus IMI Pusat, antara lain Badan Penasihat Robert Kardinal, Hubungan Antar Lembaga Elvis Junaidi, Komisi Medis dr. Rheza Maulana. Hadir pula Ketua IMI DKI Jakarta yang juga Project Officer pembangunan Sirkuit Internasional Batam Anondo Eko, Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan dan Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan.

Sosok yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Sirkuit Internasional Batam nantinya akan didukung berbagai infrastruktur ekonomi. Antara lain Bandara Internasional Hang Nadim, pelabuhan logistik internasional Batu Ampar, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Teknik, Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan, Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, pembangunan outer ring road Tj Pinggir - Jodoh, jalan dan jembatan Batam - Bintan, hingga pelabuhan penumpang internasional Sekupang.

"Karena lokasi lahannya berada pada HPL BP Batam, sehingga pembangunan sirkuit tidak memerlukan anggaran hingga ratusan miliar untuk pembebasan lahan. Keberadaan Sirkuit Internasional Batam nantinya akan seperti Sirkuit Monza di Italia, yang berlokasi di areal kebun raya. Sehingga pemandangannya sangat asri. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembalap maupun turis untuk berkunjung kesana," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan Sirkuit Internasional di Batam kelak bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Batam. Sekaligus meningkatkan PAD Batam yang rata-rata berada di kisaran angka Rp 1 triliun. 

"Penyumbang terbesar PAD Batam dari sektor pariwisata, seperti dari pajak perhotelan dan restoran. Bahkan disaat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kedua sektor tersebut masih mampu memberikan sumbangan yang cukup tinggi, mencapai 24 persen dari total PAD Batam," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, realisasi pajak hotel di Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp 40,86 miliar dari target Rp 65,04 miliar. Sedangkan pajak restoran terkumpul sekitar Rp 61,37 miliar dari target Rp 77,66 miliar.

"Jika ada sirkuit internasional dengan berbagai event kejuaraan balap yang mampu mendatangkan penonton tidak hanya dari Indonesia, melainkan juga dari Singapura, Malaysia, dan negara lainnya, akan membuat PAD Batam semakin meningkat. Masyarakat lokal diuntungkan karena perputaran uang semakin kencang, Indonesia juga diuntungkan karena dari sirkuit tersebut bisa lahir para pembalap hebat," pungkas Bamsoet. **Hms- red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Dalam rangka mendungkung infrastruktur serta fasilitas Kota Batam agar dapat menarik investasi, BP Batam terus melakukan pembangunan dan peningkatan jalan terutama jalan menuju kawasan industri, dengan koordinasi bersama stakeholder terkait.

Mendukung hal tersebut, Tim terpadu yang terdiri dari gabungan personil Ditpam BP Batam, Satpol PP, TNI dan Polri serta beberapa unsur lainnya, melakukan penertiban belasan rumah liar yang berada di ROW 30 M Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang, pada Selasa (7/9/21).

Kegiatan ini diawali dengan apel bersama di Kantor Mako Satpol PP Kota Batam, yang dipimpin oleh Kasubidit Pamling dan Hutan Ditpam BP Batam, Tony Febri selaku Koordinator penertiban. 

“Hari ini kita melakukan penertiban jalan melingkar di Kawasan Industri Tanjung Uncang, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dihindari dari hambatan. Saya berpesan kepada seluruh tim terpadu yang terlibat agar tetap menjaga keamanan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan komunikatif,” kata Tony Febri.

Sesuai arahan Kasubdit Pamling dan Hutan Ditpam BP Batam, Tony Febri, personil tim terpadu melakukan bantuan pemindahan barang-barang yang berada di dalam bangunan kios dan rumah liar ke tempat yang aman, kemudian penggusuran dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator atau Beko. 

Sebelumnya, pihak Direktorat Pengamanan BP Batam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di tepi jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang, dengan memberikan surat peringatan 1, 2, 3 dan perintah bongkar, namun tidak dindahkan oleh warga, sehingga sesuai prosedur dilakukan tindakan pembongkaran oleh Tim Terpadu. Adapun sasaran penertiban ada sekitar 12 bangunan berupa kios dan rumah liar semi permanen.

Adapun personil Ditpam yang terlibat dalam penertiban Jalan melingkar di Kawasan Industri Tanjung Uncang sebanyak 55 orang personil Ditpam. *Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Marlin Agustina Rudi secara resmi dikukuhkan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, sebagai Ketua Umum Persatuan Istri Karyawan BP Batam (PIKORI BP Batam), dalam acara Pengukuhan Pengurus dan Rapat Kerja PIKORI BP Batam Periode 2021-2024, pada Selasa (7/9/2021) pagi, di Balairung Sari BP Batam. 

Pengangkatan anggota pengurus PIKORI BP Batam berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Tim Teknis Persiapan Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Penyusunan Anggota Pengurus Persatuan Istri Karyawan BP Batam.

Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sekaligus istri Kepala BP Batam, Marlin Agustina Rudi dipilih sebagai Ketua Umum PIKORI BP Batam.  

 Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya menitipkan pesan kepada para istri karyawan BP Batam selaku anggota PIKORI BP Batam, untuk mendukung kegiatan sang suami di BP Batam.

“Karena sesungguhnya, 90 persen keberhasilan BP Batam ada di tangan para istri yang selalu mendukung penuh para pegawai BP Batam untuk menyokong Batam menuju Indonesia sejahtera,” ujar Muhammad Rudi. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Umum PIKORI BP Batam, Marlin Agustina Rudi mengatakan, perempuan memang memiliki cara tersendiri menjalankan perannya sebagai seorang istri dalam mendukung tatanan organisasi. 

“PIKORI BP Batam dapat dijadikan wadah bagi istri dan juga karyawan BP Batam untuk mengembangkan potensi diri dan memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan perberdayaan dan kesejahteraan keluarga, serta membantu tugas-tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh khususnya untuk perempuan dan anak-anak,” ujar Marlin Agustina Rudi.

Ia melanjutkan, pengukuhan anggota dan rapat kerja PIKORI BP Batam ini kembali dilaksanakan mengingat keanggotaan yang sempat vakum selama lebih dari lima tahun, sekaligus mengembalikan kejayaan PIKORI seperti periode sebelumnya.

“Bersama 80 orang anggota lainnya, PIKORI BP Batam memiliki visi untuk membantu menyukseskan BP Batam dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Sedangkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kami memiliki beberapa misi, diantaranya menyusun program kerja untuk membangun kesejahteraan keluarga pegawai BP Batam di bidang kesehatan, pendidikan, kerohanian, sosial, pemberdayaan perempuan dan lainnya,” ujar Marlin Agustina Rudi.

Pada kesempatan ini, nama organisasi dan logo PIKORI BP Batam juga turut diperkenalkan. Nama PIKORI BP Batam dipilih menyesuaikan dengan transformasi organisasi dari Otorita Batam menjadi Badan Pengusahan Batam.

Sedangkan logo berbentuk sekuntum mawar dengan tujuh helai mahkota yang bermakna cinta dan kasih. Warna biru tua dan emas dipilih untuk melambangkan ketenangan, tanggung jawab, profesionalitas, kesuksesan dan kemakmuran.

“Kami yakin, dengan dukungan dan peran aktif dari seluruh pengurus dan anggota PIKORI BP Batam, serta kerjasama yang baik antar anggota akan membantu menyukseskan BP Batam dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera,” ujar Marlin Agustina Rudi optimis.

Acara pengukuhan anggota kemudian dilanjutkan dengan rapat Kerja PIKORI BP Batam 2021-2024 guna membahas program kerja yang akan diusung oleh delapan bidang, antara lain bidang pendidikan, kerohanian, sosial, budaya dan hubungan antar lembaga, pengembangan usaha, kesejahteraan keluarga, kesehatan, pemberdayaan perempuan.

Turut hadir dalam acara, Tokoh Perempuan Indonesia, Sri Soedarsono; Tokoh Perempuan Provinsi Kepulauan Riau, Aida Ismeth; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro beserta istri; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto beserta istri; dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Mulyaningsih Syahril; Perwakilan Organisasi Perempuan se-Provinsi Kepuluan Riau dan para pejabat eselon tingkat 2 BP Batam. ** Hms - red           

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Sekuriti Universitas Putra Batam di Batu Aji Batam tampak mempersulit Mahasiswi untuk  masuk ke kampus  bertemu Dosen   Kepala Program Studi (Kaprodi) dengan alasan penerapan  protokol kampus sehingga berujung adu debat di pintu masuk pada Jumat (3/9)

Mahasiswi berupaya menemui dosen guna memintak  penjelasan sebelumnya  telah mengikuti tahapan  sidang dan dinyatakan Lulus lalu terjadi pembatalan kelulusan tentunya perlu penjelasan secara langsung antara Dosen (Maha Guru) dan Maha Siswa

Sekuriti  bernama Tubing mengatakan sesuai aturan manajemen kampus untuk saat ini melarang kegiatan tatap muka perkulihaan maupun konsultasi mahasiswi  bersama Dosen  dengan alasan  penerapan protokol  kampus dimasa pandemi tidak diperbolehkan tatap muka, " Hubungi aja lewat HP Dek" katanya dengan enteng.

Ironisnya Disaat yang sama beberapa orang calon mahasiswi mau mendaptar kuliah diberi akses oleh sekuriti untuk masuk ke dalam kampus, " Kenapa calon mahasiswi yang baru mau mendaftar kuliah diberi akses masuk, dan saya mahasiswi dilarang" kata Mahasiswi berinisial MM

  Kepada awak media MM mengatakan sepatutnya Sekuriti tidak pantas melarang mahasiswa/I untuk bertemu Dosen pengajar, pembimbing Mahasiswi berkomunikasi tatap muka." Saya berdua bersama orang tua dan kami sudah divaksin serta menggunakan masker, apalagi Batam sekarang sudah zona kuning" ucap MM

Dengan mengorbankan waktu kerja datang ke kampus mau menemui Dosen (Maha Guru) serta menyerahkan berkas kelengkapan selama mengikuti sidang dan dinyatakan lulus namun dibatalkan menjadi tidak lulus.

Dijelaskanya  dari semester 1 (Pertama) mulai tahun 2016  hingga sekarang  kuliah di UPB, namun kenapa sekuriti mempersulit mahasiswi untuk bertemu Dosen secara langsung, " Sebelumnya saya hubungi melalui Hp dan saya tanya kepada Biro Administrasi Akademi Kemahasiswaan (BAAK) namun diarahkan sama Kaprodi, selanjutnya saya hubungi kaprodi diarahkan sama BAAK, seakan - akan saya dipimpong" Ungkapnya.

Penerapan ganda protokol kampus disatu sisi membolehkan mahasiswi baru masuk kampus mendaptar, sedangkan mahasiswi UPB tidak diperkenankan masuk menemui Dosenya  terkesan tidak fair.

Saat dimintak tanggapanya terkait penerapan ganda sekuriti berpenampilan parlente tersebut mengaku kepada awak media memang aturanya beda." Saya menjalankan sesuai aturan manajemen kampus UPB" Ujarnya

.**.Red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto melantik Enoh Suharto Pranoto sebagai Anggota Bidang Kebijakan Strategis Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk meneruskan masa jabatan sampai dengan Tahun 2024, pada Kamis (2/9/2021) pagi.

Pelantikan ini dilaksanakan secara virtual dan hybrid secara fisik, bertempat di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Montty Girianna; Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud; serta Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi.

Selain itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin juga turut menyaksikan secara langsung proses pelantikan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan, Pelantikan Enoh Suharto Pranoto merupakan pelantikan definitif, dimana sebelumnya Enoh Suharto Pranoto merupakan Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan yang sama pada tahun 2019 lalu. 

“Pelantikan definitif ini dilakukan karena Saudara Enoh Suharto Pranoto telah memasuki purna bhakti sebagai PNS dan telah mengakhiri tugasnya sebagai pejabat Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus,” ujar Airlangga.

Airlangga turut mengapresiasi atas karya bhakti dan dedikasi Enoh Suharto Pranoto selama menjalankan tugasnya selama menjabat.

Pelantikan ini, dikatakan Airlangga, juga dilakukan guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Batam untuk menunjang perekonomian regional dan nasional, yang telah menunjukan pemulihan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar 7.07%. 

“Dengan lengkapnya pejabat pimpinan BP Batam yang telah didefinitifkan, saya minta BP Batam dapat segera berlari kencang untuk memulihkan perekonomian di Batam dan merealisasikan berbagai rencana atau minat investasi baru yang telah diajukan oleh investor,” kata Airlangga.

Ia berharap, jajaran Pimpinan BP Batam dapat mengawal dan mensukseskan transformasi FTZ Batam menjadi KEK dan FTZ yang berdaya saing, dengan memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 41 Tahun 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan harapannya terkait perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Batam untuk mendorong perekonomian, terutama implementasi PP Nomor 41 Tahun 2021.

“Kegiatan berusaha di Batam akan kami dorong kembali, baik mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Mudah-mudahan di Tahun 2021 ini target yang kita tentukan masih bisa tercapai,” ujar Susiwijono.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya siap untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya kegiatan berusaha di Batam.

“Dengan dilantiknya Saudara Enoh Suharto Pranoto hari ini akan semakin mengukuhkan sinergi internal BP Batam dari segi manajerial. Hal ini akan bermuara pada keputusan dan kebijakan strategis dan akan dilahirkan BP Batam, terutama untuk kemudahan berusaha di Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi bersama Wakil Kepala dan para Anggota Bidang juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program startegis pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam. **Hms- red

 

MARITIMRAYA.Com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diselenggarakan oleh Kementeriain Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia pada 31 Agustus dan 1 September 2021 secara virtual dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut, Okto Irianto. 

Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2021 mengenai pembagian pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh BP Batam dengan KSOP Batam. 

Sebanyak 332 Pelayanan Perizinan Transisi  dilaksanakan oleh BP Batam antara lain: Perpanjangan Izin Operasi sebanyak 10 perizinan, Tersus Kegiatan Bongkar sebanyak 8 perizinan, Pengoperasian Kapal sebanyak 6 perizinan, Rekom Pengukuhan SIUPKK sebanyak 1 perizinan, Keterangan Terdaftar sebanyak 1 perizinan, Perpanjangan Trayek Izin Operasi sebanyak 2 perizinan, Kerja Bongkar Muat sebanyak 302 perizinan. Namun ada 2 perizinan yang belum selesai yaitu Rekom Pengukuhan SIUPKK dan Keterangan Terdaftar. 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan bahwa BP Batam sepakat pelayanan perizinan untuk pelaku usaha tidak boleh berhenti. 

“BP Batam sepakat perizinan untuk pelaku usaha tidak boleh berhenti dan saat ini BP Batam sudah mengeluarkan 187 perizinan,” kata Ariastuty Sirait.

Ia menambahkan, kewenangan mengenai jenis dan tarif layanan kepelabuhanan di wilayah KPBPB juga sudah dibagi antara BP Batam dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP Khusus Batam.

Turut hadir dalam rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Penasihat Khusus Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Kepala Biro Hukum. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Kementerian Dalam Negeri: Kepala Biro Hukum. Kementerian Perhubungan: Kepala Biro Hukum, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungbalai Karimun, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang. Kementerian Keuangan: Kepala Biro Hukum. Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun perwakilan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Mochammad Nasrun, Direktur Badan Usaha Pelabuhan Dendi Gustinandar, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Harlas Buana, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait, Direktur Pengamanan Aset Moch Badrus, Kepala Bagian Peraturan Dan Perikatan Yuli Widyastuti dan Manager Komersial Pelabuhan Barang, Ronaldi Zainnudin.** Hms - red

 

MARITIMRAYA.Com - Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang membahas tentang realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin dan sejumlah pejabat eselon 2 di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa (31/8/2021).

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri para anggota Komisi VI DPR RI, yang hadir secara langsung maupun daring. 

Martin Manurung, mengatakan, rapat tersebut dilakukan secara terbuka, transparan dan tetap menjaga protokol kesehatan, melalui siaran langsung di media daring.

Pada kesempatan ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.

Terkait pelaksanaan anggaran dalam semester I tahun 2021, Muhammad Rudi melaporkan realisasi penerimaan BP Batam mengalami eskalasi atau peningkatan sebesar 33,57 persen dari targetnya, sementara tahun 2020 telah tercapai sebesar 14,17 persen dari targetnya. 

“Kinerja realisasi belanja dalam semester I tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun 2020,” ujar Muhammad Rudi

Lebih lanjut, Muhammad Rudi menjelaskan, dalam tahun 2022, pagu anggaran belanja BP Batam yang diusulkan adalah sebesar Rp2,32 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program, yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.

“Program prioritas nasional yang akan kami kembangkan diantaranya, Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batam, Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/Radiotheraphy, Pengembangan Fasilitas Jalan dan Drainase, Pembangunan Terminal Kargo Bandara Hang Nadim dan Pengembangan Maritime City,” kata Muhammad Rudi. 

Skema yang akan dikembangkan, dikatakan Muhammad Rudi, adalah pemanfaatan aset melalui pola kerja sama, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Operasi (KSO), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

“Kami khususkan hal tersebut terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Hang Nadim, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), serta beberapa kegiatan lainnya,” kata Muhammad Rudi. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam atas prestasinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut hingga penghargaan terakhir untuk laporan keuangan tahun 2019 – 2020. Komisi VI DPR RI juga mendorong BP Batam untuk memaksimalkan penyerapan realisasi anggaran belanja dan memaksimalkan sosialiasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ** Hms - red