MARITIM RAYA

Maritimraya.com – Batam, Musyawarah Bersama Asosiasi  Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (Mubes Aspesindo) wilayah Kepri yang mengagendakan pemilihan ketua Aspesindo masa bakti  Tahun 2020 -2022  pada Sabtu (14/11)  di Batam berjalan sukses dan lancar.

Persaingan ketat memperebutkan kursi tampuk kepemimpinan  antara dua calon ketua yakni, H. Muhammad Taufik dan petahana syaiful Anwar dalam perolehan suara dukungan mewarnai pemilihan dua tahunan tersebut.

Dengan perolehan suara beda tipis akhirnya H. Muhammad Taufik terpilih untuk menahkodai Aspesindo masa bakti  2020-2022 menggantikan Syaiful Anwar.

Proses pemilihan dilakukan voting, keduanya bersaing ketat memperoleh dukungan dari yang memiliki hak suara, dalam perhitungan suara calon ketua dari  petahana Syaiful Anwar memperoleh dukungan sebanyak 12 suara, sedangkan H. Muhammad Taufik mendapat dukungan sebanyak 16 suara.

Ketua Panitia  acara Mubes Aspesindo Amrah  kepada awak media menyampaikan rasa syukur acara Mubes Aspesindo yang Ke III ini berjalan dengan tertib dan lancar, semua peserta yang hadir  tetap mengikuti kebiasaan baru  protokol kesehatan guna memutus rantai Covid-19.

“Alhamdullillah kita telah mengantarkan Mubes Ke tiga ini berjalan dengan lancar , hasilnya sama-sama kita ketahui Ketua Aspesindo untuk masa bakti Tahun 2020 -2022 dipimpin H. Muhammad Taufik” Sebutnya.

Amrah menyampaikan organisasi ini disepakat isecara bersama untuk kepengurusan Aspesindo dengan masa bakti selama dua tahunan, hal ini selain penyegaran kepengurusan, juga  memberi kesempatan  semua anggota untuk  mencalonkan diri sebagai Ketua periode berikutnya, “Sesuai anggaran dasar dan Kesepakatan semua anggota, kepemimpinan dua tahunan kita lakukan agar semua bisa merasakan memimpin organisasi” Terangnya.

Secara terpisah Ketua terpilih H. Muhammad Taufik saat di temui awak media  mengatakan kesiapan menjalankan roda organisasi Aspesindo yang telah diamanahkan, Dikatakanya amanah ini tentu akan dijalankan untuk kemajuan  Aspesindo, adapun program kedepan yang perlu mendapat dukungan yaitu selain membentuk kepengurusan yang solid. melakukan standarisasi minimal price atau minimal harga, hal ini perlu dilakukan supaya semua bia bersaing secara sehat.

“minim price ini  keluhan dari sebahagian anggota, sehingga kita akan menciptakan kondisi persaingan sehat di dunia usaha.” Ujarnya.

Dikatakanya jika asosiasi-asosiasi yang lain bisa membuat standarisasi  sebagai patokan penetapan harga, tentunya kita juga bisa apalagi ini yang dikeluhkan selama ini.

“Langkah pertama tentu nantinya kita buat progres rapat kerja membahas program tentunya dengan bermusyawarah,” Tutupnya.

Adapun jumlah anggota Aspesindo wilayah Kepri yang terdaptar yakni sebanyak 33 anggota dengan perincian 29 perusahaan berada di Batam,  dan 3 perusahaan berada di luar Batam  serta 1 anggota luar biasa.

*Am

maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Sosialisasi Sistem Pengelolaan Air kepada para Pelaku Industri di Batam. Sosialisasi ini memaparkan kesiapan dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan selama masa transisi Sistem Penyediaan Air (SPAM) Batam, pada Selasa, 10 November 2020, di Marketing Center BP Batam.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Direktur Restrukturisasi BP Batam, Arham S. Torik, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, dan Kepala Bagian Promosi BP Batam, Ariastuty Sirait, Manajemen PT. Moya Indonesia, perwakilan BSOA, HKI, serta KADIN Batam dan para pelaku industri di Batam. 

Direktur Restrukturisasi BP Batam, Arham S. Torik, menyampaikan, bahwa penyediaan air bersih tidak akan terlepas dari pembahasan terkait air baku. 

Dikatakannya, sejak tahun 1992-2020 pengelolaan air bersih dikelola oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB) dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

“Dengan berakhirnya kontrak kerja ATB dengan BP Batam, pengelolaan air di Kota Batam dilanjutkan oleh PT Moya Indonesia. BP Batam sebagai pengawas dan penanggung jawab pengelolaan air di Batam akan berupaya memberikan pelayanan maksimal,” kata Arham S. Torik.

Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, menjelaskan, bahwa dengan adanya UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pihak swasta tidak boleh mengelola air dari hulu sampai ke hilir. 

“Masterplan Batam akan menggunakan integrated total water management dengan PT Moya Indonesia hanya sebagai operator dalam pengoperasian air selama 6 bulan. Pihak PT Moya Indonesia juga menyampaikan, dalam layanan air minum di Indonesia mencakup tarif, kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan. Pemerintah hadir dalam cakupan keterjangkauan dan menghitung tarif dalam penyediaan air untuk masyarakat,” kata Binsar Tambunan.

Syahrial, dari PT McDermott Indonesia (PTMI), mengemukakan, setelah mendengar pemaparan langsung dari BP Batam dan PT Moya, pihaknya merasa yakin dengan kelancaran pelayanan dan ketersediaan air bersih setelah berakhirnya perjanjian kerja sama antara BP Batam dengan ATB. Ia mengharapkan, pelayanan air, baik untuk msyarakat dan industri, akan lebih baik lagi ke depan.

PT Moya Indonesia dalam kesempatan ini berharap agar pelaku industri tidak membuat penyediaan air milik sendiri, namun tetap menggunakan layanan penyediaan air oleh pemerintah. 

Dalam proses transisi ini, PT Moya Indonesia dalam tahap awal telah menyiapkan sebanyak 100 orang karyawan dan 4 kantor pelayanan, yaitu Kantor Pusat di Ruko Batam Centre Square, KPP Bengkong di Bengkong Palapa II, KPP Batu Aji di Pertokoan Batu Permata, KPP Tiban di Ruko Golden Wealth Blok A No. 6. Adapun call centre SPAM Batam dapat dihubungi melalui nomor telepon 150155.

Untuk kelancaran pembayaran air, PT Moya juga telah menjalin kerja sama dengan Perbankan, Pos Indonesia dan outlet pembayaran lainnya dengan nomor akun  pembayaran yang sama seperti yang dilakukan oleh ATB.

*(cc/Sukesih)

maritimraya.com -  Batam, Demontrasi 2 unit kapal ikan yang berlayar menggunakan mesin baru  konversi BBM ke BBG program kemitraan Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR-RI  di Pulau Air kel. pelenggut Kec, Sagulung Batam pada Selasa (10/11) 

Kapal ikan yang dikemudikan Taufik (26) ditumpangi dua pejabat yakni dari Kementerian ESDM yang diwakili Tenaga ahli  bidang litigasi dan hubungan lembaga Yurod Saleh dan sales manajer area Kepri PT. Pertamina TD. Cristanto,

Sementara  kapal ikan yang dikemudikan Tokngah (35) ditumpangi Komisi VII DPR RI Dapil Kepri Asman Abnur  yang diwakili Tenaga ahli, Armen Mustika S.kom  bersama Sekretaris Dinas Perikanan Kota Batam Rhinaldi M Pane.

Sejumlah peserta yang hadir memberi applaus tepuk tangan saat  kedua kapal ikan tersebut berlayar dan kembali merapat  ke dermaga.

Bantuan paket untuk kapal ikan nelayan sasaran per paket senilai Rp.8.800 jt, dan ini sedang diuji coba menggunakan mesin baru merek Honda, pendistribusian paket konversi BBM ke BBG merupakan Program kemitraan kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.

khusus Provinsi Kepri Nelayan sasaran mendapatkan bantuan sebanyak 826 paket bantuan konversi BBM ke BBG, meliputi 445 nelayan sasaran kota Batam dan 381 nelayan sasaran Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan total nilai bantuan sebesar Rp 7.26 M

Yurod Saleh dalam sambutanya menyampaikan program pemerintah ini dilaksanakan sejak tahun 2018 memberikan bantuan secara gratis untuk nelayan sasaran, pada tahun 2020 ini pemerintah memberi bantuan sebanyak 25 ribu unit paket konversi BBM ke BBG di 42 kabupaten/Kota, "Anggaran kegiatan bantuan Nelayan semula dialihkan untuk Covid 19, namun oleh komisi VII  DPR RI dimunculkan kembali, sehingga dilakukan resornasi Anggaran pada kementerian ESDM" Ujarnya.

Begitu perhatian DPR RI terhadap program yang sungguh sangat memberi makna bagi kemudahan akses energi, dimana nelayan diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan, namun kegiatan BBM ke BBG untuk nelayan sasaran ini berdampak pula pada perekonomian nelayan, yaitu dapat mengurangi biaya melaut sampai Rp50 ribu/hari.

"Ini bantuan gratis untuk nelayan sasaran, tahun depan pemerintah akan membagikan 28 ribu unit paket di 20 Provinsi, harapan kami nelayan dapat merawat dengan baik dan jangan diperjualbelikan" pungkasnya.

Untuk menjaga agar barang bantuan ini terjaga dengan baik perlu mendapat perawatan baik bodi kapal maupun mesin kapal,

"Saya sudah bicara sama Dinas Perikanan  karna  alat ini baru penggunaan, agar si penerima dapat dibimbing" ujarnya.

komisi VII DPR RI  Dapil Kepri Asman Abnur yang diwakili Tenaga ahli Armen Mustika menyampaikan pokok pikiran Asman Abnur  DPR RI dapil Kepri, memperjuangkan program pemerintah untuk  bantuan masyarakat nelayan  Kepri terkait pendistribusian Konversi BBM ke BBG tahun 2020 tetap berjalan.

Dikatakanya  pihaknya saling bersinergi dengan Dinas Perikanan yang memiliki data - data nelayan yang memenuhi persyaratan sehinggab bantuan diharapkan sampai kesasaran , 

" Tapi kami tetap mengawasi  supaya sampai sasaran, kami tidak akan main- main, beliau (Asman Abnur) ini berjuang tidak sia-sia kepada masyarakat Kepri" Ucapnya.

Selanjutnya untuk pengisian ulang Elpiji khusus masyarakat nelayan, diharapkan dapat diberi bantuan kemudahan pengurusan  legalitas pangkalan khusus Nelayan, " tadi saya sudah bicara dengan sales branc Manejer wilayah Batam, pak Wiliam Handoko kami tetap koordinasi dan akan membantu agar kuota Elpiji ini tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga" Sebutnya

Taufik saat di wawancarai awak media menyampaikan rasa senang mendapat bantuan, apalagi mesin baru BBG ini bunyinya halus, dan hemat biaya operasional,

"Saya terima kasih kepada pemerintah yang telah peduli kepada nelayan pesisir" katanya.

Secara terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Batam Amrah Fahnani menyampaikan ucapkan syukur kepada pemerintah yang telah memikirkan nelayan kota Batam disaat kondisi serba sulit di masa pandemi Covid 19.

"Tentunya kami mengucapkan terimakasih  dari perjuangan pak Asman Abnur  komisi VII DPR RI  dari Daerah pemilihan Kepri" ucapnya.

Sebagai inpormasi pembagian bantuan konversi BBM ke BBG ke nelayan Sasaran kota Batam akan berlangsung  hingga 18 Nopember 2020, dan untuk nelayan sasaran Kabupaten Tanjung Balai Karimun akan di bagikan mulai tanggal 20 sampai tanggal 27 November 2020

* Am

maritimraya.com - Batam, Terkait masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia, termasuk di Jakarta dan Batam, menjadi perhatian Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta  menyelenggarakan webinar bimbingan dan pencerahan dengan tema "Hidup Sehat Selama Pandemi" yang diselenggarakan secara virtual melalui zoom meeting untuk pegawai BP Batam dan keluarga, yang dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2020 lalu.

Tujuan webinar ini untuk memberikan literasi dan edukasi lingkungan perkantoran, industri dan masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19 guna mencegah terjadinya klaster baru selama masa pandemi.

Adapun narasumber dalam webinar ini ialah Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Ketua Bidang Perencanaan Gugus Tugas Covid-19, Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19, Bernadus Wisnu Widjaja.

Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengapresiasi BP Batam menggelar webinar ini. Hal ini membantu Pemerintah untuk terus menyosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BP Batam yang telah mengadakan acara webinar ini dengan tujuan  membantu Pemerintah dalam menerapkan Protokol Kesehatan, baik di lingkungan Kantor BP Batam dan keluarga, serta menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya, baik di Jakarta maupun di Batam, yang masih zona merah Covid-19,” kata Doni Monardo.

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam sambutannya mengatakan, “Pada masa pandemi, dalam rangka mendukung Pemerintah, BP Batam tetap memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan protokol kesehatan dan secara online. Meskipun sebagian pegawai melaksanakan Work From Home (WFH), namun operasional berjalan lancar,” kata Purwiyanto.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Ir. Bernadus Wisnu Widjaja, M.Sc menyampaikan dalam pengarahan tersebut, “kunci utama penanggulangan/pencegahan Covid-19 adalah perilaku kita sendiri, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak”, kata Bernadus Wisnu.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh pegawai, setelah beraktifitas di luar rumah, harus membersihkan diri/mandi terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga.

( Hms)

maritimraya.com - Jakarta, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., menerima Courtesy Call President Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Member of International Maritime Pilots’ Asociation (IMPA) Pasoroan Herman Harianja, bertempat di Gedung Utama, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa kemarin (3/11/2020).

Dalam menerima kunjungan tersebut Kasal didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Kasal Laksda TNI Angkasa Dipua, S.E., M.M, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal Laksma TNI Irvansyah, S.H., Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) Laksma TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si, dan Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D.

Sementara itu,  President INAMPA  didampingi para pengurus INAMPA yakni; Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) VI INAMPA Capt. Harpin, VP Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Instansi Capt. Syamsul Bahri Kautjil, Ketua DPW I INAMPA Capt. Ahmad Jauhari, Ketua DPW I INAMPA Capt. Al Barar, Ketua DPW II INAMPA Capt. Umar Hadi, VP Bidang Usaha dan Komersil INAMPA Capt. Bambang Muhardono, VP Bidang Hukum, Kode Etik dan Pembelaan Anggota INAMPA Capt. Effendy Abdullah, Bendahara INAMPA Capt. Suwarto, Wakil Sekretaris Jenderal INAMPA Capt. Sonny M. Ihcsan, Wakil Ketua DWP VI INAMPA Rini dan Sekretaris INAMPA Nova Riani.

(Sumber :ISL News )

maritimraya.com Jakarta -Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) Laksmana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menerima kujungan Courtesy Call (Kujungan Kehormatan) Pengurus Pusat dan Perwakilan Wilayah Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) pada Rabu (04/11)  di Markas Besar BAKAMLA Jakarta.

President INAMPA Pasoroan Herman Harianja didampingi oleh Pengurus Pusat dan Wilayah berjumlah 8 (Delapan) orang antara lain ; 

1.Capt. Syamsul Bahri Kautjil M.M. selaku Vice President INAMPA Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Institusi,

2. Capt. Harpin selaku Ketua DPW – Khusus INAMPA Kepri dan ASEAN,

3. Capt. Bambang Muhardono selaku Vice President INAMPA Bidang Hubungan Kerjasama Bisnis dan Usaha,

4. Capt. Effendy Abdullah, S.H., M.H.,M.Mar selaku Vice President INAMPA Bidang Hukum, Kode Etik dan Pembelaan Anggota,

5. Capt. Suwarto selaku Bendahara INAMPA,

6. Capt. Sonny M. Ihcsan selaku Wakil Sekretaris Jenderal INAMPA,

7. Ibu Endang Setiya Rini S.E. selaku Bendahara DPW – Khusus INAMPA Kepri dan ASEAN,

8. Nova Riani selaku Sekretaris Eksekutif INAMPA.

Dalam pertemuan tersebut INAMPA menyampaikan beberapa point penting untuk menunjukkan bisnis maritim dan keamanan maritim di Indonesia antara lain menyangkut :

Keselamatan Maritim, Keamanan Maritim, pelindung lingkungan Maritim, serta isu Maritim terkini

“Termasuk perlunya penindakan tegas dan terukur terhadap Pandu-pandu asing yang penugasannya ilegal terutama di Perairan Kepri dan sekitarnya agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” Ungkap Herman Harianja.

Disampaikan juga, kata Herman Harianja berkenaan dengan kesiapan organisasinya untuk mendukung tugas-tugas BAKAMLA sesuai Visi dan Misinya, selain melakukan tukar-menukar informasi dan desiminasi literasi kemaritiman khusunya yang menyangkut masalah Pemanduan dan Penundaan Kapal dan isu strategis lainnya.

“Kami juga menyampaikan keluhan kapal-kapal yang sedang di pandu oleh Perwira Pandu Anggota INAMPA yang sering dihentikan oleh petugas / aparat dan menyebabkan DEMURRAGE seperti yang terjadi di Perairan Kepri dan Perairan Daratan,” tambah Herman Harianja.

Kepala BAKAMLA RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada INAMPA untuk memajukan dunia maritim di Indonesia.

Laksmana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan bahwa BAKAMLA telah membuat “INDONESIAN MARITIME INFORMATION CENTRE (IMIC)” sebagai pusat informasi yang terintegrasi tentang kemaritiman indonesia yang selama ini masing-masing instansi/institusi memiliki sistem ini namun belum terintegrasi.

Kepala BAKAMLA juga menyampaikan tugas pokok dan struktur organisasinya sebagai Single Agency dan Multifungsi mengenai keamanan laut di Indonesia.

 Pada akhir pertemuan dilakukan tukar cinderamata antara Kepala BAKAMLA dengan President INAMPA, Pasoroan Herman Harianja.

(Humas INAMPA)

maritimraya.com - Batam, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam, menggelar Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Workshop Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), pada Kamis (5/11/2020), di Meeting Room Asialink Hotel, Lubuk Baja, Batam.

Workshop dibuka oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana, dengan menghadirkan narasumber Kepala Sub Direktorat Wilayah Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau BKPM, Ady Soegiharto, dan Kepala Seksi Sektor Sekunder Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat BKPM, Yuyun Kusmiarsih.

Kegiatan ini juga diikuti oleh para perwakilan perusahaan yang tergabung dalam kawasan industri di Batam, para perusahaan yang tergabung dalam Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana, dalam sambutannya mengatakan, investasi dan penanaman modal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BP Batam dan menjadi perhatian khusus pimpinan BP Batam.

“Kami selalu melaporkan kepada pimpinan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, terkait realisasi investasi di Batam, karena hal tersebut turut menjadi perhatian Presiden RI,” ujar Harlas.

Salah satu instrumen untuk melihat realisasi tersebut, dikatakan Harlas, adalah melalui hasil LKPM. Untuk itu Ia berharap semua perusahaan yang hadir dapat mengikuti workshop laporan realisasi secara online tersebut dengan saksama.

Kepala Sub Direktorat Wilayah Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau BKPM, Ady Soegiharto, dalam kesempatan tersebut, memaparkan tiga prioritas BKPM dalam mendukung target pemerintah 2019-2024, antara lain percepatan realisasi investasi, integrasi Online Single Submission (OSS) secara menyeluruh, dan penyelesaian permasalahan investasi.

“Untuk target realisasi investasi 2020 sendiri mengalami perubahan, dari target realisasi investasi semula 886,1 T menjadi 817,2 T. Target ini sudah sesuai dengan Surat Kepala BKPM perihal Usulan Revisi Target Penenaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19,” ujar Ady Soegiharto.

OSS juga telah mengalami pembaruan versi, dari OSS Versi 1.0 menjadi Versi 1.1, yang menampilkan beberapa fitur tambahan dalam sistemnya. Beberapa di antaranya, format isian legalitas sesuai jenis Badan Hukum & Badan Usaha, fitur LKPM, fitur untuk mengakomodir Kantor Cabang, dan fitur Izin Usaha untuk merger.

Kepala Seksi Sektor Sekunder Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat BKPM, Yuyun Kusmiarsih, menjelaskan prinsip dasar penyampaian LKPM dan proyek inline.

“LKPM disampaikan secara daring melalui laman OSS atau laman LKPM online dengan hak akses yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha yang sudah melakukan pendaftaran pada laman OSS,” kata Yuyun.

Dalam workshop ini, para peserta juga diajak untuk mempraktikkan langsung proses pengisian proyek inline pada laman OSS. 

Turut hadir dalam pembukaan workshop, antara lain Wakil Koordinator Wilayah Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Kepala Sub Direktorat Pelayaban Penanaman Modal, Wildan Arief, dan Kepala Unit Layanan Terpadu BP Batam, Evi Elfiana Bangun. 

(Rillis)

maritimraya.com - Batam, jika tidak ada aral melintang Asosiasi Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (Aspesindo) wilayah Kepri akan menggelar musyawarah bersama (Mubes) pada pertengahan bulan November ini di Hotel bilangan Jodoh Batam.

Kegiatan Mubes dua tahunan ini guna memilih kembali ketua Aspesindo periode 2020 - 2022 .

Ketua panitia Mubes Aspesindo wilayah Kepri Amrah Fahnani SH, MBA, M Kn saat dihubungi maritimraya.com  pada Rabu (4/11) membenarkan  Mubes Aspesindo wilayah Kepri akan di gelar  di Batam." Nantinya  acara Mubes  selain memilih ketua Aspesindo periode 2020-2022, juga membahas perubahan AD/ART Aspesindo." Ujarnya.

Presiden Direktur PT. Batam Marine Indobahari ini mengatakan sebanyak 33 perusahaan yang tergabung di Aspesindo akan hadir menyukseskan dan menggunakan hak suaranya

"Undangan sudah kami sebarkan kepada seluruh anggota Aspesindo wilayah Kepri dan rencana  acara Mubes dilaksanakan pada hari Sabtu(14/11)," Ujarnya.

Diterangkanya ada 2 orang  yang lolos sebagai calon ketua  yakni petahana Syaiful Anwar ST yang juga Direktur PT. Panca Dinamic Perkasa dan Muhammad Taufik, SE MM, yang juga Direktur  PT. Citra Marine Service Internasional.

" Mubes Aspesindo Wilayah Kepri  telah berlangsung ke tiga kalinya,  seperti biasa setelah terpilih ketua baru, selanjutnya akan mengadakan  acara pelantikan, " Tutupnya.

Aspesindo merupakan kumpulan Perusahaan penyedia alat keselamatan baik di kapal/ pelayaran maupun industri lainnya dengan memiliki tenaga ahli dan tim profesional

*AM

maritimraya.com - Batam, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Pengusahaan (BP) Batam, menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, pada Selasa (3/11/2020) pagi, bertempat di Meeting Room Harmoni One Hotel, Batam Center.

Pertemuan ini dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Jazuli, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum, dan dibuka langsung oleh Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto.

Kegiatan ini melibatkan para praktisi kehumasan di masing-masing unit kerja di BP Batam sebanyak 30 orang sebagai peserta acara. 

Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam sambutannya mengatakan, seiring dengan diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam tentang Perubahan SOTK di lingkungan BP Batam, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kepengurusan PPID di lingkungan BP Batam.

Bentuk penyesuaian tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 186 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Dengan diterbitkannya SK tersebut, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarunit kerja di lingkungan BP Batam,” ujar Purwiyanto.

Menurutnya, Jika sebuah badan publik mampu menerapkan apa yang ditetapkan peraturan dengan baik, maka arus informasi dapat berjalan dengan lancar antara masyarakat dengan BP Batam

Dalam rangka Pembinaan PPID BP Batam Tahun 2020 ini, beberapa tema yang akan diangkat, antara lain, Pembinaan Kelembagaan PPID BP Batam, Peningkatan Kualitas PPID BP Batam setelah Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, dan Pengujian Konsekuensi, Mediasi, dan Ajudikasi.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Cecep Suryadi dalam paparannya mengatakan, kualitas PPID BP Batam secara struktural sudah cukup kuat. Sehingga menurutnya, yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi dalam meningkatkan performa pelayanan publik.

“Di era pandemi ini kita mengalami fluktuasi. Dari yang awalnya bertatap secara fisik, kini harus melalui perangkat digital. Sehingga penting untuk melakukan optimalisasi potensi digital yang ada,” kata Cecep.

Menurutnya, beberapa tantangan era digital bagi Badan Publik antara lain, eksistensi Badan Publik sendiri dalam kehidupan masyarakat, pemerataan akses informasi melalui media sosial, meningkatkan kunjungan di website, melakukan pengawasan timbal balik masyarakat terhadap instansi, menangkap peluang kerjasama, dan mendeteksi ancaman sekaligus mengataksi krisis komunikasi.

“Nah, di balik tantangan tersebut, muncul juga kendala-kendala, seperti pola pikir sebagian pimpinan Badan Publik yang masih menganggap Keterbukaan Informasi bukan hal yang penting, kemudian komitmen sebagian Pimpinan Badan Publik yang masih rendah, kurangnya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal, dan lainnya,” ujar Cecep.

Ia berharap, FGD ini mampu mengoptimalkan peran praktisi kehumasan di seluruh unit kerja BP Batam, sehingga kualitas pelayanan publik mampu meningkat secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Jazuli, menyampaikan beberapa hal terkait penanganan sengketa, kiat–kiat pengujian konsekuensi, mediasi dan ajudikasi.

Sedangkan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum berkesempatan untuk menyampaikan hal-hal seputar valuasi dan peningkatan keterbukaan informasi publik. 

( Rillis )