MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam melaksanakan pembersihan eceng gondok di daerah tangkapan air waduk Duriangkang. Kamis (28/11/2019) pagi. Kegiatan ini melibatkan 500 personel yang dikemas dalam kegiatan gotong royong bersama lintas satuan kerja. Terdiri dari Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Ditpam BP Batam, Pol PP, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup kota Batam, dan TNI-Polri.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang juga menjabat walikota Batam, mengatakan kegiatan pembersihan tersebut merupakan peran pemerintah dalam menjaga ketersedian air di kota Batam. Belia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat untuk bersama melestarikan lingkungan terutama waduk di Batam.

“Kegiatan ini adalah bentuk kerja sosial yang akan menyelamatkan seluruh kota batam yaitu menyelamatkan air agar tidak berkurang dan bisa dinikmati, digunakan untuk keperluan masyarakat,” kata Rudi saat memberikan arahan apel pelaksanaan pembersihan eceng gondok di Alun - Alun Engku Putri, Batam Centre.

Pesatnya pertumbuhan eceng gondok di waduk Duriangkang saat ini dengan luasan 180 hektare di permukaan waduk seluas 2.300 hektare tersebut. Hal ini menurutnya jelas dapat mengkhawatirkan ketersediaan debit air di Kota Batam. Di sisi lain Rudi tidak menampik keterbatasan anggaran untuk merevitalisasi waduk. Untuk itu pihaknya menginisiasi kegiatan pembersihan waduk dengan melibatkan SDM yang dimiliki.

“Saya ingin mengetok hati Bapak Ibu semua. Bahwa menjaga ketersedian tanggungjawab kita semua. Saya berharap kita bekerja bersama mendukung pembangunan untuk masa depan Batam yang kita cintai,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kantor Air dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan menyatakan akan terus berupaya menjaga ketersediaan air waduk. Dalam hal ini baik melibatkan masyarakat maupun dukungan penyediaan alat yaitu harvester eceng gondok atau alat pengumpul. Menurutnya dengan hadirnya alat tersebut dapat secara efisien dan efektif memulihkan waduk yang tercemar eceng gondok. Mengingat waduk Duriangkang menjadi sumber air baku di Batam terbesar dimana 70 persen air baku digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di kota Batam.

“Pagi ini kita lakukan secara manual dan akan disusul masuk dua alat berat yakni Amphibius Excavator dan truck, dilaksanakan selama dua minggu kedepan dan minggu depan akan datang alat apung pemecah eceng gondok yaitu harvester eceng gondok artinya secara berkesinambungan ini mulai kita lakukan,” jelas Binsar.

Ia meyakini dalam enam bulan kedepan akan terlihat hasil yang signifikan atas pembersihan tersebut. “Area 180 Ha cukup luas dengan Harvester hanya mampu membersihkan empat ribu meter persegi per hari. Artinya hari alat itu akan bekerja selama enam bulan kedepan mulai tahun depan sehingga akan nampak nyata perubahan kedepannya,” ujarnya.

Hadir dalam kegitan gotong royong pembersihan eceng gondok Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin, Direktur Pemanfaatan Aset, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Direktur Pengamanan BP Batam dan Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Batam. ** rillis Humas BP Batam.

Maritimraya.com – Batam, Aksi penanggulangan pencemaran limbah slog oil oleh tim  dari petugas Pos Syahbandar Pulau Sambu bersama petugas Pertamina Pulau Sambu   di perairan  belakang padang yang terjadi minggu ( 17/11 ) terpotret  di beberapa titik lokasi pencemaran limbah cair dengan menggunakan berbagai macam peralatan

Kepalah Wilayah Kerja Syahbandar Pulau Sambu Aidil Rohman
mengatakan pada maritimraya.com pihaknya secara resmi melayangkan surat kepada
pertamina Pulau sambu untuk mengerahkan Tim dan peralatan penanggulangan
pencemaran limbah di perairan belakang padang .” Ada dua unit kapal yakni
Marine Surveyor dari Syahbandar Pulau Sambu dan speedboat Pertamina Pulau Sambu
“ Ujar Aidil.

Dikatakanya operasi penyelamatan lingkungan dilakukan Selama
dua hari (Minggu, Senin )  guna menanggulangi
pencemaran limbah di perairan Belakang padang  menggunakan peralatan penyemprotan Dispersan
dan mencedok oli kental masuk ke karung _karung goni.

“Sample Limbah telah dibawah ke laborotorium “Ujar Aidil.

Ditegaskan  Aidil
bahwa limbah tersebut bukan tumpahan minyak dari kapal yang sedang bongkar muat
di pertamina Sambu karna Saat terjadi pencemaran tidak ada kapal yang sandar di
pertamina Sambu, Hal ini menepis berbagai dugaan yang berspekulasi pencemaran
limbah cair terjadi akibat :kapal bocor, tumpahan minyak dan sengaja di buang
ke laut.

“ Tidak ada kapal sandar dan bongkar muat di Pertamina Pulau
Sambu, dan ini limbah kotor kemungkinan di buang kapal yang lewat malam hari “
Ujarnya.

Pencemaran limbah cair di perairan belakang padang yang dikenal sebutan pulau penawar rindu hampir setiap tahun terjadi dan berdampak bagi kerusakan lingkungan dan terancam kehidupan biota laut, serta mengancam  pencaharian nelayan tradisional.

Aleng ketua rumpun nelayan Belakang Padang pada maritimraya.com saat di hubungi mengatakan badan  kapal jenis pancung miliknya kotor dilumuri minyak hitam akibat tumpahan minyak , selain itu kolong – kolong rumah masih banyak limbah cair tebal tergenang di kolong –kolong pasar da rumah –rumah di belakang padang. “Kita susah mau klaim (Ganti Untung ), dan berharap pencemaran limbah  ini tidak terjadi lagi”Tutupnya. ** A.Mursalim

Maritimraya.com-Batam, Sejumlah operator keagenan kapal Fery pelabuhan Domestik Sekupang Batam mengeluhkan  tingginya kenaikan pungutan sewa –menyewa berbagai fasilitas pelabuhan serta sempitnya ruang - ruang loket,  untuk itu mengharapkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelolah pelabuhan   untuk perbaikan ruang loket yang memadai serta membuat kebijakan terkait pungutan pelabuhanan.

Hal ini maritimraya.com ketahui saat konpirmasi kepada Dewan
Pembina assosiasi pelayaran Rakyat Kota Batam Asmadi pekan lalu di pelabuhan domestic
sekupang Batam.

Dikatakanya sejak terminal pelabuhan di pugar dengan
membangun gedung baru berlantai dua,kenaikan tariff sewa menyewa loket dan pungutan
jasa lainya naik hingga  mencapai 500%,
selain itu penyediaan loket dan kantor agen ruanganya sempit sehingga pihaknya  beberapa kali menemui deputi bidang sarana
prasarana pelabuhan BP Batam untuk mengakomodir keluhan agen kapal namun belum direspon.

“Kami ingin terciptanya harmonisasi antara agen dengan
pengelolah, jadi keluh kesah ini harus kami inpormasikan kepada pengelolah
pelabuhan” Ujarnya.

Asmadi mengatakan   terutama di ruang loket ukuran 2.5 M X 3 M
dengan tenaga kerja berjumlah 5 hingga 6 orang  hal ini tentu tidak nyaman.

“ ada 10 loket yang dibangun untuk agen –agen kapal, di
dalam ruang tersebut kami gunakan membuat laporan kedatangan dan keberangkatan
kapal, pernyataan nahkoda, membuat draft penumpang, Kru list dan tiket
penumpang tentu ini  perlu tempat yang
memadai “ Sebutnya.

Adapun  Sewa– menyewa dan
pungutan jasa pelabuhanan lainya agen kapal dikenakan sebagai berikut  loket Rp.1.9 Jt/bln, Listrik Rp. 1.7 Jt/bln,
Pas Orang Rp.350 Rb/bln dan parkir mobil Rp.135 Rb/bln.

“Listrik sebelumnya di pungut Rp. 300 rb/bln untuk loket
yang tidak punya Ac dan Rp.500 rb untuk loket yang punya AC, sekarang di patok
Rp.1.75 Jt katanya untuk membantu pendingin ruangan penumpang ,begitu juga pas
orang kalau pegawai punya 6 orang kali Rp. 350 rb/bln” Tuturnya.

Dia mengharap pihak pengelolah pelabuhan domestic sekupang
Batam mengevaluasi kembali fasilitas dan pungutan pelabuhan yang dinilai tidak
wajar.

Guna perimbangan berita maritimraya.com menghubungi kepala Badan Pengelolah Pelabuhan Batam Nasrul Amri latief namun hp tidak diangkat dan mengirim WA hingga kini belum di balas.

Pelabuhan domestic Sekupang Batam beroperasi mulai jam 07
pagi hingga jam 18.00 adapun rute yang dilayari : Tanjung Balai Karimun, Dumai,
Tanjung Batu, Moro, Tembilahan, Kuala Tungkal (Jambi). **A Mursalim.

maritimraya.com - Batam, Guna mengoptimalkan daya tampung air di Daerah Tangkapan Air ( DTA ) Duriangkang Batam sebagai upaya mengantisipasi terhadap perubahan iklim PT. TDK Electronics Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengusahaan Batam melalui Kantor Pengelolaan Air dan Limbah dan Direktorat Pengamanan melakukan penanaman pohon sebanyak 1.000 batang pohon jenis Saga, Andira dan Beringin di DTA Duriangkang pada Sabtu , 16 November 2019 lalu.

Penanaman pohon yang melibatkan 180 peserta terdiri dari pelajar SMA dan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kondisi DTA (catchment area) serta meningkatkan ketahanan untuk penyediaan air dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan, mengatakan penghijauan ini merupakan bagian dari program pembangunan air untuk menanggulangi lahan-lahan kritis.

Kantor Pengelolaan Air dan Limbah bekerjasama dengan perusahaan multinasional PT. TDK Electronics Indonesia, secara rutin melakukan CSR. Sedikitnya sudah 3 kali bekerjasama untuk penghijauan hutan dan daerah tangkapan air yang kritis.

“BP Batam, dalam hal ini, mengakomodir keterlibatan pihak swasta, baik itu yang berhubungan langsung dengan pengelolaan air/ketersedian air seperti ATB, perusahaan yang konsen dengan kondisi sumber air maupun daerah tangkapan air,” kata Binsar.

Pola-pola penghijauan ini dapat mengedukasi masyarakat, dan melibatkan perusahaan yang menyalurkan CSR-nya terhadap ketersediaan air.

Binsar mengatakan pemanfaatan semua sumber potensi air sebagai bentuk optimalisasi ketersediaan air yang terus perlu digagas dan diimplementasikan secara terencana untuk pemenuhan sumber air baku ke depan, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun kawasan industri.

Pemanfaatan upaya optimalisasi bauran air perlu disiapkan untuk mempertahankan ketahanan penyediaan air di Batam, baik yang berasal dari air hujan (storm water), air laut (SWRO), maupun air hasil daur ulang air limbah melalui WWTP (waste water treatment plant).

Kondisi ini sudah sangat mendesak dan menjadi suatu program utama ketahanan air di masa sekarang ini. Upaya ini perlu dilakukan secara serius dan terencana melalui kegiatan Batam Integrated Total Water Management dengan memanfaatkan potensi optimalisasi seluruh sumber air, baik air bersih amupun air kotor.

Binsar juga menyampaikan rencana ke depan. “BP Batam terus berupaya dalam penghijauan, pengadaan harvester, program gotong royong membersihkan eceng gondok di DAM.

Selain melakukan penghijauan bersama PT TDK pada Sabtu (16/11), lalu dilanjutkan kembali pada Minggu (17/11) pagi, bersama PT. Suntech Plastic Industries Batam dengan menanam 200 pohon jenis Andira dan Pule di DTA Duriangkang Muka Kuning. ** Rillis MC.

maritim raya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Promosi dan Humas dan Kantor Perwakilan BP Batam melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia pada Kamis (14/11) di Jakarta.

Agenda pembahasan dalam pertemuan ini antara lain adalah BP Batam memaparkan perkembangan investasi di Batam, khususnya perkembangan ekonomi digital pada Kawasan Ekonomi Khusus, seperti bidang Maintenance Repair Overhaul (MRO) pada Bandara Internasional Hang Nadim, bidang kesehatan pada RS BP Batam, serta pengembangan logistik pada Pelabuhan Batu Ampar.

Direktur Promosi dan Humas, Dendi Gustinandar, mengungkapkan bidang kemaritiman di negara Belanda terbilang sangat maju.

"Besar harapan kami, peluang bagi Batam untuk bekerja sama, khususnya dengan Pelabuhan Rotterdam, dapat terbuka,” ujar Direktur promosi dan Humas BP Batam, usai bertemu dengan Wakil Kepala Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Belanda Joost Nuijten dan Penasehat Kebijakan Lukas Rahmidin.

Dalam pertemuan itu Dendi Gustinandar yang didampingi oleh Kabag Hubungan Antarlembaga Inda Eka P dan Kasubdit Promosi Ariastuty S, juga menjelaskan peningkatan fasilitas dan peluang bisnis di Batam sangat memungkinkan, mengingat letak Batam yang strategis di Selat Malaka.

Wakil Kepala Bidang Ekonomi, Joost Nuijten dan Penasehat Kebijakan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Lukas Rahmidin mengapresiasi upaya BP Batam dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai Kedutaan dan mengaku tertarik pada potensi kemaritiman Batam setelah mendengar pemaparan dari BP Batam.

Selain di bidang maritim, Belanda juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan Ekonomi Digital yang begitu maju di Batam.

"Indikasi suksesnya Batam menjadi daerah ekonomi digital dapat terlihat dengan lebih dari 70 tenant start up yang ada di sana," kata Dendi mengutip keterangan Joost Nuijten.

Industri bidang MRO juga diakui Wakil Kepala Bidang Ekonomo sangat berpeluang besar untuk dapat dikembangkan.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Joost menawarkan diri untuk memfasilitasi pertemuan BP Batam dengan Pengusaha Belanda.

“Beliau yakin, banyak pengusaha Belanda di bidang maritim, aviasi dan manufaktur yang ingin berinvestasi di Batam. Mereka pastikan akan mengikutsertakan BP Batam untuk bertemu dengan pengusaha Belanda dalam kegiatan business gathering," ungkap Dendi mengutip ucapan Joost dalam pertemuan tersebut. **(Rilis humas BP Batam)

maritimraya.com - Batam, Direktorat Lalu Lintas Barang kantor Badan Pengusahaan ( BP ) Batam kembali menggelar pertemuan dengan pelaku usaha khususnya di sektor perdagangan.

Acara bertajuk Evaluasi Kuota Induk Lalu Lintas Barang, pada hari Kamis, 7 November 2019, bertempat di Ruang Balairungsari BP Batam, dan diikuti oleh 110 pelaku usaha, serta instansi terkait.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Penetapan Kebutuhan Kuota Tambahan di KPBPB Batam yang di gelar pada Selasa (5/11) lalu.

Kasubdit Perdagangan BP Batam Barlian Untoro, mengatakan bahwa usai sosialiasi yang dilakukan Selasa lalu, maka saat ini telah dilakukan proses kompilasi terhadap kuota tambahan yang telah diajukan oleh para pengusaha.

Pertemuan kembali hari ini merupakan proses tranparansi untuk dilakukan evaluasi bersama dengan para pelaku usaha. Evaluasi didasarkan sesuai dengan Kebutuhan, Urgensi, Neraca Keseimbangan dan Dampak Bagi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Batam.

“Selasa lalu kita mengenalkan mekanisme kuota tambahan. Usai sosialisasi, kemudian dikompilasi, setelah kita kompilasi kita pastikan ke mereka kita sudah transparan, setelah kita kasih lihat ini kebutuhannya, kemudian kita ajukan dan minta persetujuan pimpinan,” ujar Barlian menjelaskan terkait proses penetapan kuota tambahan.

Untuk Batam telah ditetapkan Kuota Induk Barang Konsumsi sebanyak 2826 HS Code yang merupakan proyeksi kebutuhan selama satu tahun dan saat ini teridentifikasi adanya kekurangan Kuota Induk untuk beberapa HS Code, yaitu 19 Hs code yang habis kuotanya, 280 Hs code yang tidak mencukupi, dan 23 Hs code baru (jenis barang baru) yang merupakan kebutuhan umum dan industri di Batam.

Berdasar hasil identifikasi ini, maka BP Batam membuka penetapan kuota tambahan secara terbuka dan transparan dengan mengundang langsung para pelaku usaha.

Kuota Induk Barang Konsumsi yang dilakukan secara online (tersistem dan otomatis) di dalam Perka BP Batam terbaru merupakan bentuk evaluasi dan kontrol terhadap kegiatan lalu lintas barang konsumsi di Batam, khususnya kegiatan impor. Pembatasan kuotanya dilakukan agar kuota konsumsi dapat tepat dinikmati masyarakat Batam.

“Kami harus mencoba menjalankan mekanisme yang ada sebagai bentuk evaluasi sesuai koridor aturan dan hukum yang berlaku. Siapa yang responsif, cepat dan tranparan tentu sistem akan melihat. Evaluasi juga akan dilakukan. Nah, hasil bisa saja, jumlah yang disetujui belum tentu sama dengan yang diajukan, ini mempertimbangkan kebutuhan urgensi, neraca keseimbangan dan dampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam," imbuh Barlian.

Saat ditanya kapan hasil penetapan penambahan kuota ini akan diumumkan, Barlian mengatakan proses ini diprediksi paling lama akan selesai selama maksimal 1 minggu, dan bila tidak ada kendala bisa dalam satu hingga dua hari.

Barlian berharap para pelaku usaha dapat sabar dan tertib mengikuti peraturan yang ada dan melaksanakan kegiatan lalu lintas barang di Kawasan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam dengan transparan untuk kepentingan Batam.

“Mari kita sama-sama transparan, kita jaga bersama fasilitas (pembebasan pajak dan fasilitas fiskal lainnya) ini, agar keberlangsungan layanan ini tetap berjalan. Pemerintah Pusat melihat, dan bukan tidak mungkin bila fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka perubahan atas fasilitas itu bisa saja terjadi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam Rahyudin, mengungkapkan data neraca perdagangan Batam periode bulan September 2019 defisit US$26,91juta. Hasil ini didapat dari nilai Impor yang naik di angka US$780,77 juta melebihi nilai ekspor Batam sejumlah US$753,86 juta. * MC red

Maritimraya.com -  Tanjung Balai Karimun, Brigadir Jenderal joko Rudi, SH, S.Ik, M.Si Direktur Pengkajian Sosbud dan Demograpi DebidJianstrat Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas ) RI,  sebagai sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat  Tanjung Balai Karimun (TBK) disamping  pernah menjabat Kapolres TBK merupakan pemimpin yang ramah dan komunikatif dan berpengalaman tentang kepulauan Karimun dan juga Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, sehingga diharapkan dapat kembali bertugas di Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ).

 Hal tersebut
dikatakan Bupati Kabupaten tanjung Balai Karimun, DR. Aunur Rafiq S.Sos, M.Si
saat di wawancarai sejumlah media usai acara sosialisasi kepemimpinan Nasional
yang berwawasan kebangsaan pada selasa (5/11), yang digelar Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas ) Pemerintah
Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Gedung Nasional .

“Beliau pernah bertugas sebagai Kapolres Tanjung Balai
Karimun, sehingga dirinya sangat pengalaman tentang kepri dan Karimun, apalagi
saat ini beliau di Lemhanas, saya yakin beliau akan menjadi pemimpin masa
depan, datang ke daerah ini lagi beliau  bintang 1, dan mungkin bisa cepat ke bintang
2, kalau beliau ditugaskan di Kepri kan bagus, karena beliau sangat komunikatif
dengan berbagai kalanga sangat potensial untuk pemimpin yang akan datang,”
Ujarnya.

Secara terpisah Brigjen Joko Rudi menanggapi terkait apresiasi yang disampaikan Bupati, dengan senyum khasnya mengatakan  dirinya adalah seorang anggota bhayangkara yang setia kepada institusi dan pimpinan sehingga dalam hal bertugas siap ditempatkan dimanapun

“Kalau tugas kedepan Allahualam yang jelas kami sebagai  bhayangkara sejati anggota kepolisian
Republik Indonesia siap ditempatkan  di
manapun, tentu saya bersyukur Alhamdullillah mendapat respon yang baik dari
Bupati” Ujarnya.

Sedangkan terkait kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten tanjung Balai Karimun  yang pertama menghadirkan petinggi Lemhanas,  Ia menilai sangat bagus, dan mencerminkan bahwa Kepala Daerah berantusias mendorong warganya serta aparatnya untuk bisa meningkatkan kadar cinta nilai – nilai kebangsaan di wilayahnya, apalagi letaknya diperbatasan pulau terluar. *Tim

Maritimraya.com
– Batam, Menelisik  kapal KN.P 325 yang
tenggelam di samping ponton keberangkatan pelabuhan Domestik Sekupang Batam
pada sabtu (5/10) menjadi polemik di masyarakat khususnya pemerhati
kemaritiman, kapal dengan posisi terduduk di tepi kolam Bandar ini di duga
akibat tidak dilakukan perawatan sehingga bocor di lambung sebelah kiri karena dibiarkan
selama  bertahun _tahun.

Kepala
Wilayah Kerja (Kawilker) Pelabuhan Domestik Sekupang, Suherman Saat di hubungi
maritimraya.com pekan lalu terkait KN.P 325 mengelak memberi keterangan, “Sebaiknya
abang ke Manager Tehnik Badan Pengelolah Pelabuhan, dia yang menangani KN.P 325”
Ujar Suherman.

Secara
terpisah Manager Tehnik Ki Agus M Armansyah kepada awak media menerangkan kapal
KN.P 325 sudah lama di lelang  hingga
sekarang belum ada peminat yang mau beli sampai akhirnya lambung kapal sebelah
kiri bocor,” Kapalnya sudah di evakuasi di pelabuhan Beton” Ujarnya.

 Kini Kapal  yang di beli sebelum tahun 2000 dengan dana
APBN bekisar Rp. 60 M  telah  di Tarik oleh PT. Alex Sander dan teronggok di
kolam pelabuhan Beton Sekupang Batam.

 Menurut narasumber yang enggan di tulis
namanya mengatakan, Kapal milik Otorita Batam/BP Batam  di peruntukan  petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP
)  Direktorat Jendral Perhubungan Laut
(Ditjen Hubla) yang sebelumnya  bersatu
di struktur Kantor Pelabuhan Batam (Otorita Batam ).

 Namun sejak tahun 2015  “pecah kongsi “ KPLP yang di komandoi Mantan Kakanpel Batam, Bambang Gunawan menarik pegawai Bidang Syahbandar dan bidang kepelabuhan  pindah berkantor di kawasan Pelabuhan Domestik Sekupang ( Sebelumnya kantor pos Syahbandar ) hal ini berimbas kepada KN.P 325 seperti kehilangan induk.”Harusnya jika kapal tidak digunakan lagi oleh  pihak KSOP harus mengembalikan kepada BP Batam, karena kapal KN.P 325 resmi terdaptar di Perhubungan laut. “Ujarnya.

Salah satu mantan Pegawai KPLP yang diperbantukan di Kantor Pelabuhan Otorita Batam /BP Batam Subur Hanafiah  saat dihubungi maritimraya.com mengatakan  Kapal KN.P 325 salah satu armada pertama  dengan peralatan canggih dan dilengkapi senjata mesin adapun jumlah kru kapal 10 orang,seharusnya kapal asset negara ini masih layak beroperasi karna  kapal di bangun  tahun 1997.

“KN.P 325 merupakan Tipe penyapu ranjau,Ada 3 unit kapal Negara milik Otorita Batam yakni, KN.P 325, KN. 571, KN.466 (Rescue)” ujar Subur

Harapan
Subur kedua institusi yang sekarang bernama, Badan Pengelolah pelabuhan dan  Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan ( KSOP )
Khusus Batam, dapat bersinergi kembali menjalankan tugas sesuai amanat Undang –
Undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta peraturan Pemerintah (PP) No.61
tentang Kepelabuhanan. “Harapan saya semoga kedepan lebih Harmonis “Tutupnya..
**Red

maritimraya.com - Batam, Sejalan dengan Nawacita Presiden RI, “arsip” diharapkan menjadi simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat menjadi bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Oleh karna itu membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam menyadari pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya pengarsipan di lingkungan BP Batam.

Badan Pengusahaan Batam melalui Biro Umum dan Sekretariat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Kearsipan Unit Kerja bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada Rabu, 23 Oktober 2019, di ruang Balairungsari BP Batam, Bimbingan Kearsipan diikuti oleh lebih dari 50 peserta perwakilan tata usaha dan arsiparis dari 22 unit kerja di lingkungan BP Batam.

Kepala Biro Umum dan Sekretariat, Ilham Eka Hartawan dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi BP Batam dalam mewujudkan pelayanan jasa perizinan yang andal bagi masyarakat tentu perlu didukung oleh sistem administrasi yang baik, profesional, berteknologi, dengan sumber daya manusia kearsipan yang loyal, berdedikasi tinggi, dan berkualitas.

“Pengelola arsip membutuhkan kualifikasi dan kompetensi untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip yang profesional, mandiri dan independen. Untuk itu menjadi tanggung jawab bagi kami untuk memberdayakan sumber daya manusia kearsipan sehingga arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dapat ditata dan dikelola dengan baik, sekaligus sebagai aplikasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, Open, Clean and Good Governance,” ungkap Ilham.
Bimbingan ini menghadirkan narasumber Kasubdit Pusat 1 ANRI, Yayan Daryan. Ia mengatakan Arsip sebagai bukti otentik pelaksanaan kegiatan pemerintahan memiliki peran sangat strategis dalam Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Kearsipan (UU 43 Tahun 2019), arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip miliki negara, termasuk arsip BP Batam.

Pengarsipan yang baik akan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengambilan keputusan (kebijakan publik yang tepat dan transparan), menjadi bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan bukti otentik terpercaya dalam pertanggungjawaban, serta menjamin keberlanjutan kegiatan yang konsisten dan terintegrasi.

“Kita berada di lingkungan yang sifatnya melakukan tata laksana pemerintahan dan berhubungan dengan tata naskah dinas, agar arsip menjadi akuntabilitas kinerja yang transparan maka penting pelaksanaan pengelolaan arsip. Maka diaturlah arsip itu dikelola dengan baik bukan hanya untuk kebutuhan internal BP, tapi akuntabilitas kinerja bagi masyarakat luas dan stakeholders BP Batam,” jelas Yayan.

Yayan menambahkan bahwa pengelolaan arsip yang dikelola dengan baik benar bukan hanya untuk kepentingan internal organisasi, melainkan untuk kebutuhan masyarakat luas atau stakeholders BP Batam. Pengelolaan arsip terus dikembangkan untuk memenuhi akuntabilitas dan kredibilitas instansi. **Mc red.

maritimraya.com - Batam, Dalam rangka peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BP Batam menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE Versi 4.3 menuju penerapan Penerapan 100% E-Procurement, pada Selasa (8/10) yang bertempat di Conference Room, IT Center BP Batam.

E-Procurement atau Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan setelah adanya Nota Kesepahaman antara BP Batam bersama LKPP pada Agustus lalu,” ujar Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Sylvia J. Malaihollo, selaku penanggung jawab LPSE BP Batam.

Sylvia J. Malaihollo menambahkan, “dengan adanya Aplikasi SPSE Versi 4.3, mulai dari SIRUP dengan seluruh model pengadaan, baik itu tender, pengadaan langsung, dsb secara menyeluruh sudah dapat kita lihat di ujung akan menjadi sama sehingga ke depannya kita bisa melihat realisasi perencanaan yang kita sudah tetapkan di SIRUP yang sudah ditentukan di awal.”

“Dari sana kita dapat melihat untuk ke depannya, di tahun-tahun berikutnya kita dapat melakukan estimasi supaya merencanakan sesuatu lebih optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE, Ichwan Makmur Nasution, selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3, mengapresiasi dan bangga terhadap minat BP Batam untuk secara 100% E-Procurement, karena memang sejalan dengan LKPP yang ingin agar penghargaan tidak hanya tender yang dilakukan perusahaan elektronik, tetapi seluruh pengadaan yang 5 metode tadi.

Ichwan Makmur Nasution berharap PPK, Pokja bisa melakukan pengadaan elektronik secara 100%, tidak hanya tender, pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tetapi juga swakelola.

Sosialisasi yang diikuti oleh lebih dari 50 peserta tersebut, terdiri dari Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan BP Batam dan LPSE Bintan. **(MC red)

.

maritimraya.com- Batam, Pasca pelantikan Kepala Badan Pengusahaan Batam ex-offcio sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang telah dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang dilaksanakan pada Jumat, 26 September 2019, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, maka Edy Putra Irawady resmi mengakhiri jabatannya selaku Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan digantikan oleh Muhammad Rudi.

Serah terima Jabatan Pimpinan BP Batam dari Pejabat Lama, Edy Putra Irawady, kepada Pejabat Baru, Muhammad Rudi, dilaksanakan pada Rabu, (2/10) di Gedung Balairung Sari, BP Batam.

Sebelumnya, mantan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tanggal 7 Januari 2019 di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Dalam sambutannya, Edy Putra Irawady mengungkapkan rasa syukurnya karena telah mendapat kesempatan bertugas untuk memimpin BP Batam dan melihat kegiatan investasi, serta ekspor dengan dimensi yang luas dan sistemik. Ia juga menyampaikan, dengan 3 tugas yang diberikan Dewan Kawasan PBPB, yaitu harmonisasi perizinan, meningkatkan kenyamanan berusaha, dan menyusun pedoman Ex-Officio, Edy berpikir pekerjaannya lebih ringan dari yang sebelumnya.

“Namun ketika saya sudah memetakan dan memahami kedudukan tugas fungsi dan kewenangan BP Batam, ternyata tugas saya sangat menantang dan penuh peluang ibadah,” aku Edy.

Selama mengemban jabatan sebagai Kepala BP Batam, Edy juga merasa diberi amanah untuk bertanggung jawab menggerakkan, memanfaatkan, membina, dan mengembangkan kapasitas 2.728 karyawan yang ada di BP Batam. Selain itu, mengelola secara transparan dan akuntabel BP Batam selaku BLU, serta membuat, mengendalikan, dan mengawasi berbagai kerjasama usaha dan konsesi juga menjadi bagian dari tanggungjawab Edy.

“Dalam 8 bulan bersama BP Batam, saya berpikir pengembangan investasi dan kegiatan ekspor termasuk pariwisata sangat membutuhkan: kredibilitas, konsistensi dan kepatuhan agar BP Batam cepat tumbuh berkembang maju menjadi andalan perekonomian Nasional. Untuk itu, restrukturisasi dan revitalisasi pengembangan KPBPB Batam juga harus segera ditindaklanjuti,” Kata Edy.

Ia turut mengucapkan selamat kepada para pimpinan yang telah dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jumat lalu. Ungkapan rasa terima kasih juga Edy haturkan kepada kedua rekan Edy selama lebih dari 8 bulan mengabdi di BP Batam, yaitu Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum periode sebelumnya, Purwiyanto, yang kini resmi menjadi Wakil Kepala BP Batam, dan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha periode sebelumnya, Dwianto Eko Winaryo.

Tak lupa, Edy berpesan, baik kepada para pemimpin baru dan seluruh karyawan agar dapat bersinergi guna menjaga, meningkatkan dan menyejahterakan BP Batam.

“Saya mohon Pak Rudi dapat memberikan kasih sayang dan bimbingan yang sama bagi karyawan BP Batam dan Pemkot yang tentu kompetensinya berbeda. Namun jika kedua lembaga ini dapat bersama mengedepankan tanggung jawab dengan kewenangan sebagai pelaksanaan tanggung jawab, maka ini akan menjadi leverage dan selling point Batam,” tutup Edy Putra Irawady.

Turut hadir dalam sertijab itu Sekretaris Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidjo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengusahaan Shahril Japarin, Ketua Otorita Batam periode 1998—2005 Ismeth Abdullah, mantan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Ketua PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi, Ibu Sri Redjeki Edy Putra Irawady, para undangan serta sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan BP Batam dan Pemko Batam.** (MC Red )

maritimraya.com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Edy Putra Irawady, didampingi Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni; Direktur Promosi dan Humas, Dendi Gustinandar; Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana, Purnomo Andiantono, Kasubdit Pengamanan Aset, Edi Santoso, melakukan peninjauan lahan dan aset BP Batam pada Sabtu dan Minggu lalu (14-15/9).

Kepala BP Batam beserta rombongan juga menyempatkan untuk turun dan melihat langsung keadaan yang ada di lapangan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pulau Batam.

Adapun kegiatan peninjauan yang dimulai dari pagi hari hingga sore tersebut dilakukan untuk melihat dari dekat keadaan Pulau Batam secara keseluruhan mulai dari kawasan Industri Sekupang, Tanjung Uncang, Kabil, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim Batam serta Bengkong Laut.

Edy Putra Irawady menginstruksikan kepada jajarannya untuk memasang papan peringatan, tidak hanya berupa larangan, tetapi juga informasi mengenai ancaman pidana jika ada yang melanggar peraturan. Hal tersebut guna menghindari adanya “Invisible Authority” di wilayah otoritas BP Batam yang sangat mengganggu kegiatan investasi di Batam.(MC red)