MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi menjadi tuan rumah dalam diskusi Afternoon Tea Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019. Selasa, (30/07/2019)

“Kita perlu mendiskusikan hal-hal konkret yang akan dibicarakan dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika bulan depan,” ujar Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengenai tujuan pertemuan sore hari itu (24/7) di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar, Konsul kehormatan negara-negara Afrika, kalangan pengusaha dan perwakilan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia itu, mendiskusikan persiapan dilaksanakannya Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Bali.

Menko Luhut berharap dengan digelarnya IAID, Indonesia dapat memperoleh pasar ekspor yang lebih luas selain dari pasar tradisional yang sebelumnya telah dimasuki. “Sekarang kita sudah mulai menjalankan supply chain untuk industri yang ada di Morowali dan Weda Bay, saya kira market yang bisa kita share ke rekan-rekan kita di Afrika cukup besar,” jelasnya.

Ia melanjutkan dengan jumlah penduduk Benua Afrika terdapat kurang lebih sekitar 1.3 miliar, bisa menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor indonesia. “Spirit hubungan Indonesia Afrika yang telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu sangat penting, saya lihat banyak kemajuan yang dicapai dari dialog tahun lalu,” tegasnya.

Untuk menindak-lanjuti hasil IAID 2019, Menko Luhut mengatakan akan mengunjungi Afrika pada akhir Bulan September atau awal Oktober 2019. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau pelaksanaan kerja sama INKA dengan perusahaan di Afrika.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno mengatakan bahwa dialog yang digelar selama dua hari itu akan membahas isu-isu konektifitas, farmasi, pariwisata, energi dan sumber daya serta skema pembiayaan.

Ia memperkirakan sekitar 700 peserta akan menghadiri IAID di Bali bulan depan. “Selain peserta dari Indonesia, delegasi yang hadir berasal dari 53 negara di Afrika yang berasal dari kalangan pemerintah maupun pengusaha,” jelasnya.

IAID kali ini, lanjut Menlu Retno, merupakan lanjutan dari IAID yang diselenggarakan tahun lalu. “Hasilnya cukup positif, banyak terobosan-terobosan kerja sama di bidang ekonomi yang telah dilakukan tahun lalu,” pungkasnya. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti penyeludupan minuman keras (mikol) ke luar kota Batam - Kepulauan Riau (Kepri). Selasa, (30/07/2019)

Dijelaskan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menyampaikan berawal dari Laporan Informasi yang didapat bahwa seorang Staf Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota Batam yang menggunakan kewenangannya untuk meloloskan pengeluaran minuman beralkohol dari Batam ke luar Kota Batam.

"Pengeluaran barang tersebut tanpa prosedur dan berdasarkan peraturan yang berlaku, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Sat Rekrim Polresta Barelang di Pelabuhan Rakyat "Pak Amat" - Sekupang," terangnya, melalui siaran pers.

Ia melanjutkan, pada tanggal (27 /7) sekira pukul 10.00 WIB, Anggota Satreskrim Polresta Barelang melihat Inisial AC bersama dengan Saudara Adriansyah (Supir) dan Inisial EF disebuah Warung Kopi yang berlokasi Pasar Sungai Harapan - Sekupang.

Dilokasi tersebut AC menyerahkan amplop berwarna coklat kepada EF. Selanjutnya EF bersama Adriansyah (supir) meninggalkan tempat tersebut dan menuju kepelabuhan dengan membawa enam (6) Kardus minuman milik Inisial AC.

Saat hendak memuat 6 kardus minuman ke kapal pompong. sambungnya mengatakan penyidik Satreskrim Polresta Barelang melakukan penagkapan terhadap EF dan mengamankan Barang Bukti berupa 6 (enam) kardus botol minuman keras dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-.

"Setelah dilakukan interogasi tentang kepemilikan barang tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap pemilik, namun sudah tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Pasal yang dilanggar : Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." pungkas Kabid Humas Polda Kepri

Barikut data informasi dari Polda Kepri terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap 1 (satu) orang staf Perhubungan Laut di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam:

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan dalam surat edaran pertanggal 22 Juli 2019. Setiap bangunan publik di Kota Batam, seperti perkantoran, hotel, restoran, mal, sekolah, perguruan tinggi, klinik, puskesmas, dan rumah sakit.

Diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan. Pengibaran bendera dilakukan mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus, pukul 06.00-18.00 WIB.

Selain itu juga diimbau untuk melakukan pembersihan, pengecatan, dan pemasangan umbul-umbul berlogo HUT ke-74 Republik Indonesia. Logo dan desain umbul-umbul dapat diunduh di website Pemerintah Kota Batam, www.batam.go.id.

Pada momen perayaan kemerdekaan RI ini, Pemko Batam kembali menggelar Pawai Pembangunan, Pawai Budaya, dan Pawai Kendaraan Hias Semarak Kemerdekaan.

Pawai akan dilaksanakan pada 18 Agustus mendatang. Dan Rudi berharap partisipasi elemen masyarakat dalam acara ini. Baik dari paguyuban, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga instansi pemerintah dan swasta.

Pemko Batam juga akan mengadakan lomba pembuatan gapura dengan corak penampilan semarak merdeka. Spesifikasi kendaraan hias dan kriteria gapura bisa diunduh di website Pemko Batam juga.

Adapun tema peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI tahun ini adalah ''SDM Unggul Indonesia Maju''. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Saat berada di Pulau Nipah, Batam - Provinsi Kepulauan Riau. Panglima TNI-Polri memberikan pengarahan kepada Prajurit dalam pelaksanaan tugas di pulau terdepan Indonesia. Minggu, (28/07/2019)

Hal tersebut pada Kunjungan kerja (Kunker, Sabtu 27/7) dalam melaksanakan pemantauan 22 Pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia menggunakan Helly Super Puma dan Helly EC 725 Caracal.

Dalam pengarahannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menyampaikan tujuan kunjungan ke pulau Nipa adalah untuk melihat permasalahan-permasalahan apa yang ada di Pulau Nipa terutama permasalahan peralatan, karena pulau nipa merupakan tempat yang strategis untuk mengawasi wilayah perairan.

"Menjadi bahan evaluasi di Mabes TNI untuk memperkuat peralatan-peralatan dan meningkatkan kapasitasnya sehingga mampu untuk memonitor lalu lintas Kapal yang melalui kawasan Pulau terdepan, baik aktifitas kapal dari negara-negara lain maupun dari dalam negeri. Dari Pantai Timur Sumatera sampai dengan selat Philip kita upayakan untuk Radar yang dapat menjangkau aktifitas lalu lintas perairan." ungkapnya.

Sebelumnya, rencana kunjungan ke Pulau Nipah sudah direncanakan, untuk melihat langsung fasilitas apa saja yang harus ditingkatkan, hal ini karena pulau yang langsung berhadapan dengan kawasan internasional, sehingga dapat memantau aktifitas atau niat yang kurang baik seperti penyelundupan Narkoba, Miras dan sebagainya dan ditindak selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Ditempat yang sama Kapolri Jenderal Polisi Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D menyampaikan untuk menjaga keutuhan NKRI, karena teritorial wilayah NKRI adalah kewajiban bersama, dalam tugas pokoknya TNI adalah Garda terdepan menjaga keutuhan wilayah NKRI namun tidak berarti unsur-unsur lain harus diam, Polri berusaha mendukung dengan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Terkait dengan masalah Transnasional Crime, wilayah kita berbatasan dengan Singapura dan Malaysia maka kejahatan lintas batas bisa saja terjadi seperti penyelundupan Narkoba, Human Trafficking dan penyelundupan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan masalah Bea dan Cukai. Pulau Nipa ini menjadi sangat penting karena jarak lokasinya yang berdekatan dengan Negara tetangga," terangnya.

Turut mendampingi pada kunker Panglima TNI-Polri, Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Kepri, Kabaharkam Polri, Asops TNI, Pangkoops I, Pangkoarmada I, Dankormar, Asops Kapolri, Karo Penmas Polri, Danrem 033/WP, Danlantamal IV TPI, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Mabes TNI, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Polda Kepri, serta Komandan satuan TNI.

Selesai pelaksanaan Kunjungan ke Pulau Nipa Panglima TNI dan Kapolri berserta rombongan menuju Polda Kepri disambut dengan Jajar Hormat kemudian pemasangan Tanjak Melayu dan pengalungan bunga oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Bapak Abdul Razak, selanjutnya disambut dengan Tarian Persembahan Melayu sekapur sirih yang merupakan persembahan atau penghormatan terhadap Tamu.(*)

MARITIMRAYA.COM - MANADO : Lebih dari 3000 penyelam dari seluruh dunia akan mencatatkan sejarah di laut Indonesia. Tepatnya di Pantai Manado, Kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2019 mendatang. Minggu, (28/07/2019)

Kehadiran para penyelam tersebut dalam rangka Pemecahan Rekor Dunia Selam Guinness World Records (GWR) yang diselenggarakan oleh Wanita Selam Indonesia (WASI). Ada tiga kategori dunia yang akan dipecahkan.

Di antaranya, penyelaman massal terbanyak (Longest Human Chain Underwater), lalu rangkaian penyelam terpanjang dibawah air (Most People Scuba Diving), dan terakhir pembentangan bendera terbesar dibawah air (Largest Unfurled Flag Underwater).

Ketua Umum WASI Ny Tri Tito Karnavian bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto, PJU Polda Sulut, dan panitia penyelenggara, sebelumnya telah menggelar rapat kesiapan acara pemecahan rekor dunia penyelaman massal GWR. Rapat tersebut digelar di Hotel Four Point, Kota Manado pada 19 Juni 2019.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa rangkaian acara akan dimulai pada 30 Juli 2019 dengan daftar ulang peserta dari Sulawesi Utara dan pemeriksaan medis pada pukul 10.00 – 20.00 WITA di De Selmar Cafe Megamas.

Dilanjutkan pelaksanaan pemecahan rekor Penyelaman Massal Terbanyak (Longest Human Chain Underwater) pada 1 Agustus 2019 dari pukul 07.00 hingga 12.00 WITA.

Lalu, peserta daftar ulang peserta dari luar Sulawesi Utara dan pemeriksaan medis pada 1-2 Agustus 2019, pukul 10.00 – 20.00 WITA di De Selmar Cafe Megamas.

Pada 2 Agustus 2019 pukul 09.00 WITA, peserta mulai merakit peralatan scuba dan dapat di titipkan di masing-masing tenda grup. Pukul 15.00 WITA, Technical Meeting tiap grup yang dipimpin leader grup masing-masing. Lokasi di masing-masing tenda grup area persiapan peserta di Megamas.

Baru pada 3 Agustus 2019 pemecahan rekor Rangkaian Penyelam Terpanjang di bawah air (Most People Scuba Diving) dan Pembentangan bendera terbesar dibawah air (Largest Unfurled Flag Underwater) dimulai pukul 06.00 WITA.

Diketahui pemecahan rekor dunia (Guiness World Records) “the Most People Scuba Diving Simultanously” bukan kali pertama dilakukan WASI. Sebelumnya pemecahan rekor tersebut pernah diselenggarakan pada 17 Agustus 2009 di Indonesia diikuti oleh 2.486 penyelam.(*)

MARITIMRAYA.COM - TANJUNGPINANG : Kepala Seksi Operational SAR, Eko Suprianto membenarkan atas tenggelamnya kapal Speed Baot (SB) Tenggiri IV di perairan Pulau Tikus, Tanjung Balai Karimun - Kepulauan Riau (Kepri). Minggu, (28/07/2019)

"Dikarenakan gelombang kuat sekira pukul 12.30 WIB tadi, SB Tenggiri IV tiba di perairan Pulau Tikus pada koordinat 0°55.632" N-103°19.824" E. Dan kapal mengalami kebocoran di bagian buritan menabrak karang sehingga air tidak dapat di pompa atau di timba dan menyebabkan kapal tenggelam," terangnya.

Lanjut, Eko Suprianto menjelaskan sebelumnya kapal SB Tenggiri IV bermuatan sayur mayur campuran (209 Kotak) bertolak dari pelabuhan Tanjung Buton, Pekan Baru - Riau tujuan pelabuhan Tanjung riau, Batam - Kepri.

"Atas kejadian tersebut, kemudian Nahkoda Dan Anak Bawah Kapal (ABK) memanggil nelayan yang melintas dan meminta bantuan. Sekira 10 menit kemudian kapal bantuan datang dari masyarakat nelayan untuk di tarik ke bibir pantai Pulau Kenipaan, Tanjung Balai Karimun - Kepri," jelasnya.

Berikut identitas Crew SB TENGGIRI IV yang berhasil dihimpun dari Kantor SAR Tanjunpinang Kepri.
Nama : Abdul Jamil (Nahkoda, 39 tahun)
Nama : Mahadar (ABK Kapal, 24 tahun)
Nama : IJAL (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Ayib (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Yuda (ABK Kapal, 25 tahun)
Nama : Sarifudin (ABK Kapal, 25 tahun)

"Korban jiwa nihil, Person On Boat (POB) lima (5) orang semua sudah diselamatkan oleh nelayan, KPLP, dan Polair. Hingga saat ini Kegiatan evakuasi SB Tenggiri 4 masih berlangsung untuk ditarik pantai terdekat," tutupnya melalui sambungan telekomunikasi. (*)

Andi

MARITIMRAYA.COM  - Singapura, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali  Berpartisipasi dalam Kegiatan salah satu program Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, yang bekerja sama dengan BKPM Indonesia di Singapura, dan Kementerian Perdagangan RI serta Forum Bisnis Singapura (SBF) yang di gelar pada Jumat (26/7) di Singapura.

Adapun acara bertajuk " 2nd Indonesia Investment day" merupakan upaya dalam mempromosikan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang tentunya memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan, yang salah satunya adalah Batam, dimana ini merupakan kedua kalinya BP Batam hadir di event tersebut pada tahun 2018.

2nd Indonesia Investment Days ini dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir dan Ketua Bisnis Forum Singapura (SBF) Teo Siong, yang menyampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi para calon investor berinvestasi.

"Kegiatan 2nd Indonesia Investment Day ini merupakan perhelatan yang dipersembahkan bagi para calon investor khususnya yang berada di Singapura untuk mendapatkan berbagai informasi yang tepat dan jelas terkait dengan potensi unggulan diberbagai wilayah di Indonesia," kata Ngurah.

"Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Jokowi dalam menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia, sehingga dengan begitu dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan kami berharap melalui kegiatan ini keinginan kita bersama dalam memajukan Indonesia dapat tercapai," ungkapnya.

Dikatakannya, Singapura menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD 9.2 juta pada tahun 2018 dan di semester awal tahun 2019 nilai investasi Singapura sebesar USD 1.7 juta. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
"Pemerintah Indonesia  telah memberikan kemudahaan berinvestasi dengan memangkas birokrasi dan juga ketersediaan infrastruktur menjadi peranan penting dalam membuka peluang bisnis", Ujarnya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdullrahman M. Fachir menyatakan, bahwa "Indonesia mengambil tindakan yang signifikan dalam memberikan kemudahan berinfestasi di Indonesia, Presiden Jokowi berkomitmen dalam hal tersebut, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia, melalui kegiatan ini kita dapat berkomunikasi dan berdiskusi lebih detail mengenai potensi dan berbagai kendala yang menjadi hambatan para calon investor,” imbuhnya.

"Disini melalui kegiatan ini kita berharap akan mendapatkan angka dan para calon investor baru yang akan menjadi mitra kerja bagi Indonesia. Ini adalah bukti pemerintah menjalankan tupoksinya dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya,” harapnya.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi sangat optimis dengan kehadiran BP Batam dikegiatan ini.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari BP Batam kepada masyarakat Batam dan Indonesia dalam upaya meningkatkan gairah investasi di Batam. BP Batam melakukan peranan dan tupoksinya sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan melalui kegiatan ini kita berharap mendapatkan feedback yang positif yang tentunya akan memberikan kebaikan bagi masyarakat Batam khusunya,” ujarnya.

Selain kegiatan seminar di 2nd Indonesia Investment Days 2019 BP Batam juga menempatkan stand promosi bersama dengan BKPM, Bea dan Cukai RI, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Kepri, Pemprov Sulawesi Utara, MRT Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur dan Kedutaan Besar RI di Singapura.

BP Batam Targetkan Peningkatan Nilai Investasi Sebagai salah satu negara yang berinvestasi terbesar di Batam, Singapura menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi sebesar lebih dari USD 743 juta hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Singapura dalam melakukan investasi di Batam dan harapan BP Batam melalui kegiatan ini dapat terus menarik para calon investor baru asal Singapura khususnya yang berinvestasi di Batam.

Selain itu Kepala BKPM Thomas Lembong yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini menyampaikan harapannya dan mendukung kegiatan 2nd IID 2019 ini melalui saluran video call, "Terjun langsung ke lapangan dan berikan palayanan yang terbaik bagi para calon investor" itu merupakan arahan Presiden Jokowi langsung yang ditujukan kepadanya dalam upaya menarik para investor berinvestasi di Indonesia,” sebutnya.

"Indonesia menduduki peringkat ke 9 negara yang paling aman dan stabil dalam ber-reformasi di dunia dimana Singapura menduduki peringkat ke 1, Norwegia, Iceland, Finland, Uzbeckistan, Hong Kong, Switzerland, Canada, Indonesia dan Denmark. Dan ini tentunya merupakan modal dasar bagi Indonesia dalam menarik para calon investor,” tambahnya.

Acara  2nd IID 2019 kali ini ditutup dengan kegiatan foto bersama Kepala BP Batam dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan para tamu undangan.*Rillis

MARITIMRAYA.COM Batam,  Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Batam dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam bersama Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kamis (2/7/2019) di Balairungsari Lat 3 BP Batam.

Anggota 1/ Deputi bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto disela kegiatan mengatakan kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat dan memacu semua petugas untuk selalu berkarya secara profesional, lebih bersih lebih terintegritas .

“Ini kegiatan yang diharapkan memajukan Batam kedepan, ada beberapa hal yang kita sampaikan untuk menjadi pengingat dan pengacu untuk berkarya secara professional, lebih bersih lebih terintegritas hingga kedepannya menciptakan suatu wilayah yang maju,” ujar Pur.

Pencanangan tersebut disaksikan oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri dan otoritas terkait, Zona integritas merupakan bagian dari kesungguhan BP Batam dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BP Batam di manapun berada. 

“Harapannya misi membangun Batam bisa tercapai lebih cepat dengan secara bertahap merubah paradigma lama kepada arah yang lebih positif di masa depan dan kita semua bisa berusaha lebih baik utamanya berdoa supaya kita mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Pur menambahkan. 

Selanjutnya Pur berkomitmen  pihaknya terus berupaya melaksanakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. 

“ BP Batam laksanakan perekrutan SDM secara terbuka dan melalui tes, promosi dan mutasi pejabat melalui asessesment, melaksanakan pengembangan SDM dengan melanjutkan program belajar, kemudian bagi pejabat  diwajibkan menyerahkan LHKPN, juga hal – hal pelayanan berbasis IT yang kita miliki seperti di mal pelayanan publik adalah untuk meminimalisir perbuatan yang tidak dianjurkan antara konsumen dan pemberi layananan ,” terangnya.

Sementara Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet Silalahi mengaku antusias atas pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas yang melibatkan pihaknya. Ia pun menghimbau agar seluruh elemen baik intansi pemerintah dan otoritas terkait  maupun masyarakat memberikan dukungan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. 

“mungkin ada yang melihat hal-hal yang tidak pas atau mungkin ada informasi, tolong diteruskan ke kami dan tolong juga disosialisasikan dengan masyarakat pengguna jasa bahwa dengan kondisi yang ada ini masyarakat juga supaya tidak memulai berbuat hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan kita harus saling mendukung, saling keterkaitan sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik,” ujar Barlet.

Senada Kepala KSOP Khusus Batam, Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan zona integritas di kawasan Bandara. Hal ini menurutnya akan meamberikan jaminan pelayanan yang baik dan dua arah. 

“Kami sangat berkomitmen dan apabila hal-hal perlu kami benahi kami siap membenahi demi terwujudnya pelayanan yang bersih, baik dan tentunya untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan di wilayah Bandar Udara Hang Nadim Batam,” imbuhnya.

Prosesi zona integritas tersebut, seluruh otoritas terkait yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Sekupang membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia. Pertama, bahwa seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait lainnya berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari KKN di Kawasan bandara dan pelabuhan laut. Kedua, mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di unit kerja kawasan bandara dan pelabuhan laut. Ketiga membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandara dan pelabuhan laut Batam.* HMS.

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata menyampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai berkurangnya volume plastik scrap di salah satu kontainer pada saat dilakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi III DPR-RI. Kamis, (25/07/2019)

KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa pemeriksaan fisik terhadap plastik scrap tersebut telah dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan fisik, antara lain di dahului dengan pengecekan keutuhan segel pelayaran dan di lanjutkan dengan pembukaan segel pelayaran dengan disaksikan pemilik barang atau perwakilannya.

Dilakukan pengambilan foto terhadap kontainer sebelum dibuka maupun setelah dibuka, Pengambilan barang contoh dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup, menutup dan menyegel kembali kontainer, Dibuatkan berita acara pemeriksaan bersama dan ditanda-tangani oleh seluruh pejabat dari instansi yang melakukan pemeriksaan.

Ia menjelaskan, selama pemeriksaan sampai dengan saat ini terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Polda Kepri untuk pendampingan. Bahwa kondisi terakhir pada saat kontainer dibuka untuk di saksikan oleh anggota Komisi III DPR RI adalah sama dengan kondisi kontainer pada saat pertama kali dibuka dan di saksikan beberapa instansi pada saat pemeriksaan bersama, dimana kontainer tersebut memang terdapat rongga.

"Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi perubahan isi kontainer pada saat barang tersebut diperiksa oleh beberapa instansi terkait dengan isi kontainer pada saat dilakukan kunjungan oleh anggota Komisi III DPR RI. Pelaksanaan kegiatan reekspor plastic scrap akan kami lakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI H.Desmond Junaidi Mahesa, SH., M.H mengatakan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk meminta kejelasan tentang keberadaan 65 Kontainer yang dikatakan sampah menurut berita yang beredar, namun menurut pemilik barang itu adalah bahan baku plastik dan dalam proses peraturan ada beberapa Kontainer ditemukan tidak termasuk dalam konteks bahan baku karena mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Tentunya ini harus dikembalikan ketempat asal menurut peraturan Kementerian Perdagangan, tapi menurut hukum melanggar Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan harus dilakukan penindakan. Pada pertemuan hari ini dilakukan pengkajian tentang hal tersebut," terangnya.

Turut hadir pada peninjauan tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; dan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, (23/7) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam - Kepulauan Riau. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Ketua Kelompok Kerja IV, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Pokja IV Satgas PKE) menyampaikan memacu pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena hanya dapat menyumbang sebesar 15%. Rabu, (24/07/2019)

"Untuk itu di Batam terdapat dua hal yang sangat penting yaitu, ekspor dan Investasi. Namun, sangat erat kaitannya dengan birokrasi, perijinan, dalam hal ini Pokja IV di tugaskan yang mana suatu lembaga, badan yang dibentuk Menko Perekonomian. Bagaimana birokrasi tersebut, dapat memuluskan semua hal-hal yang jadi penyumbat terhalangnya invesatasi," jelasnya.

Hal tersebut, disampaikan pada Focus group discussion penyelesaian pemasalahan kebijakan dan regulasi yang menajdi kendala pelaksanaan operasional investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Dihadiri oleh, Kepala BP Batam, Setda Pemko Batam, Kadisnaker Pemko Batam, Kepala Imigrasi Batam, Kepala Bea dan Cukai Batam, Kepala Kadin Kepri, dan Stackholder terkait lainnya di Grand I Hotel, Nagoya - Batam.

Jika ingin memajukan Batam menjadi central ekonomi, menurutnya harus duduk bersama-sama, bersatu. Karena Batam mempunya potensi yang sangat besar dan Kepri punya Bintan, Batam, Karimun. ini bila menjadi provinsi ekonomi khusus akan lebih dahsyat lagi, khususya Pemerintah ingin Batam menjadi kawasan invesatsi.

Dengan banyaknya investasi yang terganggu di Batam, Ia sangat mengharapkan dalam hal ini lembaga, instansi dan stacholder terkait melakukan suatu keberanian bertindak, karena pemerintah akan membackup jika tujuannya betul-betul untuk menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan investasi yang ada.

"kapada stackholder yang ada di Batam mari kita menyatukan langkah untuk menyelesaikan sesuatu dalam foscus gropu discussion ini, tindakan apa yang diperlukan, regulasi apa yang dibutuhkan, instansi mana yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya, harus diputuskan disini, dan rekomendasi ini dibahas bersama Menko Perekonomian atau akan diteruskan ke Presiden." Pungkasnya yang juga menjabat sebagai Menkumham RI.

Berikut beberapa permasalahan Kota Batam, yang disampaikan kepada Pokja IV Satgas PKE : Terkait kewenangan tentang penempatan ketenaga kerjaan asing tertentu untuk kebutuhan tenaga ahli, kebutuhan invesatsi. Perizinan Amdal diluar kawasan industri tapi masih dalam pengwasan KPBPB Batam.

Permasalahan persyaratan HGB dalam pengurusan perizinan, Permasalahan peraturan tata niaga impor, ekspor yang berlaku dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KPBPB Batam, Permasalahan pemberlakuan KPBPB Batam sebagai wilayah FTA, Permasalahan penindakan status HPL yang menjadi wilayah kerja BP Batam, Permasalahan kerjasama pengamanan, pengesahan dan pengambil alih lahan yang terlantar dan mangkraknya inventasi.(*)

MARITIMRAYA.COM INTERNASIONAL, Kapal barang CK Bluebell milik Korea Selatan (Korsel) diserang oleh bajak laut di dekat Selat Singapura, Senin (22/7/2019) dilansir disosmed berita pelaut.

Menurut pejabat Kementerian Maritim dan Perikanan Korsel, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, para pembajak yang dilengkapi dengan senjata api menyerang kru dan merebut kapal berbobot 44.132 ton itu sekitar pukul 04.25 waktu setempat.

“Biasanya kapal melaju dalam kecepatan di bawah 15 knot. Tapi kapal yang digunakan para bajak laut mendekat dengan kecepatan di atas 20 knot. Setelah itu, tujuh pelaku yang memegang senjata naik kapal dan menyerang para kru selama sekitar 30 menit,” kata pejabat kementerian, seperti dilaporkan kembali Bernama.

Mereka meminta uang tunai sebesar 13.000 dolar AS atau sekitar Rp179 juta.

Tak ada korban tewas dalam penyerangan ini, namun beberapa kru mengalami luka ringan, seperti memar. Kru yang terluka sempat terlibat perkelahian dengan para pelaku.

Selain membawa kabur uang yang diminta, mereka juga merampas beberapa barang berharga milik kru, seperti telepon genggan, pakaian, dan sepatu.

Kapal yang dalam pelayaran  dari Brasil menuju Incheon itu kembali melanjutkan perjalanan setelah dirompak.

Pejabat itu mengatakan, kementerian telah menyampaikan berita penyerangan ini ke semua kapal Korsel yang melintas di dekat Selat Singapura dan meminta mereka untuk waspada.* Tim

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Direktur Hukum Bakamla RI secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembinaan Hukum Laut Nasional dan Internasional khususnya dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut (Kamkamla) yang digelar di atas KN Tanjung Datu 301. Selasa, (23/07/2019)

Selain untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada seluruh personel Bakamla tentang hukum laut nasional dan internasional, pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai wahana bertukar pikiran dan pengalaman. Dalam forum ini personel dapat menyampaikan saran dan pendapat berkaitan dengan tugas penegakan hukum.

Dalam sambutannya Direktur Hukum Bakamla RI, Laksma Eddy Rate mengatakan, sasaran pelatihan pembinaan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum di bidang maritim bagi personil Bakamla dalam melaksanakan tupoksi Bakamla sebagai Coast Guard.

Ditegaskannya pula bahwa sesuai undang-undang 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pelatihan diikuti 30 personel yang berasal dari Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Batam, Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan Armada Kamla Batam dan KN Tanjung Datu 301.

Adapun selaku narasumber yaitu Kepala Pangkalan PSDKP Batam Slamet, Kasubdit Advokasi dan Pertimbangan Hukum Kolonel Bakamla Heru Satrio Wibowo, S.H., dan Kasi Advokasi Hukum Letkol Bakamla Andy Apriyanto, S.H., M.Si. (*)