MARITIM RAYA

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pengalihan ini berlangsung, terutama kepada  regulator Kepelabuhanan (CIQP) dan pengguna jasa yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Batu Ampar 

“Tujuan dari penataan gerbang ini adalah untuk mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan bertaraf internasional, dan tentunya kita mulai dengan pengembangan infrastruktur termasuk penataan gerbang masuk pelabuhan,” ujar Ariastuty dalam keterangan resminya, Kamis (30/9/2021).

Ia menambahkan, pengalihan arus keluar dan masuk Pelabuhan Batu Ampar akan dimulai pada Sabtu, 2 Oktober 2021 pukul 00.00 WIB hingga Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 24.00. Pengguna jasa maupun CIQP yang akan berkegiatan di Pelabuhan Batu Ampar dapat menggunakan akses Gate 2 di sebelah barat Gerbang Utama untuk masuk melalui dermaga selatan.

Dalam rancangan desain konstruksi penataan gerbang Pelabuhan Batu Ampar, gate baru akan dibangun berjarak 65 meter sebelah timur dari gerbang eksisting. Itu sebabnya, penumpang kapal Pelni tetap dapat menggunakan akses Gerbang Utama menuju ruang embarkasi (keberangkatan), begitu pun dengan CIQP yang berkantor di area gerbang eksisting Pelabuhan Batu Ampar.

“Pembangunan gerbang Pelabuhan Batu Ampar dilengkapi juga dengan fasilitas Auto Gate System yang terintegrasi dengan B-SIMS (BP Batam Seaport Information Management System) dan sistem TPS Online milik Bea Cukai Batam sehingga nantinya proses pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke pelabuhan akan lebih efisien dan dapat dimonitor melalui sistem,” tutup Ariastuty.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi telah meninjau progress Pembangunan Gerbang Masuk Pelabuhan Batu Ampar pada Rabu, 29/9/2021. 

Rudi berharap proyek pembangunan ini dapat selesai tepat waktu sehingga pelayanan prima bagi pengguna jasa yang berkegiatan di Pelabuhan Batu Ampar dapat lebih optimal.* Hms - red

FGD ini menghadirkan dua narasumber yaitu Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agus Rochiyardi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo, Sumadi dimoderatori oleh Kepala Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan KPBPBB BP Batam, Barlian Untoro. Hadir sebagai peserta delegasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah lstimewa Yogyakarta, DPD PUTRI Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV  di lingkungan BP Batam dan Konsultan.

Kepala Pusat Pengembangan BP Batam, Irfan Syakir Widyasa mewakili Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam arahan dan sambutanya secara hybird mengatakan BP Batam sebagai pengelola KPBPB Batam dan KEK Batam mempunyai misi salah satunya untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kota Batam.

"Kita ketahui bersama, saat ini Batam dan juga semua daerah di Indonesia sedang berjuang untuk pemulihan sendi-sendi ekonomi, pemerintah senantiasa mendorong agar bagaimana ekonomi Batam dapat terus bergerak tumbuh, salah satu cara dengan potensi yang dimiliki adalah meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata," kata Irfan.

“Usaha pemulihan tersebut memerlukan upaya pengembangan destinasi pariwisata baru di Batam dan sumber SDM yang mendukung sektor pariwisata Kota Batam agar tetap dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam," lanjutnya.

Pihaknya menilai dalam prosesnya saat ini diperlukan kesiapan sarana dan prasana dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga dibutuhkan penyamaan persepsi mengenai pengembangan sektor pariwisata untuk ADP dan BMN BP Batam.  

"Maka melalui FGD ini harapannya dapat memberikan wawasan, masukan keilmuan dan inovasi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Batam hingga dapat memberikan multiplier effect kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Batam ," harapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Kota Batam mulai memulih, hal ini didasarkan pada beberapa sinyal perbaikan ekonomi terekam, baik pada level global, nasional, maupun lokal. Pertama, membaiknya kinerja perdagangan internasional dan investasi kota Batam. Kedua, mulai tumbuhnya sektor industri pengolahan dan konstruksi pada triwulan II 2021 yang berperan sekitar 70 persen terhadap PDRB kota Batam. Ketiga, terus membaiknya perekonomian mitra dagang kota Batam, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dan Keempat, membaiknya perekonomian domestik yang teridentifikasi melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia.

"Salah satu inisiasi pemulihan perekonomian dengan menggenjot pariwisata adalah akan diterapkannya travel bubble di Batam. Kondisi tersebut dapat dijadikan momentum BP Batam untuk memberikan fokus perhatian terhadap sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan maupun optimalisasi potensi aset untuk dikembangkan," tuturnya.

Sementara dua narasumber menyatakan sepakat bahwa ADP dan BMN yang dimiliki harus dikelola secara baik dalam hal pemanfaatannya, 

perencanaan yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel dalam penyajian pelaporan dan pengawasannya. 

"Terus terang dalam pengelolaan aset yang dimiliki agar lebih dinamis untuk menyikapi kemajuan teknologi dalam pengembangan dunia pariwisata, dibutuhkan pendekatan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang up to date," pungkas Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agus Rochiyardi.* Hms- red

Kegiatan yang berlangsung di Marketing Center BP Batam ini membahas mengenai ketentuan imigrasi dan perizinan dalam masa pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pertemuan ini juga merupakan tahap awal dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kegiatan diawali dengan paparan mengenai Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diterbitkan oleh BP Batam yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Verifikasi Teknis PTSP, Rakhmat Ikraldo.

Aldo menyampaikan, sebanyak 9.376 perizinan berusaha diterbitkan oleh BP Batam, dimana 9.115 diantaranya merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan 261 lainnya adalah perizinan berusaha.

"Untuk meningkatkan pelayanan, nantinya perizinan-perizinan tersebut akan terintegrasi secara terpadu dalam sistem aplikasi Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS) untuk memudahkan para pelaku usaha,” ujar Aldo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Ibnu Ismoyo, mengatakan orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku kini dapat masuk wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi setelah memenuhi protokol kesehatan.

“Seiring penurunan kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuka kembali akses bagi orang asing ke Indonesia. Jenis visa yang berkaitan dengan para pelaku usaha di Batam antara lain, visa kunjungan, visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas,” ujar Ismoyo.

Ia menambahkan, upaya ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan proyek strategis dan Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) di Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Kawasan Industri Batamindo, Kawasan Industri Kabil dan Panbil Industrial Estate. 

Permohonan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dapat diajukan secara elektronik dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan juga melampirkan Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia dan Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan.

“Mereka juga harus bersedia untuk dikarantina atau isolasi mandiri (isoman) apabila nantinya terkonfirmasi positif Covid-19 dan menanggung biaya hidup secara pribadi selama isoman,” kata Ismoyo.

Angin segar ini disambut baik oleh Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepulauan Riau, OK Simatupang. Ia berharap Permenkumham tersebut mampu mengakomodir dan mempermudah pengurusan visa dan izin tinggal para WNA yang bekerja di Batam.

Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng; Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; Kepala Bagian Promosi BP Batam, Yudi Haripurdaja; Perwakilan Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA); Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Batam Singapore Community Club, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam.**Hms- red

Hujan rintik-rintik  dilokasi pantai Setokok yang merupakan salah satu lokasi kegiatan pemulihan ekonomi Nasional (PEN) dan Padat Karya Penanaman Manggrove (PKPM) tidak menyurutkan Presiden Joko Widodo melakukan penanaman manggrove bersama penggiat lingkungan hidup.

Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini menyampaikan bahwa, Indonesia memiliki kawasan hutan mangrove dengan luas 3,36 juta hektar atau kurang lebih 20 persen dari total hutan mangrove yang ada di dunia. "Artinya, kita memiliki sebuah kekuatan dalam potensi hutan mangrove. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana memelihara, bagaimana merawat, bagaimana merehabilitasi yang rusak, sehingga betul-betul hutan mangrove kita ini semuanya terjaga," ungkap Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menegaskan bahwa dengan menjaga hutan mangrove ini, selain memperbaiki ekosistem di pesisir pantai, juga dapat mengurangi abrasi dari air laut. Selain itu, yang paling penting adalah habitat di sekitar mangrove juga terjaga dengan baik. Menurutnya, hutan mangrove sangat mengurangi emisi karbon yang ada, apabila dibandingkan dengan hutan-hutan tropis di darat. "Sebagai negara yang memiliki hutan mangrove salah satu yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apa pun, ini adalah kekuatan Indonesia," tegas Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri Siti menerangkan bahwa Kawasan hutan mangrove mampu menyimpan karbon (carbon sinks) sebanyak 4 – 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan, terutama kandungan dalam tanahnya (coverground). "Dengan demikian, dalam rangka mendukung percepatan NDC (Nationally Determined Contribution) mangrove memberikan kontribusi besar dalam penyerapan emisi karbon, sebagaimana komitmen Indonesia pada perjanjian Paris Agreement," terang Menteri Siti.

Kegiatan PEN PKPM di Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sejak tahun 2020 seluas ± 743 hektar. Kegiatan ini melibatkan 38 kelompok tani yang menyerap tenaga kerja 51.460 hari orang kerja (HOK) dan menanam 2.698.500 benih propagul. Sedangkan pada kegiatan PEN PKPM tahun 2021, dilaksanakan penanaman mangrove dengan total luas 2.700 hektar, yang melibatkan 107 kelompok tani dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 173.983 HOK dan penanaman 8.319.400 benih propagule dan bibit.

Penanaman mangrove di lokasi Kampung Sungai besar, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam seluas 15 Ha, bertujuan untuk mengendalikan abrasi pantai dan mendukung ekowisata pantai yang diharapkan berperan penting dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, rehabilitasi mangrove melalui mekanisme PEN bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi

Sumber : antara news - red

Sektor infrastruktur pun dipilih untuk menjadi salah satu fokus utama BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi selama dua tahun terakhir, untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam.

Di sepanjang tahun 2020, puluhan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan telah dibangun, antara lain pembangunan dan pengembangan jalan arteri dan kawasan industri, jalur sepeda, dan Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah (IPAL).

Area terbuka hijau yang dilengkapi wahana rekreasi sebagai sarana hiburan masyarakat Batam juga tidak luput dari perhatian Muhammad Rudi. Sebut saja, Taman Rusa Sekupang dan Taman Kolam Sekupang yang saat ini sedang dalam pembangunan, nantinya akan dilengkapi trek pejalan kaki, jalur sepeda dan jogging. 

Pengembangan dan pembangunan infrastruktur vital lainnya yang menjadi perhatian Muhammad Rudi adalah Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Sakit BP Batam, hingga pengelolaan waduk yang berkelanjutan, seperti pembangunan panel surya sebagai energi listrik alternatif di Batam. Bersama Sunseap Group dan PT Toba Bara Energi, BP Batam telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Batam.

Pembangunan ini disiapkan BP Batam tidak hanya dari sisi infrastruktur, melainkan peningkatan digitalisasi dan suprastruktur agar lebih modern dan memiliki kapasitas lebih besar.

BP Batam juga telah menjadi bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) yang mengelola Auto Gate System di Pelabuhan Batu Ampar dan terintegrasi dengan TPS Online milik Bea Cukai. Selain itu, Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebagai turunan dari NLE, berhasil menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia.

Dari sisi regulasi, melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021, terdapat 67 jenis perizinan dari 8 sektor usaha yang berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam, yang mana pada hari ini, Senin, 27 September 2021, sistem perizinan online BP Batam secara resmi telah diluncurkan untuk memberikan kemudahan perizinan melalui online. 

Meski menyandang status Kawasan Perdagangan Bebas, Batam kini telah memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yaitu PP Nomor 67 Tahun 2021 tentang KEK Batam Aero Technic (BAT) dan PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa. Kini, Badan Pengusahaan Batam tengah mempersiapkan diri untuk menyusun pengajuan KEK Kesehatan di kawasan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, Sekupang. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam berupa peningkatan layanan infrastruktur dan sumber daya manusia yang unggul.

Sejumlah pencapaian investasi dan kegiatan ekspor terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdapat peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara 2020 dan 2021 sebanyak 10,69 persen dengan peningkatan jumlah proyek sebanyak 201,12 persen. Selain itu, secara kumulatif (c-to-c), total ekspor Kota Batam meningkat 19,23 %, yaitu sebesar USD 6,28 M pada Bulan Januari-Juli Tahun 2021.

Tidak hanya membangun infrastruktur, dari sektor sosial, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi bersama jajarannya turut menginisiasi pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, dengan memberikan paket sembako di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan Kota Batam, sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Batam di masa pandemi Covid-19.

Dengan kerja sama yang padu dan harmonis oleh seluruh pihak, sejumlah penghargaan berhasil diraih oleh BP Batam antara lain, Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan untuk ke 5 kalinya berturut-turut BP Batam menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020.

Menitik beratkan Batam sebagai Kawasan Tujuan Investasi. Kesiapan infrastruktur yang handal, kemudahan perizinan hingga kebijakan manajerial yang ramah investasi, menjadi torehan tinta emas di 5 Dasawarsa pembangunan Batam oleh Badan Pengusahaan Batam. **Hms - red

Guna   keamanan dan keselamatan pelayaran,  pihak kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) khusus Batam  memintak Owner kapal KLM Tirta Mulya untuk segera mengangkat bangkai kapal sehingga tidak mengganggu alur pelayaran.

Hal itu dikatakan Kepala KSOP khusus Batam Rivolindo yang diwakili Humas KSOP Aina Solmidas saat dihubungi awak media melalui ponsel pada Jum'at (24/9), "KSOP sudah menyurati owner kapal agar segera mengangkat  bangkai kapal" Ucapnya.

Selain itu untuk keselamatan lingkungan dari limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran minyak  dari tangki dan mesin kapal pihak owner dimintak melakukan pemasangan alat penghisap limbah cair "  Dan segera melakukan pencegahan pencemaran dengan pemasangan  Oil boom"

Aina menjelaskan hingga kini penyebab kecelakaan kapal naas  buatan tahun 1992  serta pemeriksaan nahkoda kapal (Nurdin) masih dalam proses penyidik Ditpolair Polda Kepri, " Ada korban meninggal jadi masih dalam proses penyelidikan oleh Penyidik Ditpolair Polda Kepri" katanya.

Kapal kayu yang memuat barang  sebanyak 14 ribu sak semen merek Padang dengan berat satuan @ 50 kg diduga terjadi  kebocoran diruang mesin sehingga tenggelam.

Dalam musibah tersebut 2 orang Anak buah Kapal (ABK)menjadi korban, satu orang (Sopyan) telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan satu orang (Abdul Gani)hingga kini masih belum ditemukan.** Am

 Pemerintah Pusat Tarik Kembali Pungutan Parkir Kapal  Retribusi Daerah Ke PNBP 

Namun pada  Maret 2021  pungutan Lay up/ parkir dikelolah oleh Pemprov Kepri dan masuk sebagai retribusi daerah, ironisnya tak sampai tujuh bulan kini ditarik lagi seperti awal sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016..

Dilansir di Central Batam, Plt. Direktur Jendral Perhubungan Laut (DJPL) Arif Toha melayangkan surat pada (17/9) kepada Gubernur Kepri, menyebutkan bahwa retribusi itu tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Dikatakanya Kewenangan pengelolaan dan pengawasan mulai dari bibir pantai titik 0 sampai 12 mil laut sebagai kewenangan  Prov Kepri dalam hal pengawasan  ruang perairan.

Disebutkan, objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat closed list. Artinya, pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak dan Retribusi Daerah).

Dengan mengacu PP nomor 15 Tahun 2016  Pemerintah Provinsi tidak diperkenankan melakukan perluasan objek dari yang diatur dalam UU tersebut. Intinya pungutan jasa Lay up kapal kembali sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Toha memerintahkan para kepala kantor di lingkungan Ditjen Hubla tetap melaksanakan pengenaan tarif PNBP sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif BNPB yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Tentu saja surat itu langsung membuat heboh.

Impian Pemprov Kepri  untuk meraup ratusan miliar dari retribusi Lay up kapal sebagai salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah  akhirnya kandas.

Sebelumnya pemerintah pusat sudah memberi kewenangan kepada Pemprov Kepri untuk memungut retribusi labuh jangkar. Bahkan, retribusi itu sudah dimasukkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021 sebesar Rp 200 miliar dan tidak diubah pada APBD Perubahan, beberapa waktu lalu. Surat tersebut membuat APBD yang sudah disusun menjadi berantakan.

Tidak hanya Pemprov Kepri, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga aktif mendorong Kepri bisa mendapatkan PAD dari parkir kapal tersebut. Kementerian Perhubungan juga dilibatkan dalam penyerahan kewenangan ini.

Lucunya lagi, penyerahan pungutan itu sudah dibahas cukup lama. Pemprov Kepri sudah meminta masukan dan saran dari lembaga pengawas dan lembaga hukum seperti Kejaksaan Tinggi Kepri, Ombudsman, Asisten BPKP RI, dan rekomendasi BPK RI.

Bahkan, pada 3 Maret 2021 lalu, Gubernur Ansar Ahmad sudah meresmikan pungutan perdana jasa labuh jangkar atau lay up yang dilakukan oleh PT Bias Delta Pratama di Galang, Kota Batam.

Dari paparan waktu peresmian, tahap awal pemasukan diperkirakan Rp 700 juta per hari atau sekitar Rp 200 miliar per tahun.

Seminggu setelah penarikan perdana, 9 Maret 2021, Ansar langsung melaporkan progres retribusi itu kepada Menko Luhut di Aula Sri Bintan, Dompak, Kota Tanjungpinang.

Ansar mengatakan, pencapaian retribusi itu sejak Febuari 2021, ada 56 unit kapal dengan pendapatan daerah Rp 42 juta per hari, atau Rp 1,3 miliar sebulan.

Di wilayah Kepri, ada enam titik labuh jangkar yang ditetapkan. Yakni perairan Karimun, perairan Berakit (Bintan), perairan Pulau Nipah, Galang, Kabil Selat Riau (Batam), dan terakhir perairan Batuampar.

Khusus Batuampar, Galang dan Selat Riau Kabil, kewenangan penarikan pungutan diberikan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Menurut Perka BP Batam 16 September 2021 lalu, aturan tarif jasa labuh kapal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk kapal dalam negeri dan kapal luar negeri.

Kapal dalam negeri jenis kapal niaga dikenai tarif Rp 87 per Gross Tonnage (GT) per kunjungan, sedangkan kapal non-niaga Rp 43 per GT, kapal pelayaran rakyat niaga Rp 47 per GT dan kapal pelayaran rakyat bukan niaga Rp 23 per GT.

Sedangkan untuk kapal luar negeri jenis Kapal Niaga diberikan tarif Rp 1.452 per GT/kunjungan dan kapal bukan niaga bertarif Rp 726 per GT/kunjungan.

“Itu tarif PNBP yang masuknya ke negara melalui BP Batam. Yang wilayah Pemprov, ya, ke kas Pemprov,” ujar Dendi, Senin (20/9/2021).

Bagi Pemprov Kepri, pungutan labuh jangkar ini tentu potensi yang sangat besar untuk menggerakkan  pendapatan daerah serta membangkitkan ekonomi dari sektor kemaritiman.

Ada tiga daerah  dilayangkan surat oleh DJPL  terkait labuh jangkar yakni  Sumsel, Sulut dan Pemprov Kepri.

*Sumber : (Central Batam/Maritim)

 Jasad satu orang Pria dan mengantongi identitas KTP atas nama Sopyan tergeletak dipinggir pantai " Barusan ketemu jasad Sopyan dipelantaran Batu Merah" kirim Wandi melalui WA.

Wandi  Ketua Pelayaran Rakyat (PELRA( Kota Batam dan juga Pimpinan perusahaan Agen kapal KLM Zaqiah kepada awak media.mengatakan bahwa nelayan Batu Merah yang  menemuan jasad Sopyan ini, " nelayan mau melaut yang menemukan jasad Sopyan di pinggir Pantai" Terangnya.

" Jasad Sopyan   sudah dimasukan ke kantong mayat dan akan dibawa ke RS Bhayangkara" ujarnya 

Dijelaskan Wandi, korban Sopyan adalah ABK. Zaqiah yang turut membantu  KLM Tirta Mulya  yang sedang bocor untuk memompa air dibuang ke laut namun tak kuasa air Semangkin banyak hingga buritan  kapal larat tenggelam, 

"Posisi kapal KLM Tirta Mulya dengan KLM Zaqiah dekat, Korban  Sopyan ikut membantu membuang air dari dalam kapal KLM Tirta Mulya bersama satu orang ABK KLM Tirta Mulya yakni Abdul Gani akhirnya kedua ikut tenggelam.* Red

MARITIMRAYA.Com, BATAM- Upaya Pencaharian Dua Anak Buah Kapal (ABK) Abdul Gani dan Sopyan yang ikut tenggelam bersama  KLM Tirta Mulya di perairan Batu Ampar Batam pada Minggu (19/9) hingga hari kedua masih nihil.

Tim SAR gabungan meliputi Basarnas, Polair Barelang, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) selain melakukan penyelaman dalam laut juga melakukan  penyisiran permukaan laut dengan kapal.

" Hari kedua Senin (20/9) pencaharian dilakukan tiga tahap dan dimulai dari pukul 7.00 pagi hingga 6.00 Sore kata Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Batam Yuzirwan Nasution.

Yuzirwan mengatakan 2 armada KPLP yakni KN 376 dan  KN. 5479 bersama kapal Basarnas dan Polair melakukan penyisiran namun Dua orang korban belum ditemukan.

“Masih dalam pencarian 2 kru kapal,” ujarnya 

Dikatakanya Posisi badan kapal kini kandas  di perairan depan Dermaga Bintang 99, Batu Ampar  

Perusahaan keagenan kapal KLM. Tirta Mulya Ucok Siregar mengatakan konsentrasi penuh masih terpokus pada pencaharian Dua orang korban " Kita dua hari ini masih utamakan pencaharian korban, untuk kapal secepatnya di evakuasi" ujarnya.

Insiden tenggelamnya KLM Tirta Mulia yang berukuran 142 GT i diduga mengalami kebocoran setelah memuat 14.000 sak semen Padang dan melepas tali kapal dari dermaga mau berlabuh di koordinat 01° 09,725′ U – 103°59,198′ T.

ABK Sopyan adalah kru kapal Zaqiah yang jadi korban  membantu memompa membuang air keluar dari kapal Tirta Mulya.*red

Sebelum tenggelam Kru kapal Tirta Mulia memintak bantuan kepada kru kapal KLM Zaqiah  yang berada didekat lokasi kejadian untuk meminjam 2 unit mesin Robin  penyedot air dari dalam kapal, namun naas saat akan menghidupkan mesin Robin, tiba - tiba kapal yang memuat 14 ribu sak semen tenggelam bersama 1 orang ABK kapal Zaqiah serta 1 orang ABK Tirta Mulya turut menjadi korban.

Hal ini dikatakan  agen kapal KLM Zaqiah Wandi saat dihubungi  awak media, "  Saya bersama nahkoda Kapal Zaqiah sedang  berada di Polairud Barelang karena satu orang kru kapal Zaqiah bernama Sopyan turut menjadi korban tenggelam hingga kini belum ditemukan " Sebut Wandi

Dikatakanya kru kapal Zaqiah bernama Sopyan berniat membantu menghidupkan mesin Robin namun tiba- tiba kapal tenggelam bersama korban dan 1 orang ABK Tirta Mulya.

Pihak keluarga korban memohon kepada Tim gabungan SAR Batam agar dapat menemukan 2 orang korban, " Mewakili keluarga korban, saya berharap Tim SAR dapat menemukan korban dalam kondisi bernyawa/hidup atau sudah meninggal" Sebutnya.

Secara terpisah Kepala Pos SAR Batam Reza saat dihubungi awak media membenarkan kejadian kapal Tirta Mulya tenggelam, ia mengatakan Tim SAR gabungan telah melakukan dua kali penyelaman untuk pencaharian 2 ABK yang tenggelam namun hasilnya masih nihil, 

" Hari pertama Tim SAR gabungan dari Polair Polda, Polair Barelang, Basarnas dan KPLP melakukan penyelaman dan penyisiran di laut namun masih nihil, dan dilanjutkan besok Pagi" Ujarnya.

Dijelaskanya perihal tenggelam kapal KLM Tirta Mulya pihaknya  mendapat inpormasi awal dari Polairud Barelang," Dari Polair yang awal tiba dilokasi kejadian karena memang wilayah kerjanya," Terangnya.

Menurut inpormasi yang diterima awak media dari sumber dilapangan mengatakan  kapal KLM  Mitra Mulia berbobot 142 GT  selesai loading ( memuat barang) sebanyak 14.000 sak semen Padang dan melakukan olah gerak dari dermaga  berlabuh di kolam bandar pelabuhan Batu Ampar guna menunggu dokumen kapal dari petugas kepelabuhanan.

"Rencana mau berlayar ke pelabuhan  Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Prov Riau, namun karena kapal lain mau sandar bongkar muat barang,  diarahkan berlabuh di kolam bandar, sambil menunggu dokumen keberangkatan kapal, saat kapal kayu tersebut bergerak  berlabuh di kolam bandar terjadi kebocoran dan tenggelam" Ujarnya .* Red

Peresmian lapangan tenis ditandai Pemotongan Tumpeng oleh Gubernur Al Haris dan Penanda Tanganan prasasti yang didamping GM. Pelindo II Cabang Jambi Cheppy Rymetaatmadja, Kejati Jambi Sapta Subrata dan Kepala OJK Perwakilan Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata berserta Kepala OPD Provinsi Jambi terkait.

 "Dengan diresmikan lapangan tenis Pelindo II dapat menjadi fasilitas olahraga untuk meningkatkan prestasi dan mencari-bibit-bibit baru generasi muda. Kedepannya kita ingin sekali menjaring anak-anak  dari sekolah SMA/SMK yang berbakat untuk dilatih, sebagai bibit atlit baru di Provinsi Jambi, ” ucap Al Haris.

Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada General Maneger PT. Pelindo II Persero Cabang Jambi Cheppy Rymetaatmadja yang telah merenovasi  lapangan tenis yang cukup baik.” Saya ucapkan terima kasih kepada  Mas Cheppy yang telah melahirkan lapangan yang cukup baik, ini sudah bertambah lagi lapangan tenis di kota Jambi, saya kira lapangan ini sudah cukup representatif dan ada tamu dari luar daerah mau main kita sudah bisa di ajak dilapangan ini, suasana sejuk, adem dengan dikelilingi pepohonan dan taman,” katanya.

Selain itu Al-Haris juga minta kepada Pelindo II untuk merawat lapangan tenis ini.” Dengan dibukanya lapangan tenis ini mari sama sama kita rawat dengan baik,  dengan tanah yang tersisa masih luas, hiasilah dengan membuat taman taman , sehingga orang masuk kesini lebih nyaman disamping ada tamannya,” Pinta Al Haris

Untuk memeriahkan pembukaan lapangan tenis, Gubernur Ikut bermain tenis persahabatan Gubernur Al Haris berpasangan dengan Ibu Susi,  Kejati Jambi berpasangan dengan Ibu Pris

Sebelumnya General Maneger PT. Pelindo II Persero Cabang Jambi Cheppy Rymetaatmadja menyampaikan, ucapan terima kasihnya kepada Gubernur Jambi Bapak Al Haris berserta rombongan yang telah bersedia hadir dan membuka secara resmi lapangan tenis ini. “ 

Lapangan tenis ini sebenarnya sudah cukup lama, sudah ada pada tahun 1980 an, tetapi kurang terawat, dulunya teman teman dari Kejati yang sering main di lapangan ini, dalam penugasan kami yang kedua di Pelindo ini, terpanggil dan tergugah hati untuk membangun dan merenovasi lapangan tenis ini. Lapangan tenis ini kita renovasi bertujuan untuk meningkatkan tali silaturrahmi dan memperkuat persaudaraan, karena kita tidak hanya bisa mengenal seseorang di dunia pekerjaan saja, kita bisa juga mengenal seseorang melalui olahraga bersama. Insya Allah rezeki akan muncul karena persaudaraan dan hubungan baik sesama diantara kita,”ungkap Cheppy.

Dikatakan Cheppy, pembanguan lapangan tenis ini dibantu oleh anak-anak perusahan dari Pelindo, Pelindo yang dulu sangat berbeda dengan Pelindo sekarang.” Pelindo sekarang sudah mempunyai 17  anak perusahaan  dari 17 anak perusahan ada 5 anak perusahan yang beroperasi di Jambi, salah satu yang membantu dari anak perusahan PTP, dan Terminal Peti kemas Pelabuhan, dari anak-anak perusahan sudah lebih spesifik untuk menangani sebuah kegiatan, Insya Allah kedepan Pelindo akan meningkatkan ekspor Jambi, sesuai dengan programnya Pemerintah Provinsi Jambi, kami dari dunia perbankan sudah siap membantu untuk meningkatkan perekonomian Jambi,” ujarnya, ** Hms- Detri

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Rivolindo; Lurah Kelurahan Tanjung Pinggir, Ersan; Direktur BUP Batam yang dalam hal ini diwakili oleh General Manager Unit Usaha Pelabuhan Penumpang, Ferry Wise Manullang; Manager Divisi Operasional, M. Taufik; Asisten Manager Sub Divisi SDM dan Umum, Adrian Rialdi; dan Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Batam.

“Selain itu, kami juga menyerahkan 200 bingkisan Bantuan Covid-19 bagi para pegawai yang membutuhkan dan membersihkan area pantai di sekitar Pelabuhan Domestik Sekupang serta daerah Pancung, Sekupang,” ujar Rivolindo.

Selain menggandeng pimpinan daerah setempat, kehadiran BUP BP Batam dalam kegiatan tersebut dikatakan General Manager Unit Usaha Pelabuhan Penumpang, Ferry Wise Manullang, sebagai salah satu bentuk dukungan dan sinergi positif antar instansi, serta menambah semarak perayaan Harhubnas Tahun 2021.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semangat dan kepedulian KSOP Khusus Batam terhadap lingkungan dan masalah sosial di Batam mampu meraih masyarakat Batam dan meningkatkan taraf pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ferry. ** Hms - red

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi pada suatu kesempatan wawancara menyampaikan akan banyaknya keistimewaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun paska pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021. Pasalnya perizinan sudah diberikan dari Kementerian / Lembaga yang berurusan di Kota Batam akan dilimpahkan kepada regulator di daerah.

Lebih lanjut, ia menerangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 merupakan kebijakan strategis pengelolaan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun untuk meningkatkan ekosistem investasi untuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. KPBPB intinya adalah kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan investasi guna percepatan ekonomi.

Adapun daftar perizinan berusaha yang menjadi kewenangan BP Batam adalah 67 jenis perizinan dari 8 sektor (Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan, Sektor Kesehatan, Sektor Perdagangan, Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan, Sektor Kehutanan, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sektor Kelautan dan Perikanan).

Sejalan dengan hal tersebut, BP Batam terus menggesa terobosan besar yang akan lebih mempersingkat dan mempermudah seluruh perizinan, guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di KPBPB Batam. Salah satu yang menjadi konsen, adalah penyempurnaan pelayanan berbasis elektronik Indonesia Batam Online Single Submission atau IBOSS.

Khusus di bidang kepelabuhanan, setelah mendapat pelimpahan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) per tanggal 14 Agustus 2021, pelayanan perizinan sektor transportasi bidang kepelabuhanan telah dilayani dan diterbitkan oleh BP Batam dalam hal ini Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Harlas Buana, saat kami temui siang ini, memaparkan bahwa proses persiapan sistem online ini telah sampai pada tahap finalisasi, dan diharapkan dapat mulai dimanfaatkan pelaku usaha pada akhir September 2021 mendatang. 

“sejak saat itu (pengesahan PP 41 tahun 2021) kita siapkan semua sistem aplikasinya dengan matang, nanti semua akan terintegrasi under IBOSS. Approve dimana saja, kapan saja, maka semua akan semakin mudah dan cepat”, ungkap Harlas.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selama proses peralihan perizinan kepelabuhanan dari tanggal 14 Agustus 2021 (pelimpahan dari KSOP) hingga nanti 27 September 2021 (IBOSS siap digunakan penuh), sambil menunggu sistem digitalisasi ini berjalan dengan matang,  BP Batam tetap melakukan pelayanan perizinan kepelabuhanan secara manual. 

“Jangan sampai ada kekosongan pelayanan ke masyarakat, kita tidak mau investasi atau kegiatan berusaha terhambat, sehingga kita laksanakan secara manual, namun tetap memprioritaskan pelayanan yang excellent,” ungkap Harlas.

Tercatat, terdapat 13 jenis perizinan sektor transportasi bidang kepelabuhanan yang dilayani di PTSP BP Batam. Data perizinan sampai dengan 17 september 2021 pukul 16.47, tercatat terdapat 1.387 dokumen selesai dari 1397 yang masuk.  

Lebih lanjut ia katakan, bahwa pelaku usaha justru memberikan apresiasi kepada BP Batam, karena meskipun selama masa transisi ini dilakukan secara manual, mereka tetap merasakan kepuasan karena dokumen dapat selesai jauh lebih cepat daripada biasanya.

“bahkan yang biasa selesai sampai 2 hari, ini jadi 2 atau 1 jam selesai, ditunggu di MPP sambil minum kopi selesai, dan ternyata banyak. 1300-an lebih dokumen dalam sebulan, mereka selesai semua, tentu dengan persyaratan yang lengkap.” Imbuhnya.

Kedepan BP Batam akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima dan excellent kepada pelaku usaha, salah satunya dengan aplikasi digital untuk memproses perizinan bidang kepelabuhanan yang terintegrasi di IBOSS . Sistem online Indonesia Batam Online Single Submission, rencananya akan mulai dapat disosialisasikan kepada pelaku usaha pada tanggal 27 September 2021.** Hms - red

Kondisi atap bocor ini sepatutnya segera menjadi perhatian serius pemilik gedung dan pengelolah, mengingat  lokasi cucuran air hujan berada di pintu masuk utama MPP.

Kepala Dinas Penanam Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPM- PTSP) Kota Batam Firmansyah saat dihubungi awak media pada Selasa (14/9) mengaku kondisi atap dari awal sudah bocor, pihaknya merupakan penyewa MPP dan telah menyurati  PT.911 selaku pihak pengelolah. 

Dikatakanya selain menyurati pihak pengelolah juga telah melapor ke atasan, " Sebaiknya Bapak wawancara saja pihak pengelolah" Sebutnya.

Sebelumnya media online maritimraya.com menayangkan berita fakta kondisi lantai basah dan licin diruangan pintu masuk utama MPP  diguyur air hujan  masuk dari atap yang bocor.

Sekitar ruangan pintu masuk terlihat pemandangan berjejer ember - ember serta tumpukan karpet basah.

Selain itu beberapa perangkat elektronik,  Komputer dll ditutupi plastik hitam oleh petugas diduga kuatir rusak dan konslet .** Red

Secara kumulatif (c-to-c), total ekspor Kota Batam meningkat 19,23 persen, yaitu sebesar USD 6,28 miliar pada Bulan Januari-Juli Tahun 2021 dan USD 5,27 miliar pada Bulan Januari-Juli Tahun 2020.

Dilansir dari Berita Resmi Statistik BPS Kota Batam, kenaikan nilai ekspor tersebut terjadi akibat meningkatnya ekspor kumulatif sektor non migas sebesar 17,61 persen. Ekspor kumulatif non migas Kota Batam ini menyumbang 80,69 persen dari ekspor kumulatif non migas (Januari-Juli) Kepulauan Riau.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, tren positif yang tengah berlangsung akan terus dipertahankan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

“Hal ini sejalan dengan fokus BP Batam untuk mendorong kegiatan ekspor di Kota Batam. Sejumlah infrastruktur juga terus dikembangkan agar proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik,” ujar Ariastuty.

Senada dengan Triwulan I Tahun 2021, sektor non migas hingga Bulan Juli 2021 masih didominasi oleh golongan barang mesin/peralatan listrik dengan peran sebesar 42,04 persen, disusul golongan mesin-mesin/pesawat mekanik 12,37 persen, dan minyak dan lemak hewan/nabati 11,87 persen.

Sedangkan total ekspor kumulatif menurut pelabuhan utama terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada Bulan Januari-Juli 2021 adalah melalui Pelabuhan Batu Ampar dengan kontribusi peran sebesar 39,17 persen. Kemudian disusul oleh Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sebesar 15,22 persen dan Pelabuhan Sekupang sebesar 14,23 persen.

Di lain sisi, total impor kumulatif (c-to-c) Kota Batam meningkat 26,39 persen, yaitu sebesar USD 6,10 miliar pada Bulan Januari-Juli Tahun 2021 dan USD 4,82 miliar pada Bulan Januari-Juli Tahun 2020.

Meski impor mengalami peningkatan, Ariastuty yakin, perekonomian Batam masih stabil karena memiliki surplus yang cukup baik dengan jumlah USD 185,91 juta.

“Aktivitas ekspor dan impor yang meningkat di Batam menjadi barometer pulihnya arus permintaan barang baik di luar maupun dalam negeri. Harmoni ini harus terus dikembangkan sebagai langkah Batam untuk menjawab tantangan ekonomi nasional hingga akhir Tahun 2021 ini,” kata Ariastuty. **Hms-red

Langkah yang sama dan sejalan, dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelumnya. Dimana, BP Batam mulai mengembangkan kawasan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sehat (KIS) di Sekupang, Batam.

Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengatakan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema, 'Inovasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Membangun KEK Kesehatan Bertaraf Internasional di Sekupang Batam pada Rabu (15/9) pagi, bahwa rencana pengembangan KEK KIS di Sekupang, Batam diharapkan, dapat menangkap peluang wisatawan medis. 

Melalui FGD itu, BP menerima masukan berkaitan model kerjasama yang bisa dikembangkan karena diharapkan Batam, mendapatkan partner internasional. Terutama yang selama ini berobat ke luar negeri. Wisata medis diharap dapat berkembang, tanpa mengganggu pelayanan medis yang ada saat ini.

“Pengembangan KEK KIS ini juga dapat menciptakan ekosistem medis yang mendukung kawasan kesehatan seperti industri farmasi, alat kesehatan dan jasa akomodasi," kata Enoh.

Diakui, pihaknya saat ini tengah menyusun rencana pengembangan KEK Kesehatan Internasional Sekupang. Hal ini ditujukan untuk menangkap potensi pasar kesehatan Indonesia, dimana sebelum kondisi pandemi, pengeluaran pasien untuk berobat ke Luar Negeri mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019.

"Untuk itu, perlu adanya suatu strategi pengembangan, pemasaran, dan model kerjasama kawasan kesehatan bertaraf internasional yang tepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia," harap Enoh.

Dalam FGD ini, tampil narasumber, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Khalimah. Kemudian, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)  Pusat dr. Lia G Partakusuma dan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Profesional KPBU Indonesia, Dr. Herawati Zetha Rahman, MT.

Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, menilai Kawasan Sekupang menjadi magnet baru sebagai wisata kesehatan. Terintegrasi dengan destinasi wisata baru lainnya yang akan dilaunching. "Yaitu Taman Rusa BP Batam dan di daerah Sekupang juga ada Kawasan Agribisnis Sekupang, Fisherism Tanjung Riau dan Kawasan Agro Marina," kata Irfan.

Sementara  Lia G Partakusuma menyatakan dukungan dari PERSI untuk kegiatan wisata medis pada KEK Kesehatan Bertaraf Internasional di Sekupang, Batam. Disampaikan masukan untuk mendorong lahirnya keunggulan yang lebih spesifik. 

"Pilihlah keunggulan yang spesifik, tidak sulit dengan SDM, alat, fasilitas semua tersedia di Batam. Saya yakin, proyek ini akan menjadi tujuan/destinasi wisata yang membanggakan di Indonesia," pesan Lia.

Sementara Herawati Zetha mengatakan, KEK Kesehatan, menjadi bagian visi Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk RPJMN 2020-2024. Menurutnya, di KPBU, Pemerintah dengan BU/Swasta bekerja sama untuk mengadakan aset. BU melakukan pelayanan kepada masyarakat selama jangka waktu yang disepakati dan setelah masa kerja sama berakhir, maka segala aset yang dibangun itu diserahkan kembali kepada Pemerintah," jelas Herawati.

"Untuk melihat efektif/efisiennya KPBU dapat melalui Value for Money, secara mudahnya diartikan sebagai salah satu metode menentukan suatu kegiatan penyediaan infrastruktur memiliki keuntungan lebih besar apabila dilakukan melalui skema KPBU atau oleh Pemerintah/Public Sector Comparator," himbaunya. **Hms - red

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan unit usaha dan pejabat struktural di lingkungan Badan Usaha BP Batam dengan menghadirkan motivator Indonesia, Dr. Ary Ginanjar Agustian.

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin mengatakan, workshop service Excellence bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dalam rangka memberikan pelayanan dengan kualitas prima kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Saya juga meminta kepada seluruh jajaran Direktur dan General Manager Badan Usaha BP Batam untuk hadir pada sesi motivasi, guna menerima pembelajaran bagaimana pentingnya untuk mentransformasikan budaya birokrasi menjadi budaya korporasi dengan pelayanan yang excellence,” kata Syahril Japarin.

Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Asep Lili Holilulloh menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan workshop service excellence untuk RSBP Batam yang diikuti oleh para pegawai terutama pada Bagian pelayanan di RSBP Batam. 

“Meskipun dengan waktu singkat dalam memberikan motivasi, ada hal-hal penting yang bisa menjadi penyemangat kita dalam rangka meningkatkan pelayanan pengguna jasa seluruh Badan Usaha yang ada di Lingkungan BP Batam, khusus untuk Rumah Sakit BP Batam dalam rangka menjelang akan dibangunnya KEK Kesehatan Internasional Sekupang Batam,” ujar Asep Lili Holilulloh.

Ia menambahkan, investasi yang dikeluarkan oleh BP Batam untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit tidak hanya meningkatkan kecanggihan peralatan saja, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan hasil yang memuaskan.

“Workshop ini pada dasarnya menitikberatkan pada praktik pelaksanaan di rumah sakit, agar menurunkan jumlah warga Indonesia, khususnya Batam, yang berobat ke luar negeri. Hal ini nantinya akan bermuara pada elevasi devisa negara kita juga,” tutup Asep Lili Holilulloh.**Hms - red

Pada kompetisi fotografi kali ini, BP Batam mengangkat tema "Infrastruktur" Mengingat BP Batam telah membangun Kota Batam sejak 26 Oktober 1971 yang kita kenal dengan Hari Bakti BP Batam.

Kompetisi tersebut akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 20 September s.d. 20 Oktober 2021, penjurian dilakukan pada 21 s.d. 25 Oktober 2021. Sedangkan pengumuman pemenang lomba dapat dilihat melalui akun instagram @bpbatam tanggal 26 Oktober 2021.

Adapun waktu pelaksanaan kompetisi foto pada tahun ini dilaksanakan dalam waktu yang lebih lama (1 bulan) dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan  pelaksanaan lomba pada situasi pandemi Covid-19 dan mengurangi intensitas pertemuan peserta dalam jumlah banyak (social distancing).

 Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, tujuan diadakannya kompetisi fotografi ini untuk memeriahkan Hari Bakti BP Batam ke 50 tahun melalui kacamata masyarakat Batam terhadap infrastruktur yang tersedia, serta menampilkan hasil karya BP Batam terhadap perkembangan pembangunan kini.

“Dengan diadakannya kompetisi fotografi ini dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan bibit-bibit baru serta mengembangkan kreatifitas masyarakat Batam dalam dunia fotografi. Kegiatan ini juga dapat secara langsung dan tidak langsung memperkenalkan berbagai perkembangan infrastruktur Batam kepada masyarakat luas”, kata Ariastuty Sirait.

Lebih lanjut, Tuty menyampaikan kategori dalam kompetisi ini terbagi atas 3 kategori, yakni foto menggunakan Drone, DSLR (Digital Single Lens Reflex) dan Smartphone. Dari setiap kategori akan dipilih pemenang 1, 2, 3 dan 5 orang pemenang favorit pada tiap kategori.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh peserta, diantaranya : Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pada link http://bit.ly/lombafotobpbatam,  wajib follow akun Instagram @bpbatam,  peserta bebas untuk mengambil gambar sesuai dengan tema yang telah ditentukan, pengiriman karya foto pada 20 September s.d. 20 Oktober 2021, setiap peserta paling banyak mengirimkan 3 buah foto per kategori, karya foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik sendiri, tidak direkayasa, belum pernah meraih penghargaan apapun, dilarang mengirimkan karya foto yang mengundang unsur pornografi, sadisme, dan SARA serta yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam kesempatan ini, Tuty mengajak masyarakat Batam untuk mengikuti kompetisi ini dalam mengabadikan secara dekat pembangunan Batam dalam rangka memeriahkan 50 Tahun Hari Bakti BP Batam.

Untuk imformasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman berikut ini: http://bit.ly/LombaFotoBPBatam50Tahun.

Nantinya, seluruh foto yang dikirimkan akan menjadi hak milik BP Batam sepenuhnya dan akan digunakan untuk kebutuhan promosi Batam ke depannya.

 **Hms - red

Ketua Tim/Wakil Ketua BURT DPR RI, H. A. Bakri bersama 16 anggota lainnya diterima di VVIP Lounge Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Bakri mengatakan, pengawasan pelayanan Joumpa tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

“Kerja sama ini sudah terjalin cukup lama antara Joumpa dengan seluruh anggota DPR RI di seluruh Indonesia, termasuk Batam di Provinsi Kepri ini,” ujar Bakri.

Selain itu, Bakri juga menyambut baik pengembangan infrastruktur di Batam yang telah diinisiasi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

“Kebijakan pemerintah pusat secara penuh memang belum memberikan dampak optimal bagi daerah. Sehingga kami sepakat, Batam ini akan didorong dan diperlakukan lebih istimewa dari segala aspek dan kami persilahkan untuk BP Batam beraudiensi bersama DPR RI untuk membantu pembangunan Batam,” imbuh Bakri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sepakat pelayanan Joumpa di Batam harus terus ditingkatkan, sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur termasuk peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

“Kalau Batam dibangun sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ), tentu secara utuh kita ingin status tersebut secara utuh diberlakukan. Pemerintah sudah sangat bagus sekali, tapi memang karena lintas antar Kementerian dan Lembaga, prosesnya memang tidak mudah,” kata Muhammad Rudi.

Melalui pertemuan ini, Muhammad Rudi menitipkan hal tersebut dan berharap DPR RI agar mampu membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing Kawasan Batam.

Turut hadir dalam kegiatan, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin; GM PT. Gapura Angkasa Batam, Bombong Widiatmoko; Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim BP Batam, Amran; GM Unit Usaha Logistik dan Aerocity BP Batam, Benny Syahroni; GM Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim, Bambang Soepriono; Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Memet E. Rachmat dan Kepala Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta, Purnomo Andiantono. ** Hms - red

Terlihat  karpet basah ditumpuk  dan beberapa ember - ember   berjejer menghiasi pemandangan saat orang- orang memasuki MPP, namun banyaknya titik atap yang bocor  air liar menetes ke lantai  Gedung pelayanan puluhan perizinan atau yang disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu beberapa  perangkat komputer dimeja tampak dibungkus kantong plastik hitam  oleh petugas .

Sejumlah orang yang sedang mengurus perizinan di kantor tersebut tampak sebahagian berdiri karena kursi Kursi basah tak dapat di duduki 

Kondisi ini membuat komentar miring  sejumlah orang yang hadir, " melihat atap  gedung MP bocor, mengganggu kenyamanan  orang mau mengurus perizinan untuk Investasi" ujar Ari Junaidi.

Secara terpisah Suradi mengomentari kebocoran atap MPP tentu menjadi imej jelek bagi pengusaha asing dan lokal, untuk itu pemerintah seharusnya segera memperbaiki." Ini MPP mengurus perizinan, dengan puluhan bahkan ratusan peralatan komputer, sepatutnya hindari dari air" ucapnya

Salah satu petugas di Mall Pelayan Publik Dani Fiansyah saat dikonpirmasi awak media mengatakan  atap bocor di Mall Pelayanan Publik ini cukup lama," Untuk konpirmasi ke Lantai 2 aja pak, " Ujarnya.

Dikatakanya ada pihak ke Tiga yakni PT.911 ( nine One One ) yakni perusahaan pengelolah dan perawatan gedung MPP." Dari BP Batam, Pemko dan PT. nine One One " Sebutnya.**red

Tidak hanya untuk balap F1 dan Moto GP, kawasan sirkuit ini juga bisa dipakai untuk berbagai kegiatan motorsport seperti offroad, rally, hingga motocross. Sekaligus menjadi destinasi sport automotive tourism yang mampu menggairahkan olahraga otomotif sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah Batam.

"Luas rencana sirkuit mencapai 154 hektar, berada di lokasi yang sangat strategis di Kecamatan Nongsa. Hanya memerlukan waktu sekitar 18 menit dari Bandara Hang Nadim, 30 menit dari pelabuhan Ferry Batam Centre, 40 menit dari Nagoya Pusat belanja, 45 menit dari Harbour Bay Batam,” ujar Bamsoet saat menerima Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Badan Pembina IMI Pusat Tinton Soeprapto di Jakarta, Kamis (9/9/21).

“Lokasi Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Malaysia, menjadikan industri pariwisata di sana sangat kompetitif. Kehadiran sirkuit balap bertaraf internasional akan menjadi daya tarik tersendiri, sebagai destinasi sport tourism unggulan dalam mendukung pengembangan Batam menjadi salah satu kota wisata terbaik di Indonesia," lanjut Bamsoet.

Turut hadir dalam pertemuan dari Pengurus IMI Pusat, antara lain Badan Penasihat Robert Kardinal, Hubungan Antar Lembaga Elvis Junaidi, Komisi Medis dr. Rheza Maulana. Hadir pula Ketua IMI DKI Jakarta yang juga Project Officer pembangunan Sirkuit Internasional Batam Anondo Eko, Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan dan Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan.

Sosok yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Sirkuit Internasional Batam nantinya akan didukung berbagai infrastruktur ekonomi. Antara lain Bandara Internasional Hang Nadim, pelabuhan logistik internasional Batu Ampar, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Teknik, Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan, Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, pembangunan outer ring road Tj Pinggir - Jodoh, jalan dan jembatan Batam - Bintan, hingga pelabuhan penumpang internasional Sekupang.

"Karena lokasi lahannya berada pada HPL BP Batam, sehingga pembangunan sirkuit tidak memerlukan anggaran hingga ratusan miliar untuk pembebasan lahan. Keberadaan Sirkuit Internasional Batam nantinya akan seperti Sirkuit Monza di Italia, yang berlokasi di areal kebun raya. Sehingga pemandangannya sangat asri. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembalap maupun turis untuk berkunjung kesana," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan Sirkuit Internasional di Batam kelak bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Batam. Sekaligus meningkatkan PAD Batam yang rata-rata berada di kisaran angka Rp 1 triliun. 

"Penyumbang terbesar PAD Batam dari sektor pariwisata, seperti dari pajak perhotelan dan restoran. Bahkan disaat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kedua sektor tersebut masih mampu memberikan sumbangan yang cukup tinggi, mencapai 24 persen dari total PAD Batam," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, realisasi pajak hotel di Kota Batam pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp 40,86 miliar dari target Rp 65,04 miliar. Sedangkan pajak restoran terkumpul sekitar Rp 61,37 miliar dari target Rp 77,66 miliar.

"Jika ada sirkuit internasional dengan berbagai event kejuaraan balap yang mampu mendatangkan penonton tidak hanya dari Indonesia, melainkan juga dari Singapura, Malaysia, dan negara lainnya, akan membuat PAD Batam semakin meningkat. Masyarakat lokal diuntungkan karena perputaran uang semakin kencang, Indonesia juga diuntungkan karena dari sirkuit tersebut bisa lahir para pembalap hebat," pungkas Bamsoet. **Hms- red

Mendukung hal tersebut, Tim terpadu yang terdiri dari gabungan personil Ditpam BP Batam, Satpol PP, TNI dan Polri serta beberapa unsur lainnya, melakukan penertiban belasan rumah liar yang berada di ROW 30 M Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang, pada Selasa (7/9/21).

Kegiatan ini diawali dengan apel bersama di Kantor Mako Satpol PP Kota Batam, yang dipimpin oleh Kasubidit Pamling dan Hutan Ditpam BP Batam, Tony Febri selaku Koordinator penertiban. 

“Hari ini kita melakukan penertiban jalan melingkar di Kawasan Industri Tanjung Uncang, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dihindari dari hambatan. Saya berpesan kepada seluruh tim terpadu yang terlibat agar tetap menjaga keamanan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan komunikatif,” kata Tony Febri.

Sesuai arahan Kasubdit Pamling dan Hutan Ditpam BP Batam, Tony Febri, personil tim terpadu melakukan bantuan pemindahan barang-barang yang berada di dalam bangunan kios dan rumah liar ke tempat yang aman, kemudian penggusuran dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator atau Beko. 

Sebelumnya, pihak Direktorat Pengamanan BP Batam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di tepi jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang, dengan memberikan surat peringatan 1, 2, 3 dan perintah bongkar, namun tidak dindahkan oleh warga, sehingga sesuai prosedur dilakukan tindakan pembongkaran oleh Tim Terpadu. Adapun sasaran penertiban ada sekitar 12 bangunan berupa kios dan rumah liar semi permanen.

Adapun personil Ditpam yang terlibat dalam penertiban Jalan melingkar di Kawasan Industri Tanjung Uncang sebanyak 55 orang personil Ditpam. *Hms - red

Pengangkatan anggota pengurus PIKORI BP Batam berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Tim Teknis Persiapan Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Penyusunan Anggota Pengurus Persatuan Istri Karyawan BP Batam.

Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sekaligus istri Kepala BP Batam, Marlin Agustina Rudi dipilih sebagai Ketua Umum PIKORI BP Batam.  

 Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya menitipkan pesan kepada para istri karyawan BP Batam selaku anggota PIKORI BP Batam, untuk mendukung kegiatan sang suami di BP Batam.

“Karena sesungguhnya, 90 persen keberhasilan BP Batam ada di tangan para istri yang selalu mendukung penuh para pegawai BP Batam untuk menyokong Batam menuju Indonesia sejahtera,” ujar Muhammad Rudi. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Umum PIKORI BP Batam, Marlin Agustina Rudi mengatakan, perempuan memang memiliki cara tersendiri menjalankan perannya sebagai seorang istri dalam mendukung tatanan organisasi. 

Ia melanjutkan, pengukuhan anggota dan rapat kerja PIKORI BP Batam ini kembali dilaksanakan mengingat keanggotaan yang sempat vakum selama lebih dari lima tahun, sekaligus mengembalikan kejayaan PIKORI seperti periode sebelumnya.

“Bersama 80 orang anggota lainnya, PIKORI BP Batam memiliki visi untuk membantu menyukseskan BP Batam dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Sedangkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kami memiliki beberapa misi, diantaranya menyusun program kerja untuk membangun kesejahteraan keluarga pegawai BP Batam di bidang kesehatan, pendidikan, kerohanian, sosial, pemberdayaan perempuan dan lainnya,” ujar Marlin Agustina Rudi.

Pada kesempatan ini, nama organisasi dan logo PIKORI BP Batam juga turut diperkenalkan. Nama PIKORI BP Batam dipilih menyesuaikan dengan transformasi organisasi dari Otorita Batam menjadi Badan Pengusahan Batam.

Sedangkan logo berbentuk sekuntum mawar dengan tujuh helai mahkota yang bermakna cinta dan kasih. Warna biru tua dan emas dipilih untuk melambangkan ketenangan, tanggung jawab, profesionalitas, kesuksesan dan kemakmuran.

“Kami yakin, dengan dukungan dan peran aktif dari seluruh pengurus dan anggota PIKORI BP Batam, serta kerjasama yang baik antar anggota akan membantu menyukseskan BP Batam dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera,” ujar Marlin Agustina Rudi optimis.

Acara pengukuhan anggota kemudian dilanjutkan dengan rapat Kerja PIKORI BP Batam 2021-2024 guna membahas program kerja yang akan diusung oleh delapan bidang, antara lain bidang pendidikan, kerohanian, sosial, budaya dan hubungan antar lembaga, pengembangan usaha, kesejahteraan keluarga, kesehatan, pemberdayaan perempuan.

Turut hadir dalam acara, Tokoh Perempuan Indonesia, Sri Soedarsono; Tokoh Perempuan Provinsi Kepulauan Riau, Aida Ismeth; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro beserta istri; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto beserta istri; dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Mulyaningsih Syahril; Perwakilan Organisasi Perempuan se-Provinsi Kepuluan Riau dan para pejabat eselon tingkat 2 BP Batam. ** Hms - red           

Mahasiswi berupaya menemui dosen guna memintak  penjelasan sebelumnya  telah mengikuti tahapan  sidang dan dinyatakan Lulus lalu terjadi pembatalan kelulusan tentunya perlu penjelasan secara langsung antara Dosen (Maha Guru) dan Maha Siswa

Sekuriti  bernama Tubing mengatakan sesuai aturan manajemen kampus untuk saat ini melarang kegiatan tatap muka perkulihaan maupun konsultasi mahasiswi  bersama Dosen  dengan alasan  penerapan protokol  kampus dimasa pandemi tidak diperbolehkan tatap muka, " Hubungi aja lewat HP Dek" katanya dengan enteng.

Ironisnya Disaat yang sama beberapa orang calon mahasiswi mau mendaptar kuliah diberi akses oleh sekuriti untuk masuk ke dalam kampus, " Kenapa calon mahasiswi yang baru mau mendaftar kuliah diberi akses masuk, dan saya mahasiswi dilarang" kata Mahasiswi berinisial MM

  Kepada awak media MM mengatakan sepatutnya Sekuriti tidak pantas melarang mahasiswa/I untuk bertemu Dosen pengajar, pembimbing Mahasiswi berkomunikasi tatap muka." Saya berdua bersama orang tua dan kami sudah divaksin serta menggunakan masker, apalagi Batam sekarang sudah zona kuning" ucap MM

Dengan mengorbankan waktu kerja datang ke kampus mau menemui Dosen (Maha Guru) serta menyerahkan berkas kelengkapan selama mengikuti sidang dan dinyatakan lulus namun dibatalkan menjadi tidak lulus.

Dijelaskanya  dari semester 1 (Pertama) mulai tahun 2016  hingga sekarang  kuliah di UPB, namun kenapa sekuriti mempersulit mahasiswi untuk bertemu Dosen secara langsung, " Sebelumnya saya hubungi melalui Hp dan saya tanya kepada Biro Administrasi Akademi Kemahasiswaan (BAAK) namun diarahkan sama Kaprodi, selanjutnya saya hubungi kaprodi diarahkan sama BAAK, seakan - akan saya dipimpong" Ungkapnya.

Penerapan ganda protokol kampus disatu sisi membolehkan mahasiswi baru masuk kampus mendaptar, sedangkan mahasiswi UPB tidak diperkenankan masuk menemui Dosenya  terkesan tidak fair.

Saat dimintak tanggapanya terkait penerapan ganda sekuriti berpenampilan parlente tersebut mengaku kepada awak media memang aturanya beda." Saya menjalankan sesuai aturan manajemen kampus UPB" Ujarnya

.**.Red

Pelantikan ini dilaksanakan secara virtual dan hybrid secara fisik, bertempat di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Montty Girianna; Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud; serta Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi.

Selain itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin juga turut menyaksikan secara langsung proses pelantikan tersebut.

“Pelantikan definitif ini dilakukan karena Saudara Enoh Suharto Pranoto telah memasuki purna bhakti sebagai PNS dan telah mengakhiri tugasnya sebagai pejabat Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus,” ujar Airlangga.

Airlangga turut mengapresiasi atas karya bhakti dan dedikasi Enoh Suharto Pranoto selama menjalankan tugasnya selama menjabat.

Pelantikan ini, dikatakan Airlangga, juga dilakukan guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Batam untuk menunjang perekonomian regional dan nasional, yang telah menunjukan pemulihan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar 7.07%. 

“Dengan lengkapnya pejabat pimpinan BP Batam yang telah didefinitifkan, saya minta BP Batam dapat segera berlari kencang untuk memulihkan perekonomian di Batam dan merealisasikan berbagai rencana atau minat investasi baru yang telah diajukan oleh investor,” kata Airlangga.

Ia berharap, jajaran Pimpinan BP Batam dapat mengawal dan mensukseskan transformasi FTZ Batam menjadi KEK dan FTZ yang berdaya saing, dengan memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 41 Tahun 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan harapannya terkait perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Batam untuk mendorong perekonomian, terutama implementasi PP Nomor 41 Tahun 2021.

“Kegiatan berusaha di Batam akan kami dorong kembali, baik mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Mudah-mudahan di Tahun 2021 ini target yang kita tentukan masih bisa tercapai,” ujar Susiwijono.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya siap untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya kegiatan berusaha di Batam.

“Dengan dilantiknya Saudara Enoh Suharto Pranoto hari ini akan semakin mengukuhkan sinergi internal BP Batam dari segi manajerial. Hal ini akan bermuara pada keputusan dan kebijakan strategis dan akan dilahirkan BP Batam, terutama untuk kemudahan berusaha di Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi bersama Wakil Kepala dan para Anggota Bidang juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program startegis pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam. **Hms- red

Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2021 mengenai pembagian pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh BP Batam dengan KSOP Batam. 

Sebanyak 332 Pelayanan Perizinan Transisi  dilaksanakan oleh BP Batam antara lain: Perpanjangan Izin Operasi sebanyak 10 perizinan, Tersus Kegiatan Bongkar sebanyak 8 perizinan, Pengoperasian Kapal sebanyak 6 perizinan, Rekom Pengukuhan SIUPKK sebanyak 1 perizinan, Keterangan Terdaftar sebanyak 1 perizinan, Perpanjangan Trayek Izin Operasi sebanyak 2 perizinan, Kerja Bongkar Muat sebanyak 302 perizinan. Namun ada 2 perizinan yang belum selesai yaitu Rekom Pengukuhan SIUPKK dan Keterangan Terdaftar. 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan bahwa BP Batam sepakat pelayanan perizinan untuk pelaku usaha tidak boleh berhenti. 

“BP Batam sepakat perizinan untuk pelaku usaha tidak boleh berhenti dan saat ini BP Batam sudah mengeluarkan 187 perizinan,” kata Ariastuty Sirait.

Ia menambahkan, kewenangan mengenai jenis dan tarif layanan kepelabuhanan di wilayah KPBPB juga sudah dibagi antara BP Batam dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP Khusus Batam.

Turut hadir dalam rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Penasihat Khusus Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Kepala Biro Hukum. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Kementerian Dalam Negeri: Kepala Biro Hukum. Kementerian Perhubungan: Kepala Biro Hukum, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungbalai Karimun, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang. Kementerian Keuangan: Kepala Biro Hukum. Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun perwakilan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Mochammad Nasrun, Direktur Badan Usaha Pelabuhan Dendi Gustinandar, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Harlas Buana, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait, Direktur Pengamanan Aset Moch Badrus, Kepala Bagian Peraturan Dan Perikatan Yuli Widyastuti dan Manager Komersial Pelabuhan Barang, Ronaldi Zainnudin.** Hms - red