MARITIM RAYA

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Rombongan DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar yang berjumlah 9 orang dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 24-25 Februari 2021 dengan melakukan peninjauan ke Kantor SPAM Batam dan lokasi WTP di Batam. 

Tujuan dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar adalah untuk memperoleh informasi tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penurunan Non Revenue Water (NRW) dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan Perusahaan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke SPAM Batam, rombongan DPRD Komisi II Kota Pematangsiantar diterima oleh Direktur Utama SPAM Batam, Sutedi Raharjo beserta jajaran.

“BP Batam bersama PT Moya Indonesia berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan berusaha agar SPAM Batam dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Batam. Kami juga telah membangun Geographical Information System (GIS) untuk mengelola data jaringan dan kepelangganan, membangun billing system untuk penagihan rekening, website dan media komunikasi pendukung operasional, serta bekerja sama dengan eksternal payment point agar masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran,” kata Sutedi Raharjo dalam sambutannya.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, dalam sambutannya menyampaikan tujuan kunjungan kerja ialah untuk menggali informasi bagaimana BP Batam melakukan pengelolaan air di Batam.

“Kami juga ingin membandingkan biaya tetap yang diadakan di Batam dengan yang kami adakan di Pematangsiantar. Hal ini nantinya akan kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Pematangsiantar untuk dapat menjadi pertimbangan,” kata Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, juga menyampaikan kesannya terhadap pengelolaan air di Batam, ia mengatakan pengelolaan air di Batam cukup bagus, di mana saat ini dikelola oleh BP Batam dan dioperasikan oleh PT Moya di mana supply air di Batam tidak terganggu. *Redaksi

Dalam Vidio berdurasi 45 detik itu mengabarkan  sedikitnya dua unit kapal tangkapan Bea cukai terbakar di dermaga  Bea dan Cukai Tipe B Batam di Tanjunguncang.

Menurut informasi, ada  5 unit kapal yang bersandar di dermaga milik bea cukai tersebut merupakan kapal tangkapan Bea cukai Batam yang harus segera di evakuasi dari amukan si jago merah.

Namun hingga berita ini di unggah Belum diketahui penyebab kebakaran  dalam peristiwa tersebut. Redaksi

Kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 1-20 Februari 2021, yang mana proses matrikulasi dilakukan sejak 1-17 Februari 2021, bimtek pada tanggal 18-19 Februari 2021 dan Ujian Sertifikasi pada 20 Februari 2021, di gedung IT Centre BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala Biro SDMO BP Batam, Lilik Lujayanti, saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan, Kamis (18/2/2021), mengatakan, penting bagi para peserta untuk melaksanakan bimtek dengan serius agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 

“Bagi para peserta yang mengikuti Bimtek offline atau tatap muka ini, sudah kami bebaskan tugas kedinasan. Sebelumnya, Bimtek online pun juga sudah kami bebas tugaskan, dengan harapan para peserta dapat mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal, tanpa terhalang pekerjaan,” ujar Lilik di Conference Hall IT Center BP Batam.

Ia melanjutkan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berharap banyak kepada para peserta Bimtek agar mampu mengikuti kegiatan dengan baik agar mampu memberikan kontribusi secara penuh sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah bagi BP Batam.

“Kehadiran Bapak/Ibu sangat dibutuhkan oleh institusi, khususnya pengadaan barang/jasa BP Batam. Karena saat ini pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan di BP Batam masih sedikit sekali, sehingga tidak mampu menampung kebutuhan dari setiap unit kerja,” ungkap Lilik.

Selain itu, bimtek ini juga bertujuan sebagai sarana regenerasi bagi para pejabat pengadaan sebelumnya. 

Ia mengatakan, pimpinan BP Batam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam rangka mendukung pengembangan institusi.

Narasumber dari ICON Training Center, Edi Usman, mengatakan, materi yang disampaikan kepada peserta, antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang mengacu pada Juknis Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2018. 

“Nomor 7 tentang perencanaan pengadaan, nomor 8 tentang swakelola, nomor 9 tentang penyedia. Nantinya materi tersebut dikaitkan juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, seperti konstruksi,” jelas Edi. * Redaksi

Seperti diketahui  bisnis penerbangan niaga di bandara Hang Nadim Batam sangat terpukul sejak tahun 2020 dikarenakan dampak wabah  pandemi covid 19 

Sebagai  penyedia jasa kebandarudaraan yang bertaraf internasional, prasarana dan sarana bandar udara yang andal, optimal  yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional  guna meraih kembali kedigdayaan Bandar udara Hang Nadim.

Hal ini dikatakan Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dan Teknologi Inpormasi dan Komunikasi Bandara Hang Nadim Amran kepada sejumlah wartawan dalam acara Coffe morning pada Rabu (10/2) di ruang persentasi Marketing center kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

" Pencapaian pergerakan pesawat pada Tahun 2020 sangat terpukul semenjak wabah pandemi covid 19, yakni 24.749 pergerakan pesawat/tahun, bila dibanding pergerakan pesawat tahun 2019 berjumlah 42.513 pergerakan pesawat." Ungkapnya.

Begitu juga dengan   pergerakan penumpang pada tahun 2020  berjumlah hanya 2.4 juta Penumpang/ tahun, bila dibanding tahun 2019  jumlah penumpang sebanyak  4.5 juta penumpang/ tahun

Sedangkan pergerakan kargo menurun berkisar 20 persen  yakni pada tahun 2019 berjumlah  18.298 Ton/ tahun,  dan pada tahun 2020 berjumlah 14.183 Ton/tahun.

Amran yang baru sebulan menjabat Direktur BUBU dan TIK Bandara Hang Nadim tetap optimis program tahun 2021  dengan visi misi bandar udara Hang Nadim

Yakni menjadi Bandara Hang Nadim bertarap internasional dan berwawasan Batam.

"Kalau dibilang mau bersaing dengan Singapura tidak, namun dibilang contek iya" Akunya.

Dengan pengembangan corak fasilitas bandara dan terminal  bernuansa aura Kepri yang sangat kental , sehingga Customer akan merasakan suasana yang berbeda bila tiba di Bandara Hang Nadim bertaraf internasional.

"  Kita sedang membuat rancangan fasilitas bandara, dan terminal Hang Nadim melekat dengan aura kepri," Ujarnya.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Dendi Gustiranda menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan selain bersilaturahmi dengan Ka BUBU dan TIK yang baru menjabat, juga menginpormasi  pencapaian Kinerja BUBU Hang Nadim tahun 2020 dan penjabaran program di tahun 2021.

* Redaksi

BLINK merupakan layanan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin lahan, salah satunya perpanjangan UWT. 

Kegiatan perdana BLINK pada 2021 digelar di halaman masjid Al-Muhajirin Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Senin (8/2/2021).

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam, Harlas Buana, mengatakan, kegiatan Blink hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BP Batam pada setiap tahun, dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

Saat ini dilakukan layanan perpanjangan UWT untuk pemohon yang berada di lokasi Tiban dan sekitarnya. 

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, proses pengajuan perpanjangan UWT sudah disederhanakan, hanya dengan tiga persyaratan, yaitu pemohon hanya membawa softcopy KTP, PBB dan sertifikat rumah. Ke depan kita akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik,” kata Harlas Buana.

Ia juga menyampaikan, Kepala BP Batam, juga telah meminta agar BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama untuk terus melayani masyarakat Batam dengan baik. Pada saat BLINK hadir di setiap perumahan yang dituju, juga terdapat loket untuk pembayaran PBB.

Tidak hanya itu, dengan adanya BLINK dapat mengedukasi masyarakat dengan mekanisme pembayaran perpanjangan UWT mudah dan cepat.

Hadirnya BLINK di tengah-tengah masyarakat, bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan dokumen lahan. 

Masyarakat akan lebih mudah menjangkau dan dapat bertanya langsung kepada petugas. 

Selanjutnya, petugas akan memverifikasi berkas dan memberikan penjelasan langsung kepada pemohon terkait kepengurusan UWT.

Adapun operasional BLINK di Perumahan Tiban Indah akan dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu dan Kamis yang akan berlangsung selama dua minggu. Terhitung mulai 8 Februari 2021 pukul 09.00-12.00 WIB. 

Selain program BLINK, saat ini BP Batam sudah mempunyai aplikasi berbasis online melalui Land Management System (LMS) dengan alamat website https://lms.bpbatam.go.id yang dapat mempermudah kepengurusan lahan.

Pihak RW setempat, menyambut baik upaya BP Batam dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan lahan berupa perpanjangan UWT. 

Ia menilai program BLINK sangat positif dan menjemput bola yang dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan perpanjangan UWT, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke PTSP. * Salim

MARITIMRAYA.com - Batam, Sejumlah pengurus DPD KNTI Kota Batam dan Nelayan Belakang Padang menyambangi kantor DPRD Kota Batam dan disambut anggota DPRD Kota Batam komisi 2,  Leo Anggara Saputra  pada Senin (1/02) di Batam.

 Pertemuan guna melaporkan keluhan nelayan tradisional Belakang Padang terkait dampak kandas kapal asing MV.Tina 1 dan MV. Sharaz di perairan batu berenti kecamatan belakang Padang Batam. dan diduga terjadi penyelewengan konpensasi tahap pertama yang   tidak tepat sasaran sehingga  nelayan yang benar- benar nelayan tapi tidak menerima konpensasi.

Hadir dalam diskusi tersebut antaranya, Ketua DPD KNTI Kota Batam Amrah Fahnani SH MH, Sekretaris  Ir.Hery Irianto, Bendahara Amrullah Mursalim, Ketua Koperasi KNTI Karya Nelayan Prima, Armen Mustika S.kom, Bidang Hukum Ibnu Hajar SH, Zulhendri, Aleng  Taupik perwakilan nelayan Belakang Padang.

Sekretaris DPD KNTI Kota Batam Heri Irianto menyampaikan kronologis  menyangkut permasalahan dua kapal asing yang kandas dan dampak bagi pendapatan nelayan.

 Heri juga menyampaikan bahwa pihak KNTI mendorong permasalahan ini agar diadakan rapat dengar pendapat dan mengundang instansi terkait dan perusahaan keagenan kapal dan nelayan terdampak.

Dikatakanya  selama ini telah melakukan surat menyurat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, , dan  perusahaan keagenan Kapal  MV. Tina 1 PT. LJB dan selanjutnya juga akan menyurat perusahaan yang mengageni kapal asing MV. Sharaz yang masih kandas.

" Banyak kejanggalan yang kami lihat dalam menyalurkan konpensasi tahap pertama, sehingga banyak nelayan yang benar- benar nelayan  tidak menerima." Ungkapnya.

Sementara salah satu nelayan Belakang Padang Aleng kepada awak media menyampaikan lokasi kapal kandas merupakan perairan tangkapan ikan nelayan.

Dikatakanya berbagai jenis ikan seperti, Ikan Talang, Selar, Kembung, Tenggiri Delay, dan Kerapuh banyak di situ.

" Jadi kalau sekarang masuk musim angin Utara ikan yang banyak disitu adalah Ikan Sagai, Talang, Tamban" ujar Aleng didampingi Taupik.

Pria yang profesi sebagai nelayan sejak 40 tahun lalu mengaku penghasilannya sangat berkurang.

" Kami sebagai nelayan sangat dirugikan, dan memintak Kedua Kapal asing yang kandas ( MV. Tina 1 dan MV. Sharaz ) bertanggungjawab atas kerusakan terumbu karang sehingga ikan sulit didapat." Ujarnya.

Leo Anggara Saputra menyambut baik  kedatangan  para nelayan  dan mendengarkan secara seksama laporan dan permasalahan yang dihadapi nelayan.

Anggota komisi 2 ini juga sangat mengapresiasi organisasi KNTI Kota Batam sebagai wadah nelayan tradisional bersama nelayan terdampak datang bersama untuk hearing.

Dia menyampaikan terimakasih  kedatangan para nelayan dan akan menindaklanjuti laporan bersama ketua dan anggota Komisi 2, selain itu Leo juga mengatakan permasalahan nelayan ini akan mengundang dinas perikanan Kota Batam  yang juga mitra komisi 2.

"Komisi 2 memang membidangi masalah ini, sebagai legal standing ajukan saja surat ,selanjutnya  kita gelar RDP dan mengundang pihak yang  berkepentingan" Sebutnya

Usai diskusi diruang rapat Fraksi PAN tersebut, acara ditutup dengan Poto bersama dengan menerapkan protokol kesehatan Covid*Salim

Guna menyikapi hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Batam menggelar rapat bersama sejumlah Anggota KNTI Belakang Padang pada Jum'at (29/01) di sekretariat KNTI Kota Batam.

 Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Batam Amrah Fahnani kepada  maritimraya.com menyampaikan akan menggugat pihak owner MV. Tina 1 untuk segera membagikan konpensasi  nelayan yang belum menerima

"sesuai hasil rapat dengan nelayan tradisional Belakang Padang kami akan  membuat laporan ke kantor DPRD Kota Batam " ujarnya.

Dikatakanya pembagian tahap pertama oleh PT. LJB selaku perusahaan keagenan kapal MV. Tina 1 di  Belakang Padang seharusnya dibagikan kepada nelayan yang terdampak, 

" kami menemui kejanggalan pembagian dana konpensasi tahap pertama oleh PT. LJB untuk nelayan di Belakang Padang" Terangnya.

Sebelumnya kapal MV. Tina 1 kandas di batu karang perairan Sambu Belakang Padang Batam pada Minggu (22/11) dan menyenggol MV. Sharaz yang sejak bulan Mei teronggok di atas batu karang 

MV. Tina 1dengan memuat ribuan kontainer akhirnya  berhasil diapungkan kembali pada Senin (30/11) dengan dibantu menggunakan 3 unit Kapal  tagbout.

Akibat insiden tersebut pihak  owner kapal Tina 1 berjanji membuat LOU dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan terumbu karang dan dampak ekonomi bagi nelayan yang terdampak.

Hal itu dikatakan perwakilan MV. Tina 1 saat digelar rapat oleh kepala KSOP tanjung Balai Karimun Capt Barlet pada Kamis (3/12)  di Batam, yang dihadiri CQIP,  stakeholder dan Nelayan.

* Salim