September 2019
no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman





maritimraya.com - Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Edy Putra Irawady, didampingi Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni; Direktur Promosi dan Humas, Dendi Gustinandar; Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana, Purnomo Andiantono, Kasubdit Pengamanan Aset, Edi Santoso, melakukan peninjauan lahan dan aset BP Batam pada Sabtu dan Minggu lalu (14-15/9).













Kepala BP Batam beserta rombongan juga menyempatkan untuk turun dan melihat langsung keadaan yang ada di lapangan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pulau Batam.





Adapun kegiatan peninjauan yang dimulai dari pagi hari hingga sore tersebut dilakukan untuk melihat dari dekat keadaan Pulau Batam secara keseluruhan mulai dari kawasan Industri Sekupang, Tanjung Uncang, Kabil, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim Batam serta Bengkong Laut.





Edy Putra Irawady menginstruksikan kepada jajarannya untuk memasang papan peringatan, tidak hanya berupa larangan, tetapi juga informasi mengenai ancaman pidana jika ada yang melanggar peraturan. Hal tersebut guna menghindari adanya “Invisible Authority” di wilayah otoritas BP Batam yang sangat mengganggu kegiatan investasi di Batam.(MC red)


Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman





maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan permohonan perizinan lahan, dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kini pengajuan permohonan dokumen lahan dapat diakses melalui sistem yang bernama Land Management System (LMS) online.













LMS online sendiri merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan lahan yang ada di Kantor Pengelolaan Lahan.





“Tujuannya supaya lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam kepengurusan dokumen lahan,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni, melalui Kepala Bagian Administrasi dan Informasi Lahan, Yarmanis.





Sebelum LMS online, sudah ada sistem pendahulunya sebagai pintu masuk dari kepengurusan dokumen lahan yang dipakai, yaitu Batam Single Window (BSW).





BSW sendiri dikenal sebagai aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah pengelolaan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mobile apps BSW ditujukan bagi masyarakat/publik untuk mempermudah pengajuan perizinan dan melakukan tracking/monitoring secara daring menggunakan smartphone.





Terhitung mulai 1 Oktober 2019, terhadap BSW ini akan dilakukan pengembangan dan pelayanan perizinan lahan akan dialihkan ke sistem LMS online, dan LMS satu-satunya platform kepengurusan lahan BP Batam.





Awalnya, kata Imam Bachroni, BP Batam memberlakukan kepengurusan dokumen lahan menggunakan BSW. Namun seiring dengan penggunaannya, kami menangkap kebutuhan user yang tidak terakomodir dalam BSW. “Oleh karena itu dikembangkan sistem ini untuk menjawab keluhan user.”





Imam menjelaskan, pengguna LMS online dibagi menjadi tiga, yaitu pengembang (developer), notaris, dan individu. Jika dulu saat penggunaan BSW developer harus berulangkali mengunggah dokumennya ketika mengajukan dokumen pecah PL atau IPH yang jumlahnya ratusan, kini pemohon cukup mengunggah sekali, namun pengajuannya bisa dilakukan berulang-ulang.





“Itu yang kami disebut Dokumen Sentris. Pemohon nantinya masing-masing memiliki master document yang bisa digunakan untuk mengajukan permohonan berulang kali. Jadi tidak setiap pengajuan diunggah. Ada library tersendiri untuk dokumen-dokumen pemohon,” ujarnya.





LMS online, juga dikatakannya lebih interaktif. Informasi hasil verifikasi dapat langsung dibaca oleh pemohon mengenai kekurangan dokumen atau lainnya. Semua komunikasi telah terekam di LMS online.





Selain itu, LMS online juga lebih informatif. Status permohonan yang diajukan kini dapat dipantau dari aplikasi. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam untuk mencetak fakturnya atau surat pemberitahuan. “Pemohon dapat mencetak sendiri dokumennya di LMS online,” kata Imam.





Untuk dapat mengakses LMS online, pengguna harus memiliki akun yang dapat didaftarkan dengan mencantumkan NPWP apabila dia pengembang atau perusahaan, akta notaris atau akta PPAT apabila Notaris, dan Nomor KTP apabila individu (perseorangan).





Kantor Pengelolaan Lahan meyakini, LMS online sangat berdampak pada percepatan kepengurusan dokumen lahan. LMS online sudah berjalan sejak awal tahun 2018 dan mampu melayani 40 hingga 60 dokumen per hari dari rata-rata 150 dokumen yang masuk secara keseluruhan.





“Karena yang tadinya proses dokumen bisa mencapai hitungan bulan, sekarang rata-rata kepengurusan dokumen lahan hanya tiga hari untuk IPH,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan.





Untuk dokumen yang telah selesai, namun terdapat kesalahan, harus dikoreksi terlebih dahulu atau dilakukan perubahan data. Ada dua metode dalam perbaikan dokumen tersebut. Pertama, dapat dilakukan melalui email yang disertai dengan penjelasan permasalahan dan melampirkan dokumen pendukung.





Kedua, perbaikan dapat dilakukan dengan mendatangi ruang konsultasi yang berada di Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam dengan mengisi form permohonan perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung.





“Selain itu, pembayaran juga sudah bisa dengan saluran yang kami sediakan, seperti ATM, M-banking, dan lain-lain. Jadi tidak perlu setor langsung ke bank tertentu. Sistemnya sudah host-to-host dan langsung tercatat di penerimaan BP Batam,” jelas Imam.
Secara bertahap LMS online akan disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dalam penggunaannya.** (MC red)














Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman





maritimraya.com - Batam Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi salah satu penerima penghargaan “Apresiasi Mitra Pemberi Beasiswa”, kategori Bronze dari Universitas Indonesia (UI).









Ajang apresiasi yang dilaksanakan pada Kamis (12/9/2019) di Balai Sidang UI kampus Depok, merupakan bentuk apresiasi kepada mitra yang berdedikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Tridarma melalui beasiswa tugas belajar.

















Ajang apresiasi ini dihadiri oleh ratusan perwakilan institusi maupun perorangan yang telah berpartisipasi menunjang kelancaran proses belajar mengajar di UI melalui dukungan beasiswa.





Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met., menyampaikan ucapan terima kasih kepada BP Batam, selaku institusi pemerintah, yang mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada karyawannya yang lolos uji menjadi mahasiswa UI. Apresiasi Mitra Pemberi Beasiswa ini diterima oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia BP Batam, Lilik Lujayanti, mewakili Kepala Badan Pengusahaan Batam.





Menurut Rektor UI, SDM unggul adalah salah satu kunci kesuksesan bangsa. Untuk mencapai kualitas yang ditetapkan diperlukan dukungan finansial kepada para mahasiswa berprestasi agar dapat mencapai cita-citanya. Karena itu, atas nama civitas akademika, apresiasi ini kami sampaikan kepada para mitra pemberi beasiswa.





Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Lilik Lujayanti, mengatakan bahwa BP Batam telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Tercatat 29 pegawai lolos uji dan disiapkan untuk menjalani program belajar S2 di beberapa universitas ternama, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan Intitut Teknologi Bandung. Sembilan di antaranya adalah karyawan penerima beasiswa yang diterima di Universita Indonesia.





Lilik menuturkan, hal ini sesuai dengan harapan pimpinan BP Batam yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas SDM, dengan harapan SDM BP Batam mampu menjadi generasi yang memenangkan persaingan global serta menjaga estafet pembangunan Batam ke depan melalui optimalisasi aset yang dimiliki BP Batam.





“Hal ini merupakan harapan besar para pimpinan BP Batam. SDM unggul merupakan eksosistem investasi. Peranannya sangat penting bagi pengembangan Batam sebagai tujuan kawasan investasi yang berdaya saing di Asia tenggara,” ungkap Lilik saat ditemui di ruang kerjanya.





Lilik Lujayanti juga mengungkapkan pengarahan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Purwiyanto, yang mengatakan bahwa Batam merupakan daerah yang unik dan penuh tantangan.





“Batam memiliki pekerjaan yang tidak mudah dan lebih sulit bila dibandingkan dengan sejumlah kementerian yang lain. Tantangan yang dihadapi Batam juga bukan tantangan yang mudah, melainkan persaingan dunia internasional yang harus dihadapi. Dirinya meyakini bahwa kualitas SDM atau pegawai di dalam organisasi, secara otomatis akan menentukan arah pembangunan dan perkembangan daerah,” kata Lilik Lujayanti mengutip pernyataan Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam.





Selain peningkatkan kualitas SDM di internal organisasi, BP Batam juga berkomitmen terhadap pengembangan kualitas SDM yang ada di Batam. Pentingnya SDM sebagai bagian dari ekosistem, membuat BP Batam kini terus mencoba menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang berniat mendirikan sekolah vokasi khusus yang menghasilkan lulusan SDM dengan skill khusus yang dibutuhkan oleh industri kini dan ke depan.





Sebagai langkah awal yang besar, pada tahun ini, Apple Developer Academy dan Kirana Angkasa Polytechnic hadir di Batam untuk mendukung dunia penididikan Batam agar tercipta tenaga kerja andal yang dibutuhkan industri Batam, khususnya di bidang logistik, aero, dan teknologi.* (MC red)


Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman









maritimraya.com - Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018. Penghargaan ini adalah yang ketiga kalinya diterima BP Batam di Tahun 2019.





Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt. dan diterima oleh Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam, Agung Presetya Adi mewakili Kepala BP Batam, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9) lalu.





Menurut Agung Prasetya Adi kesuksesan BP Batam dalam meraih penghargaan WTP selama tiga tahun berturut-turut adalah karena komitmen tinggi pimpinan untuk menjaga kualitas laporan keuangan instansi. Ia juga mengapresiasi usaha pimpinan yang tanggap dalam menindaklanjuti temuan BPK di BP Batam.





“Penghargaan WTP merupakan akuntabilitas laporan keuangan yang tertinggi. Dengan adanya akuntabilitas entitas tersebut, pertanggungjawaban laporan sudah terselenggara sesuai dengan standard akuntansi. Ini tidak lain adalah buah hasil dari komitmen pimpinan dan kerja sama dari seluruh pihak di BP Batam,” jelas Kepala SPI BP Batam.









Ia meyakini, dengan dasar komitmen inilah akan timbul efek domino kepada unit-unit terkait, baik unit akuntansi maupun unit pelaporan, yang bekerja keras untuk mengadakan pertanggungjawaban berupa pencatatan, pengikhtisaran, penglasifikasian, hingga terwujudnya laporan akuntansi.





“Arahan dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, ke depan para intansi pemerintahan diminta peralihan dari tangible asset menjadi intangible asset. Artinya, ada kreatifitas, ide-ide, serta gebrakan-gebrakan di bidang SDM sehingga lebih maju dan berani untuk meningkatkan performa instansi. Karena saat ini, laporan keuangan sifatnya masih historis. Jadi, kita butuh lebih daripada itu,” kata Agung.





Dalam prosesnya, Agung menambahkan, BPK akan memeriksa catatan laporan keuangan yang menghasilkan opini dan catatan lain. Adapun yang dimaksud dengan catatan lain tersebut adalah pertama, berupa pemeriksaan terhadap ketaatan, yaitu seberapa jauh entitas itu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah sistem pengendalian internal, yakni apabila sistem pengendalian internalnya juga baik, maka akan selaras dengan kualitas instansi terkait.





“Kita harapkan kerja keras ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak boleh lengah, semua laporan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan setiap ada kelemahan, harus segera dilaporkan. Itu yang terpenting,” tutup Agung. **(MC/red)


Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

Maritimraya.com- Batam, Guna berjalanya roda organisasi agar
tidak terjadi kevakuman, Sejumlah Perusahaan Pelayaran Rakyat  Batam yang tergabung dalam wadah
Assosiasi  perusahaan  Pelayaran Rakyat (Pelra ) sekota Batam
menggelar silahturahmi guna  memantapkan
eksistensi organisasi   PELRA  Batam, dengan melakukan perombakan (reshuffle)
kepengurusan di tubuh Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Pelra Batam, serta menyusun
persiapan Muscab Pelra Batam, acara yang di gagas Dewan Pembina dan penasehat
serta tiga (3) Anggota ini dilaksanakan pada sabtu (14/9) di Batam.









Dewan Penasehat DPC Pelra Batam, Asmadi menerangkan
kepengurusan DPC Pelra Batam masa bakti 2014 -2019 telah berakhir sejak Januari
yang lalu, untuk mengisi kekosongan kepengurusan  maka diambil inisiatif agar kevakuman ini
segera berakhir dengan melakukan pertemuan  secara intens bersama anggota, “ Pertemuan sudah
berlangsung lima (5) kali guna  memilih
ketua Harian dan menyusun persiapan  Muscab 2019 -2024 dikonsolidasikan ke DPP”
Ujarnya.





Dikatakanya selama ini hampir tidak terlihat keberadaan
pelra, hal ini karena kurangnya pembinaan dari pemerintah, nawacita dan program
poros maritim dunia tampak masih jauh dari tujuan dan belum menyentuh pelra
yang merupakan urat nadi transportasi sungai, danau dan penyeberangan antar
pulau.









Selain itu Pelra melayari jalur –jalur tradisional terpencil
dan terisolasi dengan jarak tempuh jauh dan memakan waktu lama , berbagai  sembako, dan material bangunan diangkut
kepelosok  memenuhi  kebutuhan masyarakat.”Pelra ini kontribusinya
luar biasa, tapi saya prihatin seakan di anak tirikan keberadaanya,”Ujarnya.





Sementara, Ketua  DPC
Pelra Batam( Demisioner)  Andi Masadiyat
kepada maritimraya.com mengatakan pertemuan ini mengevaluasi kinerja  dan kebijakan yang selama ini mungkin ada terbengkalai
 sehingga perlu dilakukan pembenahan
internal,  pertemuan silahturahmi yang
dihadiri dewan penasehat, Pembina dan Anggota/pengurus untuk menyusun
kepengurusan yang baru karna ada yang meninggal dunia dan di pandang perlu diadakan
reshuffle.





Dijelaskanya reshuffle antara lain pembentukan ketua harian
yang dijabat oleh Wandi, adapun perusahaan yang tergabung di DPC Pelra
berjumlah 28 perusahaan.





Secara terpisah Wandi kepada maritimraya.com mengatakan siap menerima mandat sebagai ketua harian dan akan mewujudkan DPC Pelra Batam sebagai organisasi berwibawa dan bermartabat seperti kejayaan masa lalu, untuk merealisisasi kan hal tersebut dirinya mintak dukungan semua pihak, ‘Dukung, kalau berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing, maju sama-sama,”Ucapnya.





Selanjutnya Direktur PT. Batam Putra Tempatan ini memiliki agenda selama 38 hari kerja akan melakukan Revitalisasi, Legalitas kantor DPC Pelra Batam, memediasikan legalitas perusahaan anggota ke instansi terkait supaya memenuhi syarat dan bisa mandiri, dan menjalankan arahan walikota Batam, M. Rudi untuk mendirikan Koperasi Pelra,”Agenda ini kami akan lakukan, agar semangat rekan-rekan Pelra tumbuh kembali dengan  perubahan yang lebih baik,”Ujar Wandi.**red






Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

Maritimraya.com-Batam, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 khusus Batam, bersama  Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Batam, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batam, dan  Anggota DPC INSA Batam menggelar Gerakan Bersih Laut dan Pantai seluruh kawasan pelabuhan dan galangan di Batam pada kamis (12/9). Sebelumnya diawali dengan upacara apel bersama seluruh peserta  yang di Pimpin Kepala KSOP kelas 1khusus Batam Capt. Barlet S





Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet S (Pakai Topi) usai patroli di laut dan Pantai
Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet S (Pakai Topi) usai patroli di laut dan Pantai




Sejumlah armada patroli KNP.330, KNP.376,KNP.592, RBB KPLP milik KSOP Kelas 1 Khusus Batam, 1 unit kapal Patroli Pol airud Polda Kepri, dan puluhan kapal pancung dikerahkan menyisir  perairan Sekupang, Tanjungriau, dan beberapa petugas dengan menggunakan peralatan mencedok sampah yang dibuang di laut keatas kapal.





Pantauan maritimraya.com diatas kapal KNP.592 yang dinahkoda Capt.Taupik, KNP.592 menyisir di kolam Bandar pelabuhan dan galangan  untuk mencedok   sampah yang dikomando Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum KSOP Kelas 1 khusus Batam Letkol Marinir Eko Priyono  Handoyo, Sementara di sepanjang pantai  perairan Sekupang dan Galangan kapal sejumlah petugas berjalan memungut sampah –sampah berupa kayu, rumput , plastic yang hanyut ke pantai.





Aksi gerakan bersih laut dan pantai ini dilakukan serentak
di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)
2019





Kepala KSOP kelas 1 Khusus Batam Capt. Barlet S didampingi Eko Priyono H, Ketua DPC Insa Oshman Hasyim  kepada Awak media mengatakan Gerakan bersih laut dan pantai di mulai pukul 7.30 sampai 9 pagi secara optimal, jadi untuk  aktivitas di kantor di hentikan sementara  dalam rangka melakukan gerakan bersama bersih laut dan pantai dengan melibatkan Instansi Vertikal, Assosiasi Galangan, INSA dan BUP. " Jadi seluruh pelabuhan dan galangan di Provinsi Kepulauan Riau ikut bersih-bersih pantai," Ujar mantan KSOP Ambon.





Dikatakanya,kebersihan laut dan pantai sangatlah penting, karena dengan lingkungan perairan bersih berdampak positif bagi kehidupan biota laut dan lalulalang kapal, dari penyisiran   di laut dan pantai  banyak ditemukan material sampah berupa, Kayu, Plastik, rumput laut diangkat keatas kapal dan dimasukan kedalam karung, “Kami menghimbau kepada operator kapal dan penumpang kapal untuk menghindari membuang sampah dilaut,” Ujar Barlet.





Selain itu dampak kebakaran hutan di Jambi, Pekanbaru dan Kalimantan pandangan di laut sedikit gelap, dihimbau kapal yang hendak berangkat untuk lebih waspada dan mengaktifkan navigasi agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, " Jarak pandang sekitar 1000 M masih aman," Terangnya.





.Sementara Ketua DPC INSA Kota Batam Osman Hasyim  mengatakan dukunganya terhadap kegiatan yang
dilakukan KSOP Batam, hal ini karena laut disamping sebagai lalulalang kapal
juga memiliki potensi hewani yang tak habis-habisnya, sehingga tugas kita untuk
menjaga kebersihan laut dan pantai bersama-sama





Kepala KSOP Khusus Batam Capt. Barlet S (Pakai Topi) usai patroli di laut dan Pantai




kegiatan dilakukan secara serentak gerakan bersih laut dan
pantai  sangat bagus dan merupakan
kampanye atas kesadaran cinta laut, sehingga masyarakat  semangkin peduli pentingnya menjaga laut dari
pencemaran limbah sampah terutama sampah plastic, “Semua yang berbisnis dengan
laut termasuk pariwisata harus bersama-sama ikut terlibat kegiatan ini,tentunya
jika laut dan pantai kita bersih dapat menarik wisatawan datang ke
Batam”Ujarnya.**Redaksi


no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

Maritimraya.com-Batam, Bukan rahasia umum kalau diskotik Batam banyak beredar obat terlarang . Seperti ditempat hiburan malam khususnya diskotik Newton (P2) dan P3) yang terus menerus merajalela kian memperihatinkan.





Diduga kinerja aparat Kepolisian Badan Narkotik Nasional Propinsi (BNNP) Kepri  untuk memberantas peredaran narkotika di Tempat Hiburan Malam(THM) yang ada di Kepri khususnya Batam dipertanyakan kinerjanya,





Uniknya, bisnis diskotik yang menyediakan “menu” narkotika nampaknya semakin menggiurkan; Diskotik Hotel PH Batam bahkan telah membuka cabang yakni Newton Diskotik(P2 dan P3) yang juga berada di kawasan Nagoya.





Pertanyaan yang muncul sejauh mana tingkat keseriusan dari aparat Kepolisian dan BNNP Kepri untuk memberangus peredaran narkotika yang semakin marak di berbagai diskotik. Apakah benar-benar serius untuk menindak? atau justru memanfaatkannya untuk mengeruk uang ke kantong pribadi?





Berdasarkan rekam jejak dari beberapa petinggi Polda dan BNNP Kepri yang sudah silih berganti menjabat, tidak satupun yang sanggup melawan para mafia narkoba yang bercokol di diskotik yang ada. Dugaan, setiap petinggi Polda dan BNNP Kepri tidak pernah berkutik untuk menindak pemilik diskotik yang ada tempat beredarnya obat terlarang di Batam.





Hal senada juga diakui oleh salah satu penikmat hiburan malam yang sering mengunjungi diskotik Newton kawasan Nagoya yang enggan menyebutkan identitasnya. Menurut pantauan, di diskotik itu banyak pihak keamanan yang menyamar dan berkoordinasi dengan pihak diskotik.





Dirinya menganggap, aparat pihak kepolisian bersama BNNP Kepri sering melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam di Batam, hal itu terkesan hanya sekedar formalitas sebab yang ditangkap hanya pengguna atau maniak narkoba. Sementara bandar narkoba di tempat hiburan itu tidak tersentuh sama sekali, terangnya.





Narkoba jenis ekstasi beraneka jenis masih tetap dijual seperti kacang goreng bagi penikmat dunia gemerlap (dugem) di Batam tidak terkecuali para remaja, pejabat bahkan aparat penegak hukum sendiri.





Pengunjung diskotik itu rata-rata menyukai narkoba dan obat terlarang pil ekstasi bebas diperjual belikan didalam “ujar pengunjung diskotik P2 (New Town) dan diskotik P3 kepada media ini di Nagoya.





Untuk dunia hiburan, dari kelas food court di wilayah Jodoh dan Nagoya kata-kata obat dengan sebutan (vitamin) sudah menjadi rahasia umum yang begitu bebas dipasarkan didalam diskotik dengan harga jual yang bervariasi, dari kisaran Rp200 ribu -300 ribu rupiah per butir.





Dapat dibayangkan berapa puluh ribu butir pil ekstasi yang terjual di diskotik dalam satu malam. Bisnis haram ini jelas merusak mental anak bangsa dan merusak regenerasi bangsa, mengingat pengunjung diskotik tidak hanya dari kalangan dewasa semata, melainkan ada  anak –anak remaja tangung menikmatnya.





Kinerja Kepolisian dan BNNP Kepri dalam memberantas peredaran narkoba di Batam yang selama ini sering diberitakan media massa belakangan ini atas keberhasilannya menggagalkan penyelundupan narkoba ke Batam berbanding terbalik dengan fakta dilapangan yakni bebasnya peredaran narkoba di berbagai diskotik yang ada di Batam.





Adanya dugaan bahwa oknum petinggi Kepolisian di Kepri dan oknum petinggi BNNP Kepri tidak sangup membrantas peredaran obat terlarang di kota Batam ini.TIM


Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

Maritimraya.com- Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam berupaya menggaet investor dalam ajang China International Fair for Investment and Trade (Pameran Internasional China untuk Investasi dan Perdagangan/CIFIT) 2019 yang digelar di Xiamen International Conference and Exhibition Centre, Xiamen, China pada 8 - 11 September 2019.

















Kegiatan tahunan ini dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung dan peserta pameran yang berasal dari institusi pemerintahan, agen promosi investasi asosiasi bisnis dan prusahaan multinasional yang berasal dari 100 negara. 





Keikutsertaan BP Batam dalam kegiatan CIFIT 2019 ini merupakan kegiatan bersama yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian. Delegasi Indonesia, dalam ajang ini, selain BP Batam, juga mengikutsertakan beberapa kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia. 





Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwiyanto Eko Winaryo, di hadapan para investor memaparkan tentang potensi, peluang dan kemudahan investasi yang ditawarkan di Batam sehingga diharapkan mampu menarik investor asal Tingkok untuk berinvestasi di Batam, khususnya di Bidang Kelautan, Pertanian dan Eco/Toyyiban City. Ia juga memaparkan tentang SEZ Batam dan kesiapan Batam dalam Industri 4.0.





Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Fujian, Guo Ningning, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya konektivitas yang terintegrasi antara kedua negara, China - Indonesia. Ia juga berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dan RRT, dalam hal ini Provinsi Fujian, lebih erat ke depannya terutama di bidang logistik, keuangan dan investasi.





Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, mengatakan kerjasama RI dan Fujian di bidang investasi dan perdagangan harus lebih ditingkatkan. “China akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan Indonesia aka, jadi ke-6 di dunia,” katanya.





“Tidak ada pilihan lain selain merekatkan kerjasama yang lebih dari kedua negara,” tambah dia.





Djauhari Oratmangun juga menegaskan pernyataan Wakil Gubernur Fujian, bahwa kerjasama Provinsi Fujian di bidang investasi dan perdagangan sangatlah baik. “Fujian juga merupakan daerah maritim, sama dengan Indonesia,” katanya. 





CIFIT saat ini merupakan acara promosi investasi internasional China yang bertujuan memfasilitasi investasi bilateral. Ini juga merupakan acara investasi global terbesar yang menampilkan pameran investasi dan perdagangan, Forum Investasi Internasional (IIF), serangkaian seminar tentang isu-isu investasi panas, dan symposium proyek investasi. (MC/ red)


Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

maritimraya.com - Batam, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (5/9). Agenda Kunjungan kerja ini dalam rangka diskusi terkait tata pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Bp Batam. Rombongan diterima oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, Kepala SPI BP Batam Agung Prasetya Adi, Direktur Rumah Sakit BP Batam Sigit Riyarto, serta perwakilan unit kerja di lingkungan BP Batam.









Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dewi Pusporini mengemukakan bahwa tujuan kunjungan ke BP Batam adalah dalam rangka meninjau sistem tatakelola PNBP yang ada di BP Batam secara keseluruhan sehingga menjadi good and clean Government.





Dewi Pusporini mengatakan, dalam Bidang Keuangan dan Perencanaan ini, lebih difokuskan kepada pengelolaan yang digunakan serta saran dan masukan monev kinerja yang lebih kepada proses seperti penggunaan aplikasi.





Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, menjelaskan Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2011 bahwa seluruh penerimaan dikelola sendiri.





Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ialah rujukan bagaimana Pengelolaan Layanan Umum kemudian Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pembayaran Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BP Batam.





Siswanto memaparkan, sumber PNBP BP Batam berasal dari Pengelolaan Lahan, Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pengelolaan Air dan Limbah, Rumah Sakit, dan Kantor Pusat.





“Dengan pengelolaan keuangan BP Batam yang sistematis mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penata usahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Perumusan Kebijakan guna meraih good and clean government sehingga dalam Laporan Keuangan BP Batam sudah tiga kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” kata Siswanto.





“Mekanisme penanggulangan piutang yang bermasalah adalah dengan menerbitkan surat peringatan atas piutang yang belum dibayar, pengenaan denda terhadap faktur yang terlambat dibayarkan, melakukan tindakan penyerahan Piutang di atas 2 tahun kepada KPKNL,” jelas Siswanto lagi.





Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dewi Pusporini mengungkapkan, “Kami menginginkan informasi dari BP Batam mengenai pengelolaan PNBP terkait piutang, tetapi yang kami terima itu sungguh luar biasa ternyata di sini sudah systemize sekali dan kami sangat menginginkan kerjasama lebih lanjut agar ada perbaikan pada sistem penerimaan kami di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,” kata Dewi Pusporini.





Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, mengapresiasi kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan mengatakan bahwa BP Batam siap untuk membantu secara keseluruhan perbaikan sistem di sana, sehingga bisa memberi efek yang positif di DPR RI.* (rillis Red)


no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

Maritimraya.com – Batam, Sejumlah Nelayan yang tergabung Tim
Investigasi di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam mengeluhkan
kegiatan pekerjaan bawah air oleh perusahaan Salvage dan keagenan kapal PT. Snepac,
 pekerjaan aktifitas pemotongan bangkai
kapal yang tenggelam di perairan perbatasan Batam – Singapura, kawasan perairan
tersebut merupakan salah satu tempat nelayan mencari ikan.





Hal ini dikatakan Ketua Tim Investigasi HNSI Kota Batam
Ridwan kepada maritimraya.com pada rabu (4/9) yang juga berprofesi sebagai
nelayan, Ridwan mengatakan perusahaan salvage yang melakukan aktifitas pemotongan
bangkai kapal kargo MV. Thorco Cloud  tidak
pernah berkoordinasi dengan nelayan Batam, 
khususnya Nelayan Tanjung Uma dan sekitarnya yang terkena dampak, “Kami
mintak perusahaan salvage PT. Snefac  membuka
diri dengan nelayan yang ada diseputaran perairan yang terkena dampak,”
Ucapnya.





Selain itu Ridwan mempertanyakan perizinan terutama dari
aspek  analisa dampak lingkungan (Amdal)
dan Dinas Perikanan Kota Batam, karena pekerjaan pemotongan  bangkai kapal serta muatan dikerjakan malam
hari, “Kapal pompong nelayan berserakan disitu,itu wilayah tempat kami mencari
ikan terutama pada malam hari, seharusnya kami diberitahu dan dilibatkan,” Kata
Ridwan.





Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan khusus Batam, Capt,
Barlet S saat di hubungi dan melalui pesan singkat terkait kebenaran aktifitas
pemotongan bangkai kapal MV. Thorco Cloud sampai saat ini belum memberi
keterangan.





Sementara Satuan Kerja (Satker) Perairan Badan Pengelolah
Pelabuhan Batam Hadi Wibowo saat dimintak keterangan maritimraya.com terkait
nama kapal pengankut bangkai kapal MV. Thorco Cloud menjelaskan ada satu set
kapal yakni Tongkang Hong Bong dan tagboat Mengseng. “Ini saja yang bisa saya
inpormasikan, terkait perizinana silahkan ke KSOP Khusus Batam, ujarnya.





Dikatakanya sebelumnya kapal Tongkang Hong Bong dan Tagboat
Mengseng berangkat dari Singapura menuju Batam, “ kedua kapal asing tersebut Berlabuh
sudah satu bulan lebih diperairan Batam,”Jawabnya.





 Bangkai kapal dan muatanya berupa pipa dan barang lainya diangkut ke PT. Galaxy  di tanjung Uncang Batam, bangkai kapal dan muatan sudah dikategorikan  limbah tersebut diletakan di lapangan penumpukan,”Sekarang sedang olah gerak ke PT. Galaxy” Tutup Hadi.





Kilas balik insiden MV.Thorco Cloud kapal kargo berbendera asing tenggelam pada rabu (16/12/2015) awalnya berangkat dari pelabuhan umum Batu Ampar Batam menuju Singapura, setelah memuat berbagai jenis barang dan pipa besi dan mengantongi Surat Persetujuan Berlayar dari kesyabandaran dan Instansi terkait, namun beberapa mil berlayar kapal naas tersebut berubrukan dengan kapal Tangker MT. Stolt Comitmen hingga tenggelam ke dasar laut.*(Red)


no image
Maritim Raya merupakan Portal Berita yang fokus pada dunia kemaritiman

Maritimraya.com – Jakarta, China baru saja mengumumkan
master plan untuk enam wilayah baru kawasan Free Trade Zone (FTZ), Hal itu
ditempuh Negara dengan sebutan Republik rakyat Tiongkok  ini sebagai langkah strategis untuk terus
maju di era reformasi yang baru. Wilayah baru FTZ tesebutkan berlokasi d ienam
wilayah yakni, Provinsi Shandong, Jiangsu, Hebei,Yunnan, dan Heeilongjiang
termasuk daerah otonomi Guabxi Zhuang, sesuai dengan rencana yang disuarakan
dewan Negara (Parlemen).





“Membangun pilot (Wilayah) baru FTZ adalah keputusan
terbanyak anggota partai komunis dari China Central Comitee beserta dewan Negara
dan langkah untuk mengembangkan reformasi di era baru” bunyi rencana tersebut.





Dengan ini, total Negara yang menjadi kawasan FTZ sebanyak
18 wilayah.Seluruhnya menjadi pelopor bagi reformasi birokrasi dan juga metode
baru dalam sistem pelayanan managemen dan invetasi asing yang masuk ke China.





Hal ini juga akan menambah fasilitasi pedagangan dan
transportasi fungsi pemerintahan serta ekonomi yang lebih baik, termasuk
hubungannya dengan dunia internasional. Perwakilan dari enam wilayah tersebut
menyampaikan masing-masing wilayah FTZ baru akan menjalankan tugas dalam menata
sistem pelayanan dan reformasi birokrasinya.





“Dan juga mengatasi masalah sistematik yang dianggap menghambat
investasi, termasuk masalah dalam hal perdangangan dan keuangan dan juga untuk
memperkuat kerjasama dengan kawasan regional dan Negara tetangga,” Pungkas
perwakilan dalam acara peresmian 6 kawasan baru FTZ pada senin, (2/9)di China.





Lantas bagaimana dengan Batam, hingga saat ini wacana untuk
mengganti FTZ masih bergulir, padahal amanat UU jelas menyebutkan bahwa
pelaksanaan FTZ Batam berlaku selama 70 tahun, istimewanya lagi, pengelolaan
FTZ Batam langsung dibawah pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait.





Wacana pemerintah yang akan mengalihkan pengelolaan FTZ Batam di bawah pemerintah daerah dikhawatirkan membuat daya saing Batam menurun. Padahal sebagai kawasan tujuan investasi, hal pertama dibutuhkan investor adalah kepastian berusaha, terlebih posisi Batam yang strategis berada di jalur perdagangan dunia dan berhadapan dengan Singapura serta Malaysia. Selain itu status FTZ yang melekat pada Batam juga diakui telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.





“Visinya harus dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dengan spesialisasi tertentu sesuai dengan karakter daerah, jadi tidak bisa terpisah” Ungkap Yani Motik, wakil ketua Kadin Indonesia, seperti dilansir 45terkini.com.





Yani mengungkapkan, kawasan FTZ Batam sebaiknya tetap di
bawah pengelolaan pemerintah pusat agar pengelolaan Batam sebagai kawasan
tujuan investasi menjadikan Batam mampu bersaing dan lebih kompetitif. Pengelolaanya
menurut Yani, akan  lebih professional dan
lebih berkepastian hukum.





Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menambahkan, kawasan FTZ
Batam akan lebih menarik bagi investor asing bila dikelolah secara professional
dan orang dari kalangan professional. Enny menyoroti rencana pemerintah yang
akan menerapkan ex-officio dengan begitu FTZ akan dikelolah pemerintah daerah.





“Hal itu akan berdampak bagi iklim investasi di Batam,
Karena pergantian itu otomatis juga akan diikuti dengan pergantian kebijakan
atau regulasi. Nah, jika seperti ini, tentu bisa menimbulkan ketidakpastian
bagi investor, padahal kita ketahui bahwa Batam adalah kawasan industri dimana
investor sangat membutuhkan namanya kepastian dalam berusaha,”Ungkapnya.





Terlebih letak Batam yang berada dekat dengan Singapura dan
Malaysia, menjadikan Batam banyak dilirik investorkarena status FTZ yang banyak
memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk insentif, “Pemerintah harus bisa
menangkap suasana kebatinan investor, yang mereka butuhkan adalahkepastian hukum,
kepastian dalam berusaha, mereka butuh kenyamanan berusaha, agar perekonomian
juga bisa bergerak dan meningkat, “Tutupnya. (Red)